Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Dharma Pongrekun Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Mencekik Rakyat

    Dharma Pongrekun Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Mencekik Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut dua Dharma Pongrekun menyebutkan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen dinilai mencekik masyarakat dengan beban pajak yang semakin besar.

    Menurutnya, masyarakat menginginkan keluarganya dapat hidup dengan layak dan aman. Warga Jakarta yang memilih pasangan calon (paslon) Dharma-Kun dianggap memiliki harapan kepada pemimpin yang menyejahterakan.

    “Bukan cuma layak, tetapi ditakut-takuti dengan regulasi yang mencekik. Contohnya, adanya kenaikan pajak PPN 12 persen,” kata Dharma Progrekun kepada wartawan di Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2024).

    Dharma menjelaskan, pemerintah seharusnya membuat pajak semakin rendah. Namun, jika pajak PPN 12 persen atau semakin tinggi maka itu artinya rakyat akan diperas dan menderita akibat kenaikan inflasi.

    Dalam konteks Pilkada Jakarta 2024, cagub nomor urut dua itu menegaskan, ia akan ikhlas menerima apa pun hasil suara yang akan dirilis secara resmi. Dia berpesan kepada calon kepala daerah yang akan memimpin Jakarta.

    “Saya berharap siapa pun nanti yang memenangkan kontestasi ini maka tolong titip rakyat. Lindungilah rakyat, karena hanya itu yang menjadikan Indonesia tetap ada,” tandasnya.

  • Sekjen OECD: Keanggotaan Indonesia pada OECD Mampu Dukung Visi Indonesia Emas 2045

    Sekjen OECD: Keanggotaan Indonesia pada OECD Mampu Dukung Visi Indonesia Emas 2045

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai salah satu upaya dalam memperkuat peran di kancah global, Indonesia saat ini tengah menjadi negara aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand. Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum.

    Kaitannya dengan proses aksesi tersebut, Sekretaris Jenderal Mathias Cormann kembali melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25–28 November 2024. Dalam kunjungan kali ini, Sekjen Cormann juga menghadiri Jamuan Makan Siang bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (27/11/2024). Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut mendiskusikan perkembangan perekonomian Indonesia termasuk fokus dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta membahas perkembangan proses keanggotaan Indonesia pada OECD.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin OECD telah meluncurkan Indonesia Report. Sebagian besar isu telah saya laporkan kepada Presiden. Tentu saja, mudah- mudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau. Juga sejalan dengan energy securities, serta program ketahanan pangan, termasuk makanan bergizi gratis yang juga menjadi prioritas,” ungkap Menko Airlangga.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah Kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD. Selain itu, dengan adanya berbagai reformasi tersebut, Kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.

    Merespons sambutan yang disampaikan oleh Menko Airlangga, Sekjen Cormann kembali menjelaskan bahwa proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD. OECD akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dimana Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Selanjutnya, Sekjen Cormann juga berharap agar upaya keanggotan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045 mendatang.

    “Saya percaya bahwa kita bersama-sama dapat bekerja untuk mendukung Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,” ungkap Sekjen Cormann.

    Sebelumnya, Sekjen Cormann juga menghadiri peluncuran The OECD Economic Survey of Indonesia 2024 (26/11/2024). Survei Ekonomi OECD tersebut merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang dilakukan melalui dialog kebijakan antara OECD dan para pembuat kebijakan dari negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monaco, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenko Perekonomian.

  • OJK dan SRO Gelar CEO Networking 2024, Dorong Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

    OJK dan SRO Gelar CEO Networking 2024, Dorong Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan pentingnya hilirisasi dan inovasi teknologi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam acara CEO Networking 2024 “Navigating Global Market Forces and Technology Innovation for Sustainable Business” di Jakarta, Selasa (26/11/2024), Mahendra mengatakan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, tetapi juga membuka peluang investasi dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

    “Ini pada prinsipnya nanti akan meningkatkan daya tahan, dan juga ketahanan perekonomian nasional. Karena di satu sisi berbasis pada pengembangan nilai tambah hilirisasi sumber daya mineral maupun pertanian, di lain pihak berbasis dari stakeholders, berbasis dari sektor jasa keuangan pendukungnya, dan juga aktivitas multiplier efeknya akan semakin banyak berlaku di Indonesia,” kata Mahendra.

    Selain itu, untuk menuju ketahanan ekonomi berkelanjutan OJK juga mendukung komitmen nasional dalam mencapai net zero emission dan pembangunan berkelanjutan antara lain dengan mengeluarkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Untuk taksonomi versi pertama yang sudah diterbitkan OJK berfokus pada sektor ataupun proses energy transition dan critical minerals karena critical minerals sangat diperlukan untuk energy transition.

    “Tahap selanjutnya dari taksonomi berkelanjutan itu adalah versi dua yang berkaitan dengan sektor construction, real estate, transportation and storage, dan agro serta forestry and land use. Saat ini sedang dalam finalisasi dan kami harapkan pada awal tahun depan akan bisa diterbitkan,” kata Mahendra.

    Di sisi lain, OJK juga mendukung upaya pemerintah dalam rencana dan keinginan untuk menjadi anggota dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan kelompok negara-negara BRICS yang merupakan langkah strategis yang tepat dalam memperkuat landasan ekonomi, keuangan, dan investasi di Indonesia menuju perekonomian yang semakin modern dan berkembang.

    Dalam acara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Ferry Irawan menyampaikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan pemerintah, maka dibutuhkan peran serta industri jasa keuangan terutama sektor pasar modal. Pasar modal berperan sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan, terutama dalam mendukung hilirisasi industri, transisi energi, dan penguatan ekonomi digital.

    Senada dengan hal tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani juga menegaskan pentingnya investasi sebagai kunci pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Salah satu engine of growth untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah investasi. Upaya mendukung hilirisasi, memperkuat pasar modal sebagai pondasi likuiditas, dan mendorong investasi strategis, termasuk di sektor karbon, akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Rosan.

    CEO Networking 2024 digelar OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bagian dari peringatan 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Acara ini diharapkan menjadi momentum penting untuk meningkatkan sinergi antara OJK, pelaku pasar, dan seluruh stakeholders pasar modal, guna mendukung akselerasi pertumbuhan Pasar Modal Indonesia serta kontribusinya terhadap kemajuan perekonomian nasional. Peningkatan sinergi antara regulator, para CEO, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan Pasar Modal Indonesia di masa mendatang serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan perekonomian nasional.

  • OJK Gelar Risk & Governance Summit 2024

    OJK Gelar Risk & Governance Summit 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena mengatakan pentingnya penguatan governance, risk and compliance (GRC) di industri jasa keuangan dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. Demikian disampaikan Sophia dalam acara Risk and Governance Summit (RGS) 2024 di Jakarta, Selasa (26/11/2024) yang mengusung tema “Strengthening the GRC Ecosystem in the Financial Sector to Support the Golden Indonesia 2045 Vision”.

    Menurut Sophia, untuk mendukung sasaran visi Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan Astacita Pemerintah Republik Indonesia 2024-2029, sektor jasa keuangan perlu mengedepankan penguatan governansi dengan penggunaan teknologi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.

    “Hal ini menjadi peluang strategis bagi sektor keuangan untuk berkontribusi secara signifikan dalam pencapaiannya, sambil tetap memprioritaskan pengelolaan risiko yang efektif, terutama untuk mengantisipasi emerging risk yang berpotensi mengganggu keberlangsungan bisnis perusahaan,” kata Sophia.

    Lebih lanjut Sophia menjelaskan bahwa berdasarkan Global Risks Perception Survey 2024 yang diterbitkan World Economic Forum, terdapat peningkatan risiko global seperti disinformasi, cyber security, extreme weather dan ketidakpastian geopolitik sehingga memberikan tekanan pada perekonomian dunia yang harus diantisipasi sektor jasa keuangan.

    Hal ini sejalan dengan publikasi IIA tentang Risk in Focus tahun 2025, di mana cyber security, digital disruption (termasuk AI), climate change/environment menjadi risiko yang perlu menjadi perhatian sektor jasa keuangan. Penyelenggaraan Risk and Governance Summit 2024 membahas dua risiko utama, yaitu sustainability, dan cyber resiliency. Untuk memitigasi sustainability risk, OJK mendorong sektor jasa keuangan memobilisasi pendanaan untuk inisiatif dengan panduan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dan Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS).

    Dalam memitigasi cyber risk, OJK mendorong Lembaga Jasa Keuangan memiliki infrastruktur digital yang tangguh dan aman antara lain melalui penerbitan ketentuan POJK 11 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan POJK 4 tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank serta merilis Pedoman Keamanan Siber (Cybersecurity Guidelines) dan Kode Etik penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang seluruhnya akan terus disempurnakan.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa GRC menjadi elemen utama dalam setiap strategi pembangunan berkelanjutan.

    “Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa sinergi. Regulator, industri, dan masyarakat harus berjalan seiring untuk menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan. Saya berharap forum ini dapat menjadi ajang untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan langkah konkret menuju visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan,” kata Mahendra.

    Risk & Governance Summit merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh OJK sebagai puncak dari rangkaian forum penguatan tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan. Acara ini mencerminkan komitmen OJK dalam mendorong kolaborasi dengan industri, lembaga, asosiasi dan profesi di bidang GRC, serta stakeholder guna memperkuat praktik tata kelola yang baik sebagai pendukung tercapainya pertumbuhan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan.

    Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dan dihadiri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital OJK Hasan Fawzi, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo.

    Kegiatan Risk & Governance Summit diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh kurang lebih 5.500 orang peserta baik secara fisik dan daring yang merupakan perwakilan pimpinan Lembaga Jasa Keuangan, pimpinan lembaga/asosiasi profesi di bidang GRC, stakeholder, dan akademisi. OJK berharap melalui Risk & Governance Summit 2024 ini dapat memberikan pesan penting OJK terkait penguatan governansi dan peningkatan integritas.

  • ANTAM Raih Penghargaan Appreciated Social ESG Report

    ANTAM Raih Penghargaan Appreciated Social ESG Report

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau ANTAM kembali mencatat prestasi dengan meraih penghargaan dalam kategori Appreciated Social ESG Report pada ajang Investor Daily ESG Appreciation Night yang digelar di Hotel Westin, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Bisnis B-Universe Melly Marliani, kepada Ketua Tim ESG ANTAM Anas Safriatna sebagai bentuk apresiasi atas komitmen ANTAM dalam menjalankan program-program sosial yang berlandaskan prinsip keberlanjutan (sustainability).

    Sekretaris Perusahaan ANTAM Syarif Faisal Alkadrie menyebut penghargaan ini merupakan  apresiasi atas keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, program pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan.

    ”Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga memperkuat posisi ANTAM sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan berorientasi pada prinsip Environment, Social, and Governance (ESG),” kata Faisal.

    Berbagai program inovasi lingkungan dan sosial yang telah dilaksanakan menjadi aksi nyata untuk maju dan bertumbuh bersama masyarakat dengan mendistribusikan manfaat ekonomi maupun sosial secara berkelanjutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan pemangku kepentingan.

    Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa dengan diraihnya penghargaan ini akan memicu komitmen ANTAM untuk terus mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam setiap aspek operasional Perusahaan.

    “Kami sangat berterima kasih atas apresiasi ini. Ini menjadi motivasi bagi ANTAM untuk terus meningkatkan komitmen terhadap keberlanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan Perusahaan,” tambahnya.

    Investor Daily ESG Appreciation Night diselenggarakan oleh Investor Daily bersama B-Universe, bekerja sama dengan BGK Foundation, komunitas yang merupakan anggota Global Reporting Initiative (GRI) dan supporting member dari Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). Penilaian penghargaan ini dilakukan berdasarkan laporan publikasi perusahaan yang merujuk pada standar Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

  • Maruarar Sirait Beri 2 Catatan Saat Tinjau Hunian Perumnas di Depok

    Maruarar Sirait Beri 2 Catatan Saat Tinjau Hunian Perumnas di Depok

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, memberikan dua catatan penting untuk hunian yang dikelola Perum Perumnas di Depok, yakni Apartemen Samesta Mahata Margonda. Hal itu ia sampaikan setelah melakukan peninjauan pada Rabu (27/11/2024) bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, menyampaikan dua hal yang perlu diperbaiki pada apartemen itu kepada Direktur Utama (Dirut) Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro, yang ikut menemani. Persoalan pertama yang menjadi perhatian Ara adalah lift.

    “Kalau ada beberapa hal yang menurut saya harus diperbaiki, nomor satu, lift. Saya cek langsung, saya naik sama Pak Erick enam kali, empat kali tidak bisa jalan, padahal isi lift hanya 4-5 orang. Lift masih harus diperbaiki,” ungkapnya kepada media seusai lakukan tinjauan di Margonda, Depok.

    Menurutnya, akses Apartemen Semesta Mahata Margonda harus dibenahi. Sebab Ara merasakan langsung kesulitan menggunakan lift hunian tersebut.

    Kemudian Maruarar Sirait juga meminta agar area komersial dimaksimalkan saat meninjau hunian Perumnas tersebut. Hal itu didorong agar kebutuhan penghuni terpenuhi.

    “Kedua, menurut saya area komersial ini masih banyak yang kosong, sehingga harus ditingkatkan,” ujarnya.

    Ara berharap agar masyarakat yang tinggal di apartemen tersebut dimudahkan dalam segala kebutuhan. Dia meminta agar Perum Perumnas bisa memberikan terobosan.

    “Supaya nanti orang yang tinggal di sini, kalau mau makan atau mau apa, beli keperluan, tidak perlu keluar. Jadi saya lihat ini sudah cukup lama, bisa ada terobosan untuk fasilitas ini,” tutup Maruarar Sirait seusai meninjau apartemen yang dikelola Perumnas.
     

  • Bersama Erick Thohir, Maruarar Sirait Tinjau Hunian Perumnas Naik KRL

    Bersama Erick Thohir, Maruarar Sirait Tinjau Hunian Perumnas Naik KRL

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meninjau beberapa hunian yang dikelola Perum Perumnas di Jabodetabek pada Rabu (27/11/2024). Pada agenda tersebut, Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait ditemani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

    Ara hadir menggunakan baju biru muda, sedangkan Erick menggunakan baju biru tua. Adapun lokasi hunian di bawah kelola Perumnas yang ditinjau Ara dan Erick, yakni Apartemen Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, dua menteri Presiden Prabowo Subianto itu tiba di Apartemen Semesta Mahata Margonda lebih dahulu sekitar pukul 13.45 WIB. Lokasi apartemen tersebut menempel dengan Stasiun Pondok Cina.

    Posisi apartemen yang strategis diharapkan memudahkan penghuni untuk mengakses transportasi umum. Apartemen ini diketahui merupakan kawasan berorientasi transit.

    Ara dan Erick pun memantau beberapa fasilitas apartemen di Margonda tersebut baik dari akses, seperti lift, balkon hingga kamar-kamar. Ara bahkan menyempatkan diri membeli jajanan yang tersedia di apartemen.

    Selanjutnya sekitar pukul 14.47 WIB, Maruarar Sirait dan Erick Thohir meninjau lokasi properti Perumnas lain, yakni Apartemen Semesta Mahata Tanjung Barat. Mereka menggunakan fasilitas KRL Commuter Line sebagai alat transportasi berpindah lokasi itu.
     

  • Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat 10 Persen di Seluruh Bandara Saat Libur Nataru

    Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat 10 Persen di Seluruh Bandara Saat Libur Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan domestik sebesar 10 persen selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Penurunan tiket pesawat ini berlaku di seluruh bandara di Indonesia.

    “Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Elba menyampaikan, kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia.

    Dia menambahkan, untuk mengakomodasi penurunan harga tiket pesawat tanpa pengurangan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) ini, diperlukan peran PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina, dan AirNav Indonesia untuk menurunkan biaya tambahan yang dikenakan oleh perusahaan transportasi, PJP2U, dan avtur di beberapa bandara.

    Tujuannya, agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10 persen. Pemberlakuan penyesuaian tarif akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024/2025 atau tanggal 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

    “Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan,” tutur Elba.

    Elba berharap, keputusan menurunkan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru nanti. Dia yakin keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir 2024.

  • Luhut: Penerapan PPN 12 Persen Hampir Pasti Ditunda hingga Ada Stimulus untuk Kelas Menengah

    Luhut: Penerapan PPN 12 Persen Hampir Pasti Ditunda hingga Ada Stimulus untuk Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal pemerintah akan menunda penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang semula dijadwalkan pada 1 Januari 2025.

    “Ya, hampir pasti diundur,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Menurut Luhut, keputusan untuk menunda kenaikan PPN ini diambil karena pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat. Stimulus akan diberikan khususnya kepada masyarakat kelas menengah, melalui bantuan sosial.

    “PPN 12 persen harus diundur karena sebelum itu, pemerintah harus memberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya terpuruk,” tambahnya.

    Luhut menjelaskan bahwa bantuan sosial yang akan diberikan bukan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), melainkan subsidi energi ketenagalistrikan.

    “Bantuan sosial itu diberikan ke listrik, karena kalau diberikan langsung ke rakyat, bisa saja disalahgunakan,” katanya.

    Selain menyebut PPN 12 persen diundur, Luhut juga menyatakan anggaran untuk bantuan sosial ini sudah disiapkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan rancangan penyalurannya akan segera diselesaikan.

    Terkait dengan penolakan kenaikan PPN 12 persen yang muncul di media sosial, Luhut menilai hal tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai struktur kenaikan pajak. 

    “Ya, karena orang kan belum tahu ini, struktur ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 tetap akan dijalankan sesuai dengan mandat Undang-Undang (UU). Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi sektor ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

    Wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021. Ketika itu, pemerintah mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat. Pernyataan Luhut memberikan sinyal pemerintah akan menunda penerapan PPN 12 persen ditunda.

  • Mentan Amran Cabut Izin dan Blacklist Perusahaan yang Palsukan Mutu Pupuk

    Mentan Amran Cabut Izin dan Blacklist Perusahaan yang Palsukan Mutu Pupuk

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan kualitas produknya. Langkah ini dilakukan mentan untuk melindungi petani.

    Empat perusahaan tersebut adalah CV Mitra Sejahtera, Semarang (merek Sangkar Madu), PT Multi Alam Raya Sejahtera, Gresik (merek MARS), CV Barokah Prima Tani, Gresik (merek Godhong Prima), dan PT Putra Raya Abadi (merek Gading Mas).

    Selain itu, Mentan Amran juga memasukkan empat perusahaan penyedia pupuk ke dalam daftar hitam atau blacklist dan membatalkan pembayaran kontrak mereka, yaitu CV Mitra Sejahtera (MS), PT Inti Cipta Sejati (ICS), Koperasi Produksi Pesantren Nusantara (KPPN), dan PT Putera Raya Abadi (PRA).

    Langkah tegas ini diambil setelah hasil uji laboratorium menunjukkan mutu pupuk yang diproduksi perusahaan tersebut berada jauh di bawah standar SNI dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Bahkan, ditemukan manipulasi dokumen uji kelayakan.

    “Petani adalah prioritas utama kami.  Apabila ada pihak yang mencoba merugikan petani, itu sama saja mengkhianati masa depan pertanian Indonesia. Kami tidak akan ragu mengambil langkah tegas,” ujar Menteri Amran dalam keterangan resminya, Rabu (27/11/2024).

    Investigasi ini berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan uji laboratorium oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di dua laboratorium terakreditasi. Sampel pupuk diambil langsung dari gudang produksi di Gresik, Jawa Timur, dan Semarang, Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan empat merek pupuk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut tidak layak digunakan.

    Selain kualitas yang buruk, investigasi lebih lanjut mengungkap adanya manipulasi dokumen. Keempat perusahaan tersebut mengklaim hasil analisis produk berasal dari PT Sucofindo Surabaya. Namun, setelah dilakukan konfirmasi, dokumen tersebut ternyata bukan dokumen resmi dari PT Sucofindo.

    Dikatakan Mentan Amrah, dicabutnya izin perusahaan pupuk ini tidak hanya soal kualitas produk yang rendah, tetapi juga soal kepercayaan. Manipulasi semacam ini sangat merugikan negara dan mengganggu sistem pengadaan pupuk nasional.

    “Tidak akan ada toleransi untuk pelanggaran seperti ini,” tegas Mentan Amran.

    Sementara itu, keputusan pembatalan kontrak pengadaan pupuk senilai total Rp 18,7 miliar juga dilakukan untuk mencegah kerugian negara dan melindungi petani dari produk yang tidak memenuhi standar. Perinciannya, kontrak KPPN senilai Rp 6 miliar, CV MS Rp 1,9 miliar, PT ICS Rp 3,3 miliar, dan PT PRA Rp 7,5 miliar.

    Mentan menyampaikan, sesuai arahan Presiden Prabowo, pengawasan akan terus diperketat, dan pelanggaran akan ditindak tegas.

    “Pertanian yang kuat dimulai dari melindungi petani. Ini adalah langkah penting menuju swasembada pangan,” ujar Amran.

    Selain mencabut izin perusahaan pupuk, tindakan tegas juga diambil Mentan Amran terhadap 23 perusahaan lain yang memproduksi pupuk dengan komposisi di bawah standar. Akibat pelanggaran ini, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 316 miliar, sementara kerugian petani diprediksi mencapai Rp 3,23 triliun.