Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Daftar Harga BBM Pertamina yang Naik Per 1 November 2024

    Daftar Harga BBM Pertamina yang Naik Per 1 November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 1 November 2024. Adapun untuk BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

    BBM yang naik, yakni Pertamax Series, seperti Pertamax Green 95 dengan RON 95, Pertamax Turbo dengan RON 98, dan BBM untuk mobil diesel, seperti Pertamina Dex dan Dexlite.

    Diketahui, Pertamax Green 95 naik Rp 450 dari sebelumnya Rp 12.700 per liter menjadi Rp 13.150 per liter. Sementara, Pertamax Turbo naik Rp 250 dari Rp 13.250 per liter menjadi Rp 13.500 per liter.

    Sedangkan Pertamina Dex naik Rp 290 menjadi Rp 13.440 per liter dari Rp 13.150 per liter. Untuk Dexlite naik Rp 350 dari Rp 12.700 per liter menjadi Rp 13.050 per liter.

    Sementara, BBM nonsubsidi yang tidak naik adalah Pertamax yang tetap di harga Rp 12.100 per liter. Sedangkan untuk BBM subsidi Pertalite tidak mengalami kenaikan harga dan tetap Rp 10.000 per liter.

    Berikut harga BBM Pertamina yang berlaku Per 1 November 2024:

    BBM Subsidi:
    Pertalite: Rp 10.000 per liter
    Biosolar: Rp 6.800 per liter

    BBM Nonsubsidi:
    Pertamax Rp 12.100 per liter
    Pertamax Green Rp 13.150 per liter
    Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
    Pertamina Dex Rp 13.440 per liter
    Dexlite Rp 13.050 per liter

  • Pelemahan Wall Street Dorong Harga Bitcoin Anjlok

    Pelemahan Wall Street Dorong Harga Bitcoin Anjlok

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasar aset kripto, khususnya Bitcoin merosot selama 24 jam terakhir imbas bursa perdagangan Amerika Serikat (AS) yang anjlok. Anjloknya Wall Street tertekan laporan keuangan kuartal II 2024, khususnya sektor teknologi yang mengecewakan.

    Melansir Coinmarketcap, Jumat (1/11/2024), hingga pukul 07.50 WIB, Bitcoin merosot 2,65% dalam 24 jam terakhir menjadi US$ 70,190 per koin. Kemudian Ethereum ikut ambles 4,98% menjadi US$ 2,52 per koin dan Binance juga merotos 2,83% menjadi US$ 577 per dolar AS.

    Selain tiga aset kripto unggulan yang menurun, kapitalisasi pasar kripto global juga anjlok 5,45% menjadi US$ 2,29 triliun.

    Coindesk menyebut, harga aset kripto dan saham terkait mengalami penurunan seiring dengan para trader yang terlihat mengurangi posisi long setelah kenaikan signifikan sebelumnya. Bitcoin juga kembali gagal menembus rekor tertinggi di atas US$ 73.700.

    Penurunan harga ini terjadi bersamaan dengan penurunan besar di pasar saham AS, dengan Nasdaq dan S&P 500 masing-masing turun 2.3% dan 1.5%. Raksasa teknologi, seperti Meta dan Microsoft menekan indeks setelah laporan keuangan mengecewakan.

    Kemudian, saham yang terhubung dengan aset digital juga mengalami kerugian. Coinbase anjlok 7% setelah gagal memenuhi target pendapatan, sementara Robinhood turun 13%. Penambang Bitcoin, termasuk Marathon Digital, Riot Platforms, dan Cleanspark ikut melemah di kisaran penurunan antara 5%-10%.

  • Hasil Pilpres AS Akan Bayangi Pergerakan IHSG November 2024

    Hasil Pilpres AS Akan Bayangi Pergerakan IHSG November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak volatil sepanjang Oktober. Menurut data RTI Business, selama Oktober 2024, IHSG menguat 0.40% tetapi disertai net sell asing senilai Rp 6,52 triliun. Lantas bagaimana dengan pergerakannya pada November?

    Ekonom keuangan dan praktisi pasar modal Hans Kwee mengatakan, pasar akan cenderung wait and see sembari menunggu hasil Pemilihan Presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 yang akan dilaksanakan pada Selasa (5/11/2024) mendatang. Menurut Hans, setiap calon presiden AS berpeluang membawa dampak yang berbeda bagi pergerakan pasar saham Indonesia.

    “Pasar saat ini menunggu agenda cukup penting, yakni pilpres AS. Berdasarkan survei, posisi pemenangnya selalu bergeser. Tahun ini hampir tidak bisa ditebak. Ada peluang Trump menang. Kalau hal ini terjadi, kemungkinan pasar modal (Indonesia) akan koreksi. Maka, pelaku pasar itu wait and see dan berhati-hati sekali,” ucap Hans kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia, Kamis (31/10/2024).

    Lebih lanjut, Hans mengatakan, saat ini pelaku pasar tengah mencermati peluang pemotongan suku bunga acuan AS oleh Federal Reserve. Pasar percaya diri bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada FOMC Meeting pada November dengan besaran pemotongan yang tidak setinggi pemotongan pada September lalu.

    Namun, pertanyaannya saat ini, yakni apakah pemotongan November akan dilanjutkan dengan pemotongan pada Desember atau tidak. Hal ini dapat dipengaruhi oleh hasil Pilpres AS 2024 nanti.

    Lebih lanjut, Hans mengatakan, pelaku pasar global juga tengah mencermati sentimen pemberian stimulus oleh pemerintah Tiongkok kepada masyarakatnya. Sebelumnya, pada awal Oktober Pemerintah Tiongkok akan memberikan stimulus kepada masyarakatnya untuk mendorong daya beli sebagai upaya untuk menggerakan perekonomian.

    “Ketika ada berita Tiongkok mau ngasih stimulus, investor cenderung rebalancing portfolio. Ketika pasar Tiongkok jelek, orang cenderung membeli ke emerging market. Berita terakhir, ternyata stimulus Tiongkok kurang, sehingga dananya keluar,” ucapnya.

    Ia melanjutkan, Tiongkok menambah stimulusnya. Jadi, perkiraan mereka kalau stimulus 5% dari GDP, bisa bakal efektif.

    “Namun, saat ini belum sampai. Kalau Tiongkok membaik terlalu cepat, itu jadi masalah bagi kita. Karena duit itu akan kembali lagi balik ke Tiongkok. Itu yang jadi masalah,” tambah Hans.

    Secara umum, Hans menilai pasar dapat bergerak di teritori negatif jika suku bunga acuan The Fed jadi diturunkan. Hans optimistis bahwa hal tersebut dapat kembali terjadi pada November 2024.

    “Secara umum harusnya pasar itu bisa bergerak rebound. Di era penurunan tingkat suku bunga, biasanya pasar saham itu akan rally sampai 65% naiknya setiap kali penurunan suku bunga. Nah yang biasanya sektor yang beruntung, yaitu sektor perbankan, kemudian kalau bunga memang turun, properti harusnya bergerak. Kalau properti bergerak dan industri turunannya juga bergerak semua,” pungkas Hans. 
     

  • Ditopang Kas US$ 1,2 Miliar, Likuiditas Chandra Asri Group Kokoh hingga Kuartal III/2024

    Ditopang Kas US$ 1,2 Miliar, Likuiditas Chandra Asri Group Kokoh hingga Kuartal III/2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Hingga akhir kuartal III/2024, tingkat likuiditas PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) tercatat kokoh untuk mendukung kinerja operasional ke depan, terutama didukung total kas dan setara kas yang mencapai US$ 1,2 miliar.

    “Per 30 September 2024, PT Chandra Asri Pacific Tbk melaporkan liquidity pool yang kuat sebesar US$ 2,3 miliar yang terdiri dari US$ 1,2 miliar dalam bentuk kas dan setara kas, serta US$ 800 juta dalam bentuk surat berharga dan available committed revolving credit facilities sebesar US$ 300 juta,” kata Direktur Chandra Asri Group Suryandi.

    Chandra Asri Group juga memperkuat komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui akuisisi SECP, di mana keuntungannya diproyeksikan sebesar US$ 8 hingga 10 miliar. Akuisisi ini turut meningkatkan keamanan energi Indonesia dan mendukung sektor kimia, serta infrastruktur domestik dengan memastikan pasokan yang andal dari produk kunci, seperti bensin, bahan bakar jet, ethylene dan polyethylene.

    Sementara itu, langkah ekspansi ke wilayah ASEAN sejalan dengan visi terbaru TPIA, yaitu menjadi perusahaan solusi energi, kimia dan infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara. Untuk meningkatkan kehadirannya di lingkup global, Chandra Asri Group memanfaatkan proyeksi pertumbuhan pasar sebesar 4,5% pada 2024 dan PDB ASEAN yang diperkirakan mencapai US$ 4,5 triliun pada tahun 2030.

    “Kolaborasi dengan Glencore dan akuisisi SECP tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga mendorong inovasi, sehingga hal ini meningkatkan daya saing Perseroan di sektor energi dan kimia dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Suryandi.

    Pada periode Januari-September 2024, TPIA mencatatkan EBITDA positif sebesar USD$ 41,6 juta, meskipun dihadapkan oleh kondisi pasar global yang menantang, serta Perseroan telah menyelesaikan pemeliharaan terencana (Turnaround Maintenance/TAM) pada kuartal III-2024 yang berdampak pada kapasitas operasional.

    Kendati penyesuaian ini berdampak sementara pada kapasitas operasional, kata Suryandi, upaya tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas keseluruhan secara jangka panjang. Dengan demikian, hal tersebut akan menguntungkan daya saing Perseroan di pasar. 

    “Dengan mengoptimalkan proses dan meningkatkan fasilitas selama periode pemeliharaan ini, Chandra Asri secara strategis memposisikan diri untuk mencapai ketahanan operasional yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik di masa depan,” papar Suryandi.

    TPIA juga berhasil meningkatkan peringkat ESG, meraih skor BBB dari MSCI dan menurunkan skor risiko dari 16,6 menjadi 16,3, dengan Morningstar Sustainalytics. Peningkatan ini memposisikan Perseroan di antara yang teratas di industri kimia global, sehingga memungkinkan akses yang lebih besar ke pembiayaan berkelanjutan, termasuk sustainability-linked loans.

  • Pemerintah Pertimbangkan Pembebasan Pajak Karyawan

    Pemerintah Pertimbangkan Pembebasan Pajak Karyawan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberikan relaksasi terhadap pajak penghasilan (PPh) karyawan. Kebijakan tersebut diharapkan akan menyokong daya beli masyarakat.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan saat ini pemerintah melalui kementerian/lembaga (K/L) terkait sedang membahas opsi-opsi yang terjadi apabila kebijakan tersebut dijalankan. Sebagai regulator pemerintah  melihat semua kemungkinan yang ada bila pembebasan PPh ini dijalankan.

    “Sebagai opsi kebijakan, usulan apa pun kami dengarkan, tinggal pilihan kebijakan yang terbaik. Saya rasa  kita harus pertimbangkan dari berbagai aspek,” kata Anwar kepada awak media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (31/10/2024).

    PPh 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh Pasal 21 adalah pajak terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

    Pemerintah sedang melakukan kajian lebih lanjut apabila menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 DTP.  Apalagi kebijakan tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait. 

    “Saya sudah  beberapa kali  mendengar (usulan PPh Pasal 21 DTP), tetapi tentunya kan akan kita pertimbangkan,” kata Anwar.

    Sebelumya pemerintah memberlakukan insentif tersebut pada awal pandemi Covid-19, tetapi  insentif tersebut tidak diperpanjang setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.

    Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Anne Patricia Sutanto mengatakan  kalangan pengusaha  meminta agar pemerintah kembali memberikan relaksasi dalam bentuk pembebasan PPh 21 DTP.  Langkah ini dilakukan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan mengantisipasi tekanan yang terjadi pada industri.

    Menurut dia dengan pemberian relaksasi ini akan memberikan daya dorong terhadap konsumsi masyarakat. Dana yang diterima dari PPh Pasal 21 DTP ini dapat digunakan masyarakat untuk belanja yang akan memberikan efek domino ke pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi konsumsi masyarakat merupakan penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Untuk mendorong konsumen sih, tepat. Itu kan sudah pernah kita jalankan dan berhasil. Nah itu kan juga bisa membuat ekonomi cair lagi.  PPH 21 tidak dipungut pemerintah, tetapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk bisa membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya,” kata Anne. 

  • Lampaui Rata-Rata Industri, Penyaluran KPR BNI Tumbuh 13% di Kuartal III-2024

    Lampaui Rata-Rata Industri, Penyaluran KPR BNI Tumbuh 13% di Kuartal III-2024

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat pertumbuhan kredit pemilikan (KPR) rumah sebesar 13% hingga periode 9 bulan 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau lebih tinggi di atas rata-rata industri sebesar 10,8% (YoY). Mengutip data uang beredar Bank Indonesia, hingga akhir September 2024, realisasi penyaluran kredit properti tumbuh sebesar 7,6% (YoY), terutama berasal dari Kredit KPR/KPA yang tumbuh sebesar 10,8%.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, realisasi penyaluran KPR yang tumbuh positif turut menopang pertumbuhan kredit sektor konsumer secara keseluruhan yang mencapai 15% year on year (YoY).

    ”Pertumbuhan kredit di sektor konsumer telah menjadi salah satu mesin pertumbuhan kredit BNI yang ditopang oleh kredit pemilikan rumah dan payroll loan,” kata Okki dalam keterangannya di Jakarta.

    Okki melanjutkan, pertumbuhan KPR BNI ini sejalan dengan beragam stimulus pemerintah di sektor perumahan. Terbaru, pemerintah menyetujui perpanjangan kebijakan pemberian insentif PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian rumah mulai 1 September hingga akhir Desember 2024, menggantikan aturan sebelumnya dengan insentif 50% untuk periode Juli-Desember 2024. Ke depan, BNI melihat prospek penyaluran kredit sektor perumahan yang lebih baik seiring dengan program 3 juta rumah yang digalakkan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Inisiatif pemerintah ini diharap bisa berkontribusi positif pada penyaluran kredit di sektor properti yang pada akhirnya bisa mendongkrak kinerja kredit BNI secara keseluruhan, di mana kami membidik per pertumbuhan kredit sekitar 10-12% di akhir 2024,” imbuh Okki.

  • Dorong Keberlanjutan, BNI Fokus Pembiayaan UMKM Naik Kelas

    Dorong Keberlanjutan, BNI Fokus Pembiayaan UMKM Naik Kelas

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menaruh perhatian serius pada dukungan pendanaan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar keberlanjutan dalam implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG).

    Direktur Risk Management BNI David Pirzada mengatakan, akses mudah terhadap pembiayaan untuk pertumbuhan usaha UMKM merupakan langkah penting dalam pemberdayaan UMKM untuk mendukung perekonomian nasional. Dengan memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal, UMKM dapat mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

    “Selain itu, pemberdayaan UMKM juga berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing, yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” sebut dia.

    Hingga akhir September 2024, BNI konsisten menyalurkan kredit ke segmen UMKM, termasuk kredit usaha rakyat (KUR) bersubsidi dan non-KUR. Penyaluran kredit ke sektor UMKM mencapai Rp 77,3 triliun yang terdiri dari KUR sebesar Rp 36,6 triliun dan non-KUR sebesar Rp 40,7 triliun.

    “Hal ini mencerminkan komitmen kuat BNI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” ujar David.

    Keterlibatan BNI dalam pemberdayaan UMKM juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas. Dengan menjalin kemitraan strategis bersama berbagai lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, BNI berusaha menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

    Lebih lanjut David memaparkan, BNI tidak hanya memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan pelatihan agar mereka dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Melalui program-program inovatif seperti Jejak Kopi Khatulistiwa, BNI UMKM Ramah Lingkungan, Kampung Budidaya Perikanan dan Expora, BNI membantu UKM mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

    Komitmen BNI dalam menciptakan bisnis berbasis ESG terlihat pada pencapaian portofolio keberlanjutan yang mencapai Rp 188 triliun, 26% dari total kredit BNI per September 2024. Ini bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang membangun komunitas yang lebih kuat dan berdaya saing.

    “Melalui berbagai inisiatif ini, BNI berperan aktif dalam memajukan perekonomian lokal sambil menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuh dia.

  • IHSG Kamis 31 Oktober 2024 Ditutup Menguat Tipis 4,16 Poin

    IHSG Kamis 31 Oktober 2024 Ditutup Menguat Tipis 4,16 Poin

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau hingga penutupan perdagangan Kamis (31/10/2024). IHSG menguat tipis 0,06% atau 4,16 poin mencapai 7.574.

    IHSG selama perdagangan saham hari ini menghijau dalam rentang 7.558,6-7.617,3. Sebanyak 294 saham menguat, 285 saham melemah, dan 208 saham stagnan.

    Volume perdagangan saham pada hari ini mencapai 21,3 miliar lembar saham dengan nilai perdagangan sekitar Rp 13,1 triliun dari 1,38 juta kali transaksi.

    Sementara itu, saham global pada hari ini sebagian besar turun karena investor bergulat dengan ketidakpastian menjelang pemilihan umum Amerika Serikat pada pekan depan.

    Indeks CAC 40 Prancis turun 0,7% menjadi 7.378,45 pada pembukaan perdagangan. Indeks DAX Jerman juga turun 1,1% menjadi 19.257,34. Indeks FTSE 100 Inggris turun 0,6% menjadi 8.114,02. Saham AS juga diperkirakan akan bergerak turun.

    Di Asia, indeks acuan Nikkei 225 Jepang turun 0,5% dan ditutup pada level 39.081,25. Indeks S&P/ASX 200 Australia turun 0,3% menjadi 8.160,00. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 0,1% menjadi 20.359,95, Kospi Korea Selatan turun 1,5% menjadi 2.556,15, sementara Shanghai Composite naik 0,4% menjadi 3.279,82.

  • Sanksi Pajak untuk 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU

    Sanksi Pajak untuk 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyiapkan sanksi untuk 537 perusahaan/badan hukum yang memiiki izin usaha perkembunan (IUP) kelapa sawit beroperasi tanpa hak guna usaha (HGU). Sanksi tersebut berupa denda pajak.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya sedang melakukan evaluasi lebih rinci terkait pengajuan, pendaftaran, maupun penerbitan HGU.

    “Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tegasnya dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (31/10/2024).

    Nusron mengatakan, kementeriannya sedang membahas ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada, seperti terus beroperasi tanpa izin. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung iktikad baik dan sikap pemerintah,” ujarnya.

    Berdasarkan data pada 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP, tetapi tidak memiliki HGU. Untuk sebaran lahannya mencapai 2,5 juta hektare.

    Nusron menargetkan penertiban tersebut dapat tuntas dalam 100 hari kerja kementeriannya. Penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

    “Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU. Sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” pungkasnya.

  • Mendag Bantah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Jadi Alasan Sritex Pailit

    Mendag Bantah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Jadi Alasan Sritex Pailit

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menampik Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi penyebab PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex pailit. 

    Menurutnya, keberadaan Permendag tersebut justru melindungi industri tekstil di Indonesia.

    “Permendag Nomor 8 itu berlakunya tanggal berapa? 17 Mei (2024) kok masak baru beberapa bulan perusahaan sudah mati,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di PT Mulya Abadi Indocarpentry di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (31/10/2024).

    Budi menegaskan Permendag Nomor 8 tak mengganggu jalannya produksi maupun penjualan PT Sritex. Aturan tersebut merupakan pelindung industri.

    “Lah kan memang enggak mengganggu. Tahu enggak tekstil yang diatur dalam Permendag Nomor 8 itu apa. Justru Permendag 8 dan permendag sebelumnya itu melindungi industri tekstil,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, peraturan tersebut sejatinya diluncurkan untuk mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan yang menjadi penghambat arus barang impor ke dalam negeri. Namun, kini justru dianggap mengancam kelangsungan industri dalam negeri.

    Syarat impor berdasarkan Permendag adalah harus memiliki rekomendasi atau pertimbangan teknis dari perindustrian. “Impor tekstil itu harus ada rekomendasi atau pertimbangan teknis dari perindustrian,” kata Budi.

    Dia menambahkan, untuk pakaian jadi impor juga diatur berapa kuotanya. Selain itu, mengenai bea masuk anti-dumping untuk tekstil juga sudah diterapkan sejak lama.

    “Kan perlindungan sudah banyak. Jadi Permendag Nomor 8 itu enggak ada gunanya. Mungkin mereka enggak tahu, justru kita dari awal menghindari permendag sebelumnya,” bebernya.

    Mengenai Sritex, Budi mengaku sudah ada  kementerian lain yang menangani.

    PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) resmi dinyatakan pailit. Namun, pemerintah tak ingin pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara ini gulung tikar. Pemerintah Prabowo akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan Sritex.

    Pailitnya Sritex ini diduga karena Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Hal ini bahkan diungkapkan langsung Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan.