Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Rakerkonas 2025, Apindo Bertekad ‘Jemput’ Indonesia Emas 2045

    Rakerkonas 2025, Apindo Bertekad ‘Jemput’ Indonesia Emas 2045

    Bandung, Beritasatu.com – Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-XXXIV Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjadi momentum konsolidasi seluruh elemen organisasi. Agenda ini digelar di eL Royale Hotel, Bandung, Jawa Barat, mulai Senin (4/8/2025) hingga Rabu (6/8/2025).

    Mengusung tema “Dengan Semangat Indonesia Incorporated Menuju Indonesia Emas 2045”, Apindo meyakini impian memajukan perekonomian nasional dapat dicapai, meski bukan hal yang mudah. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, Apindo berkomitmen untuk bersikap proaktif.

    “Dengan semangat incorporated, kita menuju Indonesia Emas. Jadi, Indonesia Emas 2045 itu tidak menunggu kita, tetapi kita yang harus mengejar mereka dan untuk berhasil, kita tidak bisa melakukan itu sendirian. Kita perlu bekerja sama, baik itu dengan pemerintah, kemudian dengan para pengusaha, juga masyarakat, dan juga banyak, seperti media misalnya. Jadi itu untuk menuju kita ke berhasil,” ujar Ketua DPP Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik.

    Ning menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin besar seiring perubahan ekonomi global. Oleh karena itu, adaptasi menjadi hal yang penting dalam menghadapi dinamika tersebut.

    “Saya mau menyampaikan juga bahwa what already brought us here cannot bring us there. Jadi, kita itu memang sekarang ini, tadi disampaikan oleh bu ketua, banyak sekali tantangan, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, sehingga kita juga harus berusaha beradaptasi dengan strategi-strategi yang kita lakukan,” lanjutnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menuturkan, Rakerkonas 2025 bertujuan untuk mendengar langsung masukan dari para pelaku usaha. Salah satu kegiatan dalam rangkaian acara ini adalah pembukaan Apindo Expo & UMKM Fair 2025.

    “Memang tujuan kami untuk konsolidasi organisasi, semua elemen organisasi. Kita memang melihat begitu banyak kasus yang dihadapi para pelaku usaha, dan ini kesempatan kita juga untuk mendengar masukan-masukan dari para pelaku di seluruh Indonesia, dari semua, terwakili semua provinsi di Indonesia,” jelas Shinta.

    Rakerkonas juga menjadi kesempatan strategis bagi para pengusaha untuk berdialog langsung dengan sejumlah menteri. Kegiatan ini menjadi wadah sosialisasi sekaligus penyerapan kebijakan pemerintah.

    “Kami nanti akan berdialog dengan beberapa menteri-menteri, yang juga jadi kesempatan untuk kita menyampaikan secara langsung, maupun mendengar program yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Selain konsolidasi dan dialog, Rakerkonas menjadi ajang evaluasi kinerja tahunan APINDO serta penyusunan program kerja untuk tahun mendatang.

    “Kesempatan untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun, tetapi juga menyiapkan program kerja satu tahun berikutnya. Yang penting memang ini situasi yang sedang dialami, situasi ekonomi yang sedang dialami saat ini, baik itu secara global maupun domestik, memang bukan situasi yang mudah buat para pelaku,” tambah Shinta.

    “Makanya topiknya kita ambil, temanya kebersamaan ini melalui spirit semangat Indonesia incorporated, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia maju. Jadi, di sini apa pun halangan dan tantangan yang dihadapi, salah satu jawabannya adalah melalui Indonesia incorporated,” tutupnya.

  • Hilirisasi dan Energi Terbarukan Tekan Emisi Batu Bara

    Hilirisasi dan Energi Terbarukan Tekan Emisi Batu Bara

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menegaskan, perusahaan tambang batu bara terus melakukan berbagai upaya untuk menekan emisi karbon dari aktivitas pertambangan. Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari proses hilirisasi batu bara sekaligus strategi dekarbonisasi guna mengurangi dampak lingkungan.

    “Salah satu upaya hilirisasi batu bara itu yakni mengurangi emisi karbon, selain dekarbonisasi. Beberapa praktik di lapangan seperti penggunaan biodiesel atau teknologi energi terbarukan dalam proses pertambangan batu bara,” ujar Hendra dalam acara Energi Mineral Festival (EMF) 2025 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

    Ia menyebutkan, sejumlah langkah konkret telah diterapkan perusahaan, di antaranya penggunaan biodiesel, pemanfaatan energi terbarukan seperti solar PV (pembangkit listrik tenaga surya), percepatan reklamasi lahan pascatambang, hingga penggunaan teknologi digital untuk efisiensi dan pengurangan emisi karbon.

    Fokus pengurangan emisi ini dinilai penting mengingat usia tambang batu bara di Indonesia diperkirakan masih akan berlangsung hingga ratusan tahun ke depan.

    Oleh karena itu, menurut Hendra, hilirisasi batu bara harus sejalan dengan transisi energi dan penggunaan sumber energi yang lebih bersih.

    “IMA pernah merilis bahwa dalam hal sumber daya yang bisa dikonversi menjadi cadangan ekonomi, kita masih memiliki ratusan tahun umur tambang batu bara jika hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Hendra juga menjelaskan bahwa hilirisasi batu bara bukan hanya sekadar slogan. Pemerintah kini tengah mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak pertanyaan publik mengenai wujud nyata dari hilirisasi batu bara di lapangan.

    “Kalau di batu bara, secara tradisional masyarakat lebih banyak mengetahui hilirnya itu menjadi energi listrik. Namun, batu bara bisa dimanfaatkan untuk kegunaan lainnya,” jelas Hendra.

    Ia mencontohkan, jika diolah lebih lanjut, batu bara dapat diubah menjadi berbagai produk bernilai tinggi seperti petrokimia, bahan bakar cair (liquefaction), gasifikasi, coal upgrading, dan lainnya.

    Menurut Hendra, amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara tegas menggariskan perlunya peningkatan nilai tambah komoditas batu bara.

  • Gas Bumi untuk Rumah Tangga Langkah Nyata Menuju Swasembada Energi

    Gas Bumi untuk Rumah Tangga Langkah Nyata Menuju Swasembada Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mendorong transisi energi nasional melalui pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi utama untuk rumah tangga. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia menuju swasembada energi, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi.

    PGN mencatat hingga 2025 sudah lebih dari 820.000 Sambungan Rumah Tangga (SR) gas bumi terpasang di 18 provinsi dan 74 kabupaten/kota.

    Kehadiran jaringan gas bumi (jargas) ini bukan hanya mempermudah akses energi bersih, tapi juga menjadi solusi penghematan subsidi negara yang selama ini tersedot untuk LPG. Dalam catatan PGN, jargas rumah tangga telah menyumbang penghematan subsidi negara hingga Rp 1,7 triliun per tahun.

    Salah satu warga yang telah merasakan manfaat langsung dari penggunaan gas bumi adalah Dadang Sudana, warga Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ia telah menggunakan gas bumi di rumahnya selama kurang lebih lima bulan terakhir.

    “Awalnya ada pendataan dari RT dan RW, setelah itu baru dilakukan pemasangan pipa ke rumah,” ujar Dadang saat ditemui Beritasatu.com.

    Menurutnya, penggunaan gas bumi memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam aktivitas rumah tangga, terutama karena pasokan gas tersedia 24 jam tanpa resiko kehabisan saat dibutuhkan. “Lebih efisien, tidak takut kehabisan gas saat memasak, atau harus isi ulang di waktu yang tidak pas,” jelasnya.

  • Penurunan Komisi Bagi Hasil Bisa Bikin Aplikator Ojol Bangkrut

    Penurunan Komisi Bagi Hasil Bisa Bikin Aplikator Ojol Bangkrut

    Jakarta, Beritasatu.com – Industri ojek online (ojol) membutuhkan regulasi komprehensif demi melindungi kepentingan semua pihak, termasuk konsumen, pengemudi, aplikator, pemerintah, serta pelaku UMKM yang bergantung.

    Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan peraturan yang tengah digodok pemerintah terkait dengan ojek online perlu memperhatikan banyak hal.

    “Apapun solusi yang dikeluarkan, harus mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder, yaitu konsumen, driver, pemerintah dan aplikator. Pembahasan harus komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong,” kata Wijayanto dalam keterangan tertulisnya.

    Menurutnya, transportasi online saat ini berperan penting membantu menghubungkan para pelaku ekonomi, sehingga ikut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, pada saat daya beli masyarakat menurun, ekosistem transportasi online juga terganggu sehingga sektor ini perlu mendapatkan dukungan.

    Dia menilai, usulan penurunan besaran bagi hasil atau komisi ojol dari 20% menjadi 10% dinilai berisiko bagi semua ekosistem, tak hanya bagi perusahaan aplikasi, driver, tapi juga konsumen dan UMKM yang bergantung di sektor ini. “Usulan tersebut (penurunan komisi) perlu dikaji ulang, karena bisa membangkrutkan aplikator ojol,” katanya.

    Dia mengatakan, perlu regulasi yang menjadi acuan karena sektor itu akan menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan.

    “Kita semua, tidak hanya pemerintah, perlu belajar dari pengalaman negara lain dalam memajukan industri transportasi online. Juga belajar dari sektor-sektor di Indonesia yang sudah berhasil melakukan transformasi; dua sektor yang bisa dijadikan referensi adalah perbankan dan telekomunikasi,” katanya.

  • Indonesia Perlu Kembangkan Sistem Pelacakan Beras Berbasis Teknologi

    Indonesia Perlu Kembangkan Sistem Pelacakan Beras Berbasis Teknologi

    Jakarta, Beritasatu.com – Masalah beras memang sudah terjadi sejak lama. Terbaru, masalah beras bukan lagi sekadar impor saja, tapi juga beras kualitas rendah yang dioplos.

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian merekomendasikan untuk mengoptimalkan teknologi digital sebagai upaya memberantas peredaran beras oplosan di dalam negeri.

    “Bisa kembangkan sistem pelacakan beras berbasis teknologi untuk memantau rantai pasok dari petani hingga konsumen, memastikan transparansi dan mencegah manipulasi, serta memudahkan pengawasan,” kata Eliza seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/7/2025).

    Seiring dengan itu, perlu diperkuat pengawasan dan melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) guna menangani peredaran beras oplosan. “Ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pertanian, tapi juga Kementerian Perdagangan. Jadi, perlunya harmonisasi antarinstansi agar efektif menangani kasus ini,” ujar Eliza.

    Selain itu, dia mengatakan diperlukan sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera, yang meliputi pemberian denda hingga pencabutan izin usaha atau pelarangan distribusi bagi produsen yang terbukti melakukan pelanggaran.

    Dia pun merekomendasikan untuk menetapkan regulasi ketat terkait standarisasi kualitas beras premium, yang mencakup pengujian rutin terhadap kadar air, butir kepala, serta kepatuhan takaran. Dia melanjutkan, sertifikasi untuk produsen beras premium juga diperlukan yang bisa melibatkan jasa pemastian demi memastikan mutu beras agar konsumen beras premium tidak dirugikan.

    “Perlu perkuat regulasi pelabelan buat memastikan ada informasi yang lengkap di kemasan misalnya, kelas mutu, berat bersih, komposisi dan kalau bisa bisa menelusuri asalnya atau ‘traceability’ yang mudah dipahami oleh konsumen. Sehingga, konsumen akan tahu apa yang mereka beli,” ujar Eliza.

  • Kasus Beras Oplosan Bisa Hambat Upaya Pemerintah Atasi Kemiskinan

    Kasus Beras Oplosan Bisa Hambat Upaya Pemerintah Atasi Kemiskinan

    Jakarta, Beritasatu.com – Beras oplosan kualitas rendah dengan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog disebut dapat mengganggu program pemerintah mengatasi kemiskinan.

    Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menilai pengoplosan beras kualitas rendah ke dalam kemasan SPHP sangat merugikan negara, karena menggagalkan misi utama program subsidi pangan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah keluar dari jerat kemiskinan.

    “Ini merugikan negara dan juga konsumen kalangan menengah bawah. Negara mengalami kerugian karena programnya tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan,” kata Eliza seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/7/2025).

    Padahal, program tersebut dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap bahan pangan pokok. Namun praktik oplosan membuat beras murah sulit diakses oleh penerima manfaat sebenarnya.

    Akibatnya, keluarga miskin tidak mendapatkan beras SPHP sesuai harga dan kualitas yang ditetapkan, sehingga terpaksa membeli beras mahal yang menggerus belanja mereka untuk kebutuhan pokok lainnya.

    “Konsumen rugi karena SPHP ini kan standarnya lebih bagus dari pada (beras) ‘reject’ (kualitas buruk). Dan beras SPHP murah karena disubsidi pemerintah,” tutur Eliza.

    Karena itu, dia pun menyarankan agar distribusi SPHP dilakukan langsung kepada penerima manfaat melalui operasi pasar keliling atau koperasi berbasis komunitas, guna mencegah kebocoran dan penyelewengan.

    “Itu mengapa menyalurkan SPHP harus resmi oleh pemerintah agar tidak terjadi lagi kebocoran dan pemalsuan beras reject jadi SPHP,” kata Eliza.

  • Perlu Efek Jera bagi Penjual Beras Oplosan Nakal

    Perlu Efek Jera bagi Penjual Beras Oplosan Nakal

    Jakarta, Beritasatu.com – Praktik pengoplosan beras dikhawatirkan dapat merusak efektivitas kebijakan pangan, menciptakan distorsi pasar, hingga membahayakan stabilitas sosial apabila dibiarkan meluas.

    Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufiqurrahman mengungkapkan, ketika masyarakat menemukan bahwa beras yang mereka beli tidak sesuai, maka akan timbul ketidakpercayaan.

    “Bahkan dari program subsidi yang pernah dilakukan uji tidak sesuai mutu atau bobot, maka kepercayaan publik terhadap negara sebagai penyedia pangan akan runtuh,” ujar dia seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/7/2025).

    Dalam jangka panjang, dia mengatakan praktik ini dapat menciptakan ketidakstabilan harga dan memperbesar jurang antara regulasi dan kenyataan pasar. “Negara harus hadir secara tegas, tidak hanya dengan retorika, tetapi dengan sistem yang mampu menutup seluruh celah penyimpangan,” ujar Rizal.

    Menurutnya, modus beras oplosan terus hidup karena lemahnya pengawasan pada titik distribusi akhir, tidak adanya sistem pelacakan yang kredibel, serta longgarnya mekanisme kontrol atas mitra distribusi Perum Bulog.

    Dia menambahkan, rantai distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang panjang dan tidak transparan, menciptakan ruang bagi aktor-aktor di hilir untuk menyisipkan praktik pengoplosan secara sistematis.

    “Ini diperburuk oleh absennya early warning system berbasis data, serta tidak adanya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola logistik dan sertifikasi penyalur. Selama logika ekonomi masih menguntungkan pelaku, dan sanksi tidak memberikan efek jera, sistem ini akan terus berputar,” ujar Rizal.

  • Cak Imin Ingin 210.000 Orang yang Tak Lagi Miskin Kian Sejahtera

    Cak Imin Ingin 210.000 Orang yang Tak Lagi Miskin Kian Sejahtera

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mengalami penurunan 210.000 orang dibandingkan September 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, pihaknya terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat menyusul angka kemiskinan di Indonesia yang menunjukkan penurunan.

    “Sebanyak 210.000 orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera,” kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/7/2025).

    Dia mengatakan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera dan mandiri. Muhaimin Iskandar menjelaskan, upaya pemberdayaan juga akan difokuskan terhadap 2,38 juta orang yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem.

    Cak Imin pun menjelaskan, upaya pemberdayaan terus dilakukan dengan mengkoordinasikan kementerian/lembaga sebagaimana amanat Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    “Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan kementerian/lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0% pada 2026 dapat tercapai,” katanya.

    Berdasarkan Inpres tersebut, model pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang dilakukan antara lain dengan optimalisasi dana keumatan melalui kerja sama dengan lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta kerja sama dengan swasta/perusahaan untuk optimalisasi program tanggung jawab sosial (CSR) berdampak.

    Muhaimin Iskandar menambahkan, angka kemiskinan terbaru akan menjadi landasan data bagi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

    Menurutnya, pengambilan kebijakan berbasis data krusial agar upaya pengentasan kemiskinan, utamanya mengurangi kantong kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat, berjalan tepat sasaran.

  • Kasus Beras Oplosan Bisa Hambat Upaya Pemerintah Atasi Kemiskinan

    Masyarakat Bisa Minta Ganti Rugi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus beras premium yang dioplos dari beras kualitas medium hingga rendah memang banyak ditemukan di pasaran. Kementerian Pertanian (Kementan) pun menyebut ada 212 merek yang diduga mengoplos beras.

    Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana mengatakan, tindak pengoplosan beras dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas beras di pasaran.

    “Pada dasarnya konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi secara materil dan immateril (ke penjual beras, red). Ini termasuk dalam hak fundamental konsumen untuk mendapatkan beras yang sesuai,” ungkap Niti seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/7/2025).

    Niti menyarankan perlunya penguatan sistem pengawasan dari hulu sampai hilir di setiap rantai pasok beras. Pengawasan juga perlu dilakukan secara pre-market, dengan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan fisik sarana prasarana dan laboratorium untuk melakukan quality control.

    “Pengawasan ‘post market’ ketika beras sudah masuk ritel juga harus dijaga kualitas dengan melakukan pengawasan secara berkala,” tuturnya.

    Ia mengatakan, peran konsumen juga sangat penting dalam memberantas praktik pengoplosan beras. Menurut dia, konsumen bisa berperan sebagai pengawas, mata, dan telinga dari praktik kecurangan di lapangan.

    Dia pun mengimbau agar warga melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi tindak kecurangan, sebagai bentuk hadirnya masyarakat kritis dan tekanan publik yang kuat sehingga dilakukan penindakan oleh pemerintah.

    “Dalam UU Perlindungan Konsumen lembaga konsumen juga diberikan amanat dan peran untuk melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terhadap pelindung konsumen,” kata Niti.

  • Harga Minyak Sepekan: Emas Hitam Belum Mampu Tembus US$ 70

    Harga Minyak Sepekan: Emas Hitam Belum Mampu Tembus US$ 70

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak mentah pada pekan ini belum berhasil menembus level psikologis US$ 70 per barel. Harga minyak sempat naik hingga 1% sebelum akhirnya merosot di akhir pekan.

    Kepastian akan tarif yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjelang batas waktu awal Agustus ini, telah membuat banyak investor khawatir tentang kondisi perekonomian. Akibatnya, komoditas emas hitam ini pun jadi kurang menarik, apalagi jika perekonomian dunia melemah.

    Berikut pergerakan harga minyak mentah sepekan:

    Senin (21/7/2025)

    Uni Eropa menyetujui paket sanksi ke-18 terhadap Rusia terkait perang di Ukraina, yang juga menargetkan Nayara Energy India, eksportir produk minyak yang dimurnikan dari minyak mentah Rusia.

    Harga minyak mentah Brent turun 38 sen atau 0,55% menjadi US$ 68,90 per barel, setelah ditutup melemah 0,35%. Harga minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 30 sen atau 0,45% menjadi US$ 67,04 per barel.

    Selasa (22/7/2025)

    Harga minyak sedikit melemah karena sanksi terbaru Eropa terhadap minyak Rusia diperkirakan akan berdampak minimal pada pasokan. Meski demikian, investor masih mempertimbangkan potensi penurunan pasokan solar.

    Minyak mentah Brent berjangka ditutup turun 7 sen atau 0,1% menjadi US$ 69,21 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS ditutup turun 14 sen atau 0,2% menjadi US$ 67,20.

    Rabu (23/7/2025)

    Harga minyak mentah turun tiga sesi berturut-turut karena kesepakatan tarif Amerika Serikat (AS) dengan Jepang membuka lembaran baru membaiknya sentimen perdagangan global.

    Harga minyak mentah Brent berjangka turun 12 sen atau 0,2% menjadi US$ 68,47 per barel pada pukul 09.07 GMT. Harga minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 14 sen, atau 0,2%, menjadi US$ 65,17 per barel.