Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Harga Emas Antam Hari Ini Merosot Rp 10.000 Jadi Rp 1,517 Juta Per Gram

    Harga Emas Antam Hari Ini Merosot Rp 10.000 Jadi Rp 1,517 Juta Per Gram

    Jakarta, Beritasatu.com –  Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini turun pada perdagangan Sabtu (9/11/2024). Sebelumnya, pada Jumat (8/11/2024), harga emas antam sempat naik Rp 14.000 per gram setelah sebelumnya berkurang Rp 30.000 per gram.

    Melansir Logam Mulia, harga emas Antam turun Rp 10.000 menjadi Rp 1,517 juta per gram. Sementara, harga buyback pada Sabtu (9/11/2024) juga ikut merosot Rp 10.000 menjadi Rp 1,371 juta per gram.

    Potongan pajak pembelian harga emas Antam sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Transaksi harga jual pembelian emas Antam dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga emas Antam pada Jumat pagi:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp 808.500.
    – Harga emas 1 gram: Rp 1.517.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp 2.974.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp 4.436.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp 7.360.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp 14.665.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp 36.537.000.

    – Harga emas 50 gram: Rp 72.995.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp 145.912.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp 364.515.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp 728.820.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp 1.457.600.000.

  • DJP Siapkan Strategi untuk Kejar Kepatuhan Wajib Pajak

    DJP Siapkan Strategi untuk Kejar Kepatuhan Wajib Pajak

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan gencar mencari sumber -sumber baru penerimaan negara. Dalam hal ini DJP melakukan perluasan basis pajak dengan potensi penerimaan pajak yang optimal.

    Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya memperluas basis perpajakan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Terutama dari data basis pajak yang telah dimiliki sebelumnya.

    “Kami mencoba untuk terus mencari sumber baru penerimaan melalui ekstensifikasi dan juga intensifikasi terhadap sesuatu yang sudah terlaporkan di tahun-tahun sebelumnya. Kami juga melakukan pengawasan dan intensifikasi dinamisasi,” terang Suryo dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi November 2024 di kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

    Suryo mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan juga melakukan penegakan hukum perpajakan. Dalam hal ini aparat pajak berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang sangat diperlukan pada waktu kami melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Pada 2025 mendatang DJP akan menerapkan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax System Administration/CTAS)

    “Apalagi pada waktu implementasi core tax ke depan, data dan informasi baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri merupakan sumber informasi yang sangat diperlukan pada waktu kami melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan lalu ikut core tax ke depan,” terang Suryo.

    Saat ini DJP sudah di penghujung pengembangan core tax, pada 28 Oktober 2024 sudah sampai tahap operational acceptance test. DJP berharap agar pelaksanaan operational acceptance test selesai pada Desember 2024 dan core tax bisa dijalankan pada awal tahun 2025. Dengan adanya core tax DJP bisa meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

    “Sampai dengan akhir tahun ini adalah masa bagi kami untuk terus mendesiminasi. Tidak hanya kepada kami yang ada di dalam, di internal direktur dan internal pajak, tetapi kepada para pihak wajib pajak dan juga stakeholder yang lainnya,” terang Suryo.

    Berdasarkan data Kemenkeu realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,53 triliun per 31 Oktober 2024. Realisasi ini telah mencapai 76,3% dari target penerimaan pajak 2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 penerimaan pajak mengalami kontraksi 0,4%. 

    Penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun terbagi dalam empat kelompok. Pertama yaitu pajak penghasilan (PPh) non migas  sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 0,34%.

    Kedua yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar  sebesar Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target APBN. Jika dilihat secara bruto terjadi pertumbuhan bruto 7,87%. Pertumbuhan PPN dan PPnBM selaras dengan terjaganya konsumsi dalam negeri baik dari domestik maupun impor. 

    Ketiga, yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar  Rp 32,65 triliun atau 86,52% dari target APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi  pertumbuhan bruto 12,81%.  

    Keempat, yaitu  realisasi PPh migas sebesar  Rp 53,7 triliun atau 70,31% dari target APBN. Realisasi ini menunjukkan kontraksi 8,97% dari periode yang sama pada 2023.

  • Harga Emas Global Terus Turun Respons Hasil Pilpres AS

    Harga Emas Global Terus Turun Respons Hasil Pilpres AS

    New York, Beritasatu.com – Harga emas di pasar internasional turun pada Jumat (9/11/2024). Ini adalah penurunan mingguan terparah dalam kurun waktu lebih dari lima bulan terakhir.

    Harga logam mulia ini tertekan oleh dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat seiring pelaku pasar yang merespons kemenangan Donald Trump dan dampak potensialnya pada ekspektasi suku bunga AS.

    Harga emas di pasar spot turun 0,8% menjadi US$ 2.684,03 per ons dan membukukan penurunan mingguan sebesar 1,8%.

    Harga emas berjangka AS ditutup 0,4% lebih rendah pada US$ 2.694,80.

    Sementara itu, harga perak di pasar spot turun 2,4% menjadi US$ 31,22 per ons, platinum turun 2,9% menjadi US$ 968,04, dan paladium turun 3,5% menjadi US$ 988,80. Ketiga logam tersebut mencatat penurunan secara mingguan.

    “Pada bulan lalu, kita fokus pada risiko ketidakpastian pemilu AS dan apakah akan ada normalisasi transisi. Namun, pemilu ini tampaknya sangat menentukan bagi Gedung Putih,” kata Alex Ebkarian, kepala operasi di Allegiance Gold, dilansir dari Reuters.

    “Banyak aset berisiko mulai diuntungkan dalam hal implikasi potensial kebijakan di masa mendatang. Jadi kami mengeluarkan uang dari logam ke investasi alternatif ini,” tambah dia.

  • Wall Street Meroket, S&P 500 Sempat Tembus Level 6.000

    Wall Street Meroket, S&P 500 Sempat Tembus Level 6.000

    New York, Beritasatu.com – Indeks S&P 500 menguat signifikan dan sempat melampaui angka 6.000. Indeks ini ditutup dengan persentase kenaikan mingguan terbesar dalam setahun.

    Pemicu penguatan ini adalah kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS dan kemungkinan kemenangan Partai Republik di kongres. Hal ini memicu ekspektasi investor akan adanya kebijakan ekonomi dan bisnis yang menguntungkan.

    Selain itu, faktor mendukung penguatan pasar saham minggu ini adalah pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Federal Reserve pada hari Kamis (8/11/2024).

    Alhasil, S&P 500 dan Dow Industrials mencatatkan lonjakan persentase mingguan terbaik sejak awal November 2023. Sementara Nasdaq mencatatkan pekan terbaiknya dalam dua bulan dan minggu terbaik kedua tahun 2024.

    “Ada begitu banyak hal baik terjadi, begitu banyak berita baik untuk pasar minggu ini sebagaimana dibuktikan oleh harga saham yang naik. Semua itu jauh lebih penting daripada apakah kita berada di sisi kanan atau kiri angka 6.000 saat penutupan terjadi,” kata Mike Dickson, kepala penelitian dan strategi kuantitatif di Horizon Investments di Charlotte, North Carolina, dilansir dari Reuters.

    Dow Jones Industrial Average berhasil naik 259,65 poin, atau 0,59%, menjadi 43.988,99. Sementara S&P 500 naik 22,44 poin, atau 0,38% menjadi 5.995,54 dan Nasdaq Composite naik 17,32 poin, atau 0,09% menjadi 19.286,78.

    Pada pekan ini, S&P 500 naik 4,66%, Nasdaq naik 5,74%, dan Dow naik 4,61%.

  • Capai Rp 1.517 Triliun, Realisasi Penerimaan Pajak hingga Oktober Baru 76,3% dari Target

    Capai Rp 1.517 Triliun, Realisasi Penerimaan Pajak hingga Oktober Baru 76,3% dari Target

    Jakarta, Beritasatu.com – Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,53 triliun per 31 Oktober 2024 atau baru 76,3% dari target penerimaan pajak sepanjang 2024. 

    Penerimaan pajak secara neto dan bruto berada dalam tren perbaikan pada beberapa bulan terakhir.

    “Hal yang cukup menggembirakan adalah perbaikan ini sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir (Agustus dan September 2024), alhamdulillah ini berlanjut pada Oktober,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers “APBN Kinerja dan Fakta  edisi November 2024” di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, pada Jumat (8/11/2024).

    Penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun terbagi dalam empat kelompok. Pertama, pajak penghasilan (PPh) nonmigas  sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 0,34%. Anggito mengeklaim, kontraksi PPh nonmigas terjadi kalau dilihat secara kumulatif, tetapi kalau dilihat secara bulanan terjadi pertumbuhan positif.

    “Tidak hanya melihat kepada year to date, tetapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak September. Pada Oktober saja, PPH non-migas itu month to month-nya Rp 3,8 triliun. Ini menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan-bulan sebelum September dan Oktober,” terang dia.

    Kedua, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target APBN. Jika dilihat secara bruto, terjadi pertumbuhan 7,87%. Pertumbuhan PPN dan PPnBM selaras dengan terjaganya konsumsi dalam negeri, baik dari domestik maupun impor.

    Ketiga, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 32,65 triliun atau 86,52% dari target APBN. Jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan bruto 12,81%. Keempat, realisasi PPh migas sebesar Rp 53,7 triliun atau 70,31% dari target APBN. Realisasi ini menunjukkan kontraksi 8,97% dari periode yang sama 2023.

    “PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita fungsikan di dalam APBN,” terang Anggito.

  • Sri Mulyani Ungkap Alasan Rombak Susunan Eselon I Kementerian Keuangan

    Sri Mulyani Ungkap Alasan Rombak Susunan Eselon I Kementerian Keuangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait perubahan nomenklatur dalam susunan eselon I pada Kementerian Keuangan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

    Dalam regulasi tersebut, ada perubahan nomenklatur, yakni penambahan dua direktorat baru dan satu badan, yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan.

    Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, maka Badan Kebijakan Fiskal dihilangkan. 

    “Untuk Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dilakukan perubahan nomenklatur karena mengikuti norma, direktur jenderal mengeluarkan kebijakan, sementara kepala badan tidak,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers “APBN Kinerja dan Fakta Edisi November 2024” di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (8/11/2024).

    Sementara itu kehadiran Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan agar dapat memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Adapun KSSK dipimpin oleh menteri keuangan dan beranggotakan gubernur Bank Indonesia (BI), ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “Kita sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS. Peranan kita menjadi lebih kritikal, oleh karena itu perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang saksi ahli yang biasanya tidak memiliki struktur,” terang Sri Mulyani.

    Selanjutnya, kehadiran Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan untuk memperkuat keseluruhan infrastruktur digital di Kementerian Keuangan dan mengantisipasi digitalisasi.  Intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, tetapi software, terutama untuk intelijen dan data analitik.

    “Kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan,” ungkap dia.

    Berikut perincian  susunan organisasi Kementerian Keuangan:

    a. Sekretariat Jenderal
    b. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
    c. Direktorat Jenderal Anggaran
    d. Direktorat Jenderal Pajak
    e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    f. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
    g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
    h. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
    i. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
    j. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan
    k. Inspektorat Jenderal
    l. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
    m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
    n. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak
    o. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
    p. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
    q. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara
    r. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak
    s. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
    t. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
    u. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal
    v. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan.

  • Bidik Swasembada Pangan, Kementan Bakal Optimalisasi 1 Juta Hektare Lahan Pertanian

    Bidik Swasembada Pangan, Kementan Bakal Optimalisasi 1 Juta Hektare Lahan Pertanian

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, Kementerian Pertanian (Kementan) bakal mengoptimalisasi 1 juta hektare (ha) lahan pertanian guna mewujudkan target swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan seusai menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait optimalisasi pemanfaatan bendungan untuk irigasi pertanian, di gedung Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    Amran menjelaskan, selain optimalisasi 1 juta hektare (ha) lahan, pihaknya juga akan menaikkan indeks pertanaman (IP), dari sekali setahun menjadi tiga kali setahun. “Target kita adalah optimalisasi lahan (opla) 1 juta ha, di samping menaikkan indeks pertanaman,” kata Amran dalam konferensi pers tersebut.

    Adapun indeks pertanaman adalah rata-rata waktu tanam dan panen dalam 1 tahun pada lahan yang sama. 

    Amran bilang, dengan melakukan dua target tersebut, diperkirakan hasil panen padi bisa mencapai 5 juta ton. “Kalau 1 juta hektare kita bisa menghasilkan padi 5 juta ton. Nah ini target kita sehingga efektif,” ucapnya.

    Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PU agar pembangunan infrastruktur pangan bisa diselaraskan dengan bantuan subsidi pertanian. “PU bekerja menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian sehingga pergerakan kita efektif,” ucapnya.

    Saat ini, kata dia, pihaknya membentuk tim untuk merealisasikan gagasan besar presiden. “Yang ada adalah visi presiden yang kita jalankan,” tambahnya.

    Amran optimistis target swasembada pangan bisa tercapai dalam waktu 4 tahun, atau bahkan lebih cepat. “Insyallah akan tunaikan swasembada dalam waktu singkat. Target bapak presiden 4 tahun, semoga kolaborasi ini bisa lebih cepat sedikit,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Doddy Hanggodo menegaskan, pihaknya bakal mendukung yang menjadi kebutuhan Kementan untuk mewujudkan target swasembada pangan.

    “Kami dari Kementerian PU akan men-support penuh apa pun yang menjadi target Pak Menteri Pertanian yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, yakni  swasembada pangan 4-5 tahun mendatang,” tegasnya.

  • PT Pindad Bangun Ekosistem Industri Otomotif Nasional dari Desain hingga Produksi Massal

    PT Pindad Bangun Ekosistem Industri Otomotif Nasional dari Desain hingga Produksi Massal

    Bandung, Beritasatu.com – Sesuai arahan Presiden Prabowo, PT Pindad berkomitmen membangun dan mendukung ekosistem industri otomotif dalam negeri melalui produk kendaraan buatannya. Dengan portofolio produsen berbagai kendaraan fungsi khusus pertahanan mulai dari ranpur Апоз 6×6, ranpur Badak 6×6, rantis Komodo 4×4, hingga kendaraan beroda rantai Medium Tank Harimau, PT Pindad juga telah menghasilkan kendaraan operasional (ranops) MV3 Maung yang sudah digunakan oleh TNI dan Polri. 

    Platform MV3 terus dikembangkan dengan desain khusus kendaraan taktis Maung hingga Garuda Limousine yang saat ini telah digunakan oleh Presiden Prabowo serta seri berikutnya MV3 Garuda untuk mendukung operasional Menteri, pejabat negara, hingga kebutuhan kendaraan sipil untuk Masyarakat Indonesia. 

  • Menko AHY Pastikan Pembangunan IKN Terus Dilanjutkan

    Menko AHY Pastikan Pembangunan IKN Terus Dilanjutkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

    Bahkan, AHY mengaku, Presiden Prabowo sudah memberikan arahan-arahan khusus kepadanya untuk memastikan penyelesaian pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan.

    “IKN akan terus dilanjutkan. Kemarin saya menghadap Bapak Presiden bersama Bapak Menteri PU (Pekerjaan Umum) dan Bapak Menteri Perhubungan secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau (Prabowo) yang jelas untuk IKN,” ujar AHY saat menjadi keynote speaker pada acara rapat koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum di auditorium Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    Dia mengatakan, pemeritah akan fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan atau pusat politik dengan tiga elemen utama sehingga bisa berjalan dengan baik. Adapun tiga elemen yang dimaksud adalah pusat eksekutif, pusat legislatif, dan pusat yudikatif. 

    Menurut AHY, pemerintah nantinya tidak hanya membangun kantor, tetapi fasilitas pendukung, seperti perumahan bagi pejabat dan ASN yang bertugas di IKN. “Bukan hanya kantornya, tetapi perumahan yang harus dipersiapkan bagi para pejabat, ASN, dan warga yang akan mengoperasikan IKN ke depan,” ungkap AHY.

    Pemerintah, kata AHY, menargetkan IKN benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan pada 4-5 tahun ke depan. Hal tersebut sesuai dengan harapan Presiden Prabowo

    “Targetnya, 4-5 tahun ke depan, itu sudah benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan bapak presiden Prabowo,” pungkas AHY.
     

  • Realisasi PNBP Terkontraksi 3,4 Persen pada Oktober 2024

    Realisasi PNBP Terkontraksi 3,4 Persen pada Oktober 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 477,5 triliun per 31 Oktober 2024. Realisasi ini sudah 97,1% dari target PNBP 2024, tetapi dibandingkan periode yang sama 2023 terjadi kontraksi 3,4%.

    “PNBP mengalami kontraksi karena deviasi lifting minyak, kemudian ada moderasi harga batu bara yang  menjadi faktor dominan. Namun, ini dikompensasi dividen BUMN dan BLU (badan layanan umum) yang jadi kontributor utama,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers “APBN Kinerja dan Fakta edisi November 2024” di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (8/11/2024).

    Jika diperinci, realisasi PNBP terbagi dalam PNBP sumber daya alam (SDA) nonmigas, PNBP nonmigas, kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan BLU. Realisasi SDA nonmigas sebesar Rp 93,9 triliun atau 85,2% dari target APBN. Angka ini terkontraksi 4% dari periode yang sama tahun 2023.

    “Kontraksi 4% dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusuan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan tuanya fasilitas produksi migas,” kata dia.

    Realisasi PNBP SDA nonmigas  sebesar Rp 97,5 triliun atau 100% dari target. Meskipun sudah mencapai target, tetapi dibandingkan periode yang sama 2023 terjadi kontraksi 16% karena moderasi harga batu bara sehingga royalti berkurang 24,9%.

    Selanjutnya, realisasi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp 79,7 triliun atau 92,8% dari target APBN. Angka ini tumbuh 7,5% dari periode yang sama 2023. Pertumbuhan berasal dari setoran dividen BUMN yang mengalami peningkatan kinerja. “Terutama berasal dari setoran dividen BUMN perbankan yang membukukan laba,” tutur dia.

    Realisasi PNBP lainnya sebesar Rp 125 triliun atau  108,5% dari target APBN. Meskipun sudah melewati target, tetapi jenis PNBP ini terkontraksi 6,4% secara tahunan lantaran terjadi penurunan pendapatan hasil tambang.

    Terakhir, realisasi BLU  sebesar Rp 81,6 triliun atau 97,9% dari target APBN. Realisasi ini tumbuh 13,2%  secara tahunan terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit (RS), layanan pendidikan dan pendapatan pengelolaan dan BLU.