Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Subsidi BBM Ojol Harus Tepat Sasaran, Jangan Jadi Keuntungan Perusahaan Aplikator

    Subsidi BBM Ojol Harus Tepat Sasaran, Jangan Jadi Keuntungan Perusahaan Aplikator

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Energi Baru dan Terbarukan Indonesia (Aspebindo) Anggawira merespons soal polemik mengenai pemberian subsidi BBM kepada pengemudi ojek online (ojol). Menurut Anggawira, subsidi BBM harus tepat sasaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pemerintah perlu menilai secara hati-hati apakah pengemudi ojol atau ojek online dapat dikategorikan sebagai pelaku UMKM sesuai definisi hukum,” ujar Anggawira kepada wartawan, Sabtu (7/12/2024).

    Anggawira mengingatkan pemerintah agar subsidi BBM yang besar tersebut hanya menjadi keuntungan bagi perusahaan aplikator, sementara pengemudi yang seharusnya menerima manfaat justru terabaikan. Dia justru menyarankan agar pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk mendukung transisi energi melalui penggunaan kendaraan listrik oleh pengemudi ojol.

    Menurutnya, langkah ini tidak hanya menghemat anggaran subsidi tetapi juga membantu menciptakan kualitas udara yang lebih baik.

    “Daripada terus memberikan subsidi BBM yang berpotensi salah sasaran, pemerintah sebaiknya mendorong pengemudi ojol untuk beralih ke kendaraan listrik. Ini sesuai dengan agenda transisi energi nasional yang juga mendukung kelestarian lingkungan,” jelas Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini.

    Dia juga mengkritik perusahaan aplikator ojol yang hingga kini belum menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kesejahteraan pengemudi mereka. Menurut dia, pemerintah sebaiknya melakukan audit terhadap perusahaan aplikator terkait pengelolaan armada transportasi dan sistem pembagian keuntungan.

    “Sudah saatnya perusahaan aplikator, seperti Gojek, Grab, dan Maxim bertanggung jawab atas kebutuhan bahan bakar armada mereka. Jangan hanya membebankan seluruh tanggung jawab kepada pengemudi yang sebenarnya adalah pekerja, bukan pemilik usaha,” tegasnya.

    Pihaknya mendukung kebijakan yang tepat terkait peruntukan BBM bersubsidi untuk ojol ataupun transportasi online sejenisnya. 

    Menurut Anggawira, aturan yang ada sudah jelas, subsidi BBM diperuntukkan bagi kelompok masyarakat kecil dengan kriteria tertentu, seperti kendaraan pribadi berkapasitas mesin rendah atau alat usaha skala kecil.

    “BBM subsidi bukan untuk kendaraan komersial yang dioperasikan oleh perusahaan untuk kepentingan bisnis. Logikanya, jika perusahaan besar, seperti Blue Bird mampu menanggung kebutuhan bahan bakar armadanya, perusahaan aplikator ojol juga seharusnya bisa,” paparnya.

    Anggawira menambahkan, persoalan ini perlu diselesaikan secara komprehensif agar subsidi BBM untuk ojol benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

    “Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas untuk melindungi anggaran negara dan memastikan kesejahteraan pengemudi ojol secara adil,” pungkas Anggawira dalam merespons subsidi BBM.

  • Kemenperin Dorong Ekspor Minuman Beralkohol Lokal untuk Maksimalkan Potensi Pasar Global

    Kemenperin Dorong Ekspor Minuman Beralkohol Lokal untuk Maksimalkan Potensi Pasar Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggalakkan ekspor minuman beralkohol produksi lokal guna mengatasi surplus produksi dalam negeri, sekaligus memanfaatkan peluang pasar internasional yang menjanjikan.

    “Kami mendukung penuh ekspor, mempromosikan, dan membangun merek produk kita agar lebih dikenal,” ungkap Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dikutip dari Antara, Sabtu (7/12/2024).

    Data Kemenperin menunjukkan bahwa pada 2023 volume produksi minuman beralkohol lokal mencapai 324,1 juta liter, naik dari 320,8 juta liter pada tahun sebelumnya.

    Sebagian besar produksi berasal dari golongan A sebesar 194,4 juta liter (kandungan alkohol di bawah 5%, seperti bir). Kemudian, golongan B sebesar 118,1 juta liter (kandungan alkohol 5–20%, seperti anggur) dan golongan C sebesar 11,6 juta liter (kandungan alkohol di atas 20%, seperti whiskey atau spirit).

    Pada 2023, ekspor minuman beralkohol lokal Indonesia mencatat nilai total sebesar US$ 14,1 juta, meningkat 46% dibandingkan 2022 yang mencapai US$ 9,6 juta. Minuman golongan A menjadi penyumbang terbesar dengan nilai ekspor US$ 8,5 juta.

    Negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor, antara lain Malaysia, Thailand, Singapura, Rusia, China, Australia, Timor Leste, Belanda, Kenya, dan Jepang.

    Berakhirnya pembatasan akibat pandemi COVID-19 turut meningkatkan permintaan minuman beralkohol Indonesia di pasar global. “Ini membuktikan bahwa produk kita mampu bersaing dan diterima dengan baik di pasar internasional,” tambah Putu.

    Dari sisi penerimaan negara, cukai dari industri minuman beralkohol mencapai Rp 7,74 triliun pada 2023, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Rp 7,76 triliun pada 2022.

    Industri minuman beralkohol lokal mencakup 107 perusahaan yang tersebar di Bali, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten, dengan tenaga kerja sebanyak 4.449 orang. Investasi di sektor ini mencapai Rp 3,8 triliun, dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 673 juta liter, dengan lebih dari 60% merupakan produk golongan A.

    Namun, impor minuman beralkohol juga menunjukkan angka signifikan. Pada 2023, nilai impor mencapai US$ 27,1 juta, dengan kontribusi terbesar berasal dari minuman golongan B senilai US$ 17,6 juta.

    Dengan potensi pasar global yang terus berkembang, Kemenperin berkomitmen mendorong ekspor dan daya saing industri minuman beralkohol lokal melalui peningkatan kualitas produk dan promosi internasional. Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan ekspor, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

  • Sempat Disinggung Menteri ATR/BPN, DPD Jelaskan Alasan PSN PIK 2 Belum Kantongi RDTR

    Sempat Disinggung Menteri ATR/BPN, DPD Jelaskan Alasan PSN PIK 2 Belum Kantongi RDTR

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menjelaskan alasan proyek strategis nasional (PSN) di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) belum mengantongi rencana detail tata ruang (RDTR). Hal tersebut sempat disinggung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Menurut Yorrys, sebenarnya wajar jika PSN PIK 2 belum mengantongi RDTR karena baru ditetapkan sebagai PSN pada Maret 2024 dan saat ini sedang proses penyusunan RDTR.

    “Sebelum kami mengunjungi ini, kami sudah mengundang pihak pengelola (Agung Sedayu Group). Pengelola coba menjelaskan kepada kami secara detail apa saja yang sudah dilakukan sejak Maret 2024 mereka mendapatkan surat tentang proyek strategi nasional,” ujar Yorrys seusai melakukan kunjungan advokasi secara langsung ke lokasi PSN PIK 2, Tangerang Utara, Banten, Sabtu (7/12/2024).

    DPD, kata Yorrys, sebenarnya kaget dengan pernyataan Menteri ATR/BPN yang mengatakan akan meninjau ulang PSN PIK 2. Pasalnya, saat ini masih berjalan rangkaian proses pemenuhan syarat pembangunan PSN PIK 2 termasuk RDTR.

    “Jadi belum sama sekali berproses, itu yang kami sendiri juga kaget, Menteri kok dia mengeluarkan statement bahwa (proyek ini) akan ditinjau ulang. Satu, belum kerja 100 hari. Kedua, ini sedang berproses,” tandas dia.

    Bahkan, kata Yorrys, pihak Kabupaten Tangerang dan Pemprov Banten serta pengelola, Agung Sedayu Group sudah merampungkan dan menuntaskan persoalan tata ruang PSN PIK 2. Saat ini, kata dia, komunikasi sedang berlangsung di level Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pariwisata sebagai kementerian terkait.

    “Nanti dari situ baru mereka akan ke Menko Perekonomian, baru dari situ ke Menteri ATR,” tandas dia.

    Lebih lanjut, Yorrys mengatakan pernyataan Menteri ATR/BPN terlalu prematur. Karena itu, Yorrys mengatakan DPD terbuka kemungkinan memanggil Menteri ATR/BPN dan kementerian terkait untuk memastikan PSN PIK 2 berjalan sesuai dengan yang direncanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku serta kemanfaatan untuk masyarakat.

    “Ini lho hasil-hasil tahapan-tahapan yang telah mereka lakukan, baik itu di kabupaten maupun di provinsi, kemudian dari hasil itu baru nanti Menteri ATR akan mengeluarkan (rencana) tata ruang,” pungkas Yorrys.

    Diketahui, Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai dan sejumlah anggota DPD lintas komite melakukan kunjungan advokasi secara langsung ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, Tangerang Utara, Banten, Sabtu (7/12/2024).

    Selain mengecek sejumlah titik PSN PIK 2, Yorrys dan jajaran DPD juga beraudiensi dengan warga sekitar lokasi PSN PIK 2 , perwakilan Apdesi dan pihak pengelola, Agung Sedayu Group.

  • Pameran Produk Kecantikan Jadi Ladang Pelaku Jastip Mencari Rezeki

    Pameran Produk Kecantikan Jadi Ladang Pelaku Jastip Mencari Rezeki

    Jakarta, Beritasatu.com – Pameran produk kecantikan Jakarta X Beauty 2024 hari ketiga, Sabtu (7/12/2024) dipadati oleh pengunjung sejak pagi hari. Acara ini tidak hanya menarik bagi para beauty enthusiast, tetapi juga dimanfaatkan oleh para pelaku jasa titip (jastip) untuk mencari rezeki.

    Salah satunya adalah Viska yang menekuni jastip produk kecantikan sejak 2022 lalu. Ia mengaku tidak membatasi jumlah pesanan yang dititipkan padanya.

    “Enggak (dibatasi) aku pasti terima semuanya karena aku enggak ada slot-nya. Jadi aku terima semua aku jadi kalau misalkan dia udah nge-list. Terus minta dicariin, pasti aku cariin sesuai sama request-an customer aku,” kata Viska kepada Beritasatu.com di Jakarta Convention Center, Senayan, Sabtu (7/12/2024).

    Ada lebih dari 400 brand kecantikan yang berpartisipasi dalam acara ini. Mereka menjual aneka produk unggulan dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Sebagai pelaku jastip produk kecantikan, Viska mengambil keuntungan tergantung besaran harga produk.

    “Kalau aku dari harga Rp 0 sampai Rp 20.000 itu fee-nya Rp 3.000. Harga Rp 20.000 sampai Rp 50.000 itu Rp 10.000, sampai seterusnya,” terangnya.

    Viska menuturkan bahwa membuka jasa titip produk kecantikan ini menguntungkan, karena modal yang dikeluarkan tidak banyak. Selain itu, ia juga dapat memperoleh sample produk gratis sekaligus cuci mata.

    “Menguntungkan banget sih sebenarnya, udah gitu kita sekalian cuci mata juga dan modalnya juga enggak terlalu banyak. Jadi kita sekalian refreshing lihat-lihat cuci mata, sekalian kita dapat uang,” tambahnya.

    Kendati demikian, membuka jastip produk kecantikan ini memiliki tantangan tersendiri. Para pelaku jastip harus menyediakan waktu yang cukup untuk mengantre dan mengetahui jam-jam harga promo suatu brand.

    “Diusahakan dapat ya (barangnya), kalau misalkan di grup, orang-orang keburu pada flash sale, sehingga diusahain jam-jam tertentu itu memang harus ada,” kata Rere, pelaku jastip produk kecantikan asal Bandung.

    Ia sendiri terkadang merasa kewalahan dengan banyaknya produk titipan dari pelanggannya.

    “Karena aku sih buru-buru gitu ya. Jadi yang ngelist-nya tuh banyak, kadang terkendala, seperti apa nih yang sudah dibeli atau yang belum. Biasanya kayak gitu aja sih,” jelasnya.

    Menjadi lahan bagi para jastip produk kecantikan, Jakarta X Beauty 2024 ini berlangsung dari tanggal 4-8 Desember, di Jakarta Convention Center, Senayan dari pukul 10.00-22.00 WIB.
     

  • Cek Langsung ke Lokasi Proyek, DPD Pastikan Tak Ada Masalah PSN PIK 2 Tangerang

    Cek Langsung ke Lokasi Proyek, DPD Pastikan Tak Ada Masalah PSN PIK 2 Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai dan sejumlah anggota DPD lintas komite melakukan kunjungan advokasi secara langsung ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, Tangerang Utara, Banten, Sabtu (7/12/2024). Selain mengecek sejumlah titik PSN PIK 2, Yorrys dan jajaran DPD juga beraudiensi dengan warga sekitar lokasi PSN, perwakilan Apdesi dan pihak pengelola, Agung Sedayu Group.

    Di sela-sela kunjungan tersebut, Yorrys Raweyai menegaskan sejauh ini PSN PIK 2 tidak masalah untuk dilanjutkan. Menurut Yorrys, masyarakat sekitar lokasi PSN PIK 2 mendukung proyek tersebut dan polemik yang sempat muncul ke publik berapa waktu lalu, hanya persoalan salah persepsi tentang PSN PIK 2.

    “Kalau bicara tentang proyek PSN ini, secara jujur kesimpulan kami bahwa itu tidak ada urusan (tidak ada masalah). Karena pertama yang ribut di media ini bahwa ada masyarakat yang terzalimi, yang terintimidasi dan lain sebagainya, ternyata di sini tidak ada masyarakat yang mempunyai PSN ini, karena ini tanah negara yang dahulu bakau, hutan lindung,” ujar Yorrys.

    Yorrys juga menegaskan PSN PIK 2 dan PIK sendiri berbeda lokasinya karena PSN PIK 2 berada di luar lokasi PIK. Hanya saja, kata dia, pengembang atau pengelolanya sama, yakni Agung Sedayu Group. Menurut Yorrys, hal tersebut kadang masyarakat masih salah persepsi.

    “Memang begini, ini ada perbedaan orang menafsirkan antara proyek PIK dan PSN. PIK itu di luar, itu usaha bisnis, PSN ini di luar daripada PIK,” tandas dia.

    Yorrys juga menjelaskan bahwa lokasi PSN PIK 2 merupakan tanah milik negara dan hutan lindung mangrove yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Karena itu, kata dia, lokasi tersebut tidak berpenghuni dan tidak dimanfaatkan selama ini.

    Lalu, kata Yorrys, beberapa titik lokasi tersebut digarap oleh masyarakat sekitar dengan membuat tambak-tambak. Setelah lokasi tersebut ditetapkan menjadi PSN PIK 2 pada Maret 2024, pihak pengembang memberikan uang kerahiman kepada masyarakat penggarap dan membolehkan mereka menggarap lahan tersebut sampai pembangunan PSN PIK 2 dilakukan.

    “Nah empang-empang (tambak) itu oleh pihak pengembang telah memberikan uang kerahiman, tetapi mereka tidak keluar dari situ, bagian daripada CSR-nya memberikan kesempatan kepada mereka tadi kalian juga sudah dengar, dia boleh tinggal mengelola itu, tidak usah membayar apa-apa, sampai pada proses pembangunan,” terang Yorrys.

    Pemerintah, kata Yorrys menetapkan PIK 2 tersebut menjadi PSN karena hutan mangrove yang awalnya 1.700 hektare terabrasi menjadi 91 hektare. Karena itu, pemerintah meminta pengembang untuk merehabilitasi hutan mangrove yang tinggal 91 hektare tersebut menjadi 500 hektare. Sisanya, kata Yorrys, pengembang bisa membuat sarana-sarana lain itu sesuai dengan tugas-tugasnya, terutama pariwisata dan lain sebagainya.

    “Prinsipnya kami punya rekomendasi lagi bahwa ini adalah proyek strategis nasional yang perlu kita dukung. DPD wajib untuk mensukseskan bahwa mungkin kalau ada ini kan, kalau saya, pendapat pribadi, bahwa ada penafsiran yang keliru terhadap masyarakat yang memang mendominasi lahan yang milik PIK. Nah, kita tidak masuk ke situ. mengenai PIK itu kan urusan bisnis antara pengelola dan masyarakat,” tutur Yorrys.

    Indra Gunawan, warga Tanjung Burung, Tangerang, dan penambak di PIK 2 mengaku tidak keberatan dengan PSN PIK. Indra menilai dirinya dan masyarakat sekitar bakal mendapatkan manfaat positif dari PSN PIK 2, yakni perekonomian akan tumbuh, fasilitas pendidikan dan sosial bakal tersedia dan bisa menyerap tenaga kerja.

    “Saya merasa puas, merasa bangga dengan adanya pembangunan di pantai utara ini. Semoga pantai ini the best, jadi kebanggaan buat kita. Lihat aja pembangunan di sini mewah banget, dulu masih hutan, jalan dahulu tidak bagus, sekarang sudah bagus, jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau ada PSN dan menyerap tenaga kerja juga,” pungkas Indra.

    Selain Yorrys, hadir juga jajaran DPD, yakni Ketua Komite II DPD Putri Badekenita Sitepu, Ketua Komite III Fillep wamafma, Wakil Ketua Komite I Carel Simon Petrus Suebu, Wakil Ketua BAP Nelson Wenda, Wakil Ketua Komite III Jelita Donald, Wakil Ketua BAP Yulianus Henok Sumule, Wakil Ketua Komite II Angelius Wake Kako, dan Wakil Ketua Komite III Erni Dariyani.

    Mereka diterima oleh perwakilan warga sekitar lokasi PSN PIK 2, Direktur Estate Management Agung Sedayu Group Restu Mahesa, dan Ketum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya.

  • Daftar Barang Mewah yang Dikenakan PPN 12 Persen

    Daftar Barang Mewah yang Dikenakan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, kebijakan multitarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan diterapkan mulai Januari 2025. Kebijakan ini menjadi solusi tengah antara kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

    “Kami (DPR) awalnya mengusulkan sistem multitarif PPN, dan presiden juga sepaham, sehingga koordinasi bisa segera dilakukan,” kata Dasco di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dalam skema multitarif PPN, terdapat tiga kategori barang yang dikenakan pajak. Untuk barang yang dikenakan tarif PPN 12 persen adalah barang yang selama ini dikenakan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

    Mengacu pada laman resmi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), barang yang dikenakan PPnBM adalah barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, serta menunjukkan status sosial.

    Barang-barang mewah tersebut adalah:

    Kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan jenazah, kendaraan ambulans, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan angkutan umum, kepentingan negara.Kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, kondominium, apartemen, totan house, dan sejenisnya.Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.Kelompok balon udara.Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata.

    Sementara itu, dalam skema multitarif PPN, untuk kategori barang yang tidak dikenakan PPN sama sekali, seperti bahan makanan, UMKM, pendidikan, transportasi, kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, serta listrik dan air bersih untuk pelanggan dengan daya di bawah 6.600 VA. Sedangkan kategori barang yang dikenakan tarif PPN 11 persen, yakni barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori barang mewah.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menegaskan bahwa kebijakan PPN 12 persen yang akan diterapkan mulai 2025 akan diberlakukan secara selektif. PPN 12 persen ini hanya akan dikenakan pada barang-barang mewah, sementara kebutuhan masyarakat umum akan tetap mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah.

  • Produsen Otomotif Siapkan Strategi Hadapi Kebijakan PPN 12 Persen

    Produsen Otomotif Siapkan Strategi Hadapi Kebijakan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Kebijakan ini dikhawatirkan akan berdampak signifikan pada industri otomotif, sehingga mendorong produsen otomotif untuk menimbang langkah strategis guna menghadapi tantangan tersebut.

    Sejumlah produsen otomotif menyatakan masih menunggu kepastian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan ini. Kekhawatiran utama mereka adalah potensi penurunan daya beli masyarakat dan dampak negatif terhadap pasar kendaraan pada tahun depan.

    Chief Marketing Officer (CMO) Hyundai Motors Indonesia Budi Nur Mukmin mengungkapkan, kebijakan PPN 12 persen dan opsen pajak daerah menjadi tantangan baru bagi pasar otomotif yang sudah menghadapi berbagai tekanan.

    “Harus diakui, kebijakan baru ini membawa risiko baru terhadap pasar. Kami masih menghitung seberapa besar dampaknya terhadap penjualan. Ini menambah tekanan yang sudah ada sebelumnya,” kata Budi Nur Mukmin, baru-baru ini. 

    Menurut Budi, tantangan lainnya adalah kendala pembiayaan konsumen, terutama di tengah tingginya rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL). Ia memprediksi pasar kendaraan roda empat di Indonesia dapat mengalami penurunan hingga 8 persen.

    Sebagai langkah antisipasi, Hyundai terus meluncurkan produk baru, termasuk model hybrid terbaru Hyundai Santa Fe, untuk menarik minat konsumen.

    Produsen roda dua, Astra Honda Motor (AHM), juga melakukan upaya penyegaran dengan meluncurkan pembaruan pada skuter matik premium PCX 160. Pihak AHM saat ini masih memantau pengaruh kebijakan PPN 12 persen dan opsen di tingkat daerah selepas peluncuran produknya. Pasalnya, kedua hal itu menjadi salah satu faktor penghitung harga jual kendaraan.

    “Kita akan sesuaikan (harga jual) setiap tahun. Kami mengikuti perubahan regulasi dan kebutuhan pasar,” kata Marketing Director AHM Octavianus Dwi.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kebijakan PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif, terutama pada barang-barang mewah.

    “Kita akan laksanakan (kebijakan PPN 12 persen), tetapi selektif hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain, kita tetap lindungi,” ujar Prabowo. 

    Namun, hingga kini belum ada kejelasan apakah kebijakan PPN 12 persen tersebut akan menyasar produk otomotif, mengingat kendaraan roda dua dan roda empat sudah dikenakan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

  • KPR BRI Property Expo 2024 Hadir di Podomoro Park Bandung

    KPR BRI Property Expo 2024 Hadir di Podomoro Park Bandung

    Jakarta, Beritasatu.com – Selain Labubu, ada KPR BRI Property Expo yang tak hanya memikat mata tapi juga memiliki nilai investasi. Ya, KPR Property Expo 2024 kini hadir di Podomoro Park Bandung. Event ini bisa menjadi kesempatan yang tidak boleh kamu lewatkan karena menawarkan suku bunga KPR yang menarik untuk kamu yang sedang mencari hunian.

    Bagaimana tidak, event yang diselenggarakan BRI dan Agung Podomoro Land ini menawarkan diskon unit hingga 20 persen untuk unit-unit rumah di empat mega proyek Agung Podomoro Land, seperti Podomoro Park Buah Batu, Parkland Podomoro Karawang, kota Kertabumi, dan Grand Taruna.

    Acara yang berlangsung pada 7 hingga 8 Desember 2024 ini juga menawarkan keuntungan lain untuk para nasabah dan calon nasabah seperti suku bunga KPR BRI mulai dari 2,29 persen fixed 1 tahun, atau skema suku bunga KPR fixed Berjenjang hingga 20 tahun.

    Kamu bisa memilih jangka waktu sesuai dengan kondisi finansialmu. Menariknya lagi, ketika mengajukan KPR BRI, nasabah bisa mendapatkan free biaya administrasi dan provisi.

    4 Alasan KPR BRI Property Expo 2024 Podomoro Park Bandung Sangat Worth It:

    Otomotif Expo

    Selain rumah, bagi kamu yang sedang mencari mobil impian, KPR BRI Property Expo 2024 juga menyajikan showcase otomotif dengan berbagai merek terkemuka seperti BMW, BYD, Toyota, dan Mitsubishi.

    Di event ini kamu juga bisa menikmati fasilitas test drive untuk menjajal mobil yang sedang kamu incar. Selain itu, tersedia juga promo dari BRI Insurance dengan diskon hingga 25 persen untuk BRINS OTO dan BRINS ASRI serta cashback saldo e-wallet untuk nasabah yang bertransaksi di otomotif expo.

    2. Zumba Berhadiah

    Jangan lewatkan kesempatan untuk olahraga bareng bersama instruktur zumba ternama di event ini. Siapkan outfit paling kece karena BRI menyiapkan voucer belanja untuk tiga best costume.  

    Jangan lupa untuk melakukan registrasi terlebih dahulu di event ini langsung karena bagi peserta terdaftar, berkesempatan untuk membawa hadiah menarik seperti air fryer, rice cooker, setrika, pie maker, hingga portable juicer.

    3. Dapat Direct Gift dan Grand Prize

    KPR BRI Property Expo 2024 goes to Podomoro Park Bandung juga memanjakan para pengunjung dengan direct gift dan grand prize untuk 10 nasabah yang melakukan booking fee pada saat event berlangsung. Nasabah akan mendapatkan direct gift logam mulia 1 gram dan lucky dip dengan tambahan hadiah menarik.

    Selain itu, ⁠10 nasabah pertama yang berhasil melakukan akad KPR BRI pada periode suku bunga berlangsung juga akan mendapatkan logam mulia sebesar 3 gram. Nasabah juga akan mendapatkan welcome gift di fishbowl atau lucky dip, bisa mengikuti gamification melalui spin wheel, dan mendapatkan hadiah yang telah disediakan. Bahkan khusus untuk pribadi terpilih BRI Prioritas dan Pribadi Istimewa BRI Private, akan berkesempatan mendapatkan souvenir.

    4. Special Performance

    BRI juga menyiapkan kejutan lain di KPR BRI Property Expo 2024 goes to Podomoro Park Bandung. Para pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan dari Tulus. Selain hiburan, 
    acara ini juga akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga.

    Pada 7 Desember 2024, akan ada talkshow seputar tips memilih rumah yang tepat dan cara mengajukan KPR. Ada juga fun games dan kids corner yang akan membuat anak-anak betah di acara ini.

    Pada 8 Desember 2024, juga akan ada talkshow mengenai fengshui rumah. Talkshow ini sangat menarik bagi kamu yang ingin merancang interior rumah sebaik mungkin agar dapat memberikan kebahagiaan, kenyamanan, serta keberuntungan bagi para penghuninya.

    Pengajuan KPR BRI yang Mudah dan Praktis

    Tidak perlu menunggu lama untuk mengajukan KPR BRI di event ini. KPR BRI Property Expo 2024 memanfaatkan platform Homespot, one stop housing ecosytem dari BRI yang memudahkan kamu untuk mengajukan KPR secara online dengan mudah dan cepat. 
    Di Homespot, kamu juga bisa mendapatkan informasi mengenai rumah yang kamu inginkan dengan DP mulai 0 persen.

    Yuk, kunjungi event KPR BRI Property Expo 2024 untuk memiliki rumah impian dengan harga terjangkau.

  • Prabowo Kenalkan Haji Isam sebagai Pengusaha Terkemuka Asal Kalimantan

    Prabowo Kenalkan Haji Isam sebagai Pengusaha Terkemuka Asal Kalimantan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto, Jumat (6/12/2024), menerima kunjungan para pengusaha asal Jepang di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ada momen menarik saat Presiden Prabowo mengenalkan Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam sebagai pengusaha terkemuka asal Kalimantan.

    “Bapak Arsjad Rasyid, dan Bapak Anindya Bakrie dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Bapak Andi Syamsudin Arsyad, seorang pengusaha terkemuka dari Kalimantan,” kata Prabowo.

    Sebelumnya, Prabowo mengenalkan jajaran menterinya, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Lalu, siapakah Haji Isam? Haji Isam terlahir dengan nama Andi Syamsudin Arsyad. Ayah Haji Isam bernama H Andi Arsyad Bin Conding dan ibunya Hj Wardatul Wartiah bin Abdul Samad. Kedua orang tua Haji Isam telah meninggal dunia. Haji Andi Arsyad berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia merantau ke Kalimantan Selatan hingga sukses sebagai pedagang tembakau. Haji Andi Arsyad meninggal dunia pada 2020, sementara ibunya, Wardatul Wartiah, meninggal dunia pada 2017.

    Haji Isam memulai perjalanan kariernya dari pekerjaan sederhana sebagai sopir pengangkut kayu. Tidak hanya itu, Haji Isam juga pernah melakoni beberapa pekerjaan, termasuk pekerja perkayuan, tukang tebang, buruh muat, sopir angkutan, hingga tukang ojek.

    Ketekunan Haji Isam pun akhirnya membuahkan hasil. Ia memulai usahanya dari nol hingga akhirnya sukses. Haji Isam mengawali bisnisnya dari komoditas batu bara. Ia ikut bekerja di sebuah perusahaan milik pengusaha batu bara keturunan Tionghoa. Pengusaha itulah yang mengenalkannya dengan usaha batu bara. Setelah keluar dari perusahaan tersebut, Haji Isam mencoba berusaha sendiri dan mendirikan perusahaan bernama Jhonlin yang belakangan bisnisnya menggurita.

    Dengan modal keuletan dan jaringan yang dibangun, ia berhasil mengembangkan bisnis ke tingkat nasional. Dari sektor kecil, ia merambah ke berbagai sektor industri, mulai dari agribisnis, properti, hingga teknologi. Kesuksesannya tidak hanya mengangkat derajat keluarga, juga membuka lapangan kerja bagi ribuan orang.

    Salah satu pencapaian dari perjalanan hidup Haji Isam terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menyebutkan namanya di hadapan pengusaha Jepang.

    “Beliau ini adalah salah satu pebisnis terkemuka asal Kalimantan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan pengusaha dari Jepang.

    Momen itu adalah titik balik bagi Haji Isam, yang dahulu diremehkan dan dihujani cercaan, tetapi kini berdiri tegak sebagai simbol ketabahan dan inspirasi. Ia tidak hanya membuktikan kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada dunia, bahwa perjalanan dari nol hingga menjadi sukses di bidang ekonomi tak mustahil bagi siapa pun yang berani bermimpi, bekerja keras, dan bertahan di tengah badai.

    Kisah Haji Isam membuktikan bahwa kesuksesan merupakan hasil dari proses panjang yang penuh perjuangan. Perjalanan hidup Haji Isam, from zero to hero, akan terus diingat, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda.

  • PPN Diberlakukan Multitarif, DPR Pastikan Tak Ada Revisi Undang-Undang HPP

    PPN Diberlakukan Multitarif, DPR Pastikan Tak Ada Revisi Undang-Undang HPP

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) setelah menyepakati penerapan multitarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan mulai berlaku pada Januari 2025. Pasalnya, angka multitarif PPN yang diusulkan masih berada dalam rentang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU HPP, yaitu antara 5 persen hingga 15 persen.

    “Revisi UU HPP tidak diperlukan, karena kenaikan tarif PPN masih dalam rentang yang ditetapkan, yakni antara 5 persen hingga 15 persen,” ujar Dasco di Gedung DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Menurut Dasco, penerapan multitarif PPN ini merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan Presiden Prabowo Subianto, yang memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh DPR dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, sebelum diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

    “Pada awalnya kami (DPR) mengusulkan multitarif PPN, dan Presiden pun memiliki pandangan yang sama, sehingga kami bisa segera melakukan koordinasi,” tambah Dasco.

    Dasco menegaskan bahwa pemerintah akan mulai menerapkan multitarif PPN pada Januari 2025. Menurutnya, kebijakan ini merupakan jalan tengah antara kewajiban kenaikan tarif PPN 12 persen menurut UU HPP dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. DPR akan terus memantau implementasi kebijakan ini.

    “Kami akan melakukan simulasi terlebih dahulu tahun ini, karena berdasarkan ketentuan undang-undang, tarif PPN memang harus naik. Namun, dengan situasi ekonomi yang ada, tidak mungkin semua tarif langsung dinaikkan ke 12 persen,” kata Dasco.

    “Oleh karena itu, kami mencari solusi bersama dengan pemerintah, dan alhamdulillah kesepakatan hampir tercapai,” tambahnya.

    Dalam skema multitarif PPN, terdapat tiga kategori barang yang dikenakan PPN. Pertama, barang yang tidak dikenakan PPN sama sekali, seperti bahan makanan, UMKM, transportasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, serta listrik dan air bersih untuk pelanggan dengan daya di bawah 6.600 VA.

    Kedua, barang yang dikenakan tarif PPN 11 persen, yakni barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori barang mewah. Ketiga, barang yang dikenakan tarif PPN 12 persen adalah barang-barang yang selama ini dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

    Merujuk pada laman resmi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), barang yang dikenakan PPnBM adalah barang yang bukan kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial.

    Barang-barang mewah tersebut adalah:
    1. Kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kepentingan negara.
    2. Kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, totan house, dan sejenisnya
    3. Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga
    4. Kelompok balon udara
    5. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
    6. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata.