Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Jakarta Teratas dalam Pertumbuhan Bangunan Hijau di Indonesia

    Jakarta Teratas dalam Pertumbuhan Bangunan Hijau di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com — Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan pertumbuhan bangunan hijau tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh International Finance Corporation (IFC), total terdapat 171 bangunan hijau bersertifikat di Jakarta, jauh melampaui provinsi lainnya seperti Jawa Barat (45 bangunan), Banten dan Jawa Timur (masing-masing 26 bangunan), serta Jawa Tengah (16 bangunan).

    Laporan lembaga di bawah naungan World Bank Group ini mengungkap bahwa pembangunan ramah lingkungan tidak lagi terbatas di pusat kota besar saja. Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 25 provinsi telah memiliki proyek bangunan hijau tersertifikasi, mencerminkan adopsi luas terhadap konsep konstruksi berkelanjutan di berbagai penjuru negeri.

    “Dari 38 provinsi di Indonesia, 25 (provinsi) telah memiliki proyek bangunan hijau bersertifikat, yang mencerminkan kemajuan nyata dalam penerapan konstruksi berkelanjutan di berbagai daerah,” tulis IFC dalam laporan yang dikutip di Jakarta, Jumat (25/7/2025), dilansir dari Antara.

    Secara regional, Pulau Jawa masih mendominasi dalam jumlah proyek gedung hijau, namun wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan juga menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan.

    Terdapat empat jenis sertifikasi bangunan hijau yang umum digunakan di Indonesia, yakni EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) dari IFC, GREENSHIP dari Green Building Council Indonesia (GBCI), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dari US Green Building Council (USGBC) dan Green Mark dari Building and Construction Authority (BCA) of Singapore.

    Hingga 2 Juli 2025, proyek bersertifikasi EDGE telah mencapai 200 proyek di Indonesia — termasuk yang telah selesai maupun masih dalam tahap desain — dengan luas total 4,33 juta meter persegi dan mencakup 27.620 unit rumah.

    Keuntungan dari penerapan prinsip bangunan hijau cukup signifikan. Proyek-proyek EDGE tercatat berhasil:Mengurangi emisi karbon hingga 100 ribu ton CO₂ per tahun,Menghemat energi sebesar 120 ribu megawatt hour (MWh) per tahun,Menghemat konsumsi air hingga 4,7 juta meter kubik (m³) per tahun.

    Sementara itu, proyek dengan sertifikasi lain juga menunjukkan kontribusi besar, misalnya GREENSHIP  121 proyek dengan luas 5,16 juta meter persegi, LEED 56 proyek dengan luas 1,13 juta meter persegi dan Green Mark 25 proyek dengan luas 1,43 juta meter persegi. 

  • Harga Minyak Naik Nyaris 1 Persen ke US$ 69 Per Barel

    Harga Minyak Naik Nyaris 1 Persen ke US$ 69 Per Barel

    New York, Beritasatu.com – Harga minyak naik 1 persen karena penarikan berita bahwa Amerika Serikat (AS) akan menarik minyak mentah mereka dan perkiraan pemangkasan ekspor bensin Rusia.

    Harga minyak mentah Brent berjangka ditutup pada US$ 69,18 per barel, naik 67 sen atau 0,98 persen. Harga minyak mentah West Texas Intermediate AS ditutup pada US$ 66,03 per barel, naik 78 sen atau 1,20 persen.

    Harga minyak mentah sempat turun pada perdagangan sore hari di tengah berita bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang bersiap untuk mengizinkan operasi minyak terbatas di negara OPEC yang dikenai sanksi, Venezuela.

    Nantinya, eksplorasi itu akan dipimpin oleh perusahaan minyak besar Chevron (CVX.N). Sebelumnya, WTI telah naik lebih dari US$ 1 dan minyak mentah Brent mendekati level tersebut.

    “Berita tentang Chevron yang dapat kembali ke Venezuela dan memproduksi minyak kembali membuat pasar goncang,” kata, analis Again Capital LLC, John Kilduff, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (25/7/2025).

    Meski begitu, Kilduff mengatakan pasar tidak menyangka pemerintahan Trump akan membuka Venezuela bagi perusahaan minyak AS lainnya. “Ini kejadian unik yang tak terduga,” tambahnya.

    Harga minyak rebound di akhir sesi perdagangan di tengah berita bahwa Rusia berencana memangkas ekspor bensin ke semua negara kecuali beberapa sekutu dan negara seperti Mongolia, yang memiliki perjanjian pasokan dengan Rusia.

    “Keinginan Rusia untuk memangkas ekspor bensin memberikan dorongan bagi pasar. Pasar sedang mencari alasan untuk menguat,” jelas analis senior Price Futures Group, Phil Flynn.

    Data Badan Informasi Energi AS menunjukkan persediaan minyak mentah turun pekan lalu sebesar 3,2 juta barel menjadi 419 juta barel, jauh melampaui ekspektasi analis sebesar 1,6 juta barel.

  • IHSG Berpotensi Tembus 7.800, Sektor Sensitif Jadi Incaran

    IHSG Berpotensi Tembus 7.800, Sektor Sensitif Jadi Incaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dinilai masih memiliki peluang menguat hingga akhir 2025. Proyeksi ini didorong oleh kombinasi faktor makroekonomi global dan domestik, seperti pelonggaran moneter, stabilitas ekonomi Indonesia, serta normalisasi perdagangan global.

    VP Head of Marketing Strategy & Planning PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi Kasmarandana mengatakan, prospek pasar saham Indonesia di paruh kedua 2025 cenderung positif. Faktor utama yang mendukung penguatan IHSG antara lain ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan, stabilitas ekonomi makro global, dan pemulihan indikator domestik.

    “Bank Indonesia diperkirakan masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga sebesar 25-50 basis poin, seiring stabilnya inflasi dan prospek penurunan suku bunga The Fed di Oktober dan Desember 2025,” kata Audi, Kamis (24/7/2025).

    Kebijakan tersebut mendorong peralihan portofolio investor, termasuk dana asing, ke instrumen berisiko seperti saham. Ia menambahkan, pemulihan ekonomi di AS dan China, serta meredanya ketegangan geopolitik dan perang tarif, turut memperkuat sentimen.

    Audi menyebut, sektor yang sensitif terhadap dinamika makro seperti keuangan, properti, konsumsi siklikal, telekomunikasi, dan manufaktur menjadi incaran. Valuasi saham sektor ini dianggap menarik jika pemulihan ekonomi berlanjut. Kiwoom Sekuritas merekomendasikan saham BBRI, BRIS, TLKM, CTRA, dan MAPI dengan target harga yang telah disesuaikan.

    Sementara itu, Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menaikkan target IHSG menjadi 7.656 dari sebelumnya 7.546. Menurutnya, tren teknikal yang positif dan penurunan suku bunga memberikan dorongan kuat.

    “Bank Indonesia telah lebih dulu menurunkan suku bunga. Jika The Fed memangkas suku bunga dua kali lagi pada Oktober dan Desember, ruang untuk penurunan lanjutan oleh BI terbuka lebar. Ini bisa menambah daya dorong bagi IHSG,” jelas Nafan.

    Ia menjelaskan bahwa stabilnya inflasi dan tingkat bunga riil yang tinggi mendukung proyeksi ini. Biaya pinjaman lebih rendah akan jadi katalis utama bagi sektor yang sensitif terhadap suku bunga, terutama teknologi, yang erat kaitannya dengan konsumsi domestik.

    Selain itu, lonjakan nilai transaksi digital seperti GTV dan GMV memperkuat prospek pendapatan sektor teknologi. Dari sisi musiman, IHSG cenderung menguat pada bulan Agustus, Oktober, November, dan Desember, meski September biasanya mencatatkan pelemahan.

    Katalis lainnya mencakup meredanya tensi perdagangan antara AS-Tiongkok dan AS-Jepang, hasil keuangan kuartal II yang solid, serta pertumbuhan ekonomi kuartalan yang stabil.

    “Dengan kombinasi faktor tersebut, target IHSG di level 7.656 cukup rasional dalam jangka pendek hingga menengah. Jika aliran dana asing kembali masuk, level 7.700 bahkan 7.800 berpotensi tercapai,” ujarnya.

    Nafan merekomendasikan saham BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BMRI, serta emiten Grup Prajogo Pangestu seperti BREN. Saham BRIS, BRMS, GJTL, ICBP, dan PGAS juga masuk dalam daftar pilihannya.

    Namun, Phintraco Sekuritas mengingatkan bahwa meski tren menengah dan panjang masih positif, dalam jangka pendek IHSG berisiko koreksi teknikal karena berada di area overbought. Untuk perdagangan Jumat (25/7/2025), indeks diperkirakan bergerak di kisaran 7.480-7.590.

    Meski optimisme tetap tinggi, pelaku pasar diimbau mencermati dinamika global. Ketegangan China–Uni Eropa meningkat menjelang KTT UE–China ke-25, dengan kekhawatiran seputar ketidakseimbangan perdagangan.

    Delegasi AS juga dijadwalkan bertemu dengan pejabat China di Stockholm pada 28–29 Juli untuk membahas isu perdagangan dan strategis, termasuk pembelian minyak dari Iran dan Rusia.

    Dari dalam negeri, sentimen politik Amerika menguat seusai pengumuman kunjungan Presiden AS ke The Fed, sebuah langkah yang langka dalam dua dekade terakhir dan bisa memberi tekanan tambahan kepada Ketua The Fed Jerome Powell.

  • DPR Minta Pemerintah Jamin Perlindungan Data dalam Kesepakatan AS

    DPR Minta Pemerintah Jamin Perlindungan Data dalam Kesepakatan AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani angkat suara terkait isu pertukaran data pribadi Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dalam konteks kesepakatan dagang terkait tarif impor.

    Puan menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan kesepakatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Terkait dengan data pribadi, tentu saja pemerintah harus bisa melindungi data pribadi yang ada bagi warga negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” ujar Puan kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Kamis (24/7/2025).

    Puan tidak menampik bahwa kabar tersebut memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Terlebih, informasi mengenai pertukaran data ini pertama kali diketahui dari situs resmi Gedung Putih melalui pernyataan berjudul “Joint Statement of Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade.”

    Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), untuk memberikan klarifikasi kepada publik.

    “Jadi pemerintah melalui kementeriannya harus bisa menjelaskan hal tersebut, apakah memang data pribadi warga negara Indonesia itu sudah terlindungi dan sampai mana batasnya,” kata Puan.

    Ia berharap jika kesepakatan yang dimaksud memang seperti yang tercantum dalam pernyataan resmi dari Gedung Putih, maka pemerintah wajib memastikan keamanan data masyarakat Indonesia.

    “Dan bagaimana dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita, apakah memang itu benar-benar bisa melindungi data-data yang ada bagi warga negara Indonesia,” pungkasnya.

  • Bursa Saham Global Naik di Tengah Harapan Kesepakatan Tarif dengan AS

    Bursa Saham Global Naik di Tengah Harapan Kesepakatan Tarif dengan AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa saham global naik pada perdagangan Kamis (24/7/2025), didorong oleh optimisme bahwa perjanjian tarif Amerika Serikat (AS)-Jepang yang diumumkan sehari sebelumnya akan diikuti oleh lebih banyak kesepakatan perdagangan.

    ‎Bank Sentral Eropa juga diperkirakan akan menunda pemotongan suku bunga lagi sembari menunggu untuk mengukur besarnya dampak ekonomi dari tarif AS yang lebih tinggi. 

    ‎Dilansir dari AP, pada awal perdagangan di Eropa, indeks DAX Jerman naik 0,8% menjadi 24.430,74. Di Paris, indeks CAC 40 naik 0,2% menjadi 7.862,52, sementara indeks FTSE 100 Inggris naik 1% menjadi 9.150,50.

    ‎Diketahui, Presiden AS Donald Trump telah mengusulkan tarif yang tinggi atas impor dari seluruh dunia yang memiliki risiko ganda, yaitu meningkatkan inflasi sekaligus memperlambat perekonomian. Namun, banyak tarifnya ditunda, memberi waktu untuk mencapai kesepakatan dengan negara lain. 

    ‎Sementara itu  pada penutupan pasar saham Asia, indeks Nikkei 225 Jepang melonjak 1,6% menjadi 41.826,34. Indeks Komposit Shanghai naik 0,7% menjadi 3.605,73, sementara indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,5% menjadi 25.667,18.

    ‎Kospi Korea Selatan juga naik 0,2% menjadi 3.190,45. Indeks S&P ASX 200 Australia turun 0,3% menjadi 8.709,40, sementara Indeks Taiex Taiwan naik 0,2%.
     

  • RI Pegang Kendali Komoditas, Hilirisasi Energi Jadi Senjata Daya Tawar

    RI Pegang Kendali Komoditas, Hilirisasi Energi Jadi Senjata Daya Tawar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia kini memiliki daya tawar strategis dalam sektor energi dan sumber daya alam, sehingga tidak lagi harus tunduk pada tekanan pasar global. Posisi ini diperkuat oleh besarnya cadangan energi serta kebijakan hilirisasi yang berdampak langsung pada rantai pasok internasional.

    Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Isu Strategis Energi Muhammad Pradana Indraputra mengatakan, paradigma lama dengan Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah harus segera ditinggalkan.

    “Dahulu kalau jadi pengusaha, kita selalu ikut pasar. Pasar bilang apa, kita ikut. Namun, sekarang tidak semua barang dagangan tergantung pasar. Komoditas, seperti nikel, batubara, bauksit, semua itu sekarang kita yang pegang,” ujar Pradana dalam diskusi “Ngobrol Energi Mineral” di Anjungan Sarinah, Rabu (23/7/2025).

    Ia mencontohkan dampak dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor batu bara. Kebijakan ini sempat mengguncang pasar global hingga sejumlah pemimpin negara langsung menghubungi Indonesia.

    “Dunia butuh kita,” tegas Pradana.

    Hal ini menandakan bahwa Indonesia bukan sekadar pemasok, tetapi pemegang kendali dalam rantai pasok energi global.

    Menurutnya, hilirisasi komoditas adalah kunci bagi Indonesia untuk lepas dari “kutukan sumber daya alam” dan jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

    Dengan mengolah hasil tambang di dalam negeri, Indonesia memperoleh nilai tambah sekaligus memperkuat posisi tawar di kancah global.

    “Kalau kita kirim mentah, lalu beli balik produk olahannya, kita rugi. Sekarang kita paksa pembangunan smelter, pabrik baterai, katoda, sampai stainless steel. Semua ini untuk menciptakan posisi tawar dan kemandirian,” jelasnya.

    Pradana juga menyoroti persaingan global dalam memperebutkan bahan baku penting untuk transisi energi, seperti nikel dan tembaga, yang keduanya dimiliki Indonesia dalam jumlah besar.

    “Dari zaman VOC sampai sekarang, polanya enggak berubah. Dahulu rempah-rempah diambil, sekarang tambang yang dikirim mentah. Kita ubah itu. Harus win-win buat Indonesia,” tutup Pradana.

  • Belanja Negara Akan Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    Belanja Negara Akan Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    ‎Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemerintah akan menggenjot belanja negara pada semester II 2025 agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali berada dalam target 5,2%.
    ‎
    ‎“Pemerintah mempercepat belanja, karena banyak program prioritas Pak Presiden (Prabowo Subianto) yang harus kami percepat semua. Jadi, itu nanti akan mendukung rebound untuk semester II 2025,” ucap Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di gedung DPR, Kamis (24/7/2025).
    ‎
    ‎Dengan upaya percepatan belanja negara, Febrio mengatakan akan terjadi pelebaran defisit pada akhir tahun 2025 ini. Pada semester I 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 204,24 triliun. 

    Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar menjadi Rp 662 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp 616,2 triliun. Apabila dilihat dari perbandingan defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maka terjadi kenaikan dari 2,53% dari PDB menjadi 2,78% dari PDB.  
    ‎
    ‎Hal lain yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2025 adalah hasil negosiasi perdagangan Indonesia-Amerika Serikat (AS). Dengan adanya perubahan penetapan tarif bea masuk dari 32% ke 19%, maka akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Besaran tarif ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia karena lebih rendah dari negara-negara lain di Asean.

  • DPR Sepakati RAPBN 2026, Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 5,8 Persen

    DPR Sepakati RAPBN 2026, Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 5,8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Indonesia resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

    Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid, memaparkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026. 

    Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2%-5,8%, laju inflasi 1,5%-3,5%, serta nilai tukar rupiah berkisar antara Rp 16.500 hingga Rp 16.900 per dolar AS.

    Selain itu, pembahasan juga menghasilkan postur makro fiskal 2026. Pendapatan negara ditetapkan sebesar 11,71%-12,31% dari produk domestik bruto (PDB), yang terdiri dari perpajakan 10,08%-10,54% PDB, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63%-1,76%, dan hibah 0,002%-0,003%.

    Untuk belanja negara, angkanya disepakati sebesar 14,19%-14,83% dari PDB. Rinciannya, belanja pemerintah pusat 11,41%-11,94%, dan transfer ke daerah sebesar 2,78%-2,89% dari PDB.

    “Arah dan strategi kebijakan fiskal didesain untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” ujar Jazilul dalam rapat.

    Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa DPR telah menyepakati arah kebijakan fiskal 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “DPR RI menekankan pentingnya dukungan anggaran yang efisien, kredibel, dan berorientasi hasil guna mewujudkan tema sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Puan.

    Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sendiri mengusung tema “Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif”, yang sejalan dengan arah kebijakan prioritas nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

  • Produk Impor AS ke Indonesia Tak Akan Rugikan Industri Dalam Negeri

    Produk Impor AS ke Indonesia Tak Akan Rugikan Industri Dalam Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia berkomitmen menghapus sekitar 99% hambatan tarif terhadap berbagai produk asal Amerika Serikat (AS), termasuk produk industri, pangan, dan pertanian.

    Selain itu, Indonesia juga akan mencabut pembatasan impor terhadap barang hasil rekondisi dan komponennya, menghapus kewajiban inspeksi prapengiriman untuk produk asal AS, serta menerapkan prinsip-prinsip regulasi yang baik.

    Kesepakatan tersebut tertuang dalam perjanjian resiprokal antara Indonesia dan AS yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

    Sebagai imbal balik, AS menurunkan tarif timbal balik menjadi 19% untuk produk asal Indonesia, jauh lebih rendah dari ancaman tarif 32% yang sempat dilontarkan Presiden AS, Donald Trump.

    Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Riandy Laksono menilai, kebijakan tersebut tidak akan merugikan pelaku usaha dalam negeri.

    “Yang kita impor dari AS itu sebenarnya produk-produk yang kita enggak terlalu bisa memproduksinya di dalam negeri atau memang tidak sesuai dengan kondisi iklim dan lain sebagainya. Misalkan yang kita impor itu adalah kapas,” jelas Riandy kepada Beritasatu.com, Kamis (24/7/2025).

    Ia melanjutkan, bahwa Indonesia bukan produsen kapas. “At least bukan produsen kapas besar di dunia. Juga kedelai,” ucap dia.

    Selain itu, juga komoditas gandum, dan harga gas dari AS itu sangat murah, bahkan salah satu yang paling efisien di dunia.

    “Jadi produk-produk yang kita impor dari Amerika itu tidak head to head bersaing dengan industri dalam negeri kita,” ucap dia.

    Ia menambahkan, sebagian besar komoditas dari AS, seperti gas, gandum, kedelai, dan kapas merupakan bahan baku penting bagi sektor industri unggulan Indonesia, seperti tekstil, pangan, dan industri padat energi.

    Oleh karena itu, impor dari AS justru bisa memperkuat daya saing sektor industri nasional.

    “Plus juga sektor digital, kita lebih banyak sebagai konsumen memang ketimbang sebuah negara yang produsen besar dunia untuk produk-produk digital atau bahkan elektronik. Jadi on that matters, saya merasa kita justru dapat manfaat paling tidak dari sisi konsumen atau industri penggunanya gitu. Karena tidak banyak juga industri yang head to head,” pungkas Riandy.

  • Pengusaha Dorong Penguatan TKDN dan SNI setelah Tarif AS 19 Persen

    Pengusaha Dorong Penguatan TKDN dan SNI setelah Tarif AS 19 Persen

    Tangerang, Beritasatu.com – Pengusaha mebel dan kerajinan di Indonesia menginginkan pemerintah memperkuat penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan standar nasional Indonesia (SNI), dalam menghadapi tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mencapai 19%.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, penggunaan TKDN dan SNI adalah instrumen nontarif yang bisa diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi produk furnitur dari AS.

    “Poin yang paling spesifik yang kita harus kawal bahwa ini bisa membahayakan market dalam negeri. Bayangin coba, barang-barang dari AS melenggang masuk ke sini semuanya,” jelas Sobur dalam program Investor Market Today Beritasatu TV, Kamis (24/7/2025).

    “Misalnya, untuk furnitur yang dibuat dari teknologi proses yang sangat mudah, katakanlah dari jenis-jenis plastik yang dibuat oleh AS, itu pasti dengan mudah masuk ke sini. Juga produk-produk yang lainnya. Ini yang mungkin harus kita mitigasi juga,” sambungnya.

    Bahkan, Sobur mengusulkan agar pemerintah membuat aturan apabila produk furnitur dari AS bisa melalui pelabuhan yang berada di luar Pulau Jawa.

    “Saya pernah mengusulkan kepada rekan-rekan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan agar pelabuhan ekspor dipindahkan ke luar Jawa, tidak hanya terpusat di Jawa. Langkah ini dimaksudkan untuk menambah beban biaya logistik Amerika Serikat, sehingga laju impor mereka ke Indonesia dapat sedikit terhambat,” tegas Sobur.

    Pada sisi lain, Sobur mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang mampu menurunkan tarif Trump yang semula sebesar 32% menjadi 19%. Namun, menurutnya perjanjian perdagangan tersebut masih tidak adil untuk Indonesia.

    “Ini sebuah perjanjian atau kesepakatan yang tidak adil. Resiprokal yang sangat tidak adil. Bayangkan saja, kita 19%, mereka nyaris 0, atau 1%. Bagaimana bisa itu? Kan enggak fair ya? Namanya perjanjian perdagangan antar negara itu harus berimbang,” pungkas Sobur.

    Sobur pun menyadari, AS adalah negara adidaya yang memiliki segalanya. Ia berharap tarif Trump 19% jangan sampai mendikte Indonesia.