Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Pemerintah Tegaskan PPN 12 Persen Tidak Berlaku untuk Barang-barang Ini

    Pemerintah Tegaskan PPN 12 Persen Tidak Berlaku untuk Barang-barang Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen tetap akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Airlangga menyebut kenaikan PPN 12 persen itu tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

    Barang-barang yang mendapat fasilitas PPN 0 persen, yaitu beras, daging, ikan, telur, sayur, dan gula konsumsi. Selain itu, pemerintah juga membebaskan jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air, dari PPN.

    Keputusan tersebut diumumkan dalam konferensi pers bertajuk “Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” yang digelar di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta pada Senin (16/12/2024).

    “Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sesuai jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga.

    Sementara itu, untuk bahan makanan lain, seiring dengan implementasi PPN 12 persen, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

    “PPN ditanggung sebesar 1 persen akan diberikan untuk barang kebutuhan pokok yang penting, yaitu MinyaKita diberikan 1 persen. Jadi tidak naik ke 12 persen. Kemudian tepung terigu dan gula industri, masing-masing tetap di 11 persen karena 1 persennya ditanggung pemerintah,” kata Airlangga.

  • Tok! Pemerintah Beri Paket Stimulus Kebijakan Ekonomi 2025 untuk 6 Sektor Produktif

    Tok! Pemerintah Beri Paket Stimulus Kebijakan Ekonomi 2025 untuk 6 Sektor Produktif

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengumumkan enam paket stimulus kebijakan ekonomi sebagai stimulus pada 2025 yang didesain untuk merespons guncangan ekonomi. Salah satunya terkait pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah hingga bawah.

    “Oleh karena itu pemerintah merespons, kami mendesain paket stimulus kebijakan ekonomi ini mempertimbangkan secara seimbang, sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

    Sri Mulyani menjelaskan, paket stimulus kebijakan ekonomi tersebut diberikan kepada enam sektor produktif, yakni pertama, rumah tangga. Sektor rumah tangga mendapatkan bantuan pangan atau beras, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 1% untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak subsidi (Minyakita), serta diskon listrik sebesar 5%.

    Kedua, pekerja. Pekerja akan mendapatkan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketiga, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang diberikan perpanjangan masa berlaku pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%.

    Keempat, industri padat karya. Pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, serta bantuan sebesar 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya.

    Kelima, mobil listrik dan hybrid. Pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan kendaraan bermotor hybrid.

    “Terakhir, untuk sektor perumahan diberikan PPN DTP pembelian rumah karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat hajat hidup orang banyak juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar,” pungkas Sri Mulyani yang merilis paket stimulus kebijakan ekonomi. 

  • Pemerintah Beri Bantuan Pangan dan Beras 10 Kg Per Bulan

    Pemerintah Beri Bantuan Pangan dan Beras 10 Kg Per Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan memberikan bantuan pangan dan beras sebesar 10 kg per bulan dalam rangka mengurangi bebas ekonomi rumah tangga menyusul kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

    “Pemerintah akan memberikan bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 sebesar 10 kg per bulan,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Selain memberikan bantuan pangan dan beras, pemerintah akan memberikan diskon 50% tarif listrik untuk daya di bawah 2.200 volt ampere (VA “Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang, maka daya di bawah 2.200 VA diberi diskon 50% untuk 2 bulan,” kata dia.

    Diketahui, basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan pada 2024 adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Sasaran penerima sejumlah 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga.

    Selain bantuan pangan dan beras, Airlangga menyampaikan, untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, PPN-nya akan nol persen.

    “Jadi, barang yang kebutuhan pokok, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air, seluruhnya bebas PPN,” terang Airlangga.

    Dia mengatakan, stimulus ini, termasuk bantuan pangan dan beras untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan mimuman. Adapun sektor ini berperan pada industri pengolahan secara umum sekitar 36,3%. “Ini PPN-nya juga tetap 11%,” kata dia.

  • Pemerintah Beri Diskon Tarif Listrik 50 Persen Selama 2 Bulan

    Pemerintah Beri Diskon Tarif Listrik 50 Persen Selama 2 Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menyusul diberlakukannya kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2024, pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya berupa pemberian diskon tarif listrik hingga 50 persen. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, diskon tarif listrik ini diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

    “Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, untuk daya listrik terpasang di bawah atau sampai 2.200 VA diberikan biaya diskon 50 persen untuk 2 bulan,” kata Airlangga dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi, Senin (16/12/2024).

    Sementara itu, bagi kelas menengah, sejumlah relaksasi yang telah diberikan sebelumnya juga akan dilanjutkan. Antara lain PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor properti, hingga PPnBM untuk kendaraan listrik. 

    “Kendaraan hybrid juga akan diberikan diskon sebesar 3 persen,” kata Airlangga. 

    Selain itu, akan diberikan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya dengan gaji Rp 4,8 juta hingga Rp 10 juta. 

    “Untuk industri padat karya, PPh ditanggung pemerintah, ditambah dengan jaminan kehilangan pekerjaan yang akan dioptimalkan,” ujarnya.

    Airlangga menambahkan, untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, PPN-nya akan nol persen. Sedangkan barang kebutuhan pokok yang penting akan tetap 11 persen.

    “PPN ditanggung sebesar 1 persen akan diberikan untuk barang kebutuhan pokok yang penting, yaitu MinyaKita diberikan 1 persen, jadi tidak naik ke 12 persen. Kemudian tepung terigu dan gula industri, jadi masing-masing tetap di 11 persen karena 1 persennya ditanggung pemerintah,” kata Airlangga.

    Melalui stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik hingga pajak DTP ini, harapannya daya beli masyarakat tetap tinggi di tengah pemberlakuan PPN 12 persen.

  • LippoLand TMD Hadirkan Dekorasi Nativity di Lippo Village

    LippoLand TMD Hadirkan Dekorasi Nativity di Lippo Village

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka menyemarakkan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (nataru), LippoLand TMD, pengelola kota mandiri Lippo Village, menghadirkan dekorasi kota yang merepresentasikan kelahiran Yesus Kristus (Nativity). Dekorasi istimewa yang menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali tersebut terletak di kawasan bundaran Lippo Village.

    “Kehadiran dekorasi kota tersebut bukan semata-mata untuk hiasan saja. Namun, memiliki makna dalam, yakni ingin menyebarkan pesan yang mulia agar kita semua setia dalam pelayanan terhadap sesama, sederhana, dan memiliki kerendahan hati, sebagaimana halnya makna semangat Natal,” kata Associate Director LippoLand TMD Marcus di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Marcus menambahkan, antusiasme dan sambutan positif juga membanjiri Instagram @tmd.lippovillage. Hingga Minggu (15/12/2024), salah satu unggahan reels dekorasi kota Nativity telah dilihat lebih dari 1,7 juta viewers, disukai 199.000 akun, dan mendapatkan lebih 2.000 komentar positif.

    Lippo Village merupakan kota mandiri terkemuka yang dikembangkan sejak awal tahun 1990-an oleh PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). LippoLand TMD sendiri selalu berupaya secara berkesinambungan menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan sekaligus memberikan nilai tambah terhadap keberadaan kota mandiri Lippo Village.

  • PPN 12 Persen Berlaku 2025, Tepung Terigu dan Gula Industri Tetap 11 Persen

    PPN 12 Persen Berlaku 2025, Tepung Terigu dan Gula Industri Tetap 11 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Namun, untuk beberapa jenis barang akan diberikan fasilitas diskon PPN atau bahkan dibebaskan.

    “Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sesuai jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menyampaikan, untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, PPN-nya akan nol persen.

    “Jadi, barang yang kebutuhan pokok, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air, seluruhnya bebas PPN,” terang Airlangga.

    Sementara itu, untuk bahan makanan lain, seiring dengan implementasi PPN 12 persen, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

    “PPN ditanggung sebesar 1 persen akan diberikan untuk barang kebutuhan pokok yang penting, yaitu MinyaKita diberikan 1 persen, jadi tidak naik ke 12 persen. Kemudian tepung terigu dan gula industri, jadi masing-masing tetap di 11 persen karena 1 persennya ditanggung pemerintah,” kata Airlangga. 

  • Rayakan HUT ke-129, BRI Tawarkan Segudang Promo Menarik! Cek Selengkapnya di Sini!

    Rayakan HUT ke-129, BRI Tawarkan Segudang Promo Menarik! Cek Selengkapnya di Sini!

    Jakarta, Beritasatu.com – BRI kembali menunjukkan komitmennya untuk memanjakan para nasabah setia di momen ulang tahun ke-129. Sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan dan loyalitas selama ini, BRI menyuguhkan berbagai promo menarik yang sayang untuk dilewatkan.

    Menariknya, promo-promo spesial ini menyasar berbagai kebutuhan nasabah, mulai dari FnB (kuliner), Fashion, Beuaty & Wellness, Ecommerce dan lainnya. Jadi, apa pun kebutuhan Anda, BRI siap menghadirkan keuntungan ekstra untuk setiap transaksi.

    Kabar baiknya, promo ini bisa dinikmati melalui beragam produk BRI, diantaranya Debit BRI, Kartu Kredit BRI QRIS di BRImo hingga CERIA. Dengan kemudahan yang ditawarkan, setiap transaksi menjadi lebih hemat sekaligus penuh manfaat. Selain itu, BRI menawarkan diskon hingga Rp 1,29 juta dan cashback hingga Rp 129 ribu untuk setiap transaksi selama periode promo. Nah berikut adalah detail promo yang bisa dimanfaatkan dalam HUT ke-129 BRI.

     FnB

    BRI menyuguhkan promo menarik di sejumlah restoran ternama di Indonesia. Promo ini cocok untuk para nasabah yang ingin manjakan lidah dengan beragam kuliner. 

    Adapun detail promo dan produk BRI yang bisa digunakan sebagai berikut Shaburi dan Kintan Buffet diskon Rp 129 ribu dengan minimal transaksi Rp 350 ribu menggunakan  BRI Private, BRI Prioritas, dan Kartu Kredit BRI, Kopi Kenangan, Jco, Makkocashback 12.900 transaksi dengan QRIS di BRImo.

    E-Commerce 

    Selain FnB, BRI juga menyuguhkan promo untuk para nasabah yang gemar berbelanja di e-commerce. Adapun detailnya sebagai berikut Tokopedia, Bukalapak, Blibli diskon hingga Rp 129 ribu dengan CERIA  dan Dinomarket diskon hingga Rp 1,29 juta transaksi menggunakan Kartu Kredit BRI dan CERIA.

    Gadget

    Tahun baru gadget baru. Promo HUT ke-129 BRI juga menyuguhkan promo untuk para nasabah yang ingin mengganti gadgetnya. Adapun promo tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembelian gadget di Samsung dengan menggunakan produk Debit BRI dan Kartu Kredit BRI memberikan diskon hingga Rp 1,29 juta. 

    Beauty & Wellness

    Tampil menarik di berbagai acara yang biasa hadir saat akhir tahun menjadi impian tidak sedikit orang. Nah, untuk nasabah yang ingin tampil menarik bisa langsung memanfaatkan promo HUT ke-129 BRI. 

    BRI menyuguhkan promo Diskon Rp 300 ribu di Irwanteam dengan Kartu Kredit BRI dan Debit BRI,  Diskon 50% untuk ZAP membership exclusive dengan Kartu Kredit BRI dan Debit BRI, Cashback Rp 129 ribu di Sociolla belanja minimal Rp 350 ribu transaksi dengan QRIS di BRImo.

    Fashion

    Selain itu, ada juga promo HUT ke-129 BRI untuk para nasabah yang ingin berburu beragam fashion trendy. Adapun promo tersebut diantaranya voucher belanja Rp 129 ribu di Galleries Lafayette, Seibu, dan Sogo serta diskon Rp 129 ribu di Alun Alun Indonesia transaksi menggunakan Debit BRI dan Kartu Kredit BRI.

    Groceries

    BRI juga menyuguhkan promo untuk segmen groceries diantaranya Ranch Market diskon Rp 129 ribu  dengan belanja minimal Rp 1 juta dengan BRI Private. Voucher belanja Rp 129 ribu di Tiptop dengan pembelanjaan minimal Rp 750 ribu dengan Debit BRI dan Kartu Kredit BRI. Serta Paket Sembako sebesar Rp 129 ribu di Naga Swalayan belanja dengan Debit BRI dan Kartu Kredit BRI minimal Rp 1,29 juta.

    Home Appliances

    Selain itu, bagi Anda yang sedang mencari perabot rumah tangga, Kartu Kredit BRI menawarkan promo menarik di segmen home appliances! Nikmati diskon Rp 129.000 di Ace, Informa, Home Galeria, Selma, dan Mitra 10. Tak hanya itu, dapatkan harga spesial menggunakan Debit BRI di ACE dan Selma untuk belanja perabot rumah tangga favorit dengan harga lebih hemat. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mempercantik rumah Anda dengan perabot baru!

    Leisure & Activities

    Puas belanja berbagai barang dan makanan, kini saatnya melanjutkan dengan memanfaatkan promo di segmen hiburan! Nikmati berbagai aktivitas seru bersama keluarga dengan Kartu Kredit BRI. Dapatkan promo Beli 1 Dapat 2 tiket deluxe XXI melalui aplikasi dan website M-tix, serta cashback Rp 29.000 di Playtopia,  diskon 10% di Kiddy Cuts dan diskon Rp 129.000 di Toys Kingdom. 

    Jangan lupa, daftar BRImo dan buka Tabungan BRI untuk kemudahan transaksi dan keuntungan lebih. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.

  • OJK Selesaikan 131 Perkara Sektor Jasa Keuangan hingga November 2024

    OJK Selesaikan 131 Perkara Sektor Jasa Keuangan hingga November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com– Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan 131 perkara di sektor jasa keuangan hingga 30 November 2024.

    “Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, penyidik OJK menyelesaikan 131 perkara di sektor jasa keuangan,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, di Jakarta dilansir Antara Minggu (15/12/2024).

    Keseluruhan perkara di sektor jasa keuangan tersebut terdiri 105 perkara perbankan, lima perkara pasar modal dan bursa karbon (PMDK), 20 perkara perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP), serta satu perkara lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML).

    Adapun jumlah perkara di sektor jasa keuangan yang telah diputus pengadilan sebanyak 117 perkara, di antaranya 109 perkara telah mempunyai ketetapan hukum tetap (in kracht) dan delapan perkara masih dalam tahap kasasi.

    Senada, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai, stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan perbaikan aktivitas perekonomian global.

    Dengan beresnya perkara di sektor jasa keuangan,  OJK meyakini sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil dan berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional.

  • 41 Asuransi Ajukan Pemisahan Unit Usaha Syariah

    41 Asuransi Ajukan Pemisahan Unit Usaha Syariah

    Jakarta, Beritasatu.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terdapat 41 perusahaan asuransi yang mengajukan pemisahan unit usaha syariah (UUS).

    Hal itu sehubungan dengan pemenuhan Pasal 9 Peraturan OJK (POJK) 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

    “Terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi telah menyampaikan rencana kerja pemisahan unit syariah (RKPUS),” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, dikutip di Jakarta, Minggu (15/12/2024) dilansir Antara.

    Mirza menjelaskan, per 25 November 2024 terdapat satu unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha asuransi jiwa syariah. Saat ini, pengajuan tersebut dalam proses pengalihan portofolio dari unit syariah kepada perusahaan asuransi jiwa syariah yang baru.

    Di sisi lain, terdapat satu unit syariah perusahaan asuransi umum telah melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah yang telah ada.

    OJK telah mengeluarkan aturan mengenai UUS. Salah satunya melalui SE OJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (SEOJK Tata Kelola Syariah BUS UUS).

    SE OJK itu bertujuan mengatur pelaksanaan POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS, terutama pada aspek tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah (DPS), fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, fungsi audit intern syariah, dan kaji ulang ekstern.

    Sementara untuk pengaturan terkait laporan dan penilaian sendiri (self assessment) tata kelola syariah akan diselaraskan dengan pengaturan terkait laporan dan penilaian sendiri tata kelola secara umum yang merupakan pelaksanaan dari POJK Tata Kelola Bank Umum.

    OJK menyatakan industri keuangan syariah terus melanjutkan tren pertumbuhan. Salah satunya tercermin pada indeks saham syariah (ISSI) yang tercatat sebesar 2,26% year to date (ytd).

    Di sisi lain, kinerja intermediasi sektor jasa keuangan syariah masih tumbuh positif secara tahunan (year on year/yoy), dengan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,94%, kontribusi asuransi syariah tumbuh 7,25%, dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 17,24%.

  • Kementerian ESDM Pastikan Pasokan Listrik Aman Saat Nataru

    Kementerian ESDM Pastikan Pasokan Listrik Aman Saat Nataru

    Balikpapan, Beritasatu.com– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ketersediaan pasokan listrik saat periode libur Natal dan Tahun Baru (nataru) di seluruh Indonesia aman dan tercukupi.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menyatakan, secara riset margin antara pasokan dan kebutuhan listrik pada periode tersebut, masih cukup untuk memenuhi libur pergantian tahun.

    “Kami sudah mendapatkan laporan dari PLN, tadi Direktur Transmisi PT PLN (Persero) Evy Hariyadi menyampaikan laporannya terkait persiapan untuk Natal dan Tahun Baru (nataru) ini aman,” kata dia dia, dalam pernyataan di Balikpapan, Minggu (15/12/2024) dilansir Antara.

    Ia menjelaskan, konsumsi listrik masyarakat saat nataru cenderung turun hingga mencapai 13%, meski pada 2023 lalu meningkat 8%. Kenaikan konsumsi listrik 8% pada tahun lalu dapat diantisipasi PLN. Menurut dia, kenaikan konsumsi listrik itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi sebaliknya menunjukkan pertumbuhan ekonomi.

    Adapun PT PLN (Persero) mencatat, secara umum kondisi kelistrikan sistem Kalimantan hingga 12 Desember 2024 atau menjelang nataru memiliki beban puncak (BP) sebesar 2.359 megawatt (MW) dengan cadangan 309 MW, daya mampu neto sebesar 2.941 MW, dan kapasitas trafo daya 6.741 megavolt ampere (MVA).