Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Pemerintah Dorong Daya Beli Masyarakat untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah Dorong Daya Beli Masyarakat untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menggenjot daya beli  masyarakat sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai target 5,2% di akhir 2024. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2024 mencapai 5,03%.

    “Menjaga daya beli masyarakat penting agar dapat mengakselerasi pembangunan di kuartal IV 2024. Hal yang penting adalah menjaga daya beli,” ucap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (5/11/2024).

    Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah telah memperpanjang insentif fiskal hingga akhir 2024, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Ditanggung Pemerintah (BPHTB-DTP) untuk properti, Bea Masuk Tindakan Pengamanan Ditanggung Pemerintah (BMTP-DTP) untuk otomotif.

    Selain itu, Pemerintah menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan membenahi kebijakan pemanfaatan jaminan kehilangan pekerjaan.

    “Pemerintah juga sedang mempersiapkan pemanfaatan dana dari jaminan kecelakaan kerja dan mendorong kewirausahaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR,” terang Airlangga.

    Pada saat yang sama, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) melalui hilirisasi agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi.

    Beberapa langkah telah dilaksanakan, seperti mendorong pemanfaatan proyek strategis nasional, pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan pemberian insentif tax holiday yang sudah diberlakukan melalui PMK Nomor 69 Tahun 2024.

    Konsumsi rumah tangga menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hingga 53,08% dan tumbuh 4,91% pada kuartal III 2024.

    Kemudian, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% karena didorong oleh peningkatan konsumsi untuk restoran dan hotel yang ini juga tercermin dari meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara dan meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel.

    Dia mengatakan, jika dilihat secara pola musiman pertumbuhan ekonomi kuartal III selalu lebih rendah dari kuartal II . Namun, pemerintah juga berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2024 bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi keseluruhan 2024.

    “Tentunya, kami berharap pertumbuhan ekonomi kuartal IV bisa lebih baik. Bandingkan dengan tiga kuartal pertama tahun ini, masih tumbuh sebesar 5,03%.  Artinya, dengan pertumbuhan 5,03%, kita masih bisa berharap perekonomian kita bisa menjaga levelnya di angka 5% pada akhir tahun, sesuai dengan target APBN,” tutur Airlangga.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 mencapai 4,94% secara year on year (yoy). Angka ini menurun dari posisi kuartal II 2024 yang sebesar 5,05%.  
    Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.638,9  triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.279 triliun pada kuartal III 2024.

    “Dalam siklus pertumbuhan ekonomi ini, kuartal ketiga tidak terdapat hari besar atau event besar, seperti liburan keagamaan atau liburan sekolah, sehingga memang kuartal III daya beli masyarakat menurun,” pungkas Airlangga.

  • REI Nilai Program 3 Juta Rumah Bantu Atasi Backlog

    REI Nilai Program 3 Juta Rumah Bantu Atasi Backlog

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini program 3 juta rumah per tahun yang digagas Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog atau kekurangan pasokan rumah. 

    Backlog rumah adalah kondisi di mana jumlah unit perumahan yang dibutuhkan masyarakat, belum terpenuhi dalam suatu wilayah tertentu.

    Saat ini Indonesia menghadapi angka backlog yang besar, yakni mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, tidak terjadi penurunan signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

    “REI meyakini apa yang menjadi program ini adalah bagian dari satu untuk menumbuhkan ekonomi. Kedua adalah cara pendekatan terhadap backlog. Ketiga juga adalah cara mengedukasi masyarakat desa untuk mengakses perbankan melalui pembiayaan rumah-rumah yang nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah,” kata Joko kepada Beritasatu.com, Selasa (5/11/2024).

    Selain itu program 3 juta rumah per tahun dinilai juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Joko menjelaskan, industri properti/perumahan memiliki multiplier effect yang besar, karena mampu menyerap 14 sampai 17 juta tenaga kerja serta menggerakkan 185 industri turunannya di sektor riil.

    Secara otomatis, dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, industri turunan tersebut akan tumbuh, lapangan kerja baru semakin terbuka, dan bakal menumbuhkan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Pada saatnya itu akan menyerap tenaga kerja juga akan mendistribusikan pendapatan, multipliernya juga akan sangat banyak. Artinya hilirnya adalah 185 industri akan bergerak dan hulunya adalah rumah itu sendiri,” ucapnya.

    “Satu rumah minimalnya akan menyerap empat tenaga kerja. Ya bayangkan itu ada 1 juta (rumah) berarti tambah 4 juta (tenaga kerja) atau 3 juta (rumah) berarti ada 12 juta (tenaga kerja),” tambahnya.

    Joko meyakini program ini akan menjadi episentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekaligus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nasional minimal 0,5%

    “Inilah yang akan menjadi titik episentrum baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Satu serapan tenaga kerja, kedua adalah distribusi pendapatan. Ketiga adalah menekan stunting. Keempat adalah menekan kemiskinan, dan kelima adalah multipliernya akan mendorong kenaikan daya beli masyarakat,” tutupnya.

  • Leverate Group Gelar Pelatihan Digital Marketing dan Media Sosial, Beri Edukasi Soal Sukuk Negara

    Leverate Group Gelar Pelatihan Digital Marketing dan Media Sosial, Beri Edukasi Soal Sukuk Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Leverate Group menggelar pelatihan digital marketing dan media sosial untuk staf Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Senin (4/11/2024). Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan tim dalam mengedukasi masyarakat mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara sebagai instrumen investasi strategis, khususnya melalui platform digital dan media sosial.

    Pelatihan ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan Leverate Group untuk mendukung inisiatif pemerintah Indonesia dalam meningkatkan literasi finansial masyarakat khususnya terkait instrumen Sukuk Negara. Leverate Group, sebagai agensi berpengalaman di bidang pemasaran digital, memberikan wawasan praktis dan strategi untuk memperluas jangkauan, meningkatkan keterlibatan, dan mengkomunikasikan informasi penting mengenai Sukuk Negara kepada khalayak luas.

    “Berkolaborasi sebagai mitra pemerintah dengan pengetahuan dan alat untuk memanfaatkan pemasaran digital adalah cara kami berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kami merasa terhormat dapat mendukung DJPPR dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang Sukuk Negara melalui saluran digital,” ujar Direktur Leverate Group Herni Wijaya.

    Direktur Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR Tony Prianto mengatakan, meningkatnya literasi masyarakat terkait Sukuk Negara, diharapkan juga akan meningkatkan inklusi masyarakat pada instrumen-instrumen Sukuk Negara.

    “Workshop ini merupakan salah satu upaya untuk membekali tim kami dengan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi serta mengedukasi masyarakat terkait peran strategis Sukuk Negara pada pembangunan nasional melalui platform digital,” ujar Tony.

  • Program 3 Juta Rumah Era Presiden Prabowo Akan Mampu Menyerap Tenaga Kerja

    Program 3 Juta Rumah Era Presiden Prabowo Akan Mampu Menyerap Tenaga Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini, program 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Joko menjelaskan, industri properti atau perumahan memiliki multiplier effect yang besar, karena mampu menyerap 14 sampai 17 juta tenaga kerja serta menggerakkan 185 industri turunannya di sektor riil.

    Secara otomatis, dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, industri turunan tersebut akan tumbuh, lapangan kerja baru semakin terbuka, dan bakal menumbuhkan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Penyerapan tenaga kerja juga akan mendistribusikan pendapatan, sehingga multiplier effect-nya juga akan sangat banyak. Artinya hilirnya adalah 185 industri akan bergerak dan hulunya adalah rumah itu sendiri,” kata Joko kepada Beritasatu.com, Selasa, (5/11/2024).

    Ia menambahkan, satu rumah minimal akan menyerap empat tenaga kerja.

    “Ya bayangkan itu ada 1 juta (rumah) berarti tambah 4 juta (tenaga kerja) atau 3 juta (rumah) berarti ada 12 juta (tenaga kerja),” tambahnya.

    Joko meyakini, program ini akan menjadi episentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekaligus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nasional minimal 0,5 persen.

    “Inilah yang akan menjadi titik baru episentrum baru pertumbuhan ekonomi Indonesia dari, pertama serapan tenaga kerja, kedua distribusi pendapatan, ketiga menekan stunting, keempat menekan kemiskinan, dan Kelima akan mendorong kenaikan daya beli masyarakat,” ucapnya.

    Joko menjelaskan,  program 3 juta rumah ini bisa menjadi solusi mengatasi backlog atau kekurangan pasokan rumah. Apalagi Indonesia menghadapi angka backlog yang besar mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, angka backlog ini tidak terjadi penurunan signifikan dalam 10 tahun terakhir.

    “REI meyakini program 3 juta rumah merupakan bagian dari satu untuk menumbuhkan ekonomi dan sebagai salah satu cara pendekatan untuk atasi backlog,” tutupnya. 

  • Tak Semua Utang UMKM Dihapus, Ada Kriteria yang Ditetapkan

    Tak Semua Utang UMKM Dihapus, Ada Kriteria yang Ditetapkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang atau kredit macet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau utang UMKM pada bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024).

    Pemerintah diperkirakan akan menghapuskan utang UMKM di bank untuk lebih dari 1 juta pelaku bisnis dengan dana sebesar sekitar Rp 10 triliun.

    “Program ini sebagai bentuk simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian perikanan yang selama ini ada kurang lebih 1 jutaan orang. Mereka akan diberikan sebuah penghapusan utang-piutang yang berada di bank BUMN atau himbara,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/10/2024).

    Ia melanjutkan, untuk badan usaha itu maksimal yang berutang Rp 500 juta dan untuk perorangan Rp 300 juta.

    Kendati demikian, Maman menjelaskan bahwa tidak semua pelaku UMKM yang dapat menikmati fasilitas ini. Hal ini karena UMKM yang mendapatkan penghapusan utang ini yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

    “Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19. Jadi ini tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang-piutang. Jadi, ini untuk yang betul-betul tidak bisa tertolong lagi,” jelas Maman.

    Maman menjelaskan, pelaku UMKM yang dapat dihapuskan piutangnya adalah mereka yang dinilai sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran.

    “Mereka yang dapat penghapusan utang, yakni mereka yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo serta yang sudah diproses penghapusan bukunya di bank himbara. Jadi mereka ini yang betul-betul tidak memiliki kemampuan membayar lagi dengan rentang kurang lebih 10 tahun,” ucapnya.

    Namun, bagi UMKM yang masih memiliki kekuatan untuk jalan, tentu tidak akan diberikan.

    “Artinya bagi pelaku UMKM lainnya yang dinilai bank himbara memiliki kekuatan untuk terus jalan, ya tidak diberikan,” imbuh Maman.

    Lebih jauh, Maman menyebut bahwa PP tersebut dibuat sebagai payung hukum terhadap bank agar memiliki legitimasi untuk menghapus utang UMKM yang telah terdaftar.

    “Tujuan penghapusan utang UMKM agar mereka bisa sehat lagi dan mereka bisa terus berusaha lagi ke depannya,” pungkasnya.

  • IHSG Rabu 6 November 2024 Anjlok Menanti Hasil Pilpres AS

    IHSG Rabu 6 November 2024 Anjlok Menanti Hasil Pilpres AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan bursa sesi I, Rabu (6/11/2024). IHSG sempat menguat pada awal perdagangan, tetapi bergerak ke zona merah saat pasar menanti hasil Pilpres AS 2024.

    Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, hingga pukul 09.41 WIB IHSG berkurang 34,3 poin atau 0,46% menjadi 7.457. Sebanyak 203 saham menguat, 260 saham melemah, dan 170 saham stagnan.

    Volume perdagangan awal sesi mencapai 5,9 miliar lembar saham dengan transaksi Rp 2,1 triliun dengan frekuensi mencapai 296.575 kali.

    Namun, saham sektoral mayoritas melemah. Konsumsi nonprimer turun 0,59%, diikuti keuangan melemah 0,49%, dan properti anjlok 0,45%.

    Ada tiga sektor yang menguat, yakni bahan baku naik 1,17%, konsumsi primer naik 0,52%, dan kesehatan bertambah 0,39%.

    Sementara, saham unggulan LQ45 turun 0,51% dan Investor33 melemah 0,64%. Sedangkan, saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) naik 0,10%.

  • Indonesia Sharia Economic Festival 2024, Wadah Kolaborasi Bangun Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Indonesia Sharia Economic Festival 2024, Wadah Kolaborasi Bangun Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia Sharia Economic Festival 2024 yang ditutup pada Minggu (3/11/2024) mencatatkan transaksi temu bisnis senilai hampir Rp 2 triliun. Besarnya transaksi ini mencerminkan perkembangan dan potensi ekonomi syariah (eksyar) di tanah air. Nominal tersebut meliputi transaksi komitmen dan realisasi pembiayaan sebesar Rp 641 miliar, perdagangan sebesar Rp 295 miliar, dan komitmen kerja sama ekosistem keuangan syariah sebesar Rp 1 triliun yang terhitung mulai dari kegiatan Road to Fesyar, Road to ISEF, Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (Fesyar), hingga ISEF 2024.

    “Pencapaian ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa kolaborasi dan sinergi dari semua pihak yang mewakafkan waktu, tenaga, dan juga tentunya kedatangannya untuk membeli produk-produk ekonomi dan keuangan syariah,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti.

    Destry juga menyebut bahwa ISEF bukan hanya sebuah festival, tetapi juga wadah kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem syariah yang berkelanjutan. Sinergi, inovasi, digitalisasi, serta kepatuhan terhadap prinsip eksyar diperlukan untuk mewujudkan visi eksyar Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

    “Untuk mendukung program tersebut, inisiatif dan program ISEF sebagai kolaborasi Bank Indonesia bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pemerintah, industri, dan berbagai pihak terkait lainnya perlu terus diperkuat sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat dan masyarakat Indonesia dan mendorong industri eksyar Indonesia semakin berdaya saing di tingkat global,” tutup Destry.

    Acara penutupan ISEF 2024 juga sekaligus pengumuman pemenang dari sejumlah kompetisi utama seperti Youth Sharia Sociopreneurship Competition (YSSC), Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC), Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional (KESN), dan ISEF Award. Penghargaan ISEF Award tahun ini diberikan kepada lembaga dan individu yang berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi syariah.

    ISEF 2024 menghadirkan 62 rangkaian seminar, talkshow, dan event menarik lainnya yang melibatkan 22 Kementerian/Lembaga, 37 asosiasi, 1.000 pelaku industri, dan 46 mitra internasional.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat pembukaan ISEF 2024, Rabu, 30 Oktober 2024. (Bank Indonesia)

    ISEF adalah salah satu upaya Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam memberikan kontribusi nyata mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di level nasional dan internasional. 

    ISEF 2024 yang tahun ini memasuki tahun ke-11 mengangkat tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan dan Pertumbuhan Berkelanjutan”. Tema ini mencerminkan kekuatan sinergi untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi keuangan syariah Indonesia sebagai model basis baru dan arus baru untuk ekonomi yang inklusif, berdaya tahan serta berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain global. 

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, selama 11 tahun ISEF telah menjadikan ekonomi keuangan Indonesia yang terbesar.

    “Setelah terintegrasi dan menjadi kebanggaan kita semua, ISEF semakin mendekatkan Indonesia dalam pencapaian visi untuk menjadi salah satu pemain halal terkemuka di dunia,” ujar Perry saat pembukaan ISEF 2024, Rabu (30/10/2024).

    Perry turut menjabarkan sejumlah capaian strategis dari penyelenggaraan ISEF, di antaranya semakin terbentuknya ekosistem ekonomi keuangan syariah yang terintegrasi dari hulu ke hilir antar unit dan juga secara vertikal. Penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi dalam pengembangan ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun di daerah serta penguatan leadership di berbagai kegiatan internasional.

    “Melalui sinergi kita selama 11 tahun, ISEF semakin memperkuat komitmen kita bersama untuk semakin memajukan ekonomi keuangan syariah di Indonesia,” tambah Perry.

    Penyelenggaraan ISEF juga semakin menempatkan leadership Indonesia di global. Indonesia menjadi salah satu contoh bagaimana kuatnya sinergi berjamaah dalam mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Salah satunya, Bank Indonesia berhasil meraih penghargaan Best Center Bank of the Year pada ajang tahunan Global Islamic Finance Award (GIFA) tiga kali berturut-turut.

    Sementara itu Menteri Koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, ekonomi dan keuangan syariah mempunyai peran strategis guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. 

    “Dengan negara penduduk muslim sebanyak 87%, kita sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di bidang investasi, keuangan syariah, makanan minuman halal, fesyen, mode, farmasi, kosmetik hingga  wisata yang ramah muslim,” ujar Airlangga.

    Menurut Airlangga, kontribusi syariah dalam PDB mencapai 48,71% di mana ekonomi syariah turut mendukung pemberdayaan UMKM di dalam RPJPN 2025-2045. Pemerintah pun menargetkan Indonesia emas dengan fondasi pertumbuhan ekonomi yang kuat. Untuk itu, visi pengembangan sektor produktif seperti syariah dan produk halal menjadi sangat penting.

    “Tentunya dalam rangka mencapai visi tersebut, Bapak Presiden dalam Kabinet Merah Putih bertekad untuk mendorong kemandirian nasional, salah satunya adalah kemajuan ekonomi syariah yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah 2024-2049,” tutup Airlangga.

  • Wall Street Naik Signifikan Menanti Hasil Pilpres AS

    Wall Street Naik Signifikan Menanti Hasil Pilpres AS

    New York, Beritasatu.com – Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup naik tajam pada perdagangan Selasa (5/11/2024) waktu AS.

    Dikutip dari Reuters, pada perdagangan Selasa, indeks S&P 500 naik 70,42 poin, atau 1,23%, hingga ditutup pada 5.783,11 poin. Sementara Nasdaq Composite naik 259,19 poin atau 1,43%, hingga ditutup pada 18.439,17. Dow Jones Industrial Average naik 431,42 poin atau 1,04% hingga ditutup pada 42.227,74.

    Positif indeks acuan di bursa saham AS ini terjadi jelang Pemilu AS. Hal ini tidak lepas dari data-data yang dirilis menandakan ekonomi yang solid.

    Namun, investor tampaknya sudah bersiap untuk menghadapi perdagangan yang bergejolak pada minggu ini karena pemungutan suara sedang berlangsung dalam pemilihan presiden AS yang sangat ketat.

    Institute for Supply Management menyatakan indeks manajer pembelian nonmanufaktur yang mengukur kinerja sektor jasa, meningkat menjadi 56 bulan lalu. Ini adalah level tertinggi sejak Agustus 2022.

    Di sisi lain, hasil pemilu AS tampaknya bisa memakan waktu berhari-hari. Jajak pendapat terbaru menunjukkan persaingan ketat antara Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat membuat hasil akhir kompetisi ini sulit diprediksi.

    Persaingan dalam Pilpres AS ini telah memengaruhi pasar dalam beberapa bulan terakhir. Peluang Trump terus membaik pada hari Selasa yang dilihat banyak investor sebagai indikator pemilu.

    “Pasar terus mencoba dan memperkirakan hasil pemilu ini,” kata Rob Haworth, ahli strategi investasi senior di US Bank Wealth Management di Seattle.
     

  • Prabowo Akan Luncurkan Lembaga Investasi Danantara pada Kamis 7 November 2024

    Prabowo Akan Luncurkan Lembaga Investasi Danantara pada Kamis 7 November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan lembaga pengelola investasi di Tanah Air, Daya Anagata Nusantara atau Danantara, pada Kamis (7/11/2024). Peresmian itu rencananya akan digelar di kantor Danantara, gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan Soeroso, Menteng, Jakarta. 

    “Jadinya tanggal 7 (November 2024) di kantor Danantara. (Presiden Prabowo) hadir,” kata Wakil Ketua BP Danantara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024) malam. 

    Sebelumnya diberitakan, Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan Danantara akan berperan sebagai pengelola investasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta mengelola aset-aset milik pemerintah.

    “Semua aset pemerintah yang telah dipisahkan akan diurus oleh badan ini. Namun, tentu dilakukan secara bertahap. Dimulai pembentukan badan, diikuti dengan pembuatan undang-undangnya,” kata Muliaman seusai pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto.

    BP Investasi Danantara dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai kepala, dengan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai wakil kepala. Keduanya diangkat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Muliaman menambahkan bahwa pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam menciptakan pengelolaan investasi negara yang lebih terpadu dan terarah.

  • Asosiasi Sambut Gembira Kebijakan Prabowo Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM

    Asosiasi Sambut Gembira Kebijakan Prabowo Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kelautan serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) 

    Penandatanganan PP tersebut disambut gembira oleh para pelaku UMKM hingga asosiasi petani dan nelayan. 

    “Kami harapkan apa pun yang menjadi beban petani bisa diringankan dan itu bisa menjadi keberpihakan. Saya pikir itu akan jadi langkah baru dan progresif yang luar biasa. Memang plafonnya belum dibicarakan spesifik, kami harap petani, nelayan, dan UMKM bisa bernapas dengan lega,,” kata Ketua Asosiasi Petani Kakao Arif Zamroni di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Arif menilai PP ini merupakan langkah besar pemerintahan Prabowo yang berdampak bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang terbebani utang untuk memutar usahanya. 

    “Jadi intinya kami dari kelompok petani, nelayan, UMKM hari ini luar biasa senang kehadiran pemerintah dan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto yang sudah melakukan langkah besar. Mudah-mudahan  implementasi di lapangan sesuai harapan masyarakat,” ungkap Arif. 

    Lebih  lanjut, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Gulat Manurung menilai penandatanganan PP ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 

    “Utang itu akan jadi beban sehingga petani itu tidak progresif untuk meningkatkan produktivitas karena tertekan dari utang sebelumnya. Kami dari petani sawit melihat ini adalah cara pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sebagaimana target Presiden Prabowo itu pertumbuhan ekonomi 8%, itu semua bermula dari ketahanan ekonomi petani dan nelayan,” kata Gulat. 

    Sementara itu, dengan ditekennya PP tersebut, Prabowo berharap dapat membantu pelaku UMKM, produsen pangan, hingga nelayan yang terlilit piutang untuk meneruskan usaha ke depannya. 

    “Kita tentunya berdoa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” harap Prabowo dalam sambutannya.