Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Komisi VI DPR Dukung Penuh Langkah Prabowo Hapus Utang UMKM, Petani, dan Nelayan

    Komisi VI DPR Dukung Penuh Langkah Prabowo Hapus Utang UMKM, Petani, dan Nelayan

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM, petani dan nelayan. Menurut Herman, langkah tersebut menunjukkan Presiden Prabowo memahami situasi masyarakat yang selama ini tersandera utang untuk memulai usaha dan aktivitas ekonominya.

    “Alhamdulillah untuk Pak Prabowo sebagai presiden cepat mengambil langkah atas situasi rakyat hari ini. Salah satunya adalah dengan menghapuskan hutang bagi para pelaku UMKM, petani, dan nelayan,” ujar Herman di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Herman mengatakan, banyak UMKM, petani dan nelayan yang masih terjerat utang yang belum lunas dibayar. Hal ini terutama disebabkan karena pengaruh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Dampaknya, kata dia, UMKM, petani dan nelayan susah mendapatkan pinjaman lagi dari bank karena terkena redline di BI checking.

    “Memang sampai saat ini mereka akibat dampak dari Covid-19 itu banyak sekali yang pada akhirnya tersandera oleh utang yang belum bisa dilunasi dan tentu situasinya semakin tidak baik, karena ketika hutang itu tidak lunas, maka termasuk dalam BI checking, redline, tidak bisa lagi untuk meminjam modal,” jelas dia.

    Herman menilai, Prabowo membaca situasi yang dialami UMKM, petani dan nelayan tersebut. Karena itu, kata dia, Presiden Prabowo pun menerbitkan dan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya.

    “Kami di DPR akan melihat, terutama dengan kemitraan bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara karena dalam periode sebelumnya ada penghapusbukuan. Namun, tidak menghapus tagihan sehingga tidak memberikan keleluasaan kepada para pelaku UMKM, petani maupun nelayan, yang terkena BI checking untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan lainnya,” jelas dia.

    Menurut Herman, penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia menilai, pemerintah bakal menyediakan mekanisme dan tata laksana penghapusan utang yang sesuai dengan koridor hukum.

    Selain itu, Herman juga optimistis penghapus utang tersebut bisa membangkitkan ekonomi masyarakat dan mendukung upaya Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Utang UMKM yang dihapus ini akan menjadi sumber pembiayaan baru karena data mereka akan putih kembali, sehingga bisa mengakses terhadap pembiayaan perbankan dengan KUR yang memiliki bunga rendah. Maka, dengan cara itu para pelaku UMKM, petani, dan nelayan bisa kemudian bangkit kembali karena ada sumber pembiayaan baru,” ucapnya.

    “Nah kalau ekonominya berputar, bergulir, multiplier effect-nya juga akan sangat baik terhadap tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha lain,” tambah Herman.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus utang macet usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya.

    Hal itu tertuang pada PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya yang ditandatangani Prabowo di Istana Merdeka, Selasa (5/11/2024).

    “Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” kata Prabowo seusai penandatanganan PP tersebut.

  • DPR Pastikan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan Tak Berlaku Lagi setelah Putusan MK

    DPR Pastikan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan Tak Berlaku Lagi setelah Putusan MK

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sudah tidak berlaku lagi. Hal ini merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Selama ini, PP 51/2023 merupakan dasar dalam penetapan upah minimum pekerja.

    “Sesuai dengan keputusan MK, kami dari DPR RI menyatakan bahwa PP 51 itu sudah tidak berlaku,” ujar Dasco di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Dasco mengatakan dirinya sudah mengadakan pertemuan dengan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Dalam pertemuan tertutup tersebut, kata Dasco, pihaknya bersama perwakilan pemerintah dan serikat buruh, membahas tindak lanjut putusan MK, khususnya terkait pengupahan.

    “Tadi sudah disepakati bahwa buruh, pemerintah, dan DPR akan mengkaji dan membahas dengan saksama bagaimana indeks upah buruh. Supaya tidak ada yang dirugikan, baik dari pengusaha maupun buruh,” tandas Dasco.

    Pada kesempatan tersebut, Said Iqbal menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dan DPR RI yang ingin membahas aturan pengupahan dengan lebih hati-hati.

    “Kami Serikat Buruh setuju dengan saran Pak Sufmi Dasco untuk membahas lebih hati-hati, lebih detail, dan lebih penuh keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan buruh sesuai arahan beliau tadi. Kami setuju,” tutur dia.

    Hanya saja, Said Iqbal menekankan pentingnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) baru sebagai dasar hukum dalam penetapan upah minimum untuk tahun 2025.

    “Perlu dikeluarkannya atau diumumkannya secara resmi tentang Permenaker untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan keputusan MK perihal upah minimum. Jadi itu tidak harus ditetapkan 21 November 2024 sepanjang disepakati oleh para pihak,” pungkas Said Iqbal.

  • Siapa pun Pemenang Pilpres AS Akan Tekan Mitra Dagang Indonesia

    Siapa pun Pemenang Pilpres AS Akan Tekan Mitra Dagang Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ahli hubungan internasional Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menilai, siapa pun pemenang pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) akan menekan mitra dagang Indonesia, yaitu China. Terlebih bagi perwakilan dari Partai Republik, yakni Donald Trump yang akan memicu perang dagang (tradewar).

    “Saat ini investasi dari China juga sangat signifikan untuk berbagai program, termasuk untuk program climate change alias transisi ke penggunaan teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan,” ujar Dinna Prapto Raharja dalam program Breaking News BTV, Rabu (6/11/2024).

    Namun, di sisi lain, lanjut Dinna, pemerintah punya skema kerja sama yang komprehensif dengan AS, baik dari urusan pertahanan keamanan, ekonomi dan sosial budaya termasuk beasiswa, termasuk soal transisi energi,

    “Namun, masalah, yakni duitnya itu tipis sebenarnya,” tutur dia.

    Dengan situasi AS terkini, isu ekonomi menjadi suatu hal yang terpenting lantaran mereka ingin mengembalikan kejayaannya atau setidaknya agar tidak diremehkan oleh negara lain yang dianggap kompetitor.

    Oleh sebab itu, kedua kandidat dari Pilpres AS 2024 ini akan cenderung menekan negara-negara pesaing yang juga menjadi mitra besar Indonesia.

    “Artinya, Indonesia juga harus lihai, cerdik betul, dan lincah untuk memastikan bahwa di satu sisi, kita sudah punya akses kepada China untuk bekerja sama secara ekonomi dan berbagai kerja sama, seperti teknologi. Bahkan, beasiswa kita banyak berasal dari China,” beber Dinna.

    Namun, di sisi lain Indonesia juga harus menjaga hubungan bilateral dengan AS . Menurut Dinna, pendekatan personal menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan supaya para pemimpin bisa berbicara hati ke hari bukan sekadar di forum. Pasalnya, jika diskusi tersebut dilakukan di forum, maka Indonesia akan sama saja dengan negara-negara lain.

    “Padahal comprehensive partnership yang dibangun Presiden Joko Widodo pada 2023 itu maksudnya untuk menunjukkan Indonesia ini niat dan Amerika tidak bisa menyepelekan Indonesia sebagai mitra untuk membuat stabil kawasan. Oleh karena itu Indonesia aktif di ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP),” jelasnya.

  • Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Singapura Bahas Isu Teknologi hingga Ketahanan Pangan

    Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Singapura Bahas Isu Teknologi hingga Ketahanan Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrance Wong melakukan pertemuan di Istana Negara, Rabu (6/11/2024). Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas isu teknologi rendah karbon hingga ketahanan pangan. 

    “Topik pertama yang kami bahas adalah mengenai kerja sama pertahanan dan hukum. Singapura dan Indonesia berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan termasuk pengaturan wilayah latihan militer,” jelas Prabowo dalam pidatonya seusai sesi pertemuan dengan PM Lawrance.

    Topik kedua, mengenai kerja sama ekonomi. “Singapura adalah salah satu mitra perdagangan dan investor terbesar di Indonesia. Saya berharap, Singapura dapat memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, termasuk melalui harmonisasi regulasi dan standar,” kata Prabowo. 

     

  • Pemerintah Kaji Ulang Beasiswa LPDP untuk Maksimalkan Program Swasembada dan Hilirisasi

    Pemerintah Kaji Ulang Beasiswa LPDP untuk Maksimalkan Program Swasembada dan Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyebut akan melakukan pengkajian ulang pemanfaatan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atau beasiswa LPDP untuk memaksimalkan program swasembada dan hilirisasi.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah akan fokus memberikan kesempatan yang luas bagi mereka yang bergelut di bidang pangan dan energi.

    “Presiden sudah mencanangkan program swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, hilirisasi. Nah, ke depan kita arahkan LPDP untuk bidang-bidang itu,” ungkapnya, saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Menurut Satryo, hal ini guna menunjang target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi.

    “Supaya ketika dia lulus dan berkarya di mana pun, sehingga bisa membangun Indonesia, memenuhi pangan, energi, air, hilirisasi, dan sebagainya,” tuturnya.

    Di samping itu, Satryo mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah berupaya membangun industri yang kuat di Indonesia, sehingga ke depannya dapat mewadahi potensi para alumni LPDP untuk bekerja dan berkarya di Indonesia.

    “Kalau kita punya industri yang cukup kuat, mereka yang punya beasiswa LPDP bisa pulang bekerja di kita. Sementara mereka di sana dahulu, syukur-syukur dia di sana bisa bantu kita membangun industri di sini atau mereka yang di luar negeri masuk ke startup yang kelas dunia, bisa bikin di sini cabangnya, atau pabriknya di sini, kan tidak ada masalah,” tuturnya.

  • Pemerintah Dorong Daya Beli Masyarakat untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah Dorong Daya Beli Masyarakat untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menggenjot daya beli  masyarakat sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai target 5,2% di akhir 2024. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2024 mencapai 5,03%.

    “Menjaga daya beli masyarakat penting agar dapat mengakselerasi pembangunan di kuartal IV 2024. Hal yang penting adalah menjaga daya beli,” ucap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (5/11/2024).

    Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah telah memperpanjang insentif fiskal hingga akhir 2024, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Ditanggung Pemerintah (BPHTB-DTP) untuk properti, Bea Masuk Tindakan Pengamanan Ditanggung Pemerintah (BMTP-DTP) untuk otomotif.

    Selain itu, Pemerintah menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan membenahi kebijakan pemanfaatan jaminan kehilangan pekerjaan.

    “Pemerintah juga sedang mempersiapkan pemanfaatan dana dari jaminan kecelakaan kerja dan mendorong kewirausahaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR,” terang Airlangga.

    Pada saat yang sama, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) melalui hilirisasi agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi.

    Beberapa langkah telah dilaksanakan, seperti mendorong pemanfaatan proyek strategis nasional, pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan pemberian insentif tax holiday yang sudah diberlakukan melalui PMK Nomor 69 Tahun 2024.

    Konsumsi rumah tangga menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hingga 53,08% dan tumbuh 4,91% pada kuartal III 2024.

    Kemudian, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% karena didorong oleh peningkatan konsumsi untuk restoran dan hotel yang ini juga tercermin dari meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara dan meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel.

    Dia mengatakan, jika dilihat secara pola musiman pertumbuhan ekonomi kuartal III selalu lebih rendah dari kuartal II . Namun, pemerintah juga berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2024 bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi keseluruhan 2024.

    “Tentunya, kami berharap pertumbuhan ekonomi kuartal IV bisa lebih baik. Bandingkan dengan tiga kuartal pertama tahun ini, masih tumbuh sebesar 5,03%.  Artinya, dengan pertumbuhan 5,03%, kita masih bisa berharap perekonomian kita bisa menjaga levelnya di angka 5% pada akhir tahun, sesuai dengan target APBN,” tutur Airlangga.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 mencapai 4,94% secara year on year (yoy). Angka ini menurun dari posisi kuartal II 2024 yang sebesar 5,05%.  
    Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.638,9  triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.279 triliun pada kuartal III 2024.

    “Dalam siklus pertumbuhan ekonomi ini, kuartal ketiga tidak terdapat hari besar atau event besar, seperti liburan keagamaan atau liburan sekolah, sehingga memang kuartal III daya beli masyarakat menurun,” pungkas Airlangga.

  • REI Nilai Program 3 Juta Rumah Bantu Atasi Backlog

    REI Nilai Program 3 Juta Rumah Bantu Atasi Backlog

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini program 3 juta rumah per tahun yang digagas Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog atau kekurangan pasokan rumah. 

    Backlog rumah adalah kondisi di mana jumlah unit perumahan yang dibutuhkan masyarakat, belum terpenuhi dalam suatu wilayah tertentu.

    Saat ini Indonesia menghadapi angka backlog yang besar, yakni mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, tidak terjadi penurunan signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

    “REI meyakini apa yang menjadi program ini adalah bagian dari satu untuk menumbuhkan ekonomi. Kedua adalah cara pendekatan terhadap backlog. Ketiga juga adalah cara mengedukasi masyarakat desa untuk mengakses perbankan melalui pembiayaan rumah-rumah yang nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah,” kata Joko kepada Beritasatu.com, Selasa (5/11/2024).

    Selain itu program 3 juta rumah per tahun dinilai juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Joko menjelaskan, industri properti/perumahan memiliki multiplier effect yang besar, karena mampu menyerap 14 sampai 17 juta tenaga kerja serta menggerakkan 185 industri turunannya di sektor riil.

    Secara otomatis, dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, industri turunan tersebut akan tumbuh, lapangan kerja baru semakin terbuka, dan bakal menumbuhkan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Pada saatnya itu akan menyerap tenaga kerja juga akan mendistribusikan pendapatan, multipliernya juga akan sangat banyak. Artinya hilirnya adalah 185 industri akan bergerak dan hulunya adalah rumah itu sendiri,” ucapnya.

    “Satu rumah minimalnya akan menyerap empat tenaga kerja. Ya bayangkan itu ada 1 juta (rumah) berarti tambah 4 juta (tenaga kerja) atau 3 juta (rumah) berarti ada 12 juta (tenaga kerja),” tambahnya.

    Joko meyakini program ini akan menjadi episentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekaligus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nasional minimal 0,5%

    “Inilah yang akan menjadi titik episentrum baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Satu serapan tenaga kerja, kedua adalah distribusi pendapatan. Ketiga adalah menekan stunting. Keempat adalah menekan kemiskinan, dan kelima adalah multipliernya akan mendorong kenaikan daya beli masyarakat,” tutupnya.

  • Leverate Group Gelar Pelatihan Digital Marketing dan Media Sosial, Beri Edukasi Soal Sukuk Negara

    Leverate Group Gelar Pelatihan Digital Marketing dan Media Sosial, Beri Edukasi Soal Sukuk Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Leverate Group menggelar pelatihan digital marketing dan media sosial untuk staf Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Senin (4/11/2024). Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan tim dalam mengedukasi masyarakat mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara sebagai instrumen investasi strategis, khususnya melalui platform digital dan media sosial.

    Pelatihan ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan Leverate Group untuk mendukung inisiatif pemerintah Indonesia dalam meningkatkan literasi finansial masyarakat khususnya terkait instrumen Sukuk Negara. Leverate Group, sebagai agensi berpengalaman di bidang pemasaran digital, memberikan wawasan praktis dan strategi untuk memperluas jangkauan, meningkatkan keterlibatan, dan mengkomunikasikan informasi penting mengenai Sukuk Negara kepada khalayak luas.

    “Berkolaborasi sebagai mitra pemerintah dengan pengetahuan dan alat untuk memanfaatkan pemasaran digital adalah cara kami berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kami merasa terhormat dapat mendukung DJPPR dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang Sukuk Negara melalui saluran digital,” ujar Direktur Leverate Group Herni Wijaya.

    Direktur Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR Tony Prianto mengatakan, meningkatnya literasi masyarakat terkait Sukuk Negara, diharapkan juga akan meningkatkan inklusi masyarakat pada instrumen-instrumen Sukuk Negara.

    “Workshop ini merupakan salah satu upaya untuk membekali tim kami dengan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi serta mengedukasi masyarakat terkait peran strategis Sukuk Negara pada pembangunan nasional melalui platform digital,” ujar Tony.

  • Program 3 Juta Rumah Era Presiden Prabowo Akan Mampu Menyerap Tenaga Kerja

    Program 3 Juta Rumah Era Presiden Prabowo Akan Mampu Menyerap Tenaga Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini, program 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Joko menjelaskan, industri properti atau perumahan memiliki multiplier effect yang besar, karena mampu menyerap 14 sampai 17 juta tenaga kerja serta menggerakkan 185 industri turunannya di sektor riil.

    Secara otomatis, dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, industri turunan tersebut akan tumbuh, lapangan kerja baru semakin terbuka, dan bakal menumbuhkan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Penyerapan tenaga kerja juga akan mendistribusikan pendapatan, sehingga multiplier effect-nya juga akan sangat banyak. Artinya hilirnya adalah 185 industri akan bergerak dan hulunya adalah rumah itu sendiri,” kata Joko kepada Beritasatu.com, Selasa, (5/11/2024).

    Ia menambahkan, satu rumah minimal akan menyerap empat tenaga kerja.

    “Ya bayangkan itu ada 1 juta (rumah) berarti tambah 4 juta (tenaga kerja) atau 3 juta (rumah) berarti ada 12 juta (tenaga kerja),” tambahnya.

    Joko meyakini, program ini akan menjadi episentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekaligus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nasional minimal 0,5 persen.

    “Inilah yang akan menjadi titik baru episentrum baru pertumbuhan ekonomi Indonesia dari, pertama serapan tenaga kerja, kedua distribusi pendapatan, ketiga menekan stunting, keempat menekan kemiskinan, dan Kelima akan mendorong kenaikan daya beli masyarakat,” ucapnya.

    Joko menjelaskan,  program 3 juta rumah ini bisa menjadi solusi mengatasi backlog atau kekurangan pasokan rumah. Apalagi Indonesia menghadapi angka backlog yang besar mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, angka backlog ini tidak terjadi penurunan signifikan dalam 10 tahun terakhir.

    “REI meyakini program 3 juta rumah merupakan bagian dari satu untuk menumbuhkan ekonomi dan sebagai salah satu cara pendekatan untuk atasi backlog,” tutupnya. 

  • Tak Semua Utang UMKM Dihapus, Ada Kriteria yang Ditetapkan

    Tak Semua Utang UMKM Dihapus, Ada Kriteria yang Ditetapkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang atau kredit macet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau utang UMKM pada bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024).

    Pemerintah diperkirakan akan menghapuskan utang UMKM di bank untuk lebih dari 1 juta pelaku bisnis dengan dana sebesar sekitar Rp 10 triliun.

    “Program ini sebagai bentuk simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian perikanan yang selama ini ada kurang lebih 1 jutaan orang. Mereka akan diberikan sebuah penghapusan utang-piutang yang berada di bank BUMN atau himbara,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/10/2024).

    Ia melanjutkan, untuk badan usaha itu maksimal yang berutang Rp 500 juta dan untuk perorangan Rp 300 juta.

    Kendati demikian, Maman menjelaskan bahwa tidak semua pelaku UMKM yang dapat menikmati fasilitas ini. Hal ini karena UMKM yang mendapatkan penghapusan utang ini yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

    “Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19. Jadi ini tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang-piutang. Jadi, ini untuk yang betul-betul tidak bisa tertolong lagi,” jelas Maman.

    Maman menjelaskan, pelaku UMKM yang dapat dihapuskan piutangnya adalah mereka yang dinilai sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran.

    “Mereka yang dapat penghapusan utang, yakni mereka yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo serta yang sudah diproses penghapusan bukunya di bank himbara. Jadi mereka ini yang betul-betul tidak memiliki kemampuan membayar lagi dengan rentang kurang lebih 10 tahun,” ucapnya.

    Namun, bagi UMKM yang masih memiliki kekuatan untuk jalan, tentu tidak akan diberikan.

    “Artinya bagi pelaku UMKM lainnya yang dinilai bank himbara memiliki kekuatan untuk terus jalan, ya tidak diberikan,” imbuh Maman.

    Lebih jauh, Maman menyebut bahwa PP tersebut dibuat sebagai payung hukum terhadap bank agar memiliki legitimasi untuk menghapus utang UMKM yang telah terdaftar.

    “Tujuan penghapusan utang UMKM agar mereka bisa sehat lagi dan mereka bisa terus berusaha lagi ke depannya,” pungkasnya.