Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • B-Universe Kembali Gelar Malam Apresiasi Investor Daily Hari Ini

    B-Universe Kembali Gelar Malam Apresiasi Investor Daily Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe kembali menggelar ajang Investor Daily ESG Appreciation Night atau Malam Apresiasi Investor Daily pada hari ini, Senin (25/11/2024) di Hotel Westin, Jakarta. Agenda tersebut diadakan sebagai bentuk upaya Investor Daily untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan environment, social, and governance (ESG) secara berkelanjutan.

    Kali ini Investor Daily berkolaborasi dengan BKG Foundation yang merupakan komunitas member dari Global Reporting Initiative (GRI) dan supporting member dari Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). BKG melakukan penilaian berdasarkan laporan publikasi perusahaan dan mengacu pada greenhouse gas (GHG) protocol.

    Acara itu merupakan momen Investor Daily mengapresiasi hasil penilaian perusahaan  berdasarkan kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola. Tujuannya agar perusahaan-perusahaan tetap menjaga komitmen mereka terhadap kepedulian lingkungan dan sosial.

    Selain itu, malam apresiasi Investor Daily ini juga diadakan untuk menumbuhkan budaya keberlanjutan, memperkuat komitmen penerapan ESG dan meningkatkan citra perusahaan.

    Ukuran apresiasi tersebut mengacu pada nilai perusahaan yang memiliki risiko rendah, produk perusahaan yang sesuai dengan prinsip ESG, kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan perusahaan, serta sertifikasi yang dimiliki perusahaan terkait bidang ESG.

    Adanya acara tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Salah satunya peningkatan kepercayaan untuk perusahaan dalam bidang industri masing-masing.

    Selain itu, reputasi bisnis juga meningkat yang berdampak pada dukungan dari keputusan investor. Kemudian peluang investasi juga semakin besar dan memungkinkan perusahaan memperoleh visibilitas, kredibilitas, dan validasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat.

    Ada tujuh kategori yang diadakan dalam malam apresiasi Investor Daily hari ini. Adapun ketujuh kategori yang dimaksud, yakni Appreciated Circular Economy Report, Appreciated Diversity & Inclusivity Report, Most Appreciated ESG Report, Appreciated Governance ESG Report, ESG Recognized Commitment, Appreciated Environmental ESG Report, dan Appreciated Social ESG Report.

  • Prabowo Bawa Komitmen Investasi Rp 294 Triliun, Istana: Bentuk Kepercayaan Internasional

    Prabowo Bawa Komitmen Investasi Rp 294 Triliun, Istana: Bentuk Kepercayaan Internasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, komitmen investasi yang dibawa pulang Presiden Prabowo Subianto selepas lawatan ke luar negeri, merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

    Dalam lawatannya selama dua pekan terakhir ke luar negeri, Presiden Prabowo berhasil membawa pulang komitmen investasi itu senilai US$ 18,57 miliar atau Rp 294,80 triliun. Potensi investasi serta kerja sama itu meliputi berbagai sektor, seperti bidang ketahanan pangan, gizi, kesehatan, teknologi, hingga energi dari semua kunjungan kenegaraan itu.

    “Ini kan komitmen ya, dalam bentuk investasi. Ada di sektor pertambangan, ada di sektor yang lain-lain juga, termasuk juga di sektor manufaktur dan hilirisasi. Kita merasa ini sebagai bentuk kepercayaan dari negara-negara luar terhadap Indonesia dan terhadap kepemimpinan Indonesia,” kata Hasan selepas berkunjung ke kantor B-Universe di Tokyo Hub PIK 2, Tangerang, Senin (25/11/2024).

    Hasan menekankan, Presiden Prabowo telah meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia selama dua pekan kunjungan kerjanya tersebut. Apalagi, presiden tak hanya bertemu pemimpin negara-negara sahabat secara formal, melainkan juga informal yang menunjukkan kedekatan antarpemimpin negara.

    Istana menilai para pemimpin dunia memiliki kesan yang semakin positif terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Selain itu, Istana juga meyakini bahwa diplomasi yang dilakukan presiden semakin memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat.

    “Kita melihat saja dari gestur dan bahasa tubuh mereka (pemimpin negara sahabat), betapa mereka sangat enjoy sekali, betapa mereka sangat dekat dan bicara jauh lebih rileks dengan Pak Prabowo.”

    Ia menyebut, sebagian di antara mereka memiliki hubungan personal mereka dengan Pak Prabowo dan sudah terjadi lama bahkan sebelum dari beliau menjadi presiden.

    “Hari ini lebih kuat lagi karena sekarang mereka bertemu Pak Prabowo dalam kapasitas sebagai presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

    Menurutnya, komitmen investasi tambahan dari luar negeri di Indonesia berpotensi terus bertambah dalam beberapa waktu ke depan, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Ini kan baru yang didapatkan dalam 16 hari, tetapi dari hasil hubungan-hubungan bilateral, pertemuan-pertemuan kemarin saya rasa follow up-nya akan banyak. Jadi tidak hanya akan berhenti di angka ini menurut saya. Akan jauh lebih banyak lagi yang datang ke sini sebagai follow up dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke enam negara pada 8-23 November 2024. Prabowo memulai kunjungannya ke luar negeri di Tiongkok dengan menemui Presiden Xi Jinping, dilanjutkan ke Amerika Serikat berjumpa Presiden AS Joe Biden.

    Setelahnya, Prabowo melanjutkan perjalanan ke dua konferensi internasional, yakni KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil. Seusai dari sana, Prabowo bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Setelah itu, ia berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA) bertemu Presiden Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

    Hasan Nasbi mengaku optimistis terhadap “oleh-oleh” berupa komitmen investasi dari negara-negara sahabat yang dibawa oleh Presiden Prabowo. Bahkan, angka investasi itu tidak akan berhenti di Rp 294,80 triliun saja, tetapi bisa melebihi angka tersebut. 

  • IHSG Hari Ini Ditutup Bertambah 1,65 Persen

    IHSG Hari Ini Ditutup Bertambah 1,65 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa hari ini, Senin (25/11/2024) ditutup bertambah 118,5 poin atau 1,65% hingga mencapai level 7.314. IHSG hari ini kembali ke level psikologis 7.300-an, setelah dibuka pada awal sesi pada level 7.100-an.

    Volume perdagangan pasar hari ini mencapai 35 miliar lembar saham dengan transaksi mencapai Rp 17,9 triliun dan frekuensi mencapai 1,223 juta kali.

    Sebanyak 299 saham menguat, 291 saham menurun, dan 200 saham stagnan.

    Mayoritas saham sektoral menguat ketika IHSG hari ini terapresiasi. Keuangan catat kenaikan signifikan karena bertambah 1,49%, diikuti industri naik 1,28%, energi bertambah 1,11%, dan konsumsi nonprimer menguat 0,98.

    Kemudian, konsumsi primer naik 0,70%, properti bertambah 0,52%, dan infrastruktur naik 0,35%. Hanya saham sektor teknologi yang turun minus 1,17%.

    Saat IHSG hari ini naik, saham unggulan dalam kelompok LQ45 bertambah 1,65%, sementara saham syariah dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) naik tipis 0,02%, dan indeks Investor33 melesat 3,17%.

  • Menteri ESDM Sebut Hilirisasi Jadi Syarat Utama Perpanjangan PKP2B

    Menteri ESDM Sebut Hilirisasi Jadi Syarat Utama Perpanjangan PKP2B

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pembentukan ekosistem hilirisasi merupakan syarat utama bagi perusahaan di sektor pertambangan yang ingin memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

    “Salah satu syarat utama untuk memperpanjang PKP2B adalah membangun hilirisasi,” kata Bahlil dikutip dari Antara, Senin (25/11/2024).

    Menurut Bahlil, ketentuan ini diberlakukan sebagai bentuk dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga melampaui 8%.

    Bahlil melanjutkan, kebijakan ini bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan nasional agar tidak terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang masih signifikan.

    “Konsumsi LPG kita mencapai 8 juta ton per tahun, tetapi 6 juta ton, di antaranya masih harus diimpor. Kapasitas produksi LPG dalam negeri hanya berkisar antara 1,6 hingga 1,8 juta ton. Karena itu, kita perlu mendorong produksi gas seperti C3 dan C4, yang saat ini masih sangat terbatas di Indonesia,” jelasnya.

    Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo, Bahlil menyebut pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi untuk 28 komoditas utama.

    Sebanyak 91% dari komoditas tersebut berada di bawah Kementerian ESDM dan membutuhkan investasi sebesar USS 618 miliar hingga 2040.

    “Dari total kebutuhan investasi itu, sekitar 91%  berada di lingkup Kementerian ESDM,” ungkapnya.

    Selain menerapkan hilirisasi jadi syarat perpanjangan PKP2B, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan pemerataan alokasi produksi mineral di dalam negeri. Hal ini dilakukan melalui pengaturan porsi dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahunan bagi perusahaan tambang.

    Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya permintaan dari salah satu perusahaan tambang domestik yang menginginkan porsi RKAB lebih besar dari yang semestinya.

    “Ada perusahaan yang meminta alokasi RKAB hingga 30–40 persen dari total produksi nasional. Sebagai contoh, produksi nikel kita mencapai 150 juta ton, namun ada perusahaan yang meminta jatah hingga 50–60 juta ton,” tutup Bahlil.

    Pernyataan Bahlil menegaskan, perusahaan tambang yang ingin perpanjang PKP2B harus memiliki syarat pembentukan ekosistem hilirisasi.

  • Petani Milenial Merauke Raup Pendapatan hingga 20 Juta Per Bulan

    Petani Milenial Merauke Raup Pendapatan hingga 20 Juta Per Bulan

    Merauke, Beritasatu.com – Upaya pemerintah dalam mengembangkan pertanian modern di lumbung pangan Merauke mulai menunjukkan hasil nyata. Pada kunjungan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman ke lokasi optimasi lahan rawa di Kurik, Merauke, Senin (25/11/2024) pagi waktu setempat, salah seorang petani milenial Kurik bernama Matius, turut berbagi cerita suksesnya.

    Di hadapan Mentan Amran, Matius bercerita dengan menggunakan teknologi modern, ia mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp 15-20 juta per bulan.

    “Per hektare, bisa menghasilkan Rp 1,25 juta. Kalau tiga hektare, bisa dapat lebih dari Rp 3,6 juta,” tutur Matius.

    Matius adalah bagian dari petani milenial Kurik, Merauke, yang mengelola lahan hasil optimasi lahan rawa (oplah). Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah telah mengoptimasi 40.000 hektare lahan rawa di Merauke pada 2024, dengan 10.000 hektare di antaranya berada di Kecamatan Kurik.

    “Saya bangga dan terharu mendengar keberhasilan Matius. Kita harus bangunkan lahan tidur di Merauke, bangunkan para pemuda di Merauke. Saat ini Merauke sudah menyala, semangat swasembada pangan sudah ada di sini,” terang Mentan Amran.

    Mentan Amran menyebut, keberhasilan Matius sebagai bukti nyata pentingnya teknologi dalam mendukung produktivitas petani.

    “Kita tidak bisa hanya menggunakan cangkul untuk mengolah lahan 40.000 hektare, tetapi dengan traktor, semuanya bisa selesai dalam tiga bulan. Dari hulu ke hilir, semuanya harus menggunakan teknologi,” ujarnya.

    Ia juga menekankan teknologi lain yang digunakan, seperti rice transplanter untuk penanaman, combine harvester untuk panen, hingga dryer dan gudang modern untuk pascapanen. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani.

    Ia menambahkan, potensi Merauke sebagai lumbung pangan nasional sangat besar. Didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, lahan pertanian luas, dan generasi milenial yang inovatif, Merauke diharapkan menjadi pilar utama swasembada pangan nasional.

    “Kita harus merebut kembali swasembada yang dulu pernah kita raih tanpa bantuan negara lain. Swasembada pangan bisa kita raih dengan kerja keras rakyat Indonesia,” pungkas Mentan Amran setelah melihat kesuksesan petani milenial di Merauke.

  • Terkait Kenaikan PPN 12 Persen, Komisi Informasi Minta Pemerintah Transparan Soal Pajak

    Terkait Kenaikan PPN 12 Persen, Komisi Informasi Minta Pemerintah Transparan Soal Pajak

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Informasi (KI) Pusat meminta pemerintah transparan dalam sosialisasi kebijakan terkait pajak, termasuk salah satunya soal kenaikan PPN 12%. KI Pusat menilai bisa muncul kecenderungan penyelewengan jika tidak ada transparansi yang mendasari kebijakan tersebut.

    “Untuk pemerintahan yang tidak terbuka, kekuasaan itu cenderung untuk diselewengkan. Maka pemerintahan terbuka menjadi sangat penting,” kata Komisioner KI Pusat, Rospita Vici Paulyn saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Rospita menerangkan, berdasarkan UU Keterbukaan Informasi, masyarakat punya hak untuk mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah. Di lain sisi, pemerintah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk membuka informasi ke publik terkait kebijakan yang mereka lakukan, termasuk salah satunya soal pajak.

    “Pajak masuk dalam klausa Undang-Undang Keterbukaan Informasi, mengumpulkan sumbangan dari masyarakat, sehingga harusnya apa yang dikumpulkan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik penggunaannya untuk apa saja,” ucap Rospita.

    Rospita menambahkan, Indonesia merupakan negara demokrasi. Untuk itu, setiap kebijakan termasuk kenaikan PPN 12% yang ada mesti dilakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat.

    “Dengan keterbukaan apalagi sekarang di mana sekarang eranya tsunami informasi, seharusnya informasi bisa didapatkan dengan mudah oleh masyarakat. Ini pasalnya untuk pemerintahan terbuka adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas,” ungkap Rospita.

    “Poin pentingnya adalah di kata partisipasi bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan salah satunya soal kenaikan PPN 12% seharusnya melibatkan masyarakat. Apakah kemudian persoalan-persoalan masyarakat terhadap akan dibuatnya suatu kebijakan sudah diakomodir oleh pemerintah kita,” sambungnya.

  • Sambut Musim Tanam, Pupuk Indonesia Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani Sragen Melalui Rembuk Tani

    Sambut Musim Tanam, Pupuk Indonesia Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani Sragen Melalui Rembuk Tani

    Sragen, Beritasatu.com – Dalam rangka menyambut musim tanam, PT Pupuk Indonesia (Persero) siap memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi para petani terdaftar di Sragen, Jawa Tengah melalui kegiatan “Rembuk Tani”. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu petani mencapai hasil panen yang optimal dengan biaya efisien pada musim tanam.

    Senior Manager Jawa Tengah & DIY Pupuk Indonesia, Antonius Yudhi Kristyanto mengatakan bahwa Rembuk Tani bertujuan untuk memastikan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap pupuk, serta mendorong peningkatan hasil pertanian melalui dialog dan program diskon khusus.

    “Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan petani terhadap pupuk dapat terpenuhi, baik dari sisi ketersediaan maupun harga yang terjangkau. Pupuk Indonesia berharap lewat dukungan yang kami berikan dapat menambah semangat dan optimisme petani dalam menghadapi musim tanam kali ini,” ungkap Yudhi pada Minggu (24/11/2024).

    Dalam program Rembuk Tani, Yudhi menceritakan bahwa para petani bisa menikmati berbagai diskon khusus salah satu program utama yang ditawarkan adalah voucher potongan harga sebesar Rp 50.000 untuk setiap pembelian pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang berlaku hingga 20 Desember 2024. Berbagai pupuk subsidi yang dapat ditebus petani dalam program ini antara lain pupuk Urea, NPK, NPK Formula Khusus dan Petroganik.

    Jenis pupuk ini telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan tanaman, dan merupakan pupuk yang disubsidi sesuai yang tertuang dalam Permentan No 1 Tahun 2024. Sesuai kebijakan Pemerintah, proses penebusan pupuk subsidi di tingkat kios saat ini sudah jauh lebih cepat dan mudah. Karena petani terdaftar dalam eRDKK hanya perlu membawa KTP sebagai identitas utama saat melakukan penebusan di kios resmi. Tak hanya itu, program lainnya yang ditawarkan adalah potongan harga 40 % untuk Pupuk NPK Phonska Plus, pupuk non subsidi unggulan yang mendukung peningkatan hasil panen. Diskon ini berlaku selama acara berlangsung, memberikan kesempatan bagi para petani untuk memperoleh pupuk berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Selain potongan harga, Rembuk Tani juga menghadirkan sesi diskusi antara perwakilan Pupuk Indonesia, dinas pertanian setempat, dan para petani.

    Dalam diskusi tersebut, petani tidak hanya memperoleh informasi mengenai akses dan distribusi pupuk, tetapi juga tips praktis untuk penggunaan pupuk yang efektif namun tetap bisa mendapatkan hasil panen yang optimal. Kemudian petani juga mendapat pemahaman terkait syarat-syarat penerima pupuk subsidi dan bagaimana cara agar dapat terdaftar di e-RDKK. Diskusi dua arah ini bertujuan pula untuk mempererat komunikasi antara Pupuk Indonesia dan komunitas petani, serta menciptakan kerjasama yang berkelanjutan dalam upaya mencapai swasembada pangan.

    “Dengan semangat kolaborasi, Pupuk Indonesia siap mendampingi petani dalam setiap tahap perjalanan menuju kemandirian pangan nasional. Rembuk Tani bukan hanya sekedar acara, melainkan komitmen nyata dalam membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh, untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” tutup Yudhi.

  • KIP Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

    KIP Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Informasi Pusat (KIP) mendesak pemerintah meninjau ulang kembali terkait kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Hal ini termasuk sosialisasinya, karena masyarakat perlu adanya keterbukaan informasi mengenai kebijakan yang bakal berlaku mulai awal 2025.

    Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP Rospita Vici Paulyn mengatakan, geliat ekonomi di Indonesia belum terlihat stabil setelah pandemi. PHK karyawan banyak terjadi, bahkan pekerjaan formal menyusut.

    “Maka dari itu, pemerintah harus terbuka dan transparan terhadap peraturan dan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya terkait kenaikan PPN 12% baik dalam menyampaikan rencana, sosialisasi, dan implementasinya yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang,” jelasnya di kantor KI Pusat, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    KIP pun mendorong pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan setiap peraturan dan kebijakan publik. Hal ini guna memastikan kebijakan pemerintah benar-benar mencerminkan kebutuhan sesungguhnya rakyat apa yang dibutuhkan dan tidak.

    “Pemerintah perlu ada kajian yang komprehensif dan melakukan sosialisasi masif sebelum diimplementasikan. Apalagi geliat ekonomi yang belum terlihat stabil pasca pandemi. PHK banyak terjadi dan pekerjaan formal menyusut,” tegas Rospita.

    Ia menilai, akibat tidak transparan, kebijakan ini akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat. KIP pun mendorong pemerintah harusnya terbuka soal rencana pajak ini akan digunakan untuk apa dan memastikan bisa digunakan dengan baik.

    “Pemerintah perlu menjelaskan, apakah benar-benar dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah,” kata dia.  

    KIP mencatat rencana kenaikan PPN 12% ini juga akan berdampak pada pengeluaran masyarakat. Setidaknya, KIP menilai rencana ini akan berpengaruh ke konsumsi rumah tangga, penurunan kinerja produksi perusahaan, pemutusan hubungan kerja (PHK), merosotnya minat investasi, dan target pertumbuhan akan sulit dicapai.

    “Ini menjadi dampak dari kenaikan PPN menjadi 12%. Masyarakat kita yang menengah ke bawah yang akan mengalaminya,” pungkas Rospita Vici.  

  • IHSG Sesi I Hari Ini Naik 1,5 Persen Didorong Sektor Keuangan

    IHSG Sesi I Hari Ini Naik 1,5 Persen Didorong Sektor Keuangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa sesi I hari ini, Senin (25/11/2024) ditutup naik setelah saham keuangan bertambah hingga lebih dari 1%.

    IHSG sesi I hari ini bertambah 107 poin atau 1,50% hingga mencapai level 7.303. Sebanyak 306 saham naik, 247 saham turun, dan 227 saham stagnan.

    Perdagangan IHSG sesi I hari ini mencatatkan 11,4 miliar lembar saham hingga mencapai transaksi Rp 6,8 triliun dan frekuensi sebanyak 700.772 kali.

    Mayoritas saham sektoral menguat topang pergerakan IHSG hari ini. Sektor keuangan naik signifikan mencapai 1,47% disusul sektor properti dan energi, yang sama-sama naik 1,16. Hanya sektor teknologi yang turun karena melemah 1,14%.

    Sementara, saat IHSG hari ini menguat, saham unggulan LQ45 juga naik 1,86%, Jakarta Islamic Index (JII) bertambah 0,40%, dan Investor33 menguat 2,41%.
     

  • Terkait Kenaikan PPN 12 Persen, Komisi Informasi Minta Pemerintah Transparan Soal Pajak

    Komisi Informasi Nilai Pemerintah Harusnya Serius Kaji Kebijakan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Informasi (KI) Pusat menilai pemerintah seharusnya melakukan kajian mendalam terkait kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Menurutnya, perlu dipertimbangkan terkait hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang relevan terkait kebijakan dimaksud.

    “Pemerintah harusnya melakukan kajian yang komprehensif serta melakukan sosialisasi sebelum diimplementasikan. Jadi enggak bisa seharusnya dengan seenaknya ngomong ‘ya terserah deh masyarakat bersuara seperti apa, yang penting tahun depan per 1 Januari PPN naik 12 persen’,” kata Komisioner KI Pusat, Rospita Vici Paulyn saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Rospita menegaskan, pemerintah punya kewajiban untuk bersikap terbuka atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Apalagi kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

    “Pertanyaannya, itu kajiannya bagaimana? Kemudian siapa masyarakat yang dilibatkan di situ untuk pembahasan terkait kenaikan PPN itu? Apakah kemudian sudah mempertimbangkan atau memperhatikan tentang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi di situ,” ungkap Rospita.

    Rospita menekankan, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengambil kebijakan. Ditambah lagi terkait kebijakan PPN 12 persen dan kondisi masyarakat kini tidak sedang baik-baik saja.

    “Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kenaikan PPN karena dilakukan dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masih sangat lesu. Kemudian masyarakat juga masih susah akibat dampak pandemi Covid-19, PHK di mana-mana, mencari pekerjaan saja susah, dan dibebani lagi dengan tambahan pajak 1 persen,” ucap Rospita.

    Tak kalah penting, Rospita turut menekankan pentingnya supaya administrasi perpajakan dibenahi. Soal itu, dia menyoroti soal rencana tax amnesty yang mencuat baru-baru ini. Menurutnya, tak semestinya pemerintah memberikan kemudahan kepada para pengemplang pajak.

    “Kalau pemerintah bicara terhadap pengemplang pajak ternyata hasil tax amnesty juga tidak signifikan untuk membantu negara. Jadi seharusnya itu (tax amnesty) tidak ada kalau dari pandangan kami, karena seharusnya pemerintah tidak memberikan kemudahan kepada pengemplang pajak. Namun, bahwa itu kewajibannya untuk membayar sama seperti masyarakat Indonesia yang lain dan harusnya tetap diperlakukan sama,” tutur Rospita.

    “Ini menjadi catatan-catatan kami terhadap kenaikan PPN 12 persen, tetapi yang paling utama adalah pemerintah harus secara terbuka menyampaikan kepada publik, sehingga publik paham bahwa kebijakan kenaikan PPN 12 persen kemudian tidak menjadi beban masyarakat yang membayar, kemudian tidak mendapatkan hasil apa-apa dari pajak yang dibayarkannya,” pungkasnya.