Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Kemenhub Sediakan Mudik Gratis 38.772 Penumpang pada Libur Natal dan Tahun Baru

    Kemenhub Sediakan Mudik Gratis 38.772 Penumpang pada Libur Natal dan Tahun Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan angkutan mudik gratis dengan kapasitas 38.772 penumpang selama masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kementerian Perhubungan menyediakan tiga program mudik gratis pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan kapasitas 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (4/12/2024) dilansir Antara.

    Adapun program mudik gratis tersebut terdiri atas Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat menyediakan 11 rute tujuan mudik dari Jakarta ke Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, Madiun, dan Kediri dengan 88 bus dan dua unit truk untuk kapasitas 3.500 penumpang.

    Ditjen Perkeretaapian menyediakan lintas Jakarta Gudang-Lempuyangan yang terdiri atas Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kutoarjo, dan Stasiun Lempuyangan (PP) dengan kapasitas 5.300 penumpang dan 2.320 sepeda motor periode angkutan motor gratis selama 10 hari.

    Kemudian, Ditjen Perhubungan Laut menyediakan 100 ruas trayek pelayaran angkutan laut (PP) dengan kapasitas 29.972 penumpang.

    Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Kemenhub, potensi pergerakan masyarakat selama periode akhir tahun tersebut mencapai 110,67 juta orang. 

    Pergerakan ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia yang tersebar selama 22 hari dari 18 Desember 202 sampai 8 Januari 2025. Adapun potensi pergerakan antarprovinsi mencapai 55,86 juta orang dan potensi pergerakan dalam provinsi mencapai 54,81 juta orang.

    Sementara, alasan masyarakat bepergian pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yakni 45,6% terkait liburan untuk pergi ke lokasi wisata, liburan untuk pulang kampung 32,36%, merayakan Natal/Tahun Baru di kampung 19,96% dan karena tugas/pekerjaan 2%.

    Untuk mengatasi kepadatan libur Natal dan  Tahun Baru, Kemenhub menyediakan angkutan mudik gratis.

  • Kemenkomdigi Tindak 49.239 Konten Judi Online Libatkan Akun Instagram Populer

    Kemenkomdigi Tindak 49.239 Konten Judi Online Libatkan Akun Instagram Populer

    Jakarta, Britasatu.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menindak sebanyak 49.239 konten terkait judi online (judol) di ruang digital pada periode 29 November hingga 4 Desember 2024 yang melibatkan sejumlah akun Instagram populer.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, tindakan tegas akan terus kami lakukan terhadap pihak-pihak yang mengotori ruang digital dengan judi online tanpa pandang bulu,” ujar pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar di Jakarta, Rabu (4/12/2024) dilansir Antara.

    Alexander menyampaikan, dari puluhan ribu konten tersebut, ada tiga akun media sosial Instagram yang memiliki ratusan ribu pengikut turut ditindak karena mempromosikan, mendukung, dan terafiliasi dengan situs judi online. Akun tersebut, di antaranya Instagram @literasi.story dengan 439.000 pengikut, @gadis.terkini 233.000 pengikut, dan @adeliaa.ajah dengan 321.000 pengikut.

    Alexander Sabar menuturkan, judi online menjadi masalah serius bagi masyarakat. Menurut dia, banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Judi tidak hanya merugikan finansial, tetapi membahayakan kesehatan mental dan mengancam keamanan data pribadi para pemainnya.

    Situs-situs judi online, lanjut Alexander Sabar, sering menggunakan situs ilegal dan tidak memiliki kebijakan privasi yang jelas. Data pribadi pemain yang terdaftar dalam situs judi online sangat rentan untuk disalahgunakan.

    Menurut dia, data-data pribadi yang sering diretas oleh oknum sindikat judi online adalah nomor seluler, alamat surat elektronik (surel/email), dan nomor rekening bank.

    Selain itu, ia menegaskan, perjuangan melawan judi online memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Ia mengimbau masyarakat yang menemukan situs, konten, akun, atau bentuk promosi judi online untuk segera melaporkan.

    Secara akumulatif, sejak 20 Oktober hingga 4 Desember 2024, Kemenkomdigi sudah melakukan take down terhadap 464.440 konten judi online dengan perincian 428.969 web dan IP, 19.250 konten/akun pada platform Meta, 9.842 file sharing, 3.836 pada Google/YouTube, 2.201 di platform X, 222 di Telegram, dan 118 di Tiktok.

    Sedangkan sejak 2017 hingga 4 Desember 2024, Kemenkomdigi telah memblokir 5,3 juta konten terkait judi online.

  • Dian Siswarini Mundur sebagai Presiden Direktur XL Axiata

    Dian Siswarini Mundur sebagai Presiden Direktur XL Axiata

    Jakarta, Beritasatu.com – Dian Siswarini mengundurkan diri sebagai presiden direktur PT XL Axiata Tbk. Pengunduran diri Dian Siswarini disampaikan oleh Corporate Secretary XL Axiata Ranty Astari Rachman dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (4/12/2024).

    “Pada 3 Desember 2024, perseroan telah menerima surat pengunduran diri Ibu Dian Siswarini selaku presiden direktur perseroan yang akan berlaku efektif sejak diperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan terdekat,” tulis keterbukaan informasi tersebut.

    Pihak XL Axiata menyampaikan, alasan pengunduran diri Dian Siswarini sebagai presiden direktur XL Axiata karena alasan pribadi.

    “Permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham perseroan terdekat sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis XL Axiata.

    Dian Siswarini yang mundur dari jabatannya telah menjabat sebagai presiden direktur XL Axiata sejak 2015. Dian bergabung dengan XL Axiata sejak 1996 dan memegang berbagai posisi kunci pada departement network and engineering dan diangkat menjadi network services director (2007 -2011) dan director/chief digital services officer (2011-2014).

  • IHSG Sesi I Hari Ini Menguat hingga Sentuh Level 7.300

    IHSG Sesi I Hari Ini Menguat hingga Sentuh Level 7.300

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa sesi I hari ini, Rabu (4/12/2024), menguat hingga menyentuh level psikologis 7.300.

    IHSG sesi I hari ini ditutup naik 107,5 poin atau 1,49% hingga mencapai level 7.303. Sebanyak 369 saham naik, 200 saham turun, dan 215 saham datar.

    Volume perdagangan IHSG hari ini mencapai 11,3 miliar lembar saham hingga catat transaksi 5,6 triliun dan frekuensi mencapai 815.147 kali.

    Mayoritas saham sektoral menguat. Sektor bahan baku catat kenaikan 2,77%, diikuti infrastruktur bertambah 1,55%, dan energi naik 1,10%. Hanya ada satu saham sektoral yang turun, yakni sektor teknologi, karena melemah 0,32%.

    Saat IHSG hari ini naik, saham unggulan LQ45 ikut bertambah 1,46%, Jakarta Islamic Index (JII) bertambah 1,78%, dan Investor33 menguat 1,29%.

  • Prabowo Tunjuk Bahlil sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

    Prabowo Tunjuk Bahlil sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) hilirisasi dalam waktu dekat. Nantinya,  pembentukan satgas ini akan disahkan melalui keputusan presiden (keppres)

    “Dalam rapat dengan Bapak Presiden Prabowo, (satgas hilirisasi) baru diputuskan dan ditindak lanjut lewat keppres. Keppresnya sekarang lagi dalam proses dan kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil seusai menghadiri Indonesia Mining Summit di Mulia Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

    Bahlil menyampaikan, pembentukan satgas hilirisasi ini sebelumnya belum ada di era pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk itu, pemerintah ingin menyempurnakan tata kelola hilirisasi dengan pembentukan satgas.

    “Kenapa dibuat Satgas? Agar terpadu kerjanya, tidak lagi ego-ego sektoral. Itu arahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi Bapak Presiden Prabowo maunya adalah agar semua persoalan-persoalan yang terkait dengan hilirisasi di semua sektor itu bisa terkondisi di satu tim,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan, pembentukan satgas hilirisasi ini akan melibatkan kementerian-kementerian teknis, antara lain Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian.

    Bahlil menyatakan, ketua satgas hilirisasi ini akan berasal dari Kementerian ESDM. Kendati demikian, Bahlil tidak menjelaskan siapa sosok yang akan menjadi ketua satgas hilirisasi.

    Ketika ditanya ketua satgas hilirisasi adalah dirinya, dia menjawab diplomatis.  “Ya saya tidak tahu menteri ESDM siapa ya,” kata Bahlil.

  • Ketua Agra: Kenaikan PPN 12 Persen Tak Efektif, Pemerintah Diminta Evaluasi

    Ketua Agra: Kenaikan PPN 12 Persen Tak Efektif, Pemerintah Diminta Evaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Afiliasi Global Ritel Indonesia (Agra), Roy N Mandey, menyatakan bahwa rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen dari sebelumnya 11 persen oleh pemerintah dinilai tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi negara.

    Roy menjelaskan, berdasarkan proyeksi pendapatan PPN tahun 2023, kenaikan sebesar 1 persen hanya akan menambah pemasukan negara sekitar Rp 70 triliun-75 triliun. Namun, angka tersebut dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah, terutama karena akan ada kebutuhan untuk memberikan bantalan sosial bagi masyarakat akibat kenaikan PPN 12 persen ini.

    “Dengan naiknya satu persen itu, mesti ada bantalan (kebutuhan) kepada masyarakat. Uang itu kembali keluar lagi untuk memberikan bantuan,” ujar Roy merespons rencana kenaikan PPN 12 persen di Kantor B-Universe, PIK 2, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Roy menyoroti berbagai alokasi anggaran yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun 2025, termasuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, serta program-program kementerian dan lembaga lainnya yang terus bertambah.

    “Jadi buat apa (kenaikan PPN 12 persen) kalau dampaknya juga tidak akan mencukupi kebutuhan. Malah pemerintah harus kembali mengeluarkan dana untuk bantalan sosial,” imbuhnya.

    Roy menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang rencana kebijakan kenaikan PPN 12 persen ini. Menurutnya, ada langkah-langkah alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.

    Beberapa langkah yang diusulkan Roy meliputi, pengesahan UU Perampasan Aset untuk memanfaatkan dana hasil korupsi yang mencapai ratusan triliun. Penyitaan aset dari judi online yang juga memiliki potensi pendapatan besar. “Kebijakan kenaikan PPN 12 persen bukan satu-satunya solusi. Pemerintah harus menunjukkan sense of crisis dan menghindari kebijakan yang terkesan arogan,” tegas Roy.

    Kenaikan PPN 12 persen dinilai berpotensi menimbulkan efek domino pada daya beli masyarakat dan sektor ritel. Dengan daya beli yang menurun, pertumbuhan ekonomi dapat melambat, sehingga manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini justru berkurang.

    Roy mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan inovatif dalam mengelola anggaran negara, tanpa memberatkan rakyat dengan kenaikan PPN 12 persen.

  • LPEM UI Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Picu Gelombang PHK Besar-besaran pada 2025

    LPEM UI Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Picu Gelombang PHK Besar-besaran pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Jahen F Rezki memprediksi, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen diikuti dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen bisa memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran pada 2025.

    Jahen F Rezki menilai, kenaikan tarif PPN sebesar satu persen dari 11 persen menjadi 12 persen ini bukan hanya membebani masyarakat, tetapi juga kalangan pengusaha. Biaya yang dikeluarkan perusahaan akan lebih tinggi, sehingga memaksa pengusaha mengefisiensikan pengeluaran, salah satunya dengan cara melakukan PHK pekerja.

    “Peluang PHK pasti selalu ada, karena cost yang harus dibayarkan pengusaha semakin besar. Pertama, tentunya barang yang dihasilkan akan lebih mahal, terus di sisi kedua maka perusahaan perlu meningkatkan cost untuk gaji. Kalau misalnya konsumsi masyarakat turun, salah satu pilihan kebijakan yang bisa diambil dengan mengurangi jumlah pegawai, tetapi kita tidak berharap hal itu berlaku,” jelas Jahen F Rizki dalam diskusi Beritasatu Special The Forum bertajuk “Simalakama Rencana Kenaikan PPN Jadi 12 Persen” pada Kantor B-Universe, PIK 2, Tangerang, Selasa (3/12/2024).

    Jahen menilai, pemerintah seharusnya menggali potensi penerimaan negara dari sumber lain selain menaikkan tarif PPN. Beberapa di antaranya yakni meningkatkan basis pajak (tax base) dengan mengurangi sektor informal dalam perekonomian.

    “Terus yang kedua, pemerintah harus inisiatif mencari sumber pajak. Jadi enggak hanya PPN, PPN mungkin bisa jadi alternatif yang terakhir nanti. Misalnya, tadi ada perampasan aset, meningkatkan tax base, atau juga mencoba untuk melihat sektor yang masih shadow ekonomi atau underground ekonomi,” tandasnya.

  • Menaker Yassierli Sebut Permenaker Tentang UMP 2025 Terbit Besok

    Menaker Yassierli Sebut Permenaker Tentang UMP 2025 Terbit Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menargetkan segera menyelesaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  (Permenaker) tentang upah minimum pada 2025.  Rencananya, regulasi tersebut akan diselesaikan, Rabu (4/12/2024).    

    “Kami sedang menyusun peraturan menteri, targetnya insyaallah besok,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Yassierli mengatakan, sampai saat ini Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sedang melakukan harmonisasi kebijakan. Dengan adanya penyelerasan kebijakan maka kebijakan terkait penetapan upah minimum ini diharapkan bisa mengakomodasi kepentingan seluruh pihak mulai dari buruh, pengusaha, hingga pemerintah.

    “Hari ini sedang terjadi harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Kita juga ada rapat dengan menko, dengan kementerian terkait terkait tentang bagaimana kita melakukan antisipasi strategis terkait dengan kondisi ekonomi kita saat ini,” jelasnya.

    Presiden Prabowo Subianto menetapkan kenaikan upah minimum pada 2025 sebesar 6,5%. Angka ini menjadi titik tengah antara kemauan pengusaha yang sebesar 3% dan kemauan buruh yang dalam kisaran 8-10%.

    Menurut Yassierli kebijakan upah minimum pada 2025 harus dilihat secara menyeluruh. Kebijakan upah minimum juga harus disinergikan dengan kebijakan strategis pemerintah lain agar bisa memberikan daya dorong maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kami ada upaya terkait tentang peningkatan produktivitas dan seterusnya. Jadi, kita harus lihat sebagai satu kesatuan. Jangan dipisah UMP terus gara-gara naik 6%, ini faktornya terintegrasi,” tutur Yassierli.

    Dalam penentuan upah minimum pada 2025, pemerintah  mendengarkan masukan dari dewan pengupahan nasional (Depenas). Dari Depenas masukan terkait upah minimum dibahas dalam lembaga kerja sama (LKS) Tripartit Nasional.  

    “Saya melaporkan kondisinya ke presiden, dari diskusi kami di LKS tripartit, teman-teman pekerja minta pertimbangannya, dari Apindo dan hasil studi kami, maka kami mengusulkan itu kenaikannya 6%,” terang Yassierli.

  • Gencarkan Program UMKM BISA Ekspor, Kemendag Gelar Pekan Pengembangan Ekspor

    Gencarkan Program UMKM BISA Ekspor, Kemendag Gelar Pekan Pengembangan Ekspor

    Surabaya, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka Pekan Pengembangan Ekspor pada Selasa, (3/12/2024) di Surabaya, Jawa Timur. Pekan Pengembangan Ekspor yang akan berlangsung dari 3-6 Desember 2024 ini merupakan bagian dari implementasi salah satu program prioritas Kementerian Perdagangan, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    “Pekan Pengembangan Ekspor merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus memperkuat daya saing UMKM agar lebih mudah merambah dan memperluas jangkauan ke pasar global. Selain itu, acara ini merupakan upaya aktif Kemendag dalam mendukung dan mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menjadi eksportir tangguh yang siap menghadapi tantangan global,” ungkapnya.

    Mendag Budi berharap kegiatan ini menjadi langkah awal yang efektif dalam menghadirkan lebih banyak produk Indonesia di pasar internasional.

    Menurut Mendag Budi, Pekan Pengembangan Ekspor juga bermanfaat membuka akses informasi terkait pasar ekspor. Manfaat ini perlu dimaksimalkan para pelaku usaha, termasuk UMKM, sebagai bagian dari upaya mendorong implementasi Program UMKM BISA Ekspor.

    “Kemendag melalui Program UMKM BISA Ekspor mendorong transformasi UMKM menjadi pelaku ekspor yang andal. Program ini dirancang untuk membantu UMKM mengatasi hambatan ekspor, memahami pasar global, dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Kemendag siap menjadi mitra strategis UMKM untuk berkolaborasi mendukung ekosistem bisnis dengan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung usaha UMKM,” ujarnya.

    Pekan Pengembangan Ekspor diisi serangkaian kegiatan. Beberapa di antaranya, yaitu forum dialog yang mengusung transformasi UMKM melalui kolaborasi dan inovasi dengan pemerintah; penandatanganan kerja sama pembinaan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan Bank Jatim; seminar peluang ekspor produk fesyen, aksesori, pertanian, dan hortikultura; konsultasi dan adaptasi produk UMKM yang difasilitasi Export Center Surabaya; pelepasan ekspor; serta penjajakan bisnis (business matching) antara pelaku usaha Indonesia dan perwakilan perdagangan di Jepang serta Uni Emirat Arab (UEA).

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati melihat Pekan Pengembangan Ekspor sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM, daya saing produk, sekaligus penyediaan sarana bagi UMKM.

    “Pekan Pengembangan Ekspor ini kami harap tidak hanya mendukung pertumbuhan bisnis UMKM melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan peningkatan daya saing produk, namun sekaligus penyediaan sarana bagi UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas,” kata Mardyana.

    Mardyana mengajak semua pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menjadikan Pekan Pengembangan Ekspor sebagai momentum bagi UMKM Indonesia untuk bertransformasi menjadi pelaku ekspor yang andal.

    “Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan, seperti business matching dan konsultasi produk, saya optimistis UMKM kita akan semakin siap memenuhi tuntutan pasar global. Bersama, mari kita wujudkan produk-produk Indonesia yang mampu menjadi kebanggaan di dunia,” tuturnya.

    Turut hadir Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman. Turut mendampingi Mendag Budi antara lain Dirjen PEN Mardyana, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Putu Jayan Danuputra.

    Kolaborasi Strategis Kemendag dan Bank Jatim Mendorong Ekspor

    Dalam sesi pembukaan Pekan Pengembangan Ekspor, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim). Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pelaku usaha, termasuk UMKM, meningkatkan kapasitas di bidang ekspor, pengembangan produk, serta kurasi pelaku usaha binaan kedua pihak pada keikutsertaan pameran dagang atau promosi dagang untuk perluasan pasar ekspor.

    Kemendag dan Bank Jatim menyinergikan dan memanfaatkan kemampuan sumber daya dalam melaksanakan pembinaan pelaku UMKM berorientasi ekspor. Dalam implementasinya, kesepakatan kerja sama ini akan mencakup berbagai kegiatan, termasuk pendampingan pelaku usaha, sertifikasi produk, dan promosi ekspor.

    Mardyana menyambut baik pelaksanaan kerja sama baru yang telah terjalin itu. Kerja sama antara pemerintah dan perbankan dilakukan agar UMKM siap bersaing serta mampu memperluas akses di pasar global. 

    “Kerja sama ini selaras dengan upaya Kemendag untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, untuk memperkuat ekosistem mendukung UMKM BISA Ekspor,” tutup Mardyana.

  • Kenaikan Upah Minimum 2025 Berdampak Positif terhadap Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

    Kenaikan Upah Minimum 2025 Berdampak Positif terhadap Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025, langkah yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli, diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dengan kenaikan daya beli masyarakat, ekonomi tentu akan menjadi lebih hidup. Permintaan terhadap barang akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar tim ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede, di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 diharapkan bisa mengakumulasi kenaikan upah minimum di tahun-tahun sebelumnya yang relatif rendah. Menurut Raden, peningkatan daya beli masyarakat akan memicu peningkatan penjualan barang-barang yang diproduksi oleh dunia usaha. Pemerintah juga berupaya memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti kemudahan perizinan dan proses administratif lainnya.

    “Solusi yang menguntungkan kedua belah pihak selalu bisa dicari. Oleh karena itu, beban dunia usaha perlu dikurangi. Salah satunya dengan mempercepat proses perizinan, seperti urusan pajak, atau proses mendirikan bangunan yang biasanya memakan waktu 10 hari atau lebih, kini bisa selesai dalam 2-3 hari. Hal ini tentunya dapat mengurangi biaya,” jelas Raden.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyatakan bahwa kenaikan upah minimum ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6%. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang membahas penetapan upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama mereka yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    Presiden menegaskan bahwa keputusan akhir diambil setelah diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh. Penetapan upah minimum ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha.

    Selain itu, untuk upah minimum sektoral, penetapan akan disesuaikan dengan Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan upah minimum akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    “Seperti yang kita ketahui, upah minimum adalah jaring pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan, dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak. Penetapan upah minimum (2025) bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap memperhatikan daya saing usaha,” ungkap Prabowo.