Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Pelaku Logistik Enggan Lalui Tol Cibitung-Cilincing karena Tarif Mahal

    Pelaku Logistik Enggan Lalui Tol Cibitung-Cilincing karena Tarif Mahal

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaku usaha logistik mengusulkan agar tarif Tol Cibitung-Cilincing dievaluasi. Tarif  yang terlalu tinggi dan dianggap memberatkan biaya operasional, sekaligus menghambat upaya meningkatkan efisiensi distribusi barang di jalur tersebut.

    Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Sugi Purnoto mengatakan, tingginya tarif  Tol Cibitung-Cilincing membuat jalan tol ini kurang diminati, terutama oleh pengusaha transportasi dan logistik.

    “Tarif tol Cibitung-Cilincing saat ini jauh lebih mahal, bahkan mencapai 50% lebih tinggi dibandingkan dengan tarif jalan tol lain, seperti Japek atau jalan arteri. Akibatnya, banyak pelaku logistik enggan menggunakan tol ini,” ujar Sugi dikutip dari Antara, Jumat (6/12/2024).

    Ia menekankan pentingnya evaluasi tarif agar JTCC, yang terhubung dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2, dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh sektor logistik. Hal ini juga akan mendukung peningkatan efisiensi logistik nasional.

    Menurut Sugi, tarif yang lebih kompetitif adalah kunci dalam mendorong efisiensi logistik, yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

    “Dengan tarif yang lebih terjangkau, efisiensi logistik dapat meningkat hingga 50%. Pengurangan waktu tempuh, biaya operasional, dan risiko kecelakaan adalah beberapa manfaat nyata yang akan dirasakan oleh pelaku usaha,” jelasnya.

    Jalan Tol Cibitung-Cilincing lanjut Sugi, sebenarnya memiliki peran strategis karena menghubungkan kawasan logistik dengan pelabuhan, yang menjadi kebutuhan penting bagi industri logistik. Namun, tarif yang mahal membuat jalan tol ini hanya digunakan sebagai alternatif pada kondisi darurat.

    “Hal ini jelas mengurangi potensi manfaat yang bisa diperoleh dari kelancaran distribusi barang melalui tol Cibitung-Cilincing,” tambahnya.

    SCI merupakan lembaga independen yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, konsultasi, penelitian, dan pengembangan logistik serta supply chain. Lembaga ini juga menjadi forum komunikasi bagi para praktisi, akademisi, birokrat, dan pemerhati bidang logistik di Indonesia.

    “Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung kelancaran dan efisiensi logistik. Kami siap berdiskusi dengan semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bersama,” tutur Sugi.

    SCI berharap ada dialog antara operator tol, pemerintah, dan pelaku logistik untuk mencari solusi terbaik terkait tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang mahal.

  • Pemerintah Pastikan Driver Ojol Tetap Jadi Penerima BBM Bersubsidi

    Pemerintah Pastikan Driver Ojol Tetap Jadi Penerima BBM Bersubsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan bahwa driver ojek online (ojol) akan tetap menerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini pemerintah tengah mengkaji kembali skema agar pemberian BBM bersubsidi dapat benar-benar diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan.

    “BBM bersubsidi tetap diberikan kepada pengemudi ojol, karena mereka masuk dalam kategori usaha mikro. Saya tegaskan bahwa pengemudi ojol berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” ucap Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam konferensi pers di kantor Kementerian UMKM pada Jumat (6/12/2024).

    Dia mengatakan, pemerintah harus melindungi sektor ekonomi lapisan bawah. Salah satu prioritas Kementerian UMKM adalah menjaga keberlangsungan transportasi umum, seperti ojol. 
    Lebih, lanjut, pemerintah sedang mempersiapkan mekanisme verifikasi pengguna sepeda motor driver ojol untuk pemberian BBM subsidi. Dia mengatakan, saat ini ada 120 juta pengguna sepeda motor di Indonesia, tetapi yang termasuk  dalam kategori penerima subsidi adalah mereka yang melakukan aktivitas ojol.

    “Saat ini diperkirakan ada sekitar 4-5 juta pengemudi ojol, terutama di wilayah perkotaan, tetapi proses pemetaan masih dilakukan untuk memastikan data valid,” tutur dia, yang menyebut driver ojol terima subsidi BBM.

    Langkah selanjutnya, Kementerian UMKM akan memanggil perusahaan operator ojol untuk meminta data pengemudi yang terdaftar. Nantinya, data tersebut akan diintegrasikan dengan Pertamina untuk mempermudah proses.

    “Dengan langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan mendukung pengemudi ojol sebagai bagian dari rantai distribusi UMKM,” terang Maman.

    Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono, mengapresiasi sikap pemerintah yang tetap memasukan driver ojol dalam penerima BBM bersubsidi. Pasalnya driver ojol termasuk dalam klasifikasi UMKM sebagai bagian dari rantai distribusi UMKM.

    “Dengan penjelasan ini (driver ojol terima BBM subsidi), keresahan kami sebagai driver atau pengemudi ojol telah terjawab. Terima kasih atas respons cepat dari pemerintah,” kata Igun.  
     

  • 53 Program Quick Win Prabowo Subianto Akan Diumumkan Bertahap

    53 Program Quick Win Prabowo Subianto Akan Diumumkan Bertahap

    Jakarta, Beritasatu.com – Jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada Kamis (5/12/2024) kembali menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas mengenai isu-isu krusial dan kebijakan yang perlu diambil melalui program percepatan atau quick win.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki 53 program quick win yang akan segera diumumkan secara bertahap.

    Program quick win Prabowo Subianto, antara lain terkait penanganan polusi udara di Jakarta, hingga katalog elektronik (e-catalog) versi enam yang akan mencakup 95% dari belanja APBN.

    “Untuk penanganan air polution di Jakarta, saya kira akan segera diumumkan. E-catalog versi enam juga di bulan depan,” kata Luhut seusai bertemu dengan Prabowo Subianto, Kamis (5/12/2024) malam.

    Efisiensi juga menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto. Apabila program-program efisiensi dapat terlaksana, atau setidaknya setengahnya, Luhut meyakini target pertumbuhan ekonomi 8% akan tercapai dalam 5 tahun ke depan.

    “Jadi kombinasi-kombinasi tadi dengan digitalisasi, semua data yang ada di kementerian atau institusi pemerintahan itu segera akan dilakukan (digitalisasi). Ujungnya nanti government technology. Jadi saya kira Presiden Prabowo Subianto sudah putuskan dan akan segera dilaksanakan,” kata Luhut terkait 53 program quick win yang akan segera diumumkan secara bertahap.

  • IHSG Sesi I Hari Ini Menguat 26 Poin Ditopang Sektor Teknologi

    IHSG Sesi I Hari Ini Menguat 26 Poin Ditopang Sektor Teknologi

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa sesi I hari ini, Jumat (6/12/2024) menguat ditopang sektor teknologi.

    IHSG sesi I hari ini ditutup naik 26,2 poin atau 0,39% hingga mencapai level 7.339. Sebanyak 291 saham naik, 233 saham turun, dan 250 saham datar.

    Volume perdagangan IHSG hari ini mencapai 8,89 miliar lembar saham hingga catat transaksi Rp 3,7 triliun dan frekuensi mencapai 609.550 kali.

    Mayoritas saham sektoral menguat. Sektor teknologi catat kenaikan 1,03%, diikuti energi naik 0,93%, properti bertambah 0,79%.

    Sementara, saham sektoral lainnya melemah, seperti kesehatan turun 0,77%, konsumsi nonprimer turun 0,34% dan industri anjlok 0,12 persen.

    Saat IHSG hari ini naik, saham unggulan LQ45 melemah 0,22%, Jakarta Islamic Index (JII) turun 0,33%, dan Investor33 berkurang 0,32%.

  • Indonesia dan Thailand Eksplorasi Peluang Kerja Sama Baru di Era Kepemimpinan Baru

    Indonesia dan Thailand Eksplorasi Peluang Kerja Sama Baru di Era Kepemimpinan Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia dan Thailand memperluat hubungan kerja sama bilateral di era kepemimpinan baru kedua negara, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra.  

    “Hubungan kerja sama bilateral Indonesia Thailand yang kuat berakar pada saling menghormati nilai-nilai bersama, ini memupuk kolaborasi di berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, keamanan, pendidikan, kebudayaan, dan pertukaran antarmasyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Perdagangan antara Indonesia dan Thailand telah meningkat dan mencapai rekor tertinggi lebih dari US$ 19 miliar pada 2022 dan US$ 17,5 miliar pada 2023. Selain itu, investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) Thailand di Indonesia bertumbuh signifikan juga pada tahun lalu dengan 450 proyek senilai US$ 185,5 juta.

    Indonesia dan Thailand dapat menjadi mitra kuat dalam mewujudkan tujuan bersama. Apalagi pada 2025, Indonesia dan Thailand akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Sebagai sesama anggota pendiri ASEAN, Indonesia-Thailand saling terkait dalam perjalanan bersama menuju kemajuan dan kemakmuran regional.

    “Di bawah kerja sama ekonomi regional ASEAN, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Thailand atas kepemimpinannya dalam menegosiasikan Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang saat ini berjalan sesuai rencana,” ungkap Airlangga.

    Selain itu, Indonesia dan Thailand juga sedang menuju keanggotaan di BRICS dan OECD. Hal itu mendorong Indonesia Thailand untuk bekerja sama lebih erat memastikan keanggotaan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi meningkatkan suara negara-negara berkembang, serta mendorong kerja sama selatan-selatan.

  • Presiden Prabowo Instruksikan PPN Berlaku Tidak Seragam dalam 1 Tarif

    Presiden Prabowo Instruksikan PPN Berlaku Tidak Seragam dalam 1 Tarif

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen akan tetap dijalankan pada 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, penerapan PPN 12 persen tidak diterapkan dalam satu tarif, melainkan selektif hanya pada barang mewah.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah akan menerapkan struktur PPN yang tidak seragam dalam satu tarif. Meski demikian, kebijakan tersebut masih dikaji mendalam.

    “Ini nanti masih dipelajari pemerintah, PPN tidak berlaku dalam satu tarif,” kata Misbakhun setelah menemui Presiden Prabowo Subianto, bersama perwakilan pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Misbakhun mengatakan, pemerintah hanya memberikan beban ke konsumen pembeli barang mewah. “Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” kata Misbakhun.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penerapan PPN 12 persen pada 2025 secara selektif untuk komoditas baik yang berasal dari dalam negeri maupun komoditas impor dalam kategori barang mewah.

    “Untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya pada barang-barang mewah, jadi (penerapannya) secara selektif,” kata Sufmi Dasco.

    Sufmi Dasco menjelaskan barang-barang mewah yang dimaksud merupakan komoditas, seperti apartemen mewah, rumah mewah, hingga mobil mewah.

  • Prabowo Ajak Jepang Garap Proyek Great Giant Sea Wall

    Prabowo Ajak Jepang Garap Proyek Great Giant Sea Wall

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan-Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12/2024). 

    Prabowo mengajak perusahaan-perusahaan Jepang untuk berpartisipasi dalam proyek Great Giant Sea Wall.

    “Dalam Great Giant Sea Wall itu 40 km di atas Jakarta dan sampai 600 km. Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan konstruksi Jepang. Nah itu juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, seusai pertemuan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Ketika ditanya terperinci kerja sama konkret dan pendanaannya, Rosan belum menjawab secara lugas.

    “Kita masih terbuka ya. Ya tetapi harapannya dari perusahaan-perusahaan Jepang yang besar ini berpartisipasi dari konstruksinya, engineering-nya dan juga tentunya dari pendanannya,” kata Rosan.

    Selain itu, hal lain yang dibicarakan dalam pertemuan Prabowo dan pengusaha Jepang, di antaranya kesehatan, pendidikan, serta rencana kerja sama pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jepang.

  • Guru Besar UI Ungkap Dampak Mengerikan Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen pada Awal 2025

    Guru Besar UI Ungkap Dampak Mengerikan Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen pada Awal 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Wacana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan menuai protes dan polemik yang berkepanjangan. Kebijakan ini dipandang akan berdampak negatif, khususnya pada daya beli masyarakat.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa jika pemerintah tidak melakukan mitigasi yang tepat terhadap dampak negatif kebijakan ini, hal tersebut dapat menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah penurunan konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    “Terutama dampak langsung bagi konsumsi rumah tangga, yang telah mengalami pelambatan, dari 5,22% pada kuartal I 2023 menjadi 4,91% di kuartal III 2024. Peningkatan PPN dikhawatirkan akan semakin menekan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah,” ujar Telisa dalam wawancara dengan Beritasatu.com, Kamis (5/12/2024).

    Telisa juga menyampaikan bahwa sektor ritel dan industri menghadapi tekanan berat akibat menurunnya daya beli. Penurunan ini berdampak pada lemahnya penjualan barang tahan lama, sementara sektor manufaktur menunjukkan kontraksi, terlihat dari Purchasing Manager Index (PMI) yang turun ke angka 48,9 pada 2024.

    “Akibatnya, lebih dari 64.000 pekerja diprediksi akan kehilangan pekerjaan pada akhir tahun ini. Dalam konteks global, kenaikan PPN menjadi 12 persen juga akan meningkatkan biaya produksi domestik yang akhirnya menurunkan daya saing ekspor hingga -1,41%,” tambah Telisa.

    Selain itu, Telisa memprediksi bahwa kenaikan PPN akan mendorong inflasi sebesar 0,97%, yang dirasakan paling berat oleh masyarakat miskin, mengingat proporsi pengeluaran konsumsi mereka lebih besar dibandingkan pendapatan. Tanpa adanya kompensasi yang memadai, kebijakan ini berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

    “Meski kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki ketahanan fiskal, risiko terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

    Telisa menilai, meskipun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat ketahanan fiskal, dampaknya pada daya beli masyarakat, inflasi, dan sektor industri tidak dapat diabaikan.

  • Presiden Prabowo Instruksikan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah

    Presiden Prabowo Instruksikan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen akan tetap dijalankan pada 1 Januari 2025. Namun, penerapan PPB 12 persen akan diterapkan selektif terhadap beberapa komoditas baik barang dalam negeri atau impor yang berkaitan dengan barang mewah.

    Dengan ini pemerintah hanya memberikan beban kepada konsumen pembeli barang mewah. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun seusai diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (5/12/2024). 

    “Dengan ini masyarakat kecil tetap pada tarif PPN yang saat ini berlaku sehingga nanti PPN tidak akan berlaku dalam satu tarif. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan dan berkaitan hal-hal yang bersifat layanan umum tetap tidak dikenakan PPN,” ungkap Misbakhun.

    Ia menambahkan, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penghapusan skema tarif tunggal untuk PPN di masa mendatang.

    Menurutnya, Prabowo juga menyoroti pentingnya menertibkan berbagai aktivitas ilegal untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah ini dinilai strategis untuk menambah pemasukan tanpa membebani masyarakat kecil.

    “Pemerintah akan menertibkan berbagai hal ilegal yang dapat menambah penerimaan negara, sehingga potensi yang selama ini tidak terdeteksi bisa dioptimalkan,” pungkas Misbakhun dalam kaitannya dengan penerapan PPN 12 persen.
     

  • Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Dibahas di BNI Investor Daily Round Table

    Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Dibahas di BNI Investor Daily Round Table

    Surabaya, Beritasatu.com – Diskusi menarik tentang isu-isu kritis seputar ekonomi nasional dan global kembali digelar dalam BNI Investor Daily Round Table (IDRT), Kamis (5/12/2024). Didukung oleh BNI, Investor Daily Round Table kini hadir dengan pembahasan menarik bertemakan “Membangun Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Melalui Investasi”.

    BNI Investor Daily Round Table kembali dipandu langsung oleh Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita. Dalam forum kali ini, BNI Investor Daily Round Table menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, yakni Emil Dardak.

    Dalam forum tersebut, Emil Dardak menyampaikan bagaimana Jawa Timur dapat mendoorong potensi daerah sehingga menjadikan Jatim sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia. Dengan kontribusi sebesar sekitar 14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, provinsi ini pun menjadi penggerak ekonomi di Pulau Jawa.

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), Jatim menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,55% pada triwulan III 2024. Jatim hanya di bawah Jakarta yang berkontribusi 29,08%, sedangkan Jawa Barat kontributor terbesar ketiga dengan angka 22,39%.

    BPS juga mencatat, ekonomi Jatim pada triwulan III-2024 mampu tumbuh mencapai 4,91 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau 1,72 persen secara kuartalan (quartal to quartal/qtq).

    Beberapa sektor andalan yang dimiliki Jawa Timur antara lain adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk daerah non-perkotaan, dengan fokus pada produksi padi, tebu, dan perikanan. Sementara, Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2024 dengan kontribusi sebesar 30,54%.

    Emil Dardak mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Timur ke depannya harus terus mengoptimalkan potensi Jatim agar pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan. Harapannya, Jawa Timur mampu berkontribusi besar dalam misi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekomomi 8%.

    Menurut Emil, berbagai strategi harus dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur agar potensi ekonomi provinsi tersebut dapat dimaksimalkan. Dia mengatakan, salah satu hal yang harus dilakukan optimalisasi konektivitas yang menjadi faktor kunci dalam roda perekonomian.

    “Tentunya positioning Pelabuhan Tanjung Perak menjadi sangat penting untuk menunjang konektivitas, tetapi di Jawa Timur ini juga sudah ditopang juga dengan adanya pelabuhan di Probolinggo. Kemudian, beroperasinya port captive di beberapa kawasan industri. Di selatan sudah ada pelabuhan Prigi yang bisa bersinergi dengan pelabuhan Selatan seperti Cilacap, Tanjung Wangi, juga di Lembar. Ini yang kemudian kita harapkan bisa menjadikan Jawa Timur terkoneksi dengan baik, menopang target pertumbuhan 8%,” ujar Emil.

    Emil juga menambahkan, masa depan ekonomi Jawa Timur juga tak akan terlepas dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dia menyebut, pemerintah harus mengoptimalkan fungsionalitas KEK di Jatim sehinggg menarik lebih banyak investasi masuk ketiga kawasan tersebut.

    Saat ini, terdapat KEK yang berada di KEK Jatim. Pertama, KEK Singhasari di Kabupaten Malang yang berfokus pada pengembangan ekonomi digital. Kedua, KEK Gresik yang berfokus pada industri smelter nikel dan baja, elektronik, petrokimia, dan energi. Ketiga, KEK Sidoarjo, yang berfokus pada industri halal.

    Dalam BNI Investor Daily Round Table, Emil juga membeberkan realisasi investasi yang dicapai oleh provinsi Jawa Timur. lada triwulan III-2024, realisasi investasi Jawa Timur mencapai Rp 39,69 triliun. Dari angka tersebut, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13,88 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 25,81 triliun.

    Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2% secara tahunan (year on year) dan 11,6% secara triwulanan (Q to Q). Total capaian kumulatif Januari hingga September 2024 mencapai Rp 111,4 triliun

    “Ada beberapa terobosan-terobosan, regulasi yang semakin meningkatkan minat investor luar negeri, untuk juga menanamkan modalnya di sini dan menjual produknya bukan hanya pangsa pasar domestik, tetapi juga bangsa pasar setidaknya ASEAN,” papar Emil.

    Berbicara soal masa depan ekonomi Jawa Timur, Emil mengatakan bahwa Jatim memiliki tantangan dalam penyerapan lapangan kerja. Untuk itu, menurutnya, pendidikan harus dibenahi dengan membuka jurusan-jurusan yang banyak diminati industri. Hal ini ditujukkan agar tenaga kerja dapat diserap lebih banyak lagi.

    Sementara itu, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita mengakui bahwa ekonomi Jawa Timur sangat potensial. Dia lantas mengapresiasi kinerja Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang telah membuat ekonomi Jatim kian menggeliat dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, pemrov Jatim telah menciptakan kebijakan yang sangat baik untuk investor luar negeri dalam negeri, bahkan juga UMKM.

    “Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan apa yang dijadikan target oleh bapak Presiden Prabowo. Ini akan lebih kuat lagi dilaksanakan oleh ibu dan wakil gubernur terpilih karena ini tinggal melanjutkan kebijakan-kebijakan dari yang mereka lakukan. Catatannya adalah kalau investasi yang high tech itu mengenai kesiapan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk itu. Berikutnya adalah mengenai masalah izin,” ucap Enggar.

    Dalam kesempatan yang sama, Wholesale Transaction Product & Partnership Division Head BNI I Gede Widya Anantayoga mengungkapkan, BNI Investor Daily Round Table merupakan forum yang sangat penting untuk diikuti oleh masyarakat Surabaya, termasuk nasabah BNI yang banyak menjadi pelaku usaha di Jatim.

    Gede berharap, BNI Investor Daily Round Table dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha di Jatim untuk bisa mengembangka dan membesarkan bisnis searah dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. 

    Masyarakat dapat menyaksikan diskusi lengkap BNI Investor Daily Round Table melalui tayangan di BTV dan Investor Daily TV (IDTV).