Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Kenaikan PPN 12 Persen Akan Ancam Pertumbuhan Ekonomi

    Kenaikan PPN 12 Persen Akan Ancam Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom dan Head of Research Group Celios Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus memikirkan kembali rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% karena dapat mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini karena sebagian pertumbuhan ekonomi Tanah Air disumbang dari konsumsi rumah tangga.

    “Pemerintah harus memikirkan kembali rencana kenaikan tarif PPN 12% karena akan mengancam pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari konsumsi rumah tangga. Jelas kenaikan tarif PPN bukan solusi menaikkan pendapatan negara,” ucap Bhima kepada Beritasatu.com, Jumat (15/11/2024).

    Ia melanjutkan, jika konsumsi melambat, maka pendapatan negara dari berbagai pajak, termasuk PPN akan berdampak. Ia pun memberikan saran untuk rencana penyesuaian tarif PPN dibatalkan.

    “Kalau bisa dibatalkan, karena menaikkan tarif pajak itu sama saja dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif,” ucap Bhima.

    Selain masyarakat, kenaikan PPN ini juga akan berimbas kepada masyarakat, khususnya para pengusaha. Menurut Bhima, kenaikan PPN 12% ini dapat menghambat produktivitas dunia usaha.

    “Imbas lain tentu ke pelaku usaha karena penyesuaian harga akibat naiknya tarif PPN dan kana berimbas ke omzet. Pada akhirnya, akan ada penyesuaian kapasitas produksi hingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan menurun. Khawatir tarif PPN naik, bisa jadi PHK di berbagai sektor,” tambah Bhima.

    Ia pun menyarankan agar pemerintah bisa mempertimbangkan pajak kekayaan (wealth tax) yang berpotensi menghasilkan Rp 86 triliun per tahun.

    Kemudian, pajak keuntungan komoditas tak terduga (windfall profit tax) dan penerapan pajak karbon juga bisa menjadi opsi dibandingkan kebijakan PPN 12%.

    “Untuk mendorong rasio pajak, lebih baik memperluas objek pajak, bukan mengutak-atik tarif,” ucap Bhima.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 akan tetap dilaksanakan sesuai mandat Undang-Undang. Ia menegaskan, pihaknya akan berhati-hati dan memastikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.

    “UU sudah ada. Kami perlu mempersiapkan agar kebijakan PPN 12% dapat diterapkan dengan baik,” pungkasnya.

  • Datang ke Indonesia, Orang Terkaya di Dunia Makan Gultik di Pinggir Jalan

    Datang ke Indonesia, Orang Terkaya di Dunia Makan Gultik di Pinggir Jalan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pendiri sekaligus CEO Nvidia Jensen Huang tengah berada di Indonesia untuk menghadiri acara Indonesia AI Day 2024 yang digelar di Jakarta pada Kamis (14/11/2024). Dalam kunjungannya itu, salah satu orang terkaya di dunia tersebut juga menyempatkan diri mencoba jajanan kaki lima khas Indonesia, yakni gulai tikungan (gultik).

    Hal tersebut diketahui dari postingan President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Vikram Sinha di Instagram, Jumat (15/11/2024). Terlihat Jensen Huang sudah selesai menyantap gultik dan asyik berdiskusi dengan Vikram dan Najwa Shihab.

    “Menikmati cita rasa makanan kaki lima Indonesia, Gultik, sambil berdiskusi tentang masa depan teknologi AI di Indonesia bersama Jensen Huang @nvidia dan @najwashihab. Percakapan tersebut membuat saya terinspirasi oleh potensi AI untuk membuka peluang tak terbatas bagi masa depan negara ini,” tulis Vikram.

  • Perluasan Objek Pajak Lebih Efektif Dongkrang Pendapatan Negara daripada Menaikkan PPN 12 Persen

    Perluasan Objek Pajak Lebih Efektif Dongkrang Pendapatan Negara daripada Menaikkan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, perluasan objek pajak lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan negara daripada menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

    Ia menilai, pemerintah bisa mempertimbangkan pajak kekayaan (wealth tax) yang berpotensi menghasilkan Rp 86 triliun per tahun. Kemudian, pajak keuntungan komoditas tak terduga (windfall profit tax) dan penerapan pajak karbon juga bisa menjadi opsi dibandingkan kebijakan PPN 12 persen.

    “Untuk mendorong rasio pajak, lebih baik memperluas objek pajak, bukan mengutak-atik tarif,” papar Bhima kepada Beritasatu.com, Jumat (15/11/2024).

    Bhima berpendapat bahwa kenaikan tarif PPN di tengah kondisi ekonomi saat ini bukan solusi optimal untuk meningkatkan pendapatan negara.

    Jika tarif PPN naik menjadi 12 persen, hal ini berarti terjadi kenaikan total sebesar 20% dalam empat tahun terakhir, yakni dari 10 persen ke 11 persen lalu ke 12 persen, yang lebih tinggi dari rata-rata kenaikan inflasi tahunan.

    Kenaikan PPN sebesar 12 persen juga dapat berdampak langsung pada inflasi dan menyebabkan kenaikan harga barang, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang sudah menghadapi berbagai tekanan, seperti naiknya harga pangan dan sulitnya lapangan kerja.

    Selain itu, Bhima memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan penjualan produk sekunder, seperti elektronik, kendaraan bermotor, dan kosmetik, karena kelompok konsumen utama dari produk ini adalah kelas menengah.

    Dampaknya juga bisa terasa pada pelaku usaha, yang mungkin harus menyesuaikan harga, yang pada akhirnya memengaruhi omzet dan kapasitas produksi, hingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja, yang dapat berujung pada risiko PHK di berbagai sektor.

    “Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen karena bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang didukung konsumsi rumah tangga,” ungkap Bhima.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 akan tetap dilaksanakan sesuai mandat Undang-Undang.

    Kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi pertimbangan utama dalam hal ini, agar APBN dapat tetap responsif terhadap krisis.

    Namun, Sri Mulyani menegaskan, pihaknya akan berhati-hati dan memastikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.

    “UU sudah ada. Kami perlu mempersiapkan agar kebijakan PPN 12 persen dapat diterapkan dengan baik,” pungkasnya.

  • Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Dinilai Kurang Sensitif pada UMKM

    Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Dinilai Kurang Sensitif pada UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Serikat Usaha Muhammadiyah (Sumu) Ghufron Mustaqim menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 2025 kurang sensitif terhadap situasi yang dihadapi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini.

    Ghufron menjelaskan, banyak perusahaan dan UMKM yang masih berjuang bertahan di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Sebagian bahkan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bangkrut.

    “Kenaikan PPN menjadi 12% tidak sensitif terhadap dinamika dunia usaha dan justru kontraproduktif dengan upaya pemerintah membuka lapangan pekerjaan,” ujar Ghufron Mustaqim, Jumat (15/11/2024).

    Menurutnya, tarif PPN yang lebih rendah dapat mempercepat perputaran transaksi penjualan dan menjadikan harga produk lebih bersaing, sehingga berpotensi membuka lebih banyak peluang kerja.

    Menurutnya, kebijakan ini akan membuat tarif PPN Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Sebagai perbandingan, PPN di Malaysia hanya 6 persen, sedangkan Singapura dan Thailand menetapkan tarif 7 persen. Peningkatan pajak ini akan menambah beban pelaku usaha, termasuk di sektor UMKM.

    “Di negara lain seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos, tarif PPN berada di angka 10%. Sebaiknya, tarif PPN di Indonesia kembali diturunkan ke 10 persen, dan secara bertahap dikurangi hingga 6-7 persen untuk meningkatkan konsumsi masyarakat,” ujar Wakil Ketua Lembaga Pengembang UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

  • Menkes Budi Gunadi Bantah Rencana Kenaikan Iuran BPJS untuk Tambal Defisit Rp 20 Triliun

    Menkes Budi Gunadi Bantah Rencana Kenaikan Iuran BPJS untuk Tambal Defisit Rp 20 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menepis kabar mengenai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang disebut-sebut sebagai langkah untuk menutup defisit senilai Rp 20 triliun.

    Budi menjelaskan bahwa defisit BPJS Kesehatan tersebut adalah defisit berjalan, yang muncul dari selisih penerimaan iuran dan pengeluaran saat ini.

    “Jadi itu mungkin defisit berjalan sekarang dari iuran yang masuk dan keluar,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di RS Harapan Kita, Slipi, Jakarta Barat pada Jumat (15/11/2024).

    Ia menegaskan, BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan kas di atas Rp 50 triliun, sehingga kenaikan iuran BPJS bukan untuk menambal defisit.

    “Kita mesti hati-hati ngomong defisit Rp 20 triliun karena BPJS masih punya cash puluhan triliun juga,” lanjut Budi.

    “BPJS Kesehatan masih punya cadangan cash dan saya rasa di atas Rp 50 triliun. Jadi hati-hati, itu bukan BPJS defisit atau minus Rp 20 triliun, tetapi apa yang  diterima tahun ini dan yang dikeluarkan kurang,” tambahnya.

    Terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, potensi defisit tahun ini disebabkan oleh peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan.

    Menurut Ghufron, peningkatan ini sangat signifikan, dari rata-rata 252.000 kunjungan per hari pada beberapa tahun lalu menjadi 1,7 juta per hari saat ini.

    “Yang bikin defisit tentu utilisasi. Utilisasi itu meningkat dari dahulu cuma 252.000 sehari, sekarang 1,7 juta sehari,” ucap Ghufron di kompleks DPR, Senayan pada Rabu (13/11/2024).

    Pernyataan Menkes Budi menegaskan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukan untuk menambal defisit Rp 20 triliun, lantaran lembaga asuransi kesehatan masyarakat itu masih memiliki cash lebih dari Rp 50 triliun.

  • Indeks Pembangunan Manusia di Sulbar dan Papua Tengah pada 2024 Naik Level

    Indeks Pembangunan Manusia di Sulbar dan Papua Tengah pada 2024 Naik Level

    Jakarta, Beritasatu.com – Dua provinsi di Indonesia berhasil naik level dalam indeks pembangunan manusia (IPM) 2024. IPM di di Sulawesi Barat (Sulbar) meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi dengan capaian IPM sebesar 70,46. Sementara itu, IPM di Papua Tengah meningkat dari status rendah menjadi sedang, dengan capaian IPM sebesar 60,25.

    Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan IPM tinggi (70 ≤ IPM

    Sementara itu, Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta berstatus sangat tinggi (IPM ≥ 80). Sedangkan IPM terendah ada di Papua Pegunungan sebesar 54,43.

    Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, indeks pembangunan manusia Indonesia diukur berdasarkan tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

    “Seluruh dimensi pembentuk IPM pada 2024 mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan,” kata Amalia Adininggar, Jumat (15/11/2024).

    IPM Indonesia selama 2020-2024 rata-rata meningkat 0,75% per tahun, dari 72,81 pada 2020 menjadi 75,02 pada 2024.

  • Sempat Menguat, IHSG Sesi I Hari Ini Melemah 1,08 Persen

    Sempat Menguat, IHSG Sesi I Hari Ini Melemah 1,08 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa sesi I hari ini, Jumat (15/11/2024) melemah. IHSG sempat menguat pada awal sesi perdagangan, tetapi berbalik arah hingga turun 77 poin atau 1,08% menjadi 7.136.

    Volume perdagangan awal sesi I mencapai 37 miliar lembar saham dengan transaksi mencapai Rp 5,9 triliun dan frekuensi 733.501 kali. Sebanyak 137 saham naik, 416 saham turun, dan 216 saham melemah.

    Saham sektoral kompak melemah pada sesi I perdagangan hari ini. Bahan baku jadi sektor yang turun terdalam mencapai 2,50%, diikuti energi yang turun 20,5%, teknologi melemah 1,60%, dan properti anjlok 1,29%.

    Saham unggulan LQ45 juga ikut melemah 0,56%, Jakarta Islamic Index (JII) turun 1,28%, dan Investor33 turun 0,36%.

    Sementara, saat IHSG sesi I hari ini turun, bursa saham Asia mayoritas menguat. Nikkei 225 Index (Tokyo) naik 0,90%, Hang Seng Index (Hong Kong) bertambah 0,26%, dan Straits Times (Singapura) menguat 0,16%. Sedangkan Shanghai Composite (China) anjlok 0,35%.

  • Pahlawan Inklusi Keuangan, AgenBRILink di Tengah Kebun Kelapa Sawit Berhasil Dekatkan Layanan Perbankan

    Pahlawan Inklusi Keuangan, AgenBRILink di Tengah Kebun Kelapa Sawit Berhasil Dekatkan Layanan Perbankan

    Labuhan Batu, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi di kawasan pedesaan, termasuk di wilayah perkebunan kelapa sawit, melalui AgenBRILink. AgenBRILink tidak hanya membuka akses layanan keuangan, tetapi juga membantu pelaku UMKM untuk berkembang melalui dukungan literasi keuangan dan penyaluran kredit.

    Salah satu contoh nyata keberhasilan program ini adalah Sri Dewi, AgenBRILink sekaligus pemilik warung di Desa Pematang Seleng, Aiknabara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Berada di kawasan perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, Dewi telah menjalankan peran sebagai AgenBRILink selama tujuh tahun terakhir dengan menyediakan layanan transaksi seperti tarik tunai, setor tunai, dan pembayaran tagihan.

    Sebagai AgenBRILink, Dewi tidak hanya menyediakan layanan keuangan dasar, tetapi juga membantu penyaluran produk Kredit Cepat (Kece) kepada masyarakat sekitar, yang sangat bermanfaat bagi pelaku usaha kecil di desa yang membutuhkan akses pembiayaan cepat dan mudah. Dewi juta telah dibekali pemahaman yang mendalam tentang produk-produk BRI, termasuk Kece, yang dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial masyarakat.

    “Dukungan dari BRI yang membimbing saya dalam memahami produk-produk BRI, sangat membantu dalam menjalankan peran sebagai AgenBRILink. Saya juga mendapat edukasi untuk menganalisis calon debitur, sehingga dapat menyalurkan Kece yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha di daerah kami,” kata Dewi. 

    Ia menambahkan bahwa kemitraan dengan BRI telah membawa manfaat bagi perekonomian keluarganya. 

    “Menjadi AgenBRILink juga berdampak positif pada ekonomi keluarga saya, dimana saya mampu memperoleh tambahan pendapatan. Pendapatan yang saya peroleh digunakan untuk membiayai pendidikan anak dan kami juga mampu membeli tanah,” tambahnya.

    Senior Executive Vice President Ultra Mikro BRI M. Candra Utama menegaskan pentingnya peran AgenBRILink dalam upaya BRI untuk memperluas akses keuangan dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Menurutnya, keberadaan AgenBRILink memungkinkan BRI untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mendorong perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

    “Keberadaan AgenBRILink seperti Sri Dewi adalah bukti nyata bahwa BRI hadir hingga setiap sudut negeri untuk mendukung ekonomi masyarakat dari berbagai sektor. AgenBRILink memainkan peran krusial dalam mewujudkan inklusi keuangan melalui layanan yang dekat dengan masyarakat. Dengan edukasi dan dukungan berkelanjutan, kami yakin AgenBRILink seperti Ibu Dewi akan terus membawa manfaat besar bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya.

    BRI menerapkan strategi hybrid bank dengan memadukan layanan digital dan fisik melalui jaringan AgenBRILink yang tersebar hingga ke pelosok negeri. Dengan visi besar untuk memperluas inklusi keuangan di Indonesia, BRI berkomitmen untuk menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.

  • Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards 2024

    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil meraih penghargaan UN Women Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs Awards) 2024 untuk kategori Community Engagement and Partnership. Penghargaan tersebut diperoleh BRI atas upaya perseroan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan. Diluncurkan oleh UN Women pada 2020, Penghargaan WEPs mengakui tindakan sektor swasta yang mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, pasar dan masyarakat. Acara penganugrahan itu dihelat di Hotel Shangri-La Jakarta pada Selasa, (29/10/2024).

    Semua penerima penghargaan ditentukan panel juri ahli yang dibentuk dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, badan PBB, masyarakat sipil, organisasi pendukung bisnis dan akademisi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Fauzi mengatakan pencapaian kesetaraan gender tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, media, dan masyarakat.

    Arifatul menuturkan sektor swasta memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Data terbaru dari Bank Dunia menunjukkan sektor swasta menyumbang lebih dari 90 persen lapangan kerja di Indonesia yang mendorong tenaga kerja nasional.

    Pejabat yang bertanggung jawab untuk perwakilan negara UN Women Indonesia, Dwi Faiz, memuji sektor swasta yang merangkul kesetaraan gender sebagai nilai-nilai yang melampaui profit. Dia mengatakan kesetaraan gender harus menjadi kenyataan hidup.

    “Kami berharap penghargaan ini akan menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk menjadi bagian dari penandatangan Prinsip Pemberdayaan Perempuan karena ini juga merupakan panggilan bagi kita semua untuk melangkah maju dan mengambil tindakan untuk dunia yang setara gender,” ujar Dwi. 

    “Ini disebut kolaborasi Pentahelix dan harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,” kata Arifatul saat menyampaikan sambutan. 

    BRI meraih keberhasilan di kategori Community Engagement and Partnership, perseroan dianggap mampu mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya dengan melibatkan masyarakat maupun kemitraan.

    Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan bahwa BRI terus berupaya berkontribusi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan berkelanjutan, selaras dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    “Selama ini kami banyak melakukan inisiasi dan program yang bertujuan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan yang inklusif dan selaras dengan prinsip ESG,” ujarnya.

    Misalnya, program BRInita (BRI Bertani di Kota) yang dilakukan melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Aktivitas ini mengambil bagian penting dalam mendukung peran wanita melalui berbagai macam program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan bersama.

    Program BRINita melibatkan kaum wanita untuk membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk, agar dapat mengambil peran untuk meningkatkan nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebanyak kurang lebih 615 perempuan telah mendapatkan pelatihan komprehensif terkait urban agriculture.

    Selain itu, melalui keberadaan Holding Ultra Mikro menyediakan berbagai layanan diantaranya PNM Mekaar yang menawarkan pembiayaan dengan skema khusus diperuntukkan bagi kelompok Perempuan. Program tersebut telah memberdayakan lebih dari 15,1 juta nasabah perempuan sehingga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals terutama SDG 5 kesetaraan gender dan SDG 3 kehidupan sehat dan sejahtera.

  • Standar Hidup Layak dan Pendidikan Naik, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2024 Makin Tinggi

    Standar Hidup Layak dan Pendidikan Naik, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2024 Makin Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada 2024 mencapai 75,02, naik 0,85% atau 0,63 poin dibandingkan 2023 yang sebesar 74,39. IPM Indonesia tersebut masuk kategori tinggi.

    Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, selama 2020-2024, IPM Indonesia rata-rata meningkat 0,75% per tahun, dari 72,81 pada 2020 menjadi 75,02 pada 2024. Indeks pembagunan manusia Indonesia diukur berdasarkan tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehar, pengetahuan, serta standar hidup layak.

    “Seluruh dimensi pembentuk IPM pada 2024 mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan,” kata Amalia Adininggar, Jumat (15/11/2024).

    Untuk dimensi umur harapan hidup bayi yang lahir pada 2024 sebesar 74,15 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan yang lahir pada 2023.

    Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun pada 2024 meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,15 tahun menjadi 13,21 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,77 tahun menjadi 8,85 tahun.

    Sementara itu, dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat menjadi Rp 442.000 atau 3,71% dibandingkan 2023.