Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • IHSG Terkoreksi 4,65 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Menyusut

    IHSG Terkoreksi 4,65 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Menyusut

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan pada Jumat, 20 Desember 2024, dengan sedikit kenaikan sebesar 0,09%, bertambah 6,62 poin, dan mencapai level 6.983,86. Namun, selama periode sepekan pada periode 16-20 Desember 2024, IHSG mencatatkan penurunan signifikan sebesar 4,65%, turun dari level 7.324,789 pada pekan sebelumnya.

    Penurunan IHSG ini turut berdampak pada kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mengalami penurunan sebesar 3,28%, turun menjadi Rp 12.191 triliun dari sebelumnya Rp 12.604 triliun.

    Sekretaris Perusahaan BEI Aulia Noviana Utami Putri menyampaikan, aktivitas pasar sepanjang pekan tersebut menunjukkan penurunan pada beberapa indikator utama hingga IHSG sepekan terkoreksi.

    “Frekuensi transaksi harian bursa turun 12,71%, menjadi 1,08 juta transaksi dari sebelumnya 1,24 juta transaksi,” ucapnya dikutip dari keterangannya, Sabtu (21/12/2024).

    Selain itu, nilai transaksi harian bursa juga mengalami penurunan tajam sebesar 39,36%, turun menjadi Rp 12,25 triliun dari Rp 20,19 triliun pada pekan sebelumnya.

    Saat IHSG sepekan turun, penurunan juga terjadi pada volume transaksi harian, yang menyusut sebesar 17,71%, dengan rata-rata volume transaksi harian Bursa menjadi 19,19 miliar lembar saham, dibandingkan 23,32 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

  • Kemnaker Pantau 50.000 Karyawan Sritex Seusai MA Tolak Kasasi

    Kemnaker Pantau 50.000 Karyawan Sritex Seusai MA Tolak Kasasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus memantau nasib 50.000 karyawan PT Sri Rejeki Isman alias Sritex. Hal ini seusai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Sritex terkait putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang sejak 21 Oktober 2024.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, Kemnaker menghormati putusan MA sekaligus menghormati upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang direncanakan untuk diajukan oleh Sritex.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak berharap terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan mana pun. Harapan ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden Prabowo sering berpesan agar sebisa mungkin menghindari terjadinya PHK di perusahaan. Begitu pun kami tidak ingin ada PHK. Posisi kami jelas, yaitu melindungi hak-hak pekerja,” kata Noel, sapaan akrabnya, melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

    Kendati begitu, Noel menegaskan, sejatinya perusahaan yang dinyatakan pailit tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi prioritas utama dalam upaya melindungi kesejahteraan pekerja yang terdampak langsung dari situasi tersebut.

    “Kami memahami situasi sulit yang dihadapi perusahaan, tetapi hal itu tidak boleh mengurangi kewajiban mereka terhadap pekerja. Hak-hak buruh, seperti pembayaran pesangon, upah tertunda, dan program jaminan sosial, harus tetap dipenuhi,” ujarnya dalam menanggapi putusan kasasi Sritex.

    Sebagai bagian dari perlindungan pekerja, pemerintah telah menyediakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena PHK. Program ini memberikan manfaat berupa uang tunai, akses pelatihan kerja, dan layanan informasi lowongan kerja.

    Kemnaker juga memastikan bahwa pekerja terdampak dapat segera mengakses manfaat program JKP dengan proses yang mudah dan cepat. Dalam menanggapi putusan kasasi MA ini, pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk manajemen Sritex dan pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi secara maksimal.

  • Volume Kendaraan Tol Trans Jawa Meningkat

    Volume Kendaraan Tol Trans Jawa Meningkat

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah gerbang tol (GT) di wilayah Trans Jawa jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    VP Corporate Secretary and Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo mengatakan, lonjakan volume lalu lintas di GT Trans Jawa tersebar di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    Berdasarkan data per Jumat (20/12/2024), sebanyak 64.383 kendaraan menuju Wilayah Timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama. Jumlah ini meningkat 21,1% jika dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 53.178 kendaraan.

    “Sedangkan untuk kendaraan dari Wilayah Timur Trans Jawa tercatat sebanyak 57.554 kendaraan atau naik 14,34% dari lalu lintas normal sebanyak 50.334 kendaraan,” ujar Ria dalam keterangan resmi yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

    Sementara di GT Kalikangkung, volume kendaraan Tol Trans Jawa tercatat sebanyak 36.596 kendaraan atau naik 31,19% dari lalu lintas normal sebanyak 27.896 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Semarang tercatat sebanyak 31.377 kendaraan atau naik 22,79% dari lalu lintas normal sebanyak 25.553 kendaraan.

    Selanjutnya di GT Banyumanik, sebanyak 49.133 kendaraan menuju Solo melalui GT Banyumanik atau naik 25,72% dari lalu lintas normal sebanyak 39.081 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 37.761 kendaraan atau naik 18,92% terhadap lalu lintas normal sebanyak 31.752 kendaraan.

    Kemudian di GT Warugunung, sebanyak 40.768 kendaraan menuju Surabaya melalui GT Warugunung atau naik 18,73% dari lalu lintas normal sebanyak 34.337 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta melalui GT Warugunung tercatat sebanyak 39.063 kendaraan atau naik 15,57% dari lalu lintas normal sebanyak 33.799 kendaraan.

    Kemudian, sebanyak 55.782 kendaraan menuju Malang atau naik 16,39% dari lalu lintas normal sebanyak 47.925 kendaraan di GT Kejapanan Utama. Untuk kendaraan menuju Surabaya sebanyak 55.445 kendaraan atau naik 13,94% dari lalu lintas normal sebanyak 48.663 kendaraan.

    Selain itu, sebanyak 27.443 kendaraan menuju Malang atau naik 20,51% dari lalu lintas normal sebanyak 22.773 kendaraan di GT Singosari. Untuk kendaraan menuju Surabaya sebanyak 24.882 kendaraan atau naik 18,83% dari lalu lintas normal sebanyak 20.939 kendaraan.

    PT JTT mengimbau kepada pengguna jalan Tol Trans Jawa untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan di jalan tol. Pastikan diri dan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan daya, BBM dan saldo uang elektronik, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas lapangan saat volume kendaraan meningkat di Tol Trans Jawa.

  • Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Berdampak Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

    Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Berdampak Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pro dan kontra terus mencuat terkait rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2025. Kebijakan ini memicu beragam pendapat di tengah masyarakat dan pelaku usaha mengenai dampaknya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memastikan, dampak kebijakan ini terhadap inflasi dan ekonomi akan sangat minimal.

    “Saat ini, inflasi berada di level rendah, yaitu 1,6 persen. Sementara itu, dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen terhadap inflasi hanya sekitar 0,2 persen,” ujar Febrio dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

    Febrio menambahkan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga inflasi sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yaitu di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Ia juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap kuat meski ada kenaikan PPN jadi 12 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan akan tetap berada di atas 5 persen, dan target pada 2025 mencapai 5,2 persen. Dengan demikian, kenaikan PPN jadi 12 persen dipastikan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

    Sebagai upaya mengurangi beban masyarakat, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah kompensasi melalui berbagai paket stimulus ekonomi. Langkah tersebut mencakup pemberian bantuan pangan, diskon tarif listrik, pembebasan pajak penghasilan selama satu tahun untuk buruh di sektor tekstil, pakaian, alas kaki, dan furnitur, serta pembebasan PPN untuk pembelian rumah tertentu.

    “Paket stimulus ini menjadi bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan bahwa dampak kenaikan PPN tetap terkendali,” tambah Febrio.

    Pemerintah optimistis bahwa dengan kombinasi kebijakan yang terukur, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan tetap terjaga sesuai target APBN sebesar 5,2 persen. Sementara itu, masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir secara berlebihan terhadap kenaikan PPN jadi 12 persen, mengingat kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif stabil dengan inflasi yang rendah dan prospek pertumbuhan yang positif.

  • Rayakan Kebersamaan Natal, Bank Mandiri Bagikan Paket Kesehatan, Alat Sekolah hingga Kebutuhan Pokok

    Rayakan Kebersamaan Natal, Bank Mandiri Bagikan Paket Kesehatan, Alat Sekolah hingga Kebutuhan Pokok

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka menyambut perayaan Natal tahun 2024, Bank Mandiri mempertegas komitmennya dengan menggelar Mandiri Berbagi di seluruh kantor wilayah kerja. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Bank Mandiri menyediakan lebih dari 2.000 paket bagi masyarakat marginal binaan yayasan Kristen-Katolik yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Terdapat tiga jenis paket yang terdiri dari paket kesehatan, kebutuhan pokok dan paket sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima jelang perayaan natal.

    Direktur Information Technology Bank Mandiri Timothy Utama menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata kepedulian Bank Mandiri dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

    “Melalui semangat Natal yang penuh kasih, kami berupaya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan hingga terus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujar Timothy dalam keterangan resmi pada Sabtu (21/12/2024).

    Secara simbolis, program Mandiri Berbagi diselenggarakan di Panti Asuhan dan Jompo Berkat Kasih Imannuel, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu (18/12/2024). Bank Mandiri memberikan dukungan operasional untuk panti, perlengkapan untuk anak serta kebutuhan pokok bagi lansia pada acara ini. Sedangkan pelaksanaan Mandiri Berbagi di wilayah melibatkan Badan Pembinaan Kerohanian Kristen (Bapekris) Bank Mandiri di setiap regional.

    Adapun paket alat sekolah terdiri dari alat tulis, tas, dan buku. Sedangkan paket kesehatan meliputi susu, vitamin, popok orang tua, biskuit, dan kebutuhan panti jompo lainnya. Sedangkan paket kebutuhan pokok berisikan sembako, beras, minyak, gula, telur dan kebutuhan makanan lainnya.

    Sebagai bagian dari program TJSL, Bank Mandiri juga telah melakukan renovasi maupun pembangunan sarana ibadah antara lain masjid di 78 titik, gereja di 12 titik, dan pura di 6 titik yang tersebar di seluruh tanah air hingga November 2024.

    “Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan mendorong terciptanya kebersamaan antarumat beragama dalam menyambut Natal. Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.

  • Kasasi PT Sritex Ditolak MA, Wamenaker Harap Tidak Ada PHK

    Kasasi PT Sritex Ditolak MA, Wamenaker Harap Tidak Ada PHK

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer berharap keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk tidak mengganggu komitmen manajemen perusahaan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Diketahui, kasasi atas status pailit yang diajukan perusahaan tekstil terbesar di Tanah Air itu ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Sritex segera mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

    “Kami menghormati putusan Mahkamah Agung. Kami optimistis apabila terjadi going concern, manajemen Sritex akan tetap mengedepankan kepentingan buruh dalam pemenuhan hak-hak mereka,” ujar Immanuel, dikutip dari Antara, Sabtu (21/12/2024).

    Immanuel berharap putusan ini tidak mengubah komitmen manajemen PT Sritex untuk tidak melakukan PHK. Namun, apabila situasi lain terjadi, Immanuel menegaskan Kemenaker siap memberikan dukungan maksimal.

    Sebagai langkah mitigasi, Kemenaker telah menyiapkan berbagai program untuk melindungi dan memberdayakan buruh yang terdampak. Beberapa program tersebut meliputi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan perlindungan bagi buruh yang kehilangan pekerjaan. 

    Selain itu, terdapat Pasar Kerja yang membantu buruh menemukan peluang kerja baru, serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang menyediakan pelatihan upskilling dan reskilling.

    PT Sritex saat ini telah merumahkan sekitar 3.000 karyawan sebagai dampak putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang dan akibat kekurangan bahan baku. 

    “Sekitar 3.000 karyawan dirumahkan, tetapi secara berkala terus kami reviu sampai kapan bisa bertahan,” kata Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto.

  • Begini Ketentuan Transaksi Uang Elektronik Kena PPN 12 Persen

    Begini Ketentuan Transaksi Uang Elektronik Kena PPN 12 Persen

    Jakarta Beritasatu.com – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti memberikan klarifikasi terkait isu transaksi uang elektronik yang menjadi objek pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.

    Ditegaskan Dwi Astuti, pengenaan PPN atas jasa layanan uang elektronik bukan merupakan objek pajak baru karena telah berlaku sejak berlakunya Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983.

    Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), layanan uang elektronik tidak termasuk dalam daftar objek yang dibebaskan dari PPN. Hal ini berarti apabila tarif PPN naik menjadi 12 persen, maka tarif tersebut juga berlaku untuk transaksi uang elektronik.

    “Pengenaan PPN atas jasa layanan uang elektronik sudah dilakukan sejak berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983. Artinya bukan objek pajak baru,” kata Dwi Astuti, dikutip dari Antara, Sabtu (21/12/2024).

    Aturan teknis mengenai PPN pada transaksi uang elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022. Beberapa layanan yang dikenakan PPN meliputi dompet elektronik (e-wallet), uang elektronik (e-money), switching, gerbang pembayaran, kliring, penyelesaian akhir, dan transfer dana.

    PPN dikenakan pada biaya layanan atau komisi yang dibebankan kepada penyelenggara. Misalnya, biaya administrasi registrasi, pengisian ulang saldo (top up), pembayaran transaksi, transfer dana, hingga tarik tunai untuk uang elektronik. Sedangkan nilai uang elektronik, termasuk saldo, reward point, bonus point, dan transaksi transfer dana murni, tidak dikenakan PPN.

    Sebagai contoh, untuk biaya administrasi top up sebesar Rp 1.000 dengan tarif PPN saat ini 11 persen, pengguna akan dikenakan PPN sebesar Rp 110, sehingga total biaya menjadi Rp 1.110. Apabila tarif PPN naik menjadi 12 persen, biaya PPN naik menjadi Rp 120, sehingga total biaya menjadi Rp 1.120.

    Pada saat pengguna transaksi uang elektronik hanya mentransfer uang atau menggunakan saldo tanpa biaya tambahan, maka tidak ada PPN yang dikenakan pada saat ini maupun ketika PPN 12 persen diimplementasikan.

  • Merasa Janggal Kasasi Pailit Ditolak MA, Bos Sritex Ajukan PK

    Merasa Janggal Kasasi Pailit Ditolak MA, Bos Sritex Ajukan PK

    Solo, Beritasatu.com – Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto (Wawan) kaget kasasi atas status pailit yang diajukan perusahaan tekstil terbesar di Tanah Air itu ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Sritex segera mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

    “Terkejut dengan putusan MA yang menolak permohonan kami. Karena kami melihat dari sisi hukum sudah cukup kuat. Kami tidak paham penilaian hakim agung, kok malah menguatkan putusan dari Pengadilan Niaga Semarang,” ujar Wawan kepada wartawan di kantornya di Ngemplak, Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (20/12/2024).

    Status pailit Sritex telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht setelah permohonan kasasinya ditolak MA.

    Wawan menilai keputusan tersebut seakan menunjukkan keberpihakan terhadap satu pihak. Karena jika dilihat dari kasus ini, dari 20 kreditur yang ada di perusahaannya, hanya satu yang bermasalah.

    “Ini selalu ditanyakan Sritex, tidak ada niat untuk membayar, ada kelalaian dalam membayar supplier ini, ke depannya juga nanti tidak pasti akan membayar,” ungkapnya.

    Dikatakan Wawan, selama ini hubungan dengan puluhan supplier dan perbankan, seperti BCA dan bank lainnya, berjalan lancar. Jika memang ada masalah, lanjut Wawan, pasti mereka yang akan terlebih dahulu mempailitkan perusahaannya.

    “Mereka ini yang akan lebih dulu mempailitkan kami, daripada Indobarat yang nilainya hanya 0,4 persen dari total nilai semuanya. Jadi saya tidak paham, kenapa yang selama ini lancar dengan yang lainnya ini, tidak menjadi pertimbangan juga, bahwa kami ini masih mampu untuk melanjutkan usaha kalau kami kembali ke homologasi,” katanya.

    “Kami agak terkejut dan sedikit menyesal, ya, kenapa sudut pandang Mahkamah Agung berbeda,” imbuhnya menegaskan.

    Wawan mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pihak Indobarat. Namun, ia merasa bingung karena ternyata intensi PT Indo Bharat Rayon bukan untuk mempailitkan Sritex.

    Indobarat merasa ingin agar Sritex kembali ke homologasi saja. Spirit mereka, kata Wawan, juga berbeda dari spirit yang dilakukan oleh kuasa hukumnya.

    “Jadi dari situ kami melihat agak aneh kasus ini. Penggugat merasa tidak menggugat, sebenarnya kami juga punya niat baik. Ayo kita bicara, seperti apa, ini yang membuat kami bingung dalam kasus ini. Ini kok istilahnya bermusuhan dengan hantu,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan oleh Sritex terkait status pailit.

    Selama proses pengajuan kasasi ke MA, Sritex melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya. Meski tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, Sritex telah merumahkan sekitar 3.000 karyawannya.

    Koordinator Serikat Pekerja se-Sritex Group Slamet Kaswanto, berharap Sritex dapat menyelamatkan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1966 itu. Menurutnya bahan baku milik Sritex hanya tersisa untuk masa produksi selama satu bulan.

    “Produksi masih berlangsung karena menghabiskan bahan baku. Kalau bahan baku sudah habis, otomatis akan ada yang off karena bahan bakunya tidak bisa diproses. Pailit ini tidak bisa mendatangkan bahan baku karena ada aturan dari Bea Cukai. Nah, kalau ini tidak segera diputuskan untuk menjadi going concern, semuanya akan habis nanti,” ujar Slamet.

    Kemenaker berharap manajemen Sritex tetap berkomitmen tidak melakukan PHK terhadap karyawan meski pun kasasi status pailit Sritex sudah ditolak MA.

  • Sritex Rumahkan 3.000 Karyawan Dampak Keputusan Pailit dan Kekurangan Bahan Baku

    Sritex Rumahkan 3.000 Karyawan Dampak Keputusan Pailit dan Kekurangan Bahan Baku

    Sukoharjo, Beritasatu.com- PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk telah merumahkan sekitar 3.000 karyawan sebagai dampak keputusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang dan akibat kekurangan bahan baku. Pihak Sritex juga terus melakukan reviu mengenai langkah selanjutnya.

    “Sekitar 3.000 karyawan dirumahkan, tetapi secara berkala terus kami reviu sampai kapan bisa bertahan,” kata Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto, dikutip dari Antara, Sabtu (21/12/2024).

    Iwan menyampaikan, ruang gerak perusahaan untuk beroperasi saat ini semakin sempit lantaran sebagian bahan baku harus didatangkan dari luar negeri, salah satunya dari sisi kimia.

    Saat ini pihaknya masih mencari alternatif untuk bisa mendapatkan bahan baku dari dalam negeri agar operasional perusahaan tidak terganggu.

    “Kami tidak main-main menjalankan amanah pemerintah untuk bisa kembali beroperasi normal,” kata Iwan.

    Sesuai arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah mendukung agar Sritex bisa kembali beroperasi normal.

    “Operasional Sritex jalan senormal-normalnya, supaya tidak ada PHK di Sritex. Ini juga yang selalu kami komunikasikan dengan kurator,” katanya.

    Namun, hingga saat ini kurator belum dapat memberikan kepastian going concern yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan usaha.

    Langkah Sritex meliburkan karyawan sebetulnya sudah diumumkan sejak November 2024. Pada saat itu, Iwan mengatakan krisis bahan baku ini merupakan imbas keputusan kurator dan hakim pengawas mengenai arus barang keluar masuk dari pabrik. Apabila tidak segera diselesaikan, ada kemungkinan jumlah karyawan yang diliburkan bertambah, bahkan memicu PHK.

    Iwan pada saat itu juga menegaskan, Sritex tidak melakukan PHK, melainkan merumahkan karyawan akibat kekurangan bahan baku. Saat ini jumlah karyawan Sritex sekitar  20.000 yang tersebar di Semarang, Boyolali, dan Sukoharjo.

  • Beras Premium dan Medium Tak Kena PPN 12 Persen

    Beras Premium dan Medium Tak Kena PPN 12 Persen

    Surabaya, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan harga beras, baik medium maupun premium, tidak akan dikenakan PPN 12 persen. Hal itu diungkapkan Zulhas dalam kunjungannya ke Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jumat (20/12/2024).

    “Beras cenderung turun dan stabil harganya. Beras medium dan premium tidak kena PPN 12 persen, aman. Jadi, pangan tidak dikenakan PPN 12 persen, baik itu medium atau premium, harganya tetap sama. Tolong dicatat, tidak ada PPN 12 persen untuk beras medium dan premium,” tegas Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Zulhas juga menyatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk menjaga agar harga pangan di pasar tidak melambung terlalu tinggi.

    Dalam kunjungannya, Zulhas juga membagikan beras gratis untuk warga. Sejumlah warga tampak berebut beras gratis yang diberikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Warga yang menerima beras gratis ini mengaku sangat senang, terutama di tengah harga sejumlah bahan pangan yang masih tinggi.

    “Beras satu kilogramnya Rp 15.000, ya senang banget dapat beras. Tadi dapetnya berdesakan,” ujar Sujiati, salah seorang warga penerima beras gratis.

    Menurut pedagang sembako di Pasar Dukuh Kupang, harga beras medium dan premium masih stabil. Beras premium dijual dengan harga Rp 16.000 per kilogram, sedangkan beras medium dijual seharga Rp 15.000 per kilogram.

    Menyikapi isu kenaikan PPN 12 persen pada beberapa barang, para pedagang berharap pemerintah tidak mengenakan PPN pada bahan pokok, termasuk beras. Mereka khawatir jika harga beras naik, hal itu akan membebani masyarakat ekonomi menengah ke bawah, termasuk para pedagang makanan.

    “Bagus kalau beras tidak kena PPN 12 persen, karena konsumen premium biasanya rumah tangga, sementara beras medium banyak dibeli oleh pedagang. Kasihan kalau harga beras naik,” kata Imroatus Solihah, pedagang sembako di Pasar Dukuh Kupang.