Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Sah! Prabowo Teken PP Penghapusan Utang Macet UMKM

    Sah! Prabowo Teken PP Penghapusan Utang Macet UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kelautan serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    “Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan, serta UMKM lainnya,” kata Prabowo. 

    Dengan ditekennya PP tersebut, Prabowo berharap dapat membantu pelaku UMKM, produsen pangan, hingga nelayan yang terlilit utang untuk meneruskan usaha ke depannya. 

    “Kita tentunya berdoa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” harap Prabowo. 

    Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan tidak semua pelaku UMKM yang dapat menikmati fasilitas ini. 

    “Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19. Jadi ini tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang. Ini yang betul-betul tidak bisa tertolong lagi,” jelas Maman sesusai acara penandatanganan tersebut. 

    Ia menegaskan bahwa pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya adalah mereka yang dinilai sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran.

    “Kedua, ini juga para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian, yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudaj jatuh tempo dan sudah diproses penghapusan bukunya di bank Himbara kita. Jadi ini betul-betul tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya kurang lebih 10 tahunan,” ujar Maman.

  • BUMN dan Badan Gizi Berkolaborasi Percepat Program Swasembada Pangan

    BUMN dan Badan Gizi Berkolaborasi Percepat Program Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk membahas kerja sama strategis dalam mempercepat program swasembada pangan nasional. Erick menegaskan pertemuan ini bertujuan mempererat kolaborasi antara Kementerian BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mendukung penuh sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk mempercepat swasembada pangan,” ujar Erick saat menerima kunjungan Dadan Hindayana di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Erick menjelaskan, salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembentukan Satuan Pelayanan (SP) Gizi yang bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Targetnya, SP Gizi ini dapat melayani sekitar 3.000 orang. Mereka menyediakan makan bergizi gratis sekali sehari dari Senin sampai Jumat.

    “Program ini sudah dimulai sebagai proyek percontohan di Magelang dan menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan gizi masyarakat,” jelas Erick.

    Ia menegaskan dukungan terhadap inisiatif ini serta pentingnya peran BUMN dalam menciptakan ekosistem yang terintegrasi untuk mendukung operasional SP Gizi. Erick menggarisbawahi kolaborasi ini sangat penting untuk mencapai target swasembada pangan.

    “Dengan kolaborasi yang solid, kita dapat memastikan pemerataan dan keberlanjutan distribusi pangan bergizi di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Erick menyebutkan pembangunan SP Gizi membutuhkan investasi antara Rp 3 hingga Rp 5 miliar, dengan pendanaan dari APBN, kerja sama BUMN, dukungan instansi, seperti TNI, serta kontribusi dari bumdes dan sektor swasta. SP Gizi tersebut juga akan didukung oleh APBN dengan biaya operasional tahunan sekitar Rp 11 miliar, yang bervariasi tergantung lokasi, biaya pangan, dan logistik di setiap area.

    “SP Gizi ini juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dengan berbagai BUMN, terutama di klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN,” lanjut Erick.

    Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan direksi dari PLN, Pertamina, PGN, BRI, BNI, Mandiri, ID Survey, dan Telkomsel. Erick berharap kehadiran perwakilan BUMN ini dapat memperkuat ekosistem pangan nasional dengan peran khusus bagi BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN.

    “BUMN akan menjadi ujung tombak dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya yakin kita bisa mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Erick.

  • KCE Luncurkan Kampanye “Energizing Growth with Renewable Energy” untuk Pertumbuhan Energi Bersih di Indonesia

    KCE Luncurkan Kampanye “Energizing Growth with Renewable Energy” untuk Pertumbuhan Energi Bersih di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Krakatau Chandra Energi (KCE), perusahaan penyedia tenaga listrik, jasa kelistrikan dan energi baru terbarukan (EBT) yang andal dan bersaing di Indonesia, meluncurkan kampanye “Energizing Growth with Renewable Energy” untuk mendorong kolaborasi strategis dalam energi baru terbarukan melalui adopsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau solar panel. Dengan solusi energi bersih ini, KCE siap berperan aktif dalam mendukung sektor industri dan perumahan dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berkelanjutan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh direksi KCE, Mitra KCE, dan perwakilan dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

    Direktur Utama PT Krakatau Chandra Energi, Erri Dewi Riani menyampaikan peluncuran kampanye Energizing Growth with Renewable Energy mencerminkan komitmen KCE dalam mempromosikan transisi energi nasional. Kampanye ini diharapkan dapat mendorong para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, seperti industri, pemerintah, dan masyarakat untuk turut mempercepat bauran energi bersih dan turut serta mendukung keberlanjutan.

    “Sebagai bagian dari Chandra Asri Group yang dinaungi oleh PT Chandra Daya Investasi (CDI), sebuah perusahaan yang didirikan Chandra Asri Group untuk pengembangan bisnis infrastruktur, KCE berkomitmen menghadirkan solusi energi bersih untuk mendukung sektor industri dan perumahan. Dengan produk EBT yang kami tawarkan, industri dapat mengoptimalkan produksi serta operasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan emisi karbon,” ujar Erri pada Selasa (5/11/2024).

    Di tengah laju pembangunan yang pesat, sektor industri di Indonesia menjadi salah satu kontributor utama emisi karbon. Untuk itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 dengan mengadopsi solusi energi bersih yang lebih berkelanjutan, termasuk penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.

    Produksi tenaga listrik kedepannya diproyeksikan didominasi oleh tenaga surya, air, angin, bio energi, panas bumi, nuklir dan lainnya. Pada 2060 diasumsikan pertumbuhan kebutuhan listrik Indonesia mencapai 1.800 TWh. Angka tersebut diakumulasi berasal dari kebutuhan sektor Industri, sektor rumah tangga, komersial, dan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi sektor industri untuk melakukan pengembangan teknologi terbaru dalam pembangkit listrik energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin dan bio energi guna mengurangi emisi karbon dan peluang mendukung target NZE 2060. Sebagai perusahaan penyedia layanan energi atau Energy Service Company (ESCO), KCE berupaya meningkatkan efisiensi operasional konsumen melalui unit solar panel yang ditawarkan. 

    “Salah satu bentuk peran aktif KCE adalah mengembangkan energi surya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di Kawasan Industri Krakatau dan sekitarnya. Saat ini, KCE telah memiliki PLTS dengan kapasitas total 2,067 MWp, yang terdiri dari berbagai jenis PLTS, yaitu ground-mounted, rooftop, dan floating,” tambah Erri.

    Sementara itu, Direktur Operasi dan Komersial PT Krakatau Chandra Energi, Ari Azhar, menjelaskan, KCE menyediakan layanan penyediaan tenaga listrik di Kawasan Industri Krakatau di Kota Cilegon dan sekitarnya dengan keandalan tinggi dengan menggunakan topologi ring pada sistem distribusi ke pelanggan. 

    “Selain itu KCE juga menyediakan jasa kelistrikan yang meliputi operation dan maintenance peralatan ketenagalistrikan, workshop untuk mendukung maintenance alat ketenagalistrikan dan kemampuan engineering, procurement dan construction di bidang ketenagalistrikan,” kata Ari.

    Lebih lanjut Ari menyampaikan sebagai dukungan atas program pemerintah dalam meningkatkan bauran EBT, PT KCE memiliki unit yang melayani jasa kelistrikan khusus di bidang pemasangan PLTS. 

    “Hingga saat ini kami sudah bermitra dengan berbagai partner kami, seperti PT SEI, PT MAB, Summit Solar, Huawei maupun mitra strategis lainnya. Sebagai perusahaan energi, KCE juga menawarkan solusi solar panel untuk berbagai sektor, termasuk industri, komersial, dan rumah tangga. Kami berharap nantinya akan lebih banyak lagi mitra yang menerapkan penggunaan energi bersih yang berkelanjutan,” pungkasnya. 

    Kedepan, KCE berencana untuk terus mengembangkan kapasitas produksi energi terbarukan melalui beberapa inisiatif, melalui investasi dalam proyek baru dengan membangun lebih banyak fasilitas PLTS, termasuk proyek PLTS Terapung serta menjalin kolaborasi dengan mitra strategis di berbagai sektor untuk memperluas jangkauan dan kapasitas layanan serta mengadopsi teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi energi terbarukan.

  • Pemerintah dan DEN Kaji Dampak Perubahan Subsidi Energi Jadi BLT

    Pemerintah dan DEN Kaji Dampak Perubahan Subsidi Energi Jadi BLT

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) membahas dampak rencana perubahan subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    “(Membahas) terkait kebijakan kebijakan yang dikaji pemerintah,termasuk subsidi energi,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan, pemerintah masih menghitung kompensasi jika subsidi energi  diubah menjadi BLT.  “Kami memperdalam itu dan menghitung kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian,” kata dia.

    Sementara dalam kesempatan yang sama , Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan, rencana perubahan subsidi energi menjadi BLT masih perlu dikaji. “Itu kan salah satu opsi ya, mungkin kita harus kaji dahulu beberapa opsi,” kata dia.

    Kajian itu, kata Mari, mencakup dampak pada inflasi, daya beli, industri, hingga APBN.  Hal ini harus dihitung secara menyeluruh untuk menganalisis opsi yang paling baik dan waktu penerapannya. 

    “Apakah sekaligus? Apakah bertahap? Itu semua mempunyai konsekuensi berbeda. Inilah yang saya pikir sedang dilakukan pemerintah, dan kita pada posisi memberikan masukan,” kata Mari.

    Mari mengingatkan, kebijakan tersebut harus fokus pada tujuan utamanya, yakni agar bantuan tepat sasaran. “Tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang berpendapatan rendah itu tepat sasaran,” kata dia.

    Dia mengatakan, perubahan kebijakan bisa melalui harga yang dibuat lebih rendah melalui subsidi, diberikan bantuan langsung, atau kombinasi. “Ini masih harus dikaji opsi-opsinya. Saya rasa sekarang kita tidak bisa hanya lihat kepada masyarakat miskin berpendapatan rendah, tetapi juga yang rentan miskin dan yang kelas menengah,” jelas Mari. 

  • Pencapaian SDG’s di Indonesia Lebih Baik Dibandingkan Global

    Pencapaian SDG’s di Indonesia Lebih Baik Dibandingkan Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyatakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia yang ditargetkan 2030 sudah mencapai 62,5℅ atau sebanyak 139 indikator dari target.

    Hasil ini lebih baik dari pencapaian SDG’s secara global hanya 17℅.

    “Di level dunia, SDG’s ini suram, sementara Indonesia merupakan highest achievement di antara upper leader middle country,” kata Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat SDG’s Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas/Kementerian PPN) Setyo Budiantoro dalam diskusi “Unlocking Sustainable Growth: Green Financing for Palm Oil Companies in Indonesia” di kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Sementara berdasarkan data United Nastions (UN) Sustainable Development Solutions Network (SDSN), Setyo menjelaskan, komitmen SDG’s Indonesia paling tinggi di Asia dan ketujuh di dunia. “Tujuh di atas kita rata-rata negara Skandinavia, kita sering jadi referensi negara-negara lain,” kata dia.

    Namun, dia mengakui, untuk mencapai target SDG’s pada 2030, masih menghadapi tantangan pendanaan. Sebelum pandemi Covid-19, kebutuhan pendanaan SDG’s Indonesia periode 2020-2030 mencapai Rp 67.000 triliun atau ada gap pembiayaan (gap financing) Rp 14.000 triliun.

    “Namun, pascapandemi, kebutuhan pendanaan SDG’s Indonesia hingga 2030 naik mencapai Rp 122.000 triliun atau ada gap Rp 24.000 triliun,” kata dia pada acara yang diselenggarakan CECT Sustainability Universitas Trisakti itu.

    Untuk itu, kata dia, pemerintah mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam rangka mencapai SDG’s. Bentuknya bisa inovasi pendanaan publik, campuran publik dan swasta, perbankan, lembaga keuangan nonbank, investor, hingga filantropi. “Indonesia cukup maju dalan sustainable finance, karena kita menjadi salah satu the most advance sustainable finance di antara 44 emerging ekonomi,” kata Setyo.

    Dia mengatakan, target SDG’s pada 2030 dalam rangka mewujudkan Indonesia keluar dari middle income trap pada 2041 menuju Indonesia Emas pada 2045. “Jika SDG’s tidak tercapai, dampaknya kemiskinan,” kata dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Master Studies in Sustainable Development and Management (Masudem) Univesitas Trisakti Asep Hermawan mengatakan, tujuan utama program Masudem adalah mendorong pembangunan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. “Program ini melibatkan kampus di Indonesia dan luar negeri, seperti Thailand, Spanyol, Slovakia, Cheska,” kata dia.  

  • IHSG Selasa 5 November 2024 Ditutup Menguat 0,17 Persen

    IHSG Selasa 5 November 2024 Ditutup Menguat 0,17 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) berhasil keluar dari zona merah pada penutupan perdagangan Selasa (5/11/2024). IHSG menguat 0,17% atau 12,42 poin mencapai 7.491,9.

    IHSG cukup lama memerah sebelum akhirnya bergerak ke zona hijau menjelang penutupan perdagangan. IHSG hari ini bergerak dalam rentang 7.451-7.496. Sebanyak 252 saham menguat, 327 saham melemah, dan 211 saham stagnan.

    Volume perdagangan saham pada hari ini mencapai 20,3 miliar lembar saham dengan nilai perdagangan sekitar Rp 11,43 triliun dari 1,29 juta kali transaksi.

    Sementara itu, saham global beragam pada hari ini karena investor menunggu hasil Pemilu Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) dan peristiwa lain yang berpotensi mengguncang pasar pada pekan ini.

    Pada awal perdagangan di Eropa, DAX Jerman turun 0,1% menjadi 19.125,18, CAC 40 di Paris turun 0,2% menjadi 7.356,02, dan FTSE 100 Inggris turun 0,1% menjadi 8.179,73.

    Di Asia, harga saham melonjak di pasar China karena investor mengantisipasi langkah pemerintah meningkatkan perekonomian. Hang Seng Hong Kong melonjak 2,1% menjadi 21.006,97, sementara indeks Shanghai Composite melonjak 2,3% menjadi 3.386,99.

    Di tempat lain di Asia, indeks Nikkei 225 Jepang naik 1,1% menjadi 38.474,90. Kospi Korea Selatan turun 0,4% menjadi 2.576,88. Sedangkan S&P/ASX 200 di Australia turun 0,4% menjadi 8.131,80.

  • Ditopang KPR, BTN Optimistis Pertumbuhan Kredit On Track

    Ditopang KPR, BTN Optimistis Pertumbuhan Kredit On Track

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah masih tingginya biaya dana perbankan dan tantangan di perekonomian, penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tetap meningkat sesuai yang diharapkan perseroan. Tingkat pertumbuhan kredit BTN lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di industri perbankan nasional.

    Adapun, pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 355,2 triliun. Di industri perbankan nasional, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 11,4 persen yoy berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni KPR subsidi dan non subsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. 

    “Hal ini menunjukkan permintaan terhadap KPR yang masih tinggi di pasar. BTN optimistis dengan laju pertumbuhan kredit yang masih on-track hingga akhir tahun,” ujar Nixon di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Nixon mengatakan pertumbuhan kredit BTN akan tetap double digit karena minat masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi. Hal itu terutama tercermin dari penyaluran KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara nasional kuotanya telah habis pada Agustus 2024.

    Tingginya permintaan KPR juga tercermin pada Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) per kuartal III-2024. Berdasarkan survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat sebesar 80,6 persen, ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama penyaluran KPR.

    Menurut BI, tren peningkatan SBT tersebut akan berlanjut hingga kuartal IV-2024, kendati terdapat pengetatan dalam hal persyaratan administrasi. Namun, pada aspek lainnya, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diperkirakan akan lebih longgar.

    Survei tersebut juga menunjukkan bahwa para responden survei, dalam hal ini industri perbankan, menunjukkan optimisme mereka karena adanya prospek kondisi moneter dan ekonomi yang baik, disertai relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

    Apalagi, BI telah memutuskan untuk memberikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Untuk itu, Nixon mengapresiasi langkah bank sentral karena akan memberikan tambahan likuiditas bagi BTN yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan ke sektor perumahan.

    Nixon mengatakan, dukungan regulator dan pemerintah kepada sektor perumahan sangat penting karena sektor tersebut memiliki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga bersifat padat karya.

    “Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya. Dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan, ekosistem perumahan dapat bergerak terus sehingga menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tutur Nixon.

    Dampak Program Tiga Juta Rumah bagi BTN

    Tidak hanya itu, Nixon optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit BTN ke depannya.

    Dalam program tersebut, pemerintah akan membangun dua juta rumah di pedesaan, yang di antaranya termasuk renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni. Menurut BTN, renovasi atas rumah tidak layak huni dapat menggerakkan kebutuhan material bangunan, pekerja bangunan, dan permintaan kredit dengan lebih cepat karena lahan dan bangunan telah tersedia sejak awal.

    “BTN siap mendukung langkah pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan untuk renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan. Berdasarkan perhitungan yang ada, jumlah rumah tidak layak huni masih mencapai sekitar 25 juta unit di seluruh Indonesia. Jadi, tidak hanya membangun rumah baru, tapi merenovasi rumah dari yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi dari desa,” pungkas Nixon.

  • Mari Elka Pangestu Dilantik Jadi Wakil Luhut di Dewan Ekonomi Nasional

    Mari Elka Pangestu Dilantik Jadi Wakil Luhut di Dewan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengukuhkan wakil serta anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Mari Elka Pangestu dilantik sebagai wakil ketua DEN di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan selaku ketua DEN.

    Enam anggota DEN yang juga dilantik pada hari ini, yaitu Muhammad Chatib Basri, Haryanto Adikoesoemo, Arief Anshory Yusuf, Heriyanto Irawan, Muhammad Firman Hidayat, dan Septian Hario Seto.

    Seuai pelantikan, Mari Elka Pangestu mengatakan tugas mereka di DEN adalah memberikan masukan dan rekomendasi kepada presiden terkait isu-isu strategis dan program-program prioritas.

    Sebelumnya, Luhut juga menyampaikan tugas DEN yang menjadi pusat pemikiran ekonomi dan melibatkan para ahli untuk memastikan Indonesia siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

    Menurutnya, DEN akan bertugas memberikan saran serta rekomendasi supaya program-program prioritas, khususnya dalam bidang ekonomi, bisa tercapai dengan baik. Pasalnya, presiden ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasi.
     

  • Hapus Tagihan Kredit UMKM di Bank Himbara, Menteri BUMN Akan Siapkan PP

    Hapus Tagihan Kredit UMKM di Bank Himbara, Menteri BUMN Akan Siapkan PP

    Jakarta, Beritasatu.com – Upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tagihan kredit UMKM bagi petani dan di bank himbara akan segera diberlakukan. Menteri BUMN Erick Thohir akan menyiapkan peraturan pemerintah (PP) terkait penghapusan tagihan kredit UMKM di bank BUMN.

    Erick mengatakan PP ini penting bagi bank BUMN karena memiliki dasar hukum kuat untuk membantu program pemerintah di bidang pertanian dan mengamalkan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK).

    “Kami perlu payung hukum agar bank BUMN memiliki dasar yang kuat. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait hal ini sedang disusun dan semangatnya sejalan dengan tujuan untuk memberikan dukungan penuh,” ujar Erick dikutip dari Antara, Selasa (5/11/2024).

    Erick melanjutkan, adanya program penghapusan tagihan kredit macet bagi petani dan UMKM pertanian akan mendorong program Prabowo di sektor itu sebagai upaya mencapai swasembada pangan.

    “Kebijakan ini menjadi prioritas di era Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Diketahui, kredit macet yang tercatat di bank BUMN pada segmen UMKM petani dan nelayan mencapai Rp 8,7 triliun.

    Lebih lanjut, Erick menjelaskan terkait track record jangka waktu kredit yang akan dihapuskan. Ia pun mengusulkan pada angka 5 tahun.

    “Usulannya bisa pada angka 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, tetapi baiknya 5 tahun, karena kalau dua tahun masih terlalu cepat,” ucapnya.

  • Konsumsi Rumah Tangga Masih Jadi Penyumbang Utama Pertumbuhan Ekonomi

    Konsumsi Rumah Tangga Masih Jadi Penyumbang Utama Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Sektor ini menyumbang 53,08% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 4,91% pada kuartal III 2024.

    “Konsumsi rumah tangga naik 4,91%, didorong oleh peningkatan pengeluaran untuk restoran dan hotel, yang tercermin dari meningkatnya perjalanan wisata domestik dan tingginya tingkat hunian kamar hotel,” ungkap Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa (5/11/2024).

    Sementara itu, komponen investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 29,75% dan menyumbang 5,15% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024. Kenaikan ini didukung oleh pembangunan proyek-proyek infrastruktur pemerintah dan swasta, termasuk pembangunan IKN serta infrastruktur lain seperti jalan tol.

    Pada saat yang sama, terdapat peningkatan realisasi belanja modal pemerintah serta kenaikan impor barang modal, khususnya mesin dan peralatan.

    Komponen ekspor juga mencatat pertumbuhan 9,09%, berkontribusi sebesar 22,53% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024. Peningkatan ekspor ini ditopang oleh kenaikan nilai dan volume berbagai komoditas, seperti bahan bakar mineral, peralatan listrik, dan kendaraan beserta suku cadangnya.

    Untuk komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), yang tumbuh 11,69% di kuartal III 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh persiapan untuk Pilkada 2024 dan PON XXI. Meskipun tumbuh pesat, sektor ini hanya menyumbang 1,29% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024.