Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Pemerintah Targetkan Investasi Rp 2.684 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Pemerintah Targetkan Investasi Rp 2.684 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah akan menggenjot investasi hingga Rp 2.684 triliun. Target pertumbuhan ekonomi 8% diperkirakan akan tercapai pada 2027.

    “Mengapa ditetapkan tinggi seperti ini, karena memang salah satu engine ekonomi yang mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% berasal dari investasi,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Edy Junaedi dalam acara executive forum di Jakarta, Senin  (18/11/2024).

    Dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan investasi selama 5 tahun mencapai Rp 13.528 triliun. Dari realisasi investasi tersebut, diharapkan dapat  menyerap 3,4 juta tenaga kerja.

    “Dengan kalkulasi seperti ini menjadikan investasi dan tambahan hilirisasi di dalamnya menjadi engine ekonomi yang diharapkan bisa mendorong  pertumbuhan ekonomi,” kata Edy.

    Pemerintah telah menyiapkan peta jalan (roadmap) hilirisasi 28 komoditas unggulan. Dalam roadmap tersebut disebutkan bahwa pemerintah menargetkan agar kebijakan hilirisasi menghasilkan investasi US$ 618,1 miliar atau Rp 9.000 triliun sampai 2040. Namun, pemerintah mengupayakan agar investasi dari hilirisasi ini bisa dipercepat.

    “Memang itu potensi sampai 2040, tetapi kalau bisa kita percepat. Misalnya dari 2025 sampai  2040 ada jarak 15 tahun. Bukan berarti nanti yang sampai 2040 baru kita selesaikan Rp 9.000 triliun itu mudah-mudahan pada 5 tahun pertama paling tidak separuhnya bisa kita tuntaskan,” ungkap Edy.

    Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir investasi dari hilirisasi berada pada kisaran 20%-22% dari total investasi. Pada kuartal III 2024, investasi dari hilirisasi sebesar Rp 272,91 triliun atau 21,9% dari total realisasi investasi. Pemerintah akan menargetkan investasi dari hilirisasi bisa meningkat hingga 50% dari total realisasi investasi.

    “Kita harapkan nanti pada 2025 kontribusi sektor hilirisasi ini bisa 40% sampai 50%. Tentunya nanti yang potensi sekitar Rp 9.000 triliun bisa kita tarik ke 5 tahun pertama,” tutur Edy.

  • Basuki Siap Bangun Rumah Dinas Tambahan di IKN untuk Akomodasi 48 Menteri

    Basuki Siap Bangun Rumah Dinas Tambahan di IKN untuk Akomodasi 48 Menteri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono alias Pak Bas segera membangun tambahan rumah dinas di IKN untuk memfasilitasi 48 menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pak Bas mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah merampungkan pembangunan 36 rumah dinas menteri. Jumlah tersebut sesuai menteri pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    “Tentunya kalau kementerian tambah jadi 48, yang siap 36 sesuai jumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju. Kalau Kabinet Merah Putih jadi 48, nanti rumahnya juga pasti harus kita tambahkan,” ungkap dia saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Pak Bas mengatakan, sejauh ini progres pembangunan fisik maupun nonfisik di IKN hingga November 2024 masih berjalan sesuai arahan Prabowo.

    “Timeline-nya ada dua, yakni 2025 dan 2028. Untuk 2025 saya sudah koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini terkait kepastian awal kepindahan dari ASN,” ujarnya.

    Berdasarkan rencana, ASN mulai pindah ke IKN secara bertahap pada 2025. Targetnya, akhir tahun 2024 ini seluruh perkantoran dan 47 tower hunian untuk ASN rampung dan siap huni.

    “Ya, bertahap. Saya harus melaporkan eselon I berapa saja yang sudah siap, eselon II berapa, staf berapa, termasuk huniannya. Mulai bulan apa itu semua tergantung Menteri PANRB,” tuturnya.

  • IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 26,98 Poin

    IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 26,98 Poin

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali tertahan di zona merah hingga penutupan perdagangan Senin (18/11/2024). IHSG hari ini sempat dibuka menghijau, tetapi hanya beberapa saat dan langsung memerah hingga akhir perdagangan.

    IHSG melemah 26,98 poin (0,38%) mencapai 7.134,2. IHSG hari ini bergerak dalam rentang 7.118-7.174.

    Sebanyak 21,7 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai perdagangan mencapai sekitar Rp 10,1 triliun dari 1,12 juta kali transaksi. Sebanyak 198 saham mencatatkan kenaikan, 397 saham terkoreksi, dan 193 saham stagnan.

    Sementara itu, saham Asia lebih bervariasi pada awal pekan ini. Indeks Nikkei 225 Jepang turun 1,1% menjadi 38.220,85, Kospi Korea Selatan melonjak 2,2% menjadi 2.469,07, Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 0,8% menjadi 19.572,34, sementara indeks Shanghai Composite merosot 0,2% menjadi 3.323,55.

    Di tempat lain di Asia, indeks S&P/ASX 200 Australia naik tipis 0,2% menjadi 8.300,20. Indeks Taiex Taiwan turun 0,9% dan indeks SET di Bangkok naik 0,8%.
     

  • PPN 12 Persen Berdampak pada Pembangunan IKN? Begini Kata Basuki Hadimuljono

    PPN 12 Persen Berdampak pada Pembangunan IKN? Begini Kata Basuki Hadimuljono

    Jakarta, Beritasatu.com – Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia resmi diketok naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan tersebut berpotensi berdampak kepada kenaikan biaya proyek pembangunan, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono alias Pak Bas mengaku belum tahu sejauh mana dampak kenaikan PPN terhadap harga material proyek pada pembangunan IKN.

    Alasannya, sejauh ini, proyek di IKN masih terikat pada kontrak lama yang baru akan berakhir pada Desember 2024. Hingga saat ini, belum ada perubahan terhadap biaya pembangunan.

    “Apa yang dikerjakan sekarang ini masih kontrak yang lama. Jadi kontraknya akan selesai Desember ini. Nanti yang baru, enggak tahu saya. Namun, kalau yang sampai Desember ini adalah kontrak yang lalu,” ungkap Pak Bas saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan kenaikan tarif PPN 12% akan meningkatkan biaya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Kenaikan PPN akan membuat harga material dan biaya operasional penunjang meningkat.

    “(PPN 12 persen) pasti akan berefek. Pasti akan ada eskalasi harga dan seterusnya. Namun, itu nantilah, belum. Itu kita harus bicara dengan para stakeholders terkait,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

    Dody menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, seperti relokasi anggaran. Kementerian PU akan memfokuskan anggaran kepada proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti tinggal merelokasi anggaran kanan-kiri saja. Pasti ada relokasi karena kan sekarang anggaran 2025 sudah diketok pada 2024. Namun, fokusnya masih sedikit berubah karena sekarang lebih kepada bagaimana anggaran 2025 ini bisa menjadi cikal bakal Indonesia mencapai asta cita Pak Presiden Prabowo,” terangnya.

  • Sri Mulyani Tahan Anggaran Infrastruktur dan Stop Sementara Semua Proyek Baru

    Sri Mulyani Tahan Anggaran Infrastruktur dan Stop Sementara Semua Proyek Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menahan seluruh anggaran infrastruktur untuk proyek pembangunan pemerintah. Hal itu dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.  

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan hal tersebut seusai rapat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Semua dana infrastruktur sementara ditahan dahulu oleh menteri keuangan sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

    Dampak dari penahanan anggaran tersebut, menurut Dody, pemerintah terpaksa memberhentikan sementara berbagai proyek pembangunan fisik berskala besar.

    “Dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan, pembangunan pembangunan fisik yang besar seperti pembangunan bendungan dan lain-lain itu kita stop dahulu sementara waktu,” katanya.

    Langkah ini ditempuh demi mewujudkan program unggulan pemerintahan Prabowo, yakni swasembada pangan, energi, dan air, di tengah keterbatasan anggaran negara.

    “Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, ya itu saja yang lebih kita optimalkan untuk bisa menyukseskan asta cita Pak Prabowo di bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” ujarnya.

    Anggaran untuk berbagai proyek infrastruktur ini akan ditahan sampai anggaran kembali tersedia untuk mendanai pembangunan. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih akan menggelar rapat membahas hal ini.

    “Antarmenteri duduk bersama-sama dikepalai oleh kepala Bappenas. Kalau tanpa kepala Bappenas kita enggak bisa ngapa-ngapain. Nanti yang merencanakan beliau. Setelah itu keputusannya bulat dan utuh mau ke mana arahnya,” pungkasnya.

  • Stop Proyek Infrastruktur Besar karena Anggaran Terbatas, Menteri PU: Ada Target Lain yang Dikejar

    Stop Proyek Infrastruktur Besar karena Anggaran Terbatas, Menteri PU: Ada Target Lain yang Dikejar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia. Hal ini karena anggaran negara yang tersedia terbatas hanya untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan, pembangunan pembangunan fisik yang besar seperti pembangunan bendungan dan lain-lain itu kita stop dahulu sementara waktu,” kata Dody di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Menurut Dody, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rachmat Pambudy juga telah memberikan arahan terkait hal tersebut. 

    Anggaran negara saat ini akan diefektifkan untuk mendanai program ketahanan pangan, energi dan air seperti yang diprioritaskan oleh Prabowo.

    “Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, ya itu saja yang lebih kita optimalkan untuk bisa mensukseskan asta cita Pak Prabowo di bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” tuturnya.

    Dody mengatakan, proyek infrastruktur akan kembali berlanjut apabila anggaran yang dikantongi negara kembali tersedia untuk mendanai pembangunan. 

    “Sampai nanti diperlukan, sampai kemudian anggaran tersedia. Tunggu ketersediaan duit (baru pembangunan dilanjutkan). Yang terpenting sekarang kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat sejahtera, otomatis pajak bertambah, anggaran juga bertambah,” tuturnya.

    Namun, Dody menyampaikan pihaknya tentu menyiapkan sejumlah skema pendanaan baru untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur yang akan berjalan.

    “Pasti ada. Tetapi kalau membangun proyek sebesar itu, tentu harus dikompromi dengan target lain. Target kita kan bukan cuma swasembada pangan air, dan energi. Ada target-target lain yang harus dikejar juga,” terangnya.

  • Pemerintah Tinjau Ulang Pungutan Ekspor Sawit Secara Berkala

    Pemerintah Tinjau Ulang Pungutan Ekspor Sawit Secara Berkala

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana meninjau kembali aturan terkait pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang saat ini ditetapkan sebesar 7,5%. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di tengah persaingan ketat dengan minyak nabati lainnya di pasar global.

    Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera menegaskan perlunya evaluasi rutin kebijakan tarif ekspor CPO agar tetap sesuai dengan kondisi pasar.

    “Kami akan evaluasi secara reguler setiap 3 bulan, 6 bulan sekali. Tidak menutup kemungkinan (diubah),” kata Dida di sela-sela acara seminar nasional yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia, di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Dida menjelaskan, tinjauan ulang ini didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu memastikan peningkatan harga tandan buah segar (TBS) memberikan dampak positif pada kesejahteraan petani, serta menjaga harga CPO Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

    Selain daya saing, Dida mengatakan evaluasi juga memperhatikan kebutuhan domestik CPO dan kondisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurutnya, pemerintah terbuka untuk melakukan penyesuaian kebijakan pungutan ekspor pada tahun depan, tetapi tergantung pada hasil review.

    Pungutan ekspor kelapa sawit sendiri diterapkan untuk membiayai berbagai program, seperti peremajaan kelapa sawit dan biodiesel. 

    Saat ini, tarif pungutan yang berlaku telah disesuaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dari sebelumnya hampir 11% menjadi 7,5%. Kebijakan ini telah berlaku sejak 22 September 2024.

  • Stop Proyek Infrastruktur Besar karena Anggaran Terbatas, Menteri PU: Ada Target Lain yang Dikejar

    Menteri PU: PPN 12 Persen Bikin Biaya Pembangunan Infrastruktur Membengkak

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen akan meningkatkan biaya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Kenaikan PPN akan membuat harga material dan biaya operasional penunjang meningkat.

    “(PPN 12 persen) pasti akan berefek. Pasti akan ada eskalasi harga dan seterusnya. Namun, itu nantilah, belum. Itu kita harus bicara dengan para stakeholders terkait,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

    Dody menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, seperti relokasi anggaran. Kementerian PU akan memfokuskan anggaran kepada proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti tinggal merelokasi anggaran kanan-kiri saja. Pasti ada relokasi karena kan sekarang anggaran 2025 sudah diketok pada 2024. Namun, fokusnya masih sedikit berubah karena sekarang lebih kepada bagaimana anggaran 2025 ini bisa menjadi cikal bakal Indonesia mencapai asta cita Pak Presiden Prabowo,” terangnya.

    Dody mengungkapkan, salah satu proyek yang akan diprioritaskan Kementerian PU adalah ketahanan pangan, air, dan energi. Proyek pembangunan fisik yang besar, seperti bendungan dan irigasi akan diberhentikan sementara.

    “Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, ya itu saja yang lebih kita revitalisasikan. Lebih kita optimalkan untuk bisa menyukseskan asta cita Pak Presiden Prabowo bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” ujarnya.

    Namun, Dody belum dapat menjelaskan detail besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk mendanai program ketahanan pangan, energi, dan air. Pihaknya masih berdiskusi bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan terkait hal tersebut.

    “Semua dana infrastruktur sementara ditahan dahulu oleh menteri keuangan, sesuai dengan arahan Pak Presiden. Baru nanti kita kemudian antarmenteri duduk bersama-sama dikepalai dengan kepala Bappenas. Setelah itu, nanti keputusannya bulat utuh mau ke mana arahnya,” katanya.

  • PTRO Mendulang Untung dari Target Pemerintah Genjot Produksi Batu Bara

    PTRO Mendulang Untung dari Target Pemerintah Genjot Produksi Batu Bara

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Petrosea Tbk (PTRO) bakal mendulang keuntungan dari meningkatnya target produksi batu bara domestik. Pemerintah telah mematok produksi batu bara dalam negeri mencapai 922 juta per tahun, tumbuh 20% sepanjang 2024-2026. Menurut Analis Sucor Sekuritas Yoga Ahmad Gifari, target peningkatan produksi batu bara domestik yang dicanangkan pemerintah itu akan dapat menguntungkan PTRO. Sebab, sebagai kontraktor pertambangan yang mempunyai layanan dan pengalaman unggul, PTRO berpotensi mengamankan lebih banyak kontrak di masa mendatang. 

    Keuntungan lain yang didapat PTRO dari peningkatan produksi batu bara domestik adalah meluasnya pangsa pasar perseroan sejalan dengan bertumbuhnya produksi batu bara secara bertahap dan kontrak baru yang sudah diamankan PTRO pada tahun ini. 

    “Kami memproyeksikan, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar di industri didorong oleh peningkatan produksi batu bara secara bertahap dari tiga kontrak baru yang diamankan pada tahun ini,” tulis Yoga dalam risetnya yang dipublikasi dikutip, Rabu (13/11/2024).

    Salah satu dari tiga kontrak yang sudah diamankan PTRO yaitu kontrak dari klien di proyek Berau Ltd. dan PT Pasir Bara Prima. Bersama BP Berau Ltd., PTRO telah menandatangani kontrak untuk pekerjaan Awal Darat Teknik, EPC untuk Proyek Ubadari, Tangguh EGR/CCUS, dan Tangguh Onshore Compression (UCC) dengan nilai kontrak sekitar US$ 302 juta atau setara Rp 4,91 triliun.

    Petrosea juga meneken kontrak layanan pertambangan bersama PT Pasir Bara Prima dengan nilai kontrak berkisar US$ 511 juta atau setara Rp 8,30 triliun. Tidak berhenti di situ, PTRO telah menandatangani term sheet perjanjian jasa penambangan dengan PT Global Bara Mandiri dengan nilai sekitar US$ 230 juta atau Rp 3,73 triliun selama delapan tahun yang dapat diperpanjang menjadi kontrak life of mine.

    “Kami memperkirakan, CAGR laba perseroan tumbuh kuat sebesar 59% dari 2023 hingga 2028 didorong oleh CAGR pendapatan sebesar 22% dan ekspansi margin terutama di divisi batu bara,” ungkap Yoga.

    Yoga bahkan mengestimasi, pendapatan kontraktor pertambangan bakal tumbuh dengan CAGR yang kuat hingga mencapai 20%. CAGR sektor pertambangan batu bara akan terus bertumbuh signifikan sebesar 101% didukung oleh peningkatan bertahap dalam produksi batu bara. 

    “Kami memproyeksikan, CAGR sebesar 19% pada segmen EPC didorong oleh kontrak-kontrak baru dari Grup Barito, klien-klien eksisting seperti Freeport dan pihak eksternal baru,” tambah Yoga. 

    Lebih lanjut, Yoga memprediksi, PTRO juga akan mampu memanfaatkan sinergi dengan pemilik barunya melalui partisipasi dalam proyek-proyek dari perusahaan lain di Grup Barito seperti TPIA, BREN, dan BRPT. Oleh karena itu, sinergi tersebut bakal memperbaiki margin operasional PTRO dengan margin sekitar 11% pada 2028. Margin tersebut lebih tinggi ketimbang margin pada 2023 yang sebesar 6% berkat menguatnya margin pada divisi batu bara.

    “Kami mengasumsikan, biaya kas PTRO akan berangsur-angsur turun menjadi US$ 35 per ton untuk segmen pertambangan batu bara PTRO dalam lima tahun ke depan. Angka ini lebih kecil dari yang diprediksi sebesar US$ 55 per ton pada 2024,” tutup Yoga.

  • 10 Hari Kunjungan ke Luar Negeri, Presiden Prabowo Rindu Tanah Air

    10 Hari Kunjungan ke Luar Negeri, Presiden Prabowo Rindu Tanah Air

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kerinduannya untuk pulang ke Indonesia pada hari ke-10 kunjungan kerjanya ke luar negeri.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi wawancara dengan wartawan di sela-sela kegiatan menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Minggu (17/11/2024).

    “Saya ingin segera pulang sebetulnya,” ujar Presiden Prabowo melalui Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Prabowo menyampaikan fokus awal-awal pemerintahannya adalah membawa perbaikan ekonomi di Indonesia. “Tentunya, saya fokus sebetulnya bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama, fokus memperbaiki ekonomi dalam negeri,” katanya.

    Perjalanan Presiden Prabowo ke luar negeri dimulai dengan kunjungan kerja ke China pada 8 November, kemudian 11 November menuju Amerika Serikat, dilanjutkan 14 November ke Peru untuk menghadiri KTT APEC, dan saat ini berada di Rio de Janeiro, Brasil dalam rangka KTT G20.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo menyatakan akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke London, Inggris. Apabila ada waktu yang tepat, Presiden akan mampir ke Timur Tengah.

    “Nanti pulang dari sini saya akan ke Inggris untuk ketemu bicara masalah ekonomi juga. Kemungkinan kita bisa tarik investasi dan dari situ juga saya berusaha untuk mampir ke Timur Tengah. Hanya kita lihat apakah tanggalnya cocok,” katanya.