Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Kelas Menengah Paling Babak Belur dari Kenaikan PPN 12 Persen

    Kelas Menengah Paling Babak Belur dari Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, masyarakat kelas menengah jadi kelompok yang paling terdampak dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12 persen pada awal 2025 mendatang.

    Faisal menyinggung dorongan pemerintah menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen untuk penguatan APBN. Namun, dia menilai saat ini kondisi konsumsi masyarakat kelas menengah lebih memprihatinkan.

    Apalagi, masyarakat kelas menengah tidak mendapatkan bantuan saat pandemi Covid-19. Seusai pandemi Covid-19 mereda, Faisal berpandangan kondisi konsumsi maupun bisnis mereka belum kembali pulih.

    “Nah berarti kan tahun depan ketika PPN 12 persen berjalan, maka tarifnya, cukai, pajak, asuransi, dan segala macam, ini yang menjadi sasaran adalah kelas menengah,” tutur Faisal kepada Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

    Ditambahkan Faisal, kenaikan PPN 12 persen akan menggerus barang dan jasa dan membuat daya beli masyarakat kelas menengah semakin menurun. Kemudian, akan berjalar ke sektor produksi, industri hingga manufaktur.

    “Dampak ini bukan hanya sampai ke pertumbuhan ekonomi saja, tetapi sampai pada kesenjangan dan lain-lain, sehingga bisnis sepi. Itu yang seharusnya diperhitungkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

    Namun, Faisal menyampaikan kenaikan PPN 12 persen tidak begitu berdampak pada masyarakat kelas bawah. Pasalnya, mereka berada di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

    “Karena kalau kelas bawah mereka di bawah PTKP ya, tetapi yang dengan kenaikan PPN 12 persen ini kelas menengah kena semua,” pungkasnya.

  • Kenaikan PPN 12 Persen Akan Picu Gelombang PHK Industri

    Kenaikan PPN 12 Persen Akan Picu Gelombang PHK Industri

    Jakarta, Beritasatu.com – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mengatakan, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Ekonom senior dan pendiri Core Indonesia Hendri Saparini menyebut, saat ini daya beli masyarakat menurun sehingga penjualan dan produksi juga ikut menurun. Ketika menjadi PPN 12 persen diterapkan, maka supply dan demand akan menurun sehingga karyawan berisiko mengalami PHK.

    “Industri saat ini kapasitas terpakainya sudah rendah, kemudian tidak ada yang membeli, dan pasti dia akan layoff karena tidak ada pilihan lain. Nah, jadi PHK itu terjadi, dan akan jadi rentetan,” pungkas Hendri kepada Beritasatu.com seusai ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Selatan, Sabtu (23/11/2024).

    Untuk itu Hendri meminta agar pemerintah menunda menaikkan PPN 12 persen sambil menunggu kondisi konsumsi dan industri kembali pulih. Di samping itu, pemerintah juga bisa melakukan evaluasi terhadap pajak penghasilan (PPh) sebelum menerapkan PPN 12 persen.

    Hal senada juga dikatakan Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal. Menurutnya, gelombang PHK terjadi setelah PPN 12 persen diterapkan. Hal itu karena menurunnya profitabilitas sebuah industri.

    Selain itu, kenaikan PPN 12 persen juga akan membuat daya beli masyarakat kelas menengah menurun yang akan berdampak pada produksi industri. Otomatis, mereka akan melakukan efisiensi, mengurangi jumlah karyawannya, dan memicu PHK.

    “Jadi kalau PPN naik jadi 12 persen akan menekan industri, sehingga konsumsinya akan turun dan industri kena. Kapasitas produksinya turun sehingga mereka terpaksa harus melakukan efisiensi, mengurangi jumlah karyawan dengan PHK karena tidak kuat,” pungkasnya.

  • Tantangan Besar dalam Penyelesaian Penerapan Zero ODOL di Indonesia

    Tantangan Besar dalam Penyelesaian Penerapan Zero ODOL di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyelesaian masalah Over Dimension Overload (ODOL) di Indonesia masih jauh dari kata selesai. Salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini adalah penerapan kebijakan Zero ODOL.

    Namun, untuk mewujudkannya, ada sejumlah persoalan mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jika hal ini tidak diperbaiki, masalah Zero ODOL diperkirakan akan terus berlanjut dan memberikan dampak negatif bagi infrastruktur jalan.

    Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menyebutkan, salah satu hambatan utama dalam penerapan Zero ODOL adalah status dan fungsi jalan yang masih tidak jelas.

    Truk-truk yang mengangkut barang melewati berbagai jenis jalan dengan status berbeda, mulai dari jalan desa hingga jalan arteri nasional.

    “Masalah klasik (Zero ODOL) ini belum terselesaikan hingga kini,” ungkap Agus kepada awak media di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

    Menurutnya, truk-truk tersebut tidak bisa sembarangan menurunkan barang ketika beralih jalan, apalagi jika kelebihan muatan. Agus menyebutkan, keberadaan terminal handling seharusnya menjadi tempat untuk menangani barang-barang dengan muatan berlebih, juga tidak diwajibkan dalam peraturan undang-undang. Hal ini menyebabkan jalan kabupaten rusak karena sering dilalui truk besar.

    Agus menambahkan, ketidaksesuaian antara Undang-Undang Jalan dan Undang-Undang Lalu Lintas menjadi penyebab utama tidak tercapainya keselarasan dalam penerapan kelas, fungsi, dan status jalan.

    “Masalah Zero ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan tanpa adanya keselarasan hukum yang jelas,” ujarnya.

    Tanpa perbaikan pada aspek ini, kebijakan Zero ODOL akan sulit untuk diterapkan dengan efektif. Penerapan Zero ODOL juga menghadapi tantangan besar dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang ada di jembatan timbang.

    Praktisi transportasi dan logistik Bambang Haryo Soekartono, menyoroti bahwa jumlah SDM di jembatan timbang sangat terbatas.

    “Dari 141 jembatan timbang di Indonesia, hanya 25 yang beroperasi dan itu pun tidak 24 jam,” jelas Haryo Soekartono, pria yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Praktisi Gerindra.

    Kekurangan personel dan peralatan yang rusak akan membuat kebijakan Zero ODOL sulit terwujud. Selain jembatan timbang, masalah lainnya adalah daya dukung jalan yang masih sangat minim.

    Di Indonesia, daya dukung jalan kelas 1 hanya mencapai 10 ton, sementara negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton. “Konstruksi jalan kita harus diperkuat agar bisa mendukung muatan yang lebih berat,” ujarnya.

    Sementara itu, dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony S Wibowo mengungkapkan, kerusakan jalan tidak selalu disebabkan oleh beban berlebih.

    Menurutnya, dampak beban berlebih pada jalan baru akan terasa setelah satu tahun. “Jika, jalan rusak dalam waktu 2-3 bulan, maka itu lebih disebabkan oleh kualitas pekerjaan dan material yang buruk, bukan beban berlebih,” tegasnya.

  • Direktur Utama BRI Dinobatkan sebagai The Best CEO untuk Most Expansive Sustainable Financing Activities

    Direktur Utama BRI Dinobatkan sebagai The Best CEO untuk Most Expansive Sustainable Financing Activities

    Jakarta, Beritasatu.com – Memasuki penghujung tahun 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menorehkan capaian positif di sektor industri perbankan nasional. Yang terbaru, berkat komitmen dalam memimpin transformasi hijau yang berkelanjutan, Direktur Utama BRI Sunarso mendapatkan penghargaan The Best CEO untuk Most Expansive Sustainable Financing Activities di ajang TOP CEO Indonesia Awards 2024 yang digelar pada Jumat (15/11/2024).

    Top CEO Indonesia Awards 2024 adalah ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Tempo dan IDN Financials untuk mengapresiasi para pemimpin perusahaan terbaik di pasar modal. Tahun ini, Top CEO Indonesia Awards 2024 tampil istimewa dengan memberikan special mention kepada para CEO yang berhasil menerapkan kebijakan serta program pro-lingkungan, sosial, dan masyarakat. Inisiatif tersebut dinilai menonjol dan mampu memberikan inspirasi bagi sektor bisnis dan masyarakat luas.

    Terdapat beberapa indikator penilaian, seperti capaian kinerja perusahaan dan implementasi sejumlah program keberlanjutan selama menjabat CEO. Sunarso dinilai sukses memimpin perusahaan mencatat pertumbuhan aset, ekuitas, pendapatan, dan laba bersih, serta implementasi program keberlanjutan yang pro-lingkungan, sosial, dan masyarakat.

    Terkait hal ini, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut didedikasikan untuk seluruh insan BRILiaN (pekerja BRI).

    “Saya dedikasikan penghargaan ini kepada Insan BRILiaN yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada BRI dan untuk Indonesia”, ungkapnya.

    Di samping itu, Sunarso menegaskan bahwa pencapaian BRI tersebut tak terlepas dari keberhasilan BRI Group mencatatkan kinerja cemerlang secara berkelanjutan. Dari sisi bisnis, hingga akhir triwulan III 2024 BRI berhasil mencatatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp 764,8 triliun, angka tersebut menjadi yang terbesar dari seluruh bank di Indonesia.

    Kredit berkelanjutan BRI tetap berfokus pada Kredit KKUB (Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan) sebesar total Rp 764,8 triliun, yang terdiri dari penyaluran kredit ke sektor sosial sebesar Rp 677,1 triliun, kredit KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) sebesar Rp 83,3 triliun, dan pembiayaan sustainability bond sebesar Rp 4,39 triliun.
    Penyaluran kredit kepada KUBL itu didominasi oleh penyaluran kredit kepada sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan senilai Rp 55,58 triliun, transportasi hijau sebesar Rp 10,97 triliun, produk ramah lingkungan Rp 7,97 triliun dan energi terbarukan Rp 6,18 triliun.

    Sementara itu, dari sisi operasional dan kaitannya dengan aspek environment, BRI telah melakukan perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilakukan sejak tahun 2020. Pada tahun 2022, BRI menyempurnakan perhitungan tersebut yang mencakup emisi Scope 1, Scope 2, dan Scope 3 termasuk financed emissions, yaitu emisi yang dihasilkan atas Investasi dan pembiayaan yang dilakukan oleh BRI.

    Dari perhitungan tersebut, BRI menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca menggunakan baseline year tahun 2022, serta menetapkan target net zero emission pada tahun 2050 untuk emisi Scope 1, Scope 2, dan Scope 3 kategori financed emissions yang mengacu pada Science-Based Target Initiatives (SBTi). Upaya penurunan emisi karbon ini dilakukan melalui berbagai inisiatif baik bisnis maupun operasional dalam pengelolaan emisi karbon.

    “Melalui penghargaan ini, BRI semakin memperkuat posisinya sebagai front-runner dalam penerapan prinsip ESG di sektor perbankan, menunjukkan bahwa keberhasilan dalam keberlanjutan bukan hanya sebuah tujuan, tetapi merupakan bagian integral dari strategi dan operasional perusahaan,” pungkas Sunarso.

  • Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Salurkan KUR Rp 158,6 Triliun

    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Salurkan KUR Rp 158,6 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024. Tak hanya menyalurkan KUR, perseroan juga terus mendorong graduasi (naik kelas) pelaku UMKM.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengusulkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun depan dibagi menjadi dua, yakni mendorong inklusivitas dan graduasi pelaku UMKM. Skema berbeda penting untuk dijalankan mengingat adanya perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.

    “KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” jelas Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif, di Jakarta (13/11/2024).

    Berdasarkan pengalaman BRI dalam menyalurkan KUR, lanjut Supari, plafon KUR Mikro yang saat ini dipatok maksimal Rp 100 juta kerap tak terserap habis oleh debitur. Mayoritas peminjam KUR Mikro menarik pinjaman di kisaran Rp 30 juta hingga Rp 40 juta.

    “Kalau dalam kerangka inklusi, agar yang mengakses semakin banyak, plafonnya sampai Rp 50 juta saja. Kita siapkan KUR untuk pre-graduasi,” terangnya.

    Kriteria pelaku UMKM yang masuk dalam fase pre-graduasi (menuju naik kelas) dapat dilihat melalui kelancaran kredit. Jika pelaku UMKM menarik pinjaman bisa mengakses hingga Rp 70 juta dan berlangsung hingga 4 siklus pinjaman, pelaku usaha itu dipandang layak untuk naik kelas.

    “Kalau KUR plafon di bawah Rp 50 juta itu bisa mengakses sampai dengan Rp 70 juta dan stay selama 3-4 siklus, dia sudah siap ke kredit komersial,” ujarnya.

    Merujuk pada data kajian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR menaikkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32%-50%. Kemudian KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sekitar 34%-38%. Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya. Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak ketimbang non debitur KUR.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, hingga sektor perumahan.

    “Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” katanya.

    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan, misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil. Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program itu.

  • Kemudahan Pencairan Dana untuk Pengusaha hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant

    Kemudahan Pencairan Dana untuk Pengusaha hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah perkembangan era digital yang semakin berkembang pesat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat komitmennya untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui layanan BRImerchant. Solusi ini untuk mempermudah transaksi cashless dengan fitur pencairan dana transaksi penjualan hingga 4 kali sehari, sekaligus memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan keuangan.

    Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan aplikasi BRImerchant ini sebagai jawaban atas tantangan utama yang sering dihadapi pelaku usaha yaitu pengelolaan keuangan yang meliputi efisiensi keuangan dan optimalisasi penggunaan dana operasional. Dengan fitur pencairan dana yang lebih sering ini, pelaku usaha dapat menjaga arus kas tetap stabil dan kebutuhan kas harian misal untuk belanja barang dagangan akan semakin terjaga.

    “Melalui BRImerchant, kami ingin membantu para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk lebih mudah mengelola bisnis mereka di era digital. Dengan adanya fitur pencairan hingga 4 kali sehari ini, kami meningkatkan kepastian usaha mereka tetap lancar tanpa terkendala arus kas,” ujar Andrijanto.

    Untuk mendukung fleksibilitas ini, BRI telah mengatur jadwal waktu transaksi dan pencairan sebagai berikut:

    Jadwal Waktu Transaksi
    • Transaksi I: 14.01 – 23.30
    • Transaksi II: 23.31 – 10.00
    • Transaksi III: 10.01 – 14.00
    • Transaksi IV: 14.01 – 17.00

    Jadwal Pencairan
    • Pencairan I: 06.00 – 09.00
    • Pencairan II: 13.00 – 14.00
    • Pencairan III: 17.00 – 18.00
    • Pencairan IV: 21.00 – 22.00

    “Kami percaya, inovasi ini tidak hanya membantu usaha UMKM berkembang, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing di tengah ketatnya persaingan bisnis. Dengan BRImerchant, para merchant dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa harus khawatir tentang pengelolaan arus kas,” pungkas Andrijanto.

    Aplikasi BRIMerchant dikembangkan untuk mendukung para merchant dalam memantau dan mengelola transaksi secara real-time. Di aplikasi ini nasabah yang ingin menjadi merchant juga dapat mengajukan QRIS BRI dalam hitungan menit. Merchant dapat menerima pembayaran digital dari berbagai aplikasi pembayaran digital yang memberikan keleluasaan dan fleksibilitas bagi pelaku usaha.

    “Semoga kehadiran BRImerchant yang makin memudahkan dalam pencairan hasil penjualan hingga empat kali sehari, pengelolaan laporan otomatis, hingga layanan self-service seperti self-onboarding, voice notification, dan complaint handling makin mendapat tempat dihati para pelaku usaha khususnya merchant,” pungkas Andrijanto.

  • Harga Emas Batangan Hari Ini Melonjak Tajam Rp 21.000 Per Gram

    Harga Emas Batangan Hari Ini Melonjak Tajam Rp 21.000 Per Gram

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) atau harga emas Antam hari ini melonjak tajam pada perdagangan Sabtu (23/11/2024).

    Melansir Logam Mulia, harga emas Antam naik signifikan Rp 21.000 menjadi Rp 1,541 juta per gram. Sementara, harga buyback pada Sabtu (23/11/2024) juga ikut naik Rp 21.000 menjadi Rp 1,397 juta per gram.

    Potongan pajak pembelian harga emas Antam sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Transaksi harga jual pembelian emas Antam dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga emas Antam pada Sabtu pagi:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp 820.000.
    – Harga emas 1 gram: Rp 1.541.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp 3.026.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp 4.519.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp 7.509.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp 14.940.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp 37.187.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp 74.390.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp 148.390.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp 370.587.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp 740.875.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp 1.481.600.000.

    Harga emas batangan hari ini menguat setelah sebelumnya harga emas dunia melonjak, hingga menembus angka US$ 2.700 per ons pada perdagangan, Jumat (22/11/2024). Kenaikan harga emas menandai pekan terbaik hampir 2 tahun terakhir.

  • Kementan Ungkap Prosedur Pendaftaran Brigade Swasembada Pangan, Ini Syaratnya

    Kementan Ungkap Prosedur Pendaftaran Brigade Swasembada Pangan, Ini Syaratnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyosialisasikan tentang prosedur pendaftaran untuk brigade swasembada pangan.

    Menurut Idha, langkah pertama yang harus dilakukan calon petani adalah mendatangi dinas pertanian, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

    “Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (Kementan),” ujar Idha seusai mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pembukaan workshop manajemen pendampingan brigade swasembada pangan di Auditorium Utama Kementan beberapa waktu lalu.

    Idha menambahkan, dalam prosedur brigade swasembada pangan ini setiap petani memiliki potensi pendapatan lebih dari Rp 10 juta per bulan. Estimasi tersebut didasarkan pada skema bagi hasil antara petani dan lapangan usaha, baik dari sisi produksi maupun penjualan gabah yang dapat mencapai harga Rp 6.000 per kilogram gabah kering giling (GKG).

    “Pendapatan itu bukan gaji, melainkan hasil dari penjualan GKG yang dihargai Rp 6.000 per kilogram. Selain itu, ada pembagian lain seperti 20 persen dari lapangan usaha. Jadi, di dalam 15 anggota brigade swasembada pangan, pendapatan per orang bisa mencapai Rp 10 juta,” terangnya.

    Idha juga menegaskan, angka pendapatan tersebut murni berasal dari hasil usaha, bukan gaji seperti yang sering diberitakan. Menurutnya, angka ini juga tak lepas dari dukungan pemerintah yang menyediakan skema pertanian modern untuk menekan biaya produksi hingga 50%. Pemerintah juga memberikan hibah berupa alat mesin pertanian kepada setiap kelompok brigade swasembada pangan.

    “Selain itu, pemerintah juga menyediakan benih dan pupuk untuk mendukung kelancaran produksi brigade swasembada pangan,” tambah Idha.

    Ia juga menjelaskan beberapa kriteria bagi petani milenial yang ingin bergabung dalam brigade swasembada pangan.

    “Pertama, mereka harus jujur, memiliki prinsip yang kuat, dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas. Lahan yang akan dikelola oleh brigade pangan akan mencapai sekitar 200 hektare melalui sistem kemitraan,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, total pendaftar untuk brigade swasembada pangan ini tercatat mencapai sekitar 23.000 orang dari berbagai kalangan. Mereka akan didampingi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang khusus disiapkan untuk memastikan kelancaran produksi guna mencapai swasembada pangan dan mendukung Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan.

    “Para petani ini akan menjadi garda terdepan pertanian masa depan, karena mereka akan menggerakkan ekonomi dan mampu mentransformasi pertanian tradisional menjadi lebih modern,” ujar Menteri Pertanian.

    Ia menambahkan, brigade swasembada pangan ini juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, yakni sebagai bagian dari visi Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia.

  • Rosan: Investasi 10 Perusahaan Inggris di Indonesia Senilai USD 8,5 Miliar Segera Direalisasikan

    Rosan: Investasi 10 Perusahaan Inggris di Indonesia Senilai USD 8,5 Miliar Segera Direalisasikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia segera merealisasikan komitmen investasi senilai USD 8,5 miliar dari 10 perusahaan asal Inggris. Investasi ini merupakan salah satu hasil dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Inggris.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Jumat (22/11/2024), menegaskan kesiapan pemerintah untuk memfasilitasi implementasi investasi tersebut. Ia berkomitmen mengawal prosesnya hingga tuntas, termasuk menyelesaikan kendala yang mungkin terjadi di lapangan.

    “Kami akan melanjutkan implementasi komitmen ini dengan cepat. Setiap kendala yang ada akan diselesaikan secara terbuka. Presiden menekankan bahwa Kementerian Investasi adalah ujung tombak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%,” ujar Rosan.

    Sebagai langkah awal investasi Inggris di Indonesia, Rosan menjadwalkan pertemuan dengan delapan perusahaan Inggris yang telah menyatakan minatnya, termasuk BP dan Swire. Menurutnya, salah satu alasan utama investor tertarik menanamkan modal di Indonesia adalah kondisi politik nasional yang stabil dan transisi pemerintahan yang berjalan damai.

    “Mereka mengapresiasi stabilitas politik dan transisi pemerintahan yang lancar, yang meningkatkan kepercayaan investor,” tambahnya.

    Sebelumnya, Rosan juga mengajak investor Inggris untuk memanfaatkan peluang besar di Indonesia, khususnya di sektor energi terbarukan, teknologi hijau, dan penangkapan karbon. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara Indonesia-UK Climate and Green Finance di London Stock Exchange pada Kamis (21/11/2024).

    Terkait investasi Inggris di Indonesia, Rosan mendorong investor untuk mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia, termasuk cadangan panas bumi, guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Langkah ini sejalan dengan target Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan.

  • Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada 185 Industri Turunan Properti

    Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada 185 Industri Turunan Properti

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP Asosiasi Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menilai, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% akan berdampak pada 185 industri turunan properti sehingga akan mengerek harga bahan bangunan. 

    “185 industri turunan properti akan mendapatkan dampak dari kenaikan PPN 12% sehingga output-nya bahan bangunan untuk perumahan pasti ada kenaikan,” kata Joko Suranto dalam “Investor Market Today” IDTV, Kamis (21/11/2024).

    Joko mengatakan, peningkatan harga bahan bangunan imbas kenaikan PPN 12% dikhawatirkan akan mengerek biaya pembangunan sehingga harga properti akan semakin tinggi. Imbasnya, akan menekan daya beli masyarakat yang sudah lemah dan memperkecil akses masyarakat membeli rumah. 

    Meski industri properti sudah mengetahui kenaikan PPN 12% hasil Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sejak masa pandemi, pemerintah diharapkan mempertimbangkan dampaknya di masa depan.

    “Itu yang harus sama-sama kita pikirkan. Kalau dari REI pasti sudah harus memikirkan bagaimana. Namun, kami berharap akan ada kebijakan yang bisa dilakukan, seperti relaksasi,” beber dia.

    Pemerintah akan menaikkan PPN 12% pada Januari 2025 mendatang sehingga berdampak pada sektor properti. Adapun skema kenaikan PPN 12% berdasarkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Tarif PPN berangsur naik sejak 2020 dari level 10% menjadi 11% pada 1 April 2022, dan akan kembali dinaikkan pada 1 Januari 2025 menjadi 12%.