Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Budi Gunawan Wanti-wanti Penetapan UMP 2025 ke Kepala Daerah karena Berdampak ke Ekonomi Nasional

    Budi Gunawan Wanti-wanti Penetapan UMP 2025 ke Kepala Daerah karena Berdampak ke Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mewanti-wanti kepala daerah dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025. Ia meminta kenaikan UMP tahun depan agar dihitung dengan cermat karena akan berimbas ke perekonomian nasional.

    Budi Gunawan menyebut, pemerintah daerah dan pusat harus solid dan berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan dan melibatkan masyarakat. Ia juga mengatakan agar kepala daerah tidak terjebak pada kebijakan populis terkait penetapan UMP.

    “Harus ada sinkronisasi dan koordinasi pemerintah daerah dan pusat dan hal itu menjadi faktor kunci. Koordinasi dan sinkronisasi ini harus dilakukan secara intensif dan terbuka agar kita semua bisa selesaikan setiap permasalahan di depan, sehingga harus cermat agar tidak terjebak kebijakan populis,” ucap Budi Gunawan dalam “Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024” di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (7/11/2024).

    Ia menambahkan, apabila UMP 2025 mendadak naik besar, maka hal itu tidak terlalu baik dan bisa berimbas ke perekonomian nasional.

    “UMP dan UMK naik tinggi dan tidak rasional pada tahun depan, maka hal itu bisa mengganggu pertumbuhan ekononomi kita, sehingga rekrutmen pekerja baru akan turun. Mereka pun akan beralih ke pekerjaan sektor informal,” paparnya.

    Selain itu, kenaikan UMP 2025 yang tinggi nanti akan membuat perusahaan juga tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.

    “Ujung-ujungnya nanti banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku,” ucap dia.

    Diketahui sebelumnya, penetapan kenaikan UMP dilakukan pada November berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Namun, aturan ini tidak berlaku setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (mk) terkait judicial review Undang-Undang Cipta Kerja.

    Saat ini DPR, pemerintah, dan buruh melakukan kajian dan perhitungan indeks upah buruh untuk menentukan kenaikan UMP 2025. Hal ini dilakukan agar para pengusaha dan para buruh tidak dirugikan.

  • BI: Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju Melambat, India dan Indonesia Tetap Tinggi

    BI: Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju Melambat, India dan Indonesia Tetap Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju akan melambat pada 2025. Sementara pertumbuhan ekonomi negara berkembang, seperti India dan Indonesia akan tetap tinggi.

    “Pertumbuhan ekonomi dunia 2024-2025 secara keseluruhan itu stagnan di level 3,2%,” tutur Perry Warjiyo dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi negara-negara besar, seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan China akan melambat. “Permasalahannya sumber-sumber pertumbuhan itu bergeser,” kata dia.

    Perry menuturkan, inflasi yang pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi akibat pandemi Covid-19 di kisaran 6,2%, kini berangsur-angsur turun. Pada tahun ini, diproyeksi berada di level 5,3% dan kemungkinan akan turun menjadi 4,4% pada 2025 secara gradual. 

    Terlebih pada awal tahun lalu, kata dia, belum ada kepastian arah kebijakan suku bunga negara-negara maju, termasuk Fed’s Fund Rate (FFR). Namun, pada triwulan III 2024, ada pemangkasan FFR 50 basis poin (bps) dan diproyeksikan kembali diturunkan pada kuartal IV 2024. 

    “FFR pada 2023 sebesar 5,5%, tahun ini kami perkirakan turun menjadi 4,5% dan tahun depan 3,5%,” beber dia.

    Menurut Perry, sejumlah bank sentral dunia juga sudah menurunkan suku bunganya. Namun, yang menjadi persoalan pelonggaran kebijakan moneter ini diliputi ketegangan geopolitik. Ditambah lagi berlanjutnya konflik Timur Tengah dan perkembangan Pemilu di AS yang memicu penguatan dolar AS dan berlanjutnya perang dagang.

    “Dinamika ini kemudian berdampak kepada seluruh negara, khususnya emerging market, termasuk Indonesia, tekanan pada nilai tukar, arus modal, dan bagaimana ini berpengaruh pada ketidakpastian di pasar keuangan yang harus kita respons hati-hati,” tutup Perry.

  • Besaran Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2025 Masih Dibahas

    Besaran Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2025 Masih Dibahas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 akan mengalami kenaikan. Namun, ia menyatakan besaran nominalnya masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat dipastikan.

    “Besaran nominalnya belum diketahui karena pembahasan mengenai UMP 2025 masih berlangsung,” jelas Yassierli kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Menaker Yassierli menjelaskan, proses pembahasan terkait UMP 2025 melibatkan berbagai pihak, termasuk presiden serta kementerian terkait. Selain itu, pertemuan juga telah dilakukan dengan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS)-Tripartit untuk memastikan keputusan yang terbaik.

    “Dewan Pengupahan Nasional sudah setuju, begitu juga dengan (LKS) Tripartit. Kami sudah dua kali rapat, tetapi kami tetap harus mengoptimalkan hasil rapat LKS Tripartit. Ini masalah waktu, sehingga kami harus memastikan peraturan menteri yang dihasilkan dapat membantu pekerja dengan penghasilan rendah, tanpa memberatkan pengusaha,” ujarnya.

    Menurut Yassierli, meski kenaikan UMP sudah dipastikan, besaran angka yang akan diterapkan masih dalam tahap evaluasi. Penetapan UMP 2025 harus memperhatikan dua aspek utama, yaitu meningkatkan penghasilan pekerja serta menjaga keberlangsungan dunia usaha.

    “Kata kuncinya adalah meningkatkan penghasilan pekerja, tetapi tetap memperhatikan dunia usaha,” tandasnya.

  • Strategi dari Maruarar Sirait untuk Siapkan Program 3 Juta Rumah Per Tahun

    Strategi dari Maruarar Sirait untuk Siapkan Program 3 Juta Rumah Per Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan upayanya untuk mendukung program ambisius pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, saya berusaha karena saya sedang ‘belanja masalah’ dan ‘belanja dukungan’,” kata Maruarar Sirait atau Ara saat berbincang dengan media di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Ara menuturkan, untuk merealisasikan program tersebut, dia telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Ia menjelaskan, salah satu langkah strategis yang dilakukannya adalah membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, sesuai dengan konsep gotong royong yang menjadi dasar pelaksanaan program ini.

    Lebih lanjut, Ara mengungkapkan selama masa jabatannya sebagai menteri, dia telah beberapa kali bertemu dengan jaksa agung untuk meminta dukungan dalam bentuk personil, khususnya untuk mengisi posisi inspektur jenderal (irjen) di Kementerian PKP. Dukungan tersebut akhirnya diberikan dengan pengiriman personel ke kementeriannya.

    “Selama saya menjadi menteri, saya sudah bertemu dengan jaksa agung beberapa kali. Saya sudah minta agar dikirimkan Irjen untuk bantu kami, dan sudah ada nama yang dikirim,” ungkapnya.

    Ara juga menginformasikan, Kementerian PKP saat ini telah menerima dukungan signifikan dari jaksa agung berupa 200 hektare tanah yang disita dari kasus korupsi di Banten. Tanah tersebut akan digunakan untuk mendukung program pembangunan perumahan.

    “Jaksa agung memberikan dukungan dengan menyiapkan 1.000 hektare tanah, tetapi yang sudah dikirimkan adalah 200 hektare di Banten yang merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi,” tandasnya.

  • Menaker Yassierli Pastikan UMP 2025 Naik

    Menaker Yassierli Pastikan UMP 2025 Naik

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut tidak ada alasan untuk menurunkan UMP 2025. Ia menyebut pemerintah fokus pada peningkatan kesejahteraan pekerja dengan memberikan upah yang layak.

    “Iya dong (naik), masa enggak naik?” kata Yassierli saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Meski tidak memerinci besaran kenaikan UMP 2025 yang dimaksud, Yassierli memastikan pembahasan mengenai kenaikan tersebut telah melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan kolaborasi dengan semua lembaga untuk mencari rumusan yang tepat mengenai pengupahan buruh.

    Dalam sidang kabinet, Rabu (6/11/2024), Menaker Yassierli juga menyampaikan isu tentang UMP telah dibahas secara mendalam. Dalam waktu dekat, dirinya akan mengungkapkan perincian kebijakan tersebut kepada media.

    Meski demikian, Yassierli menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru mengumumkan penetapan UMP 2025. Pemerintah ingin memastikan bahwa peraturan yang akan dikeluarkan benar-benar dapat menjawab kebutuhan pekerja yang berpenghasilan rendah, tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha.

    “Kita mesti benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini bisa membantu pekerja dengan penghasilan rendah, sekaligus tetap memperhatikan dunia usaha,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada Senin (4/11/2024), Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Kementerian Ketenagakerjaan terkait langkah strategis pemerintah. Hal itu untuk merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai judicial review Undang-Undang Cipta Kerja.

    Salah satu arahan yang disampaikan Prabowo adalah terkait dengan perumusan upah minimum sektoral (UMS) bagi pekerja. Menaker Yassierli menjelaskan perumusan upah minimum menjadi salah satu fokus utama kementeriannya.

    “Kami banyak berbicara terkait dengan upah minimum, ini yang menjadi deadline kami dalam dua hari ke depan,” ujarnya.

  • Komisi V Ingin Kemenhub Masukkan Angkutan Online dalam UU Lalu Lintas

    Komisi V Ingin Kemenhub Masukkan Angkutan Online dalam UU Lalu Lintas

    Jakarta, Beritasatu.com  – Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong revisi Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga angkutan online, termasuk ojek online (ojol) masuk dalam UU itu.

    “Yang mau kita atur angkutan online. Sudah berapa tahun angkutan online di Indonesia ini, tetapi enggak ada undang-undang yang mengatur,” ucap Lasarus dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta., Rabu (6/11/2024).

    Lasarus ingin Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dapat berkoordinasi dengan kakorlantas Polri untuk membahas revisi UU tersebut sehingga bisa segera disempurnakan.  Dia juga meminta Kemenhub segera membahas hal ini secara internal. 

    Selain itu, dia ingin ada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari angkutan online. “Dari sini kita harapkan terkumpul dana sehingga kita punya kekuatan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Ini kendaraan orang bayar pajak dan wajib kita menyediakan jalan yang bagus,” kata dia.

  • Ketua Komisi XII Dorong Peningkatan Lifting Migas dengan Teknologi Inovatif

    Ketua Komisi XII Dorong Peningkatan Lifting Migas dengan Teknologi Inovatif

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya mendorong pemerintah untuk meningkatkan lifting minyak dan gas (migas) dengan memanfaatkan terobosan teknologi. Bambang menyatakan inovasi dan teknologi dapat membantu mencegah penurunan produksi migas yang terjadi secara alamiah selama ini.

    Hal tersebut disampaikan oleh Bambang dalam diskusi yang diselenggarakan Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) dengan tema “Formulasi Kebijakan Lifting Migas untuk Kesejahteraan Rakyat” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Rabu (6/11/2024).

    “Yang diperlukan ke depan adalah terobosan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi sumur-sumur tua,” ujar Bambang Patijaya.

    Bambang mengakui penurunan lifting migas terjadi secara alami karena sumur-sumur migas telah beroperasi bertahun-tahun. Namun, ia meyakini produktivitas sumur-sumur tersebut masih dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi terkini.

    Indonesia memiliki sekitar 44.900 sumur minyak, dengan 16.600 di antaranya dalam kondisi idle atau menganggur. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 sumur dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

    “Saya pikir teknologi baru dalam bidang lifting minyak telah ditemukan, dan kami berharap ini bisa menciptakan ekosistem investasi baru di sektor migas yang akan mendorong peningkatan produksi minyak Indonesia,” jelas Bambang.

    Selain itu, Bambang mengungkapkan pihaknya berencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) agar lebih ramah investasi. Hal itu untuk mendukung terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan lifting minyak.

    Saat ini lifting minyak di Indonesia masih berada di angka 600.000 barel per hari. Peningkatan lifting migas ini dianggap penting untuk mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu mencapai kedaulatan energi.

    “Salah satunya adalah menciptakan ekosistem yang menarik bagi investor. Kami akan merevisi RUU Migas agar sektor migas Indonesia lebih menarik untuk investor,” tutur Bambang.

    Dalam kesempatan yang sama, Vice President PetroChina Internasional Companies in Indonesia Gusminar mengakui bahwa lifting migas Indonesia terus mengalami penurunan. Namun, Gusminar menegaskan pihaknya tetap berupaya untuk meningkatkan produksi migas demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Dalam upaya meningkatkan produksi, kami akan terus mengeksplorasi ladang-ladang migas yang belum tersentuh, terutama di Sumatera untuk minyak dan Indonesia timur untuk gas,” ungkap Gusminar.

    Gusminar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait, serta penyederhanaan birokrasi untuk mempercepat upaya peningkatan lifting migas. Ia mengimbau agar Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada ego sektoral dalam pemerintahannya.

    “Penyederhanaan birokrasi sangat penting, terutama untuk urusan kehutanan dan pembebasan lahan yang memerlukan waktu. Sinergitas antarkementerian dan instansi sangat dibutuhkan,” tegas Gusminar.

    Kepala BSNPG Syahmud Ngabalin berharap diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kedaulatan energi Indonesia.

    “Kami BSNPG selalu bekerja sama dengan semua stakeholder, baik internal maupun eksternal Partai Golkar, untuk memberikan kontribusi pemikiran demi kedaulatan energi Indonesia,” pungkas Syahmud.

  • Gappmi Harap Kebijakan Ekonomi Prabowo Ramah pada Sektor Makanan Minuman

    Gappmi Harap Kebijakan Ekonomi Prabowo Ramah pada Sektor Makanan Minuman

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman berharap, kebijakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendukung sektor makanan minuman. Langkah ini penting untuk menciptakan iklim yang mendukung perekonomian nasional.

    “Gapmmi mendukung upaya pemerintahan Prabowo Subianto dalam memajukan perekonomian, terutama bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman,” ujar Adhi dalam sebuah pertemuan di kawasan Senayan, Jakarta, seperti dikutip dalam keterangannya Rabu (6/11/2024).

    Menurut Adhi, target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dapat memberikan harapan besar bagi pelaku bisnis di sektor makanan dan minuman.

    Gapmmi juga berharap agar pemerintahan baru dapat mempermudah perizinan untuk penyelenggaraan pameran produk makanan dan minuman, khususnya yang melibatkan produsen atau peserta dari luar negeri. Menurutnya, pameran ini bukan hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal dan nasional.

    “Dengan memberikan dukungan berupa fasilitas, promosi, dan insentif kepada peserta pameran, ekosistem yang kondusif untuk perkembangan UMKM dapat tercipta,” kata Adhi.

    Melalui pameran-pameran tersebut, produk lokal memiliki peluang besar menembus pasar internasional, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

  • Kemenkeu Susun Regulasi Teknis Penghapusan Kredit Macet UMKM

    Kemenkeu Susun Regulasi Teknis Penghapusan Kredit Macet UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun  2024 tentang  Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan, serta UMKM Lainnya, untuk membantu pengembangan usaha kecil, termasuk petani dan nelayan yang mengalami kredit macet. 

    Kemenkeu akan mempersiapkan regulasi teknis agar mempermudah perbankan menjalankan penghapusan kredit macet UMKM.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, selama ini banyak kredit macet pelaku UMKM yang tidak bisa diputihkan oleh bank-bank BUMN. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan regulasi ini sebagai upaya agar dapat  memperbaiki tata kelola.

    “Banyak kredit-kredit lama, dan (penerbitan PP  47/2024) itu menjadi bagian memperbaiki tata kelola dan untuk keperluan UMKM. Kemarin sudah diputuskan oleh Presiden nanti kami detailkan untuk pelaksanaan oleh para perbankan,” tutur Suahasil di Gandaria City, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

    Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, regulasi ini menjadi kebijakan strategis untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting pada ketahanan pangan dan perekonomian nasional.  Dengan kebijakan ini, diharapkan UMKM dapat meneruskan usaha dan memberi keyakinan bahwa negara hadir memberikan dukungan.

    “Ini juga menjadi komitmen pemerintah mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri,” terang Sri Mulyani.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, penghapusan utang diberikan bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya. 

    Pasalnya, sektor tersebut terkena permasalahan, misalnya bencana alam dan Covid-19. “Tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong,” ucapnya.

    Dia mengatakan, penghapusan utang ditujukan bagi pelaku UMKM yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan masuk jatuh tempo. 

    “Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,” terang Maman.

  • Wapres Gibran Bahas Hilirisasi Nikel Berkelanjutan dengan PM Singapura

    Wapres Gibran Bahas Hilirisasi Nikel Berkelanjutan dengan PM Singapura

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tengah fokus menggenjot hilirisasi nikel berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pertemuan bilateral dengan Singapura pada Rabu (6/11/2024), Wapres Gibran turut mendiskusikan isu penting tersebut.

    “Isu utama yang diangkat oleh wakil presiden adalah terkait hilirisasi,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, seusai pertemuan antara Wapres Gibran dan Perdana Menteri Singapura di Plataran, GBK, Jakarta Selatan.

    Wapres Gibran menekankan pentingnya hilirisasi bagi Indonesia dan membahas langkah-langkah yang akan diambil ke depan. Menurutnya, kerja sama dengan Singapura dalam hal ini sangat penting, mengingat hubungan baik kedua negara yang telah terjalin lama.

    Gibran berharap Singapura dapat mendukung proses hilirisasi yang sedang dilakukan Indonesia. Arrmanatha juga menyampaikan Gibran optimistis hilirisasi ini tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga memberi dampak positif bagi Singapura.

    “Diharapkan Singapura dapat mendukung proses hilirisasi ini,” tambahnya.

    “Wapres juga menekankan bahwa jika Indonesia berhasil meningkatkan kemakmuran ekonomi, dampaknya akan turut dirasakan oleh kawasan, termasuk Singapura,” lanjut Arrmanatha.

    Sebelumnya, Wapres Gibran juga menerima kunjungan perwakilan Pemerintah Korea Selatan tepat setelah pelantikannya. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran perdana menteri Korea Selatan dalam prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, 20 Oktober 2024. Pertemuan tersebut juga membahas upaya memperkuat kerja sama kedua negara ke depan.

    Tak hanya itu, Gibran juga menerima kunjungan Wakil Presiden China Han Zheng di Istana Wapres sehari setelah pelantikannya. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara China dan Indonesia. Keduanya juga membahas upaya meningkatkan kontribusi positif bagi kemakmuran regional dan internasional selama masa pemerintahan ini.