Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Airlangga: Kenaikan UMP untuk Lindungi Daya Beli Kelas Menengah

    Airlangga: Kenaikan UMP untuk Lindungi Daya Beli Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sudah memutuskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025. Kondisi ini tidak terlepas dari pertimbangan pemerintah untuk menyokong kelangsungan daya beli masyarakat terutama dari masyarakat kelas menengah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan di tengah ketidakpastian global maka pemerintah harus memperkuat struktur perekonomian dalam negeri. Dalam hal ini kegiatan belanja masyarakat kelas menengah memiliki peran vital untuk mendorong komponen konsumsi yang selama ini menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Hal tersebut yang mendasari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk meningkatkan daya beli yang di sektor formal yang sebagian besar adalah pekerja di kalangan industri dan servis. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk menunjang daya beli maka kenaikan upah minimumnya (UMP) didongkrak ke 6,5%,” ucap Airlangga dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin Indonesia 2024 di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu (1/12/2024).

    Dengan adanya kenaikan UMP  maka daya beli kelas menengah bisa ditingkatkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masyarakat yang termasuk dalam kelompok kelas menengah di Indonesia pada 2024 adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan antara Rp 2.040.262 sampai dengan Rp 9.909.844. 

    Sedangkan untuk masyarakat dalam kelompok masyarakat menuju kelas menengah jumlah penduduk yang termasuk dalam generasi X sebanyak 24,06%, generasi Z sebanyak 25,45%, dan generasi alpha sebanyak 16,58%.

    Jika dilihat dari sisi jenis pekerjaan kelas menengah yang bekerja di sektor formal sebanyak 59,36% dan informal sebanyak 40,64% pada 2024. Jika diperinci jenis pekerjaan kelas  menengah yaitu  berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 5,6%, buruh karyawan/pegawai sebanyak 53,76%, berusaha sendiri sebanyak 21,2%, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 9,63%, pekerja bebas sebanyak 3,56%, dan pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 6,25%. 

    “Tujuan kami adalah untuk mempertahankan daya beli kelas menengah yang tier di bawah 40%. Nah ini penting untuk kita jaga, karena pertumbuhan ekonomi kita ke depan bahkan di kuartal ini, tergantung daripada daya beli kelas menengah,” kata Airlangga.

    Menurut Airlangga, kegiatan belanja yang dilakukan masyarakat kelas menengah memiliki dorongan besar ke perekonomian nasional. Dengan kenaikan UMP maka diharapkan akan bisa menjaga kegiatan belanja kelas menengah. 

     

  • Kadin Imbau Pengusaha Hindari PHK Seusai Kenaikan UMP 2025

    Kadin Imbau Pengusaha Hindari PHK Seusai Kenaikan UMP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mendorong pengusaha untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Dalam konferensi pers seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024), Anindya menekankan pentingnya langkah preventif agar kenaikan UMP tidak berdampak negatif pada tingkat pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau (perusahaan) agar melakukan segala macam cara supaya tidak terjadi PHK,” kata Anindya.

    Ia menegaskan, PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil, karena dapat memperburuk kondisi ekonomi dengan bertambahnya masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan.

    Anindya menambahkan, meskipun kenaikan UMP akan memberikan tambahan pengeluaran bagi perusahaan, tetapi kenaikan UMP juga dapat mendorong daya beli masyarakat.

    “Jadi tentu semua itu ada plus minusnya, tetapi yang kita lihat upaya dari pemerintah itu lebih untuk memastikan daya beli tidak hilang karena memang butuh bantuan,” kata Anindya mengomentari kenaikan UMP. 

  • Adik Presiden Prabowo Subianto Bocorkan Pemerintah Siap Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

    Adik Presiden Prabowo Subianto Bocorkan Pemerintah Siap Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Guna membiayai sejumlah program dalam alokasi belanja negara, pemerintah terus mengoptimalkan sumber penerimaan negara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan penerimaan negara maka pemerintah akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara.

    Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengatakan masih banyak sejumlah sektor yang dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara. Nantinya pemerintah akan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara.

    “Nanti itu ditangani oleh Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara yang baru. Beliau sekarang sebagai wakil menteri, itu sementara, nanti dia diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” ucap Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia 2024 di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu (1/12/2024).

    Dalam APBN 2025 pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.005 triliun yang terbagi dalam penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun; penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp 301 triliun; penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 513 triliun; dan hibah senilai Rp 581,1 miliar.

    Hashim mengatakan bahwa kementerian tersebut akan fokus mengejar penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal ini pemerintah akan mengejar setoran penerimaan negara melalui royalti komoditas sumber daya alam dan  sejumlah sektor potensial lainnya.

    “Saya sangat optimis kita akan dapat modal dari luar negeri sebagai modal investasi, nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

    Sebelumnya,  Anggito Abimanyu mengimbau agar aparat pajak bekerja lebih keras dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang seharusnya bisa didapatkan dari sektor-sektor yang terkait dengan underground economy. Salah satu sektor yang terkait dengan underground economy adalah judi online.

    Menurut dia  banyak masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting, Misalnya  melakukan taruhan tentang soal skor sepak bola dalam pertandingan klub-klub liga  Inggris, maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

    “Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh (Pajak Penghasilan],”  ucap Anggito.

    Dalam hal ini petugas pajak harus bisa bekerja lebih lihai agar bisa meraup penerimaan pajak lebih besar.  Apalagi target pajak terus meningkat setiap tahunnya.  “Jadi teman-teman pajak mesti pinter itu, Untuk mencari tambahan super income yang berasal dari underground economy,” kata Anggito.

    Selain itu underground economy juga terjadi dari  permainan secara daring. Hal-hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan negara. “Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu,” kata Anggito yang disebut akan memimpin Kementerian Penerimaan Negara itu.

  • Airlangga: Kenaikan UMP untuk Lindungi Daya Beli Kelas Menengah

    Menteri Airlangga Hartanto Targetkan Pengurangan Kemiskinan 0% hingga 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pengurangan kemiskinan hingga 0 persen. Selain itu, pemerintah juga berambisi mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 hingga 8 persen pada 2026.

    “Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus kami adalah menekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Airlangga Hartarto kepada awak media di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa, mengingat gejolak perekonomian dan tantangan global yang ada, pemerintah perlu menjaga daya beli nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan investasi baru di dalam negeri menjadi hal yang sangat penting.

    Menurutnya, tantangan terbesar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen adalah meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan.

    “Target Presiden adalah mengurangi kemiskinan hingga mendekati 0 persen. Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7 hingga 8 persen dalam dua tahun ke depan. Pemerintah juga akan terus melanjutkan program hilirisasi,” jelasnya.

    Untuk mencapai hal tersebut, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada peningkatan devisa dari ekspor, yang saat ini sedang dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Selain itu, sektor mineral, perkebunan, dan pengembangan pariwisata juga akan diprioritaskan oleh pemerintah.

    “Kita sangat membutuhkan devisa untuk masa depan, dan itu hanya bisa dicapai jika kita berhasil menghasilkan devisa. Salah satu cara yang cepat adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata,” tuturnya.

    Pemerintah berencana memperbaiki infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata, dengan menambah jumlah jembatan udara, atau akses penerbangan langsung menuju destinasi wisata.

    Menurutnya, destinasi wisata Indonesia sangat potensial, tetapi dibutuhkan dukungan transportasi udara untuk menarik lebih banyak wisatawan.

    Airlangga Hartarto memberikan contoh, seperti destinasi wisata di Tanjung Kelayang, Bangka Belitung, yang akan segera dibuka. Selain itu, destinasi wisata di Mandalika dan Labuan Bajo juga akan dibuka setelah proses pemulihan pasca-bencana selesai.

    “Pesawat-pesawat regional akan diarahkan untuk masuk ke destinasi wisata tersebut. Dengan begitu, sektor pariwisata akan berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman,” ungkap  ungkap Airlangga Hartarto memaparkan langkah-langkah pemerintah sebagai tujuan mengurangi kemiskinan.

  • Penetapan Upah Minimum 2025 Harus Diimbangi dengan Stimulus bagi Dunia Usaha

    Penetapan Upah Minimum 2025 Harus Diimbangi dengan Stimulus bagi Dunia Usaha

    Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%.  Penentuan upah minimum kerap kali dihadapkan dengan silang pendapat antara pengusaha dan pekerja. 

    Oleh karena itu untuk ke depan pemerintah diharapkan dapat membenahi sistem pengupahan nasional agar isu kenaikan upah minimum tidak menjadi masalah tahunan yang terus terjadi.

    Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila penetapan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% yang menyebabkan terganggunya keuangan (cash flow) perusahaan, maka pemerintah dapat mengintervensi dengan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada perusahaan yang memang benar-benar tidak mampu memberikan kenaikan 6,5% (melalui proses audit oleh pemerintah). Misalnya hanya mampu menaikkan 4% maka 2,5% ditanggung pemerintah.

    “Demikian juga bila inflasi lebih tinggi dari kenaikan upah minimum maka Pemerintah pun dapat memberikan subsidi harga bagi pekerja dengan upah minimum untuk membeli kebutuhan pokoknya,” ucap Timboel pada Minggu (1/12/2024).

    Timboel menekankan bahwa pemerintah harus membenahi sistem pengupahan nasional, dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Penetapan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% harus dilanjutkan dengan kemauan dan komitmen presiden untuk membenahi pengawas ketenagakerjaan untuk mengawal pelaksanaan upah minimum setelah ditetapkan gubernur. 

    Menurut dia upah minimum yang seharusnya diberikan hanya untuk pekerja dengan masa kerja di bawah setahun, pada faktanya banyak diberikan kepada pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Demikian juga, masih banyak pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku.

    “Untuk meningkatkan kualitas kerja pengawas ketenagakerjaan, penting untuk digagas lahirnya komisi pengawas ketenagakerjaan yang merupakan pengawas eksternal yang mengawasi kinerja pengawas ketenagakerjaan,” ungkap Timboel.

    Pada saat yang sama pemerintah diharapkan berkomitmen memastikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mampu mengendalikan inflasi sehingga kenaikan upah minimum 2025 masih lebih tinggi dari inflasi yang terjadi.

    “Bila kenaikan upah minimum 2025 di bawah tingkat inflasi yang terjadi maka upah riil buruh akan menurun, yang berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan buruh,” kata Timboel.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan kenaikan tersebut sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6%. Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh. Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha. 

    Sementara itu, untuk upah minimum sektoral, akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Presiden menambahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan upah minimum ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    “Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaring pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan memperkirakan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum (2025) bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” ungkap Prabowo. 

  • Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pemerataan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian

    Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pemerataan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian

    Jakarta, Beritasatu.com –  Pemerintah akan mendorong pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian salah satunya dengan cara pemberian insentif. 

    Pemerintah akan berusaha mendorong kontribusi sektor pertanian terhadap kelangsungan perekonomian nasional. Dalam hal ini itu perlu pemerataan baik dalam kesiapan lahan hingga kesiapan sumber daya manusia. 

    Pemerintah akan memberikan insentif agar masyarakat mau melakukan transmigrasi dan berpartisipasi aktif dalam sektor pertanian,

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah harus memberikan stimulus sebagai dorongan agar ada pemerataan tentang tenaga kerja untuk sektor pertanian di luar Pulau Jawa.

    “Pemerintah akan memberikan insentif untuk itu. Dengan demikian kita bisa membuat lumbung beras, lumbung tebu, dan lumbung bahan pokok lainnya,” ucap Airlangga dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024 terkait pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu (1/12/2024).

    Saat ini pemerintah sudah membentuk Kementerian Transmigrasi agar transmigrasi penduduk dapat berjalan lancar. Harapannya dengan adanya transmigrasi akan meningkatkan pemerataan penduduk hingga pemerataan sumber pertumbuhan ekonomi. Khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian.

    “Nah ini yang menjadi challenge tetapi pemerintah sudah membuat kementerian transmigrasi untuk mendorong transmigrasi secara ataupun pekerja secara sukarela,” tutur Airlangga tentang pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Kementerian Transmigrasi  akan bertugas melakukan revitalisasi lokasi transmigran dan fokus ada transmigrasi lokal. Harapan adalah terjadinya pengurangan kesenjangan antara desa dan kota.

    “Kami harapkan  Kadin bisa menciptakan lokasi ekonomi baru, termasuk di lokasi transmigrasi,” kata Agus.

    Dia mengatakan akan ada pendekatannya bukan pada jumlah, tetapi pada dampak. Pemerintah berupaya agar dapat  membuka ruang kesejahteraan yang memadai. Kesejahteraan masyarakat bisa terjadi secara menyeluruh.

    “Ini lebih ditekankan pada transformasinya,  agar ada peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya bagi transmigrasi tetapi juga masyarakat lokal,” kata dia terkait pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian.

    Sebelumnya, pada awal November 2024 lalu Presiden Prabowo Subianto melihat persiapan (demonstration plot) seluas 20 hektare  padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung menuju lahan percontohan yang digunakan untuk praktik teknik budidaya padi terbaru. 

    Di sana, kepala negara menyaksikan bagaimana para petani dengan cermat mempersiapkan lahan agar optimal untuk musim tanam berikutnya. Demplot padi ini diharapkan menjadi percontohan bagi para petani lokal, dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas padi.

    Selain itu, Presiden Prabowo turut menyaksikan secara langsung proses pengolahan lahan dan tabur dolomit, sebuah langkah penting untuk meningkatkan kesuburan tanah. Para petani tampak menyebarkan dolomit di atas lahan, sebuah bahan alami yang berguna untuk menetralkan keasaman tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Upaya ini diharapkan dapat terjadi pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian.

  • Pengusaha Keluhkan Dampak Kenaikan Upah Minimum Nasional 2025

    Pengusaha Keluhkan Dampak Kenaikan Upah Minimum Nasional 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai langkah pemerintah meningkatkan upah minimum nasional sebesar 6,5% dapat mengganggu kelangsungan dunia usaha di Tanah Air. Dalam hal ini pemerintah perlu melihat lebih lanjut kesanggupan dari dunia usaha untuk menjalankan kebijakan pengupahan tersebut.

    “Jika perusahaan tidak mampu menanggung kenaikan biaya tenaga kerja, maka keputusan rasional terhadap penghitungan usaha akan dapat terjadi ke depan, yaitu penundaan investasi baru dan perluasan usaha, efisiensi besar-besaran yang dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja, atau keluarnya usaha dari sektor industri tertentu,” ucap Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (1/12/2024).

    Bob Azam menyayangkan bahwa masukan dunia usaha tidak didengarkan dalam penetapan kebijakan ini. Padahal selama ini Apindo  telah berpartisipasi secara aktif dan intensif dalam diskusi terkait penetapan kebijakan upah minimum. 

    Dalam hal ini Apindo memberikan masukan secara komprehensif dan berbasis data mengenai fakta ekonomi, daya saing usaha, serta produktivitas tenaga kerja.

    “Namun, masukan dari dunia usaha sebagai aktor utama yang menjalankan kegiatan ekonomi tampaknya belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan,” tutur dia tentang upah minimum nasional ini.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menegaskan pihaknya menunggu penjelasan pemerintah terkait dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan kenaikan sebesar 6,5%. Dia mengatakan sampai saat ini belum ada penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan ini, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual. 

    Metodologi penghitungan tersebut penting, agar kebijakan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

    “Penjelasan penetapan upah minimum 2025 ini juga diperlukan bagi dunia usaha untuk mengambil sikap ke depan terhadap ketidakpastian kebijakan pengupahan yang masih terus berlanjut,” tutur dia terkait upah minimum nasional ini.

    Apindo berpandangan kenaikan upah minimum yang cukup signifikan ini akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya. Dalam kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi tantangan global dan tekanan domestik, kenaikan ini berisiko meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional.

    “Hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru,”  terang Shinta.

    Kondisi tersebut  menjadi perhatian serius karena kebijakan yang tidak seimbang dapat memberikan dampak yang tidak diinginkan bagi keberlangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Presiden hendaknya juga mendengar aspirasi pengusaha sebagai pemberi kerja yang juga ingin pekerjanya maju dan berkembang.

    Meskipun demikian, Apindo tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha dan daya saing ekonomi Indonesia.

    “Kami mendorong kepada pemerintah agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan upah minimum ini serta mempertimbangkan masukan dari dunia usaha untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan,” pungkas Shinta soal upah minimum nasional 2025 ini.
     

  • Rapimnas Kadin Indonesia Resmi Tambahkan Bidang Penyelenggara Acara

    Rapimnas Kadin Indonesia Resmi Tambahkan Bidang Penyelenggara Acara

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara resmi menambahkan bidang baru dalam struktur organisasinya, yaitu bidang penyelenggara cara, dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin yang berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (1/12/2024). Langkah ini disebut sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan dan potensi industri penyelenggaraan acara di Indonesia.

    Wakil Ketua Bidang Penyelenggara Acara Kadin Indonesia Ria Yusnita meyakini bidang ini akan menjadi motor penggerak baru dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif dan pariwisata.

    “Bidang ini adalah sebuah jawaban atas kebutuhan zaman. Industri penyelenggaraan acara telah berkembang menjadi salah satu sektor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah. Kadin ingin memastikan pelaku industri ini mendapatkan dukungan penuh dari sisi regulasi, jaringan, hingga akses pasar,” ujar Ria Yusnita dalam sambutan di rapimnas Kadin.

    Ria  berharap bidang penyelenggara acara mampu menjadi wadah kolaborasi bagi para pelaku industri, mulai dari event organizer, promotor, hingga penyedia layanan pendukung acara. Selain itu, Kadin juga berkomitmen untuk mendorong standarisasi dan profesionalisme di industri ini, agar semakin kompetitif baik di tingkat nasional maupun internasional.

    “Dengan adanya bidang ini, Kadin akan memfasilitasi berbagai program, mulai dari pelatihan hingga pembentukan ekosistem yang sehat bagi industri event. Ini sejalan dengan visi Kadin untuk memperkuat industri kreatif Indonesia,” tambahnya.

    Keputusan dalam rapimnas Kadin ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa langkah ini merupakan angin segar bagi industri event di Indonesia, yang sempat mengalami tantangan besar selama pandemi dan kini sedang bangkit kembali.

    Penambahan bidang penyelenggara acara menjadi salah satu agenda strategis yang diputuskan dalam rapimnas Kadin mencerminkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian nasional. 

  • Perluas Inklusi Keuangan di Kawasan Asia Tenggara, BRI Luncurkan BRImo di Timor Leste

    Perluas Inklusi Keuangan di Kawasan Asia Tenggara, BRI Luncurkan BRImo di Timor Leste

    Dili, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dengan bangga mengumumkan peluncuran resmi Super Apps BRImo di Timor-Leste (BRIMOTL). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BRI untuk memperluas inklusi keuangan dan memberikan solusi perbankan yang modern, mudah dan serba bisa di kawasan Asia Tenggara.

    Peluncuran BRImo Timor Leste dilaksanakan pada Rabu, (29/11/2024) di Centro de Convenções de Díli (CCD) bertepatan dengan acara National Saving Day, yang dinisiasi oleh Bank Sentral Timor-Leste (BCTL).

    Hadir dalam acara launching tersebut Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, Perdana Menteri Kay Ralla Xanana Gusmao, Gubernur Bank Sentral Timor-Leste Helder Lopes, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP) untuk Timor-Leste Okto Dorinus Manik dan General Manager BRI Timor Leste Roby Firmansjah Sastraatmadja beserta seluruh institusi keuangan yang berada di Timor Leste.

    Super App BRImo sendiri merupakan aplikasi perbankan digital yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang aman, nyaman, dan mudah digunakan. Aplikasi dengan lebih dari 100 fitur ini memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pemantauan rekening, langsung dari genggaman mereka. 

    Kemudahan yang dihadirkan BRImo semakin digemari masyarakat, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi BRImo. Hingga akhir September 2024 tercatat pengguna BRImo telah mencapai 37,14 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp4.034 triliun atau tumbuh 35,20% yoy.

    Pada kesempatan terpisah, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan bahwa hadirnya BRImo di Timor Leste, BRI bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha di Timor-Leste melalui kemudahan bertransaksi dan dalam mengelola keuangan. Peluncuran BRImo di Timor-Leste semakin menegaskan komitmen BRI dalam mendorong literasi keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

    “Kami sangat antusias membawa BRImo ke Timor-Leste ini yang berarti BRImo telah menjangkau 11 negara untuk menegaskan perjalanan BRImo World Experience. Mengenalkan Super App BRImo menjadi upaya untuk mengakselerasi layanan digital. Tujuan kami adalah memberikan akses perbankan yang lebih mudah, efisien dan tentunya aman bagi seluruh pengguna dimanapun berada,” pungkas Andrijanto.

  • Elnusa Petrofin Berupaya Tingkatkan Layanan Distribusi Elpiji di Sulawesi Utara dan Gorontalo

    Elnusa Petrofin Berupaya Tingkatkan Layanan Distribusi Elpiji di Sulawesi Utara dan Gorontalo

    Amurang, Minahasa Selatan, Beritasatu.com – PT Elnusa Petrofin (EPN) yang merupakan anak usaha PT Elnusa Tbk berupaya meningkatkan layanan distribusi elpiji, khususnya ukuran 3 kg, agar bisa diperoleh masyarakat dengan mudah. Untuk memastikan keandalan layanan tersebut, jajaran direksi dan komisaris EPN dan PT Elnusa Tbk, Jumat (29/11/2024), mengunjungi Terminal LPG Amurang di Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

    Direktur Utama EPN, Doni Indrawan menyatakan pihaknya terus berkomitmen mendukung Pertamina untuk menghadirkan layanan distribusi energi yang andal dan efisien, terutama pada saat terjadi peningkatan kebutuhan energi selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dalam kunjungan ini, pihaknya juga ingin memastikan aspek health, safety, security, and environment (HSSE) dalam operasional di Terminal LPG Amurang dilaksanakan dengan baik.

    Selain Doni Indrawan, Direktur Utama PT Elnusa Tbk Bachtiar Soeria Atmadja, Komisaris Utama Elnusa Eko Ariantoro, dan Corporate Secretary Elnusa Frida Lidwina, ikut mengunjungi Terminal LPG Amurang.  

    Salah satu core business PT Elnusa Tbk pada segmen distribusi dan logistik energi dikelola Elnusa Petrofin. Anak perusahaan ini mengelola operasional TLPG Amurang sejak 2019. Fasilitas ini memiliki kapasitas penuh 2 x 1.000 metrik ton. Dalam lini bisnis Elnusa Petrofin, Terminal LPG Amurang memainkan peran penting dalam distribusi elpiji subsidi dan nonsubsidi untuk wilayah Sulawesi Utara dan sebagian Gorontalo melalui tujuh stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

    “Elnusa Petrofin siap mendukung dan menyukseskan Satgas Nataru Pertamina 2024/2025 melalui proses distribusi dan menjaga ketersediaan elpiji di wilayah-wilayah strategis,” kata Doni.

    Sebagai anggota Satgas Nataru Pertamina 2024/2025, pihaknya berkomitmen untuk mendukung dan memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.