Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • PT Masmindo Dwi Area dan Polda Sulsel Teken Nota Kesepahaman Pengamanan Objek Vital

    PT Masmindo Dwi Area dan Polda Sulsel Teken Nota Kesepahaman Pengamanan Objek Vital

    Makassar, Beritasatu.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menjalin kerja sama strategis dengan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui penandatanganan nota kesepahaman. Langkah ini bertujuan memperkuat pengamanan dan penegakan hukum di wilayah operasional MDA sebagai objek vital tertentu.

    Penandatanganan dilakukan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan dan Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir. Turut menyaksikan Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Nasri dan pejabat utama Polda Sulsel dan perwakilan PT Indika Energy Tbk, induk perusahaan MDA.

    Nota kesepahaman ini mencakup dua hal utama, yaitu pertama, koordinasi keamanan. Aspek tersebut meliputi, menjamin keamanan aset, konstruksi, operasi produksi, dan distribusi hasil tambang.

    Kedua, penegakan hukum. Mengintegrasikan langkah-langkah hukum untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di area operasional MDA. Trisakti Simorangkir berharap kerja sama ini akan menciptakan stabilitas keamanan di lingkungan operasional perusahaan.

    “Stabilitas keamanan yang terjaga akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga masyarakat sekitar dan iklim investasi di Sulawesi Selatan,” ujarnya terkait kerja sama antara PT Masmindo Dwi Area dan Polda Sulsel.

    Direktur Layanan Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Indika Energy Tbk Johanes Ispunarwan menegaskan apresiasi terhadap dukungan Polda Sulsel. Ia menyebut kerja sama ini sebagai langkah nyata sinergitas antara kepolisian dan perusahaan untuk memastikan investasi berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

    “Kehadiran MDA di Sulawesi Selatan tidak hanya untuk mengelola sumber daya mineral, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu,” ujar Johanes.

    Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan menegaskan komitmen kepolisian dalam mendukung kelancaran operasional MDA. Ia juga menyatakan pentingnya menyelesaikan masalah dengan pendekatan dialog dan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan.

    “Operasi produksi yang lancar akan memberikan pemasukan pajak untuk negara, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi nasional,” katanya.

    Kerja sama antara PT Masmindo Dwi Area dan Polda Sulsel menjadi langkah strategis untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasional tambang. Sinergi ini diharapkan memberikan dampak positif bagi investasi, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

  • Wakil Ketua Umum PKB Sarankan PDIP Ajukan Judicial Review jika Keberatan dengan PPN 12 Persen

    Wakil Ketua Umum PKB Sarankan PDIP Ajukan Judicial Review jika Keberatan dengan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP PKB, Faisol Riza, menyarankan PDIP untuk mengajukan uji materi atau judicial review (JR) atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini terkait kebijakan tarif PPN sebesar 12 persen yang merupakan mandat UU HPP, yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR periode lalu dan diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2021.

    “Kalau memang keberatan dengan pemberlakuan PPN 12 persen sesuai UU HPP, masyarakat sebaiknya menguji melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. PDIP kan ikut menyetujui saat pengesahan. Silakan teman-teman PDIP berargumentasi kembali dalam sidang JR di MK kenapa dulu menyetujui, lalu sekarang menolak,” kata Faisol Riza kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

    Faisol menekankan pemerintah perlu diberikan kesempatan untuk menjalankan undang-undang demi menjaga stabilitas kebijakan fiskal nasional, termasuk untuk keberlangsungan berbagai subsidi yang dinikmati rakyat.

    “Berilah kesempatan pemerintah untuk menjalankannya. Pajak yang dipungut juga akan kembali ke rakyat melalui belanja pemerintah, seperti bantuan sosial, subsidi listrik, elpiji, dan BBM. Masa PDIP sekarang lebih setuju pencabutan subsidi untuk rakyat?” tegas Faisol.

    Ia menjelaskan, pajak merupakan wujud nyata eksistensi sebuah negara. Pajak digunakan untuk kepentingan bersama, dan semakin maju sebuah negara, biasanya rasio pajaknya juga semakin besar.

    “Indonesia saat ini sudah menjadi anggota G20 dan G8, karena tergolong sebagai negara besar. Maka wajar jika pendapatan negara dituntut semakin besar dari sektor pajak,” ujarnya.

    Faisol mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto agar dapat menyukseskan program-program untuk kesejahteraan rakyat.

    “Kalau kita tidak menambah pajak, dari mana kita akan membiayai gaji guru, sertifikasi guru, pembangunan sekolah, 3 juta rumah untuk rakyat, makan bergizi gratis, dan lainnya? Pajak adalah sarana kita untuk membangun. Jika tarif PPN tidak dinaikkan, kita pasti sudah memangkas atau mencabut banyak subsidi,” jelas aktivis reformasi 1998 ini.

    Meski mendukung kebijakan PPN 12 persen, Faisol juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan belanja pemerintah.

    “Saya kembali tegaskan, beri kesempatan kepada pemerintah menjalankan UU PPN 12 persen ini. Kita awasi pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan atau terjadi kebocoran. Setelah itu, kita evaluasi bersama pelaksanaannya,” tutup Faisol.

  • Jangan Bohongi Publik Terkait PPN 12 Persen

    Jangan Bohongi Publik Terkait PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil ketua Banggar DPR sekaligus anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengkritik pernyataan Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN.

    Menurut Wihadi, pernyataan tersebut patut diduga sebagai kebohongan publik karena tidak menjelaskan informasi secara utuh mengenai kebijakan PPN 12 persen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Wihadi menilai Dolfie, sebagai kader PDIP sekaligus pengusul UU HPP, tidak membaca setiap ketentuan dalam undang-undang tersebut secara menyeluruh.

    “Terkait pernyataan Dolfie, sebagai ketua panja, terlihat ia tidak memahami UU ini. Pada Pasal 7 ayat (3), ia hanya membaca sebagian tanpa memahami ayat (4) secara tuntas,” ujar Wihadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Wihadi menjelaskan Pasal 7 ayat (4) UU HPP menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat digunakan untuk menentukan asumsi tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15 persen, namun hanya atas dasar persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

    Oleh karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak bisa langsung menurunkan tarif PPN. Terlebih, APBN Tahun Anggaran 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR untuk periode 2019-2029.

    “Pada ayat (4) Pasal 7 UU HPP, PP hanya dapat dibuat dengan persetujuan DPR untuk menentukan asumsi penerimaan pajak dalam RAPBN. Jadi, tidak serta-merta tarif PPN dapat dipotong begitu saja,” jelas Wihadi.

    Ia juga menuduh pernyataan Dolfie sebagai bentuk provokasi publik, seolah-olah pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Padahal, UU HPP merupakan produk PDIP saat menjadi partai penguasa.

    “Ini adalah bentuk provokasi yang memanfaatkan kondisi saat ini, sehingga masyarakat terprovokasi untuk menuntut pembatalan PPN ini,” tegas Wihadi.

    Sebelumnya, Dolfie Palit menyebut pemerintah Prabowo dapat mengusulkan perubahan tarif PPN sesuai Pasal 7 ayat (3) UU HPP. Dalam pasal tersebut disebutkan tarif PPN berada dalam rentang 5 hingga 15 persen dan dapat diubah dengan persetujuan DPR.

    “Sebagaimana amanat UU HPP, tarif PPN mulai 2025 adalah 12 persen. Pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif dalam rentang 5 hingga 15 persen, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3),” ujar Dolfie dalam keterangan tertulis.

  • Saling Sindir Gerindra dan PDIP Terkait PPN 12 Persen, Ketua DPD: Jangan Saling Menyalahkan

    Saling Sindir Gerindra dan PDIP Terkait PPN 12 Persen, Ketua DPD: Jangan Saling Menyalahkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menanggapi polemik politik terkait asal-usul kebijakan PPN 12 persen, Ketua DPD Sultan B Najamudin memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan. Sebaliknya, ia fokus mencari solusi dan mengusulkan agar kebijakan tersebut dievaluasi dengan memisahkan ketentuan yang dapat diterima oleh semua pihak.

    “Jangan sampai debat panjang ini menjadi tidak kontekstual. Kalau terlalu lama membahas asal-usul kebijakan PPN ini, akhirnya hanya saling menyalahkan. Tidak adil juga jika kita mengatakan bahwa kita tidak terlibat sama sekali. Maka, langkah paling tepat adalah langsung challenge saja kebijakan ini,” ujar Sultan usai pertemuan dengan jajaran pimpinan Mahkamah Agung (MA) di gedung DPR Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Pernyataan ini merespons dinamika yang memanas setelah Wihadi Wiyanto dari Partai Gerindra menyebut kebijakan PPN 12 persen diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Namun, sikap PDIP yang mengkritik kebijakan tersebut memicu kontroversi.

    Rahayu Saraswati dari Gerindra menganggap sikap PDIP tidak konsisten dan cenderung memojokkan Presiden Prabowo. Sarmuji dari Partai Golkar juga menyatakan keheranannya, mengingat PDIP sebelumnya mendukung kebijakan ini untuk meningkatkan penerimaan negara.

    Sultan B Najamudin menilai Presiden Prabowo telah mengambil langkah bijak dengan hanya mengimplementasikan kenaikan PPN pada barang-barang mewah.

    “Di tengah kondisi ekonomi sulit, kebijakan seperti ini memang diperlukan. Presiden sudah menunjukkan kebijaksanaan dengan tidak menerapkan kebijakan PPN 12 persen secara menyeluruh,” jelasnya.

    Ia juga mengusulkan agar Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 diuji kembali melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada pihak yang merasa belum puas.

    “Judicial review ke MK dapat memastikan apakah legislasi ini sudah baik atau masih memerlukan perbaikan,” ujar Sultan.

    Selain itu, ia menekankan bahwa bagi pihak yang tidak puas dengan kebijakan PPN 12 persen bisa menempuh jalur yang sesuai undang-undang, baik melalui peraturan pemerintah, MK, atau Mahkamah Agung (MA).

    “Kita jangan biarkan masalah ini berlarut-larut hingga mengganggu stabilitas politik. Undang-undang yang sudah dibuat harus dilaksanakan oleh presiden, suka atau tidak suka,” pungkasnya.

  • IHSG Hari Ini Tancap Gas hingga Menguat 1,61 Persen

    IHSG Hari Ini Tancap Gas hingga Menguat 1,61 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) tancap gas pada perdagangan bursa hari ini, Senin (23/12/2024). IHSG ditutup naik 112,579 poin atau 1,61% hingga mencapai level 7.096.

    Volume perdagangan bursa mencapai 24 miliar lembar saham dengan transaksi mencapai Rp 9,5 triliun, serta frekuensi hingga 1,003 juta kali.

    Pada perdagangan IHSG hari ini, sebanyak 326 saham menguat, 251 saham melemah, dan 212 stagnan.

    Mayoritas saham sektoral menguat, dengan sektor kesehatan catat kenaikan tertinggi mencapai 2,79%. Kemudian sektor konsumsi primer naik 2,58%, sektor konsumsi nonprimer menguat 1,48%, sektor keuangan bertambah 1,45%, infrastruktur bertambah 1,75%, dan teknologi bertambah 1,34%. Sementara, hanya sektor energi yang berada di zona merah karena berkurang 0,15%.

    Saat IHSG hari naik, saham unggulan dalam kelompok LQ45 bertambah 2,29%, Jakarta Islamic Index (JII) naik 1,53%, dan Investor33 bertambah 2,41%. 

  • IHSG Hari Ini Tancap Gas hingga Menguat 1,61 Persen

    IHSG Hari Ini Tancap Gas hingga Menguat 1,61 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) tancap gas pada perdagangan bursa hari ini, Senin (23/12/2024). IHSG ditutup naik 112,579 poin atau 1,61% hingga mencapai level 7.096.

    Volume perdagangan bursa mencapai 24 miliar lembar saham dengan transaksi mencapai Rp 9,5 triliun, serta frekuensi hingga 1,003 juta kali.

    Pada perdagangan IHSG hari ini, sebanyak 326 saham menguat, 251 saham melemah, dan 212 stagnan.

    Mayoritas saham sektoral menguat, dengan sektor kesehatan catat kenaikan tertinggi mencapai 2,79%. Kemudian sektor konsumsi primer naik 2,58%, sektor konsumsi nonprimer menguat 1,48%, sektor keuangan bertambah 1,45%, infrastruktur bertambah 1,75%, dan teknologi bertambah 1,34%. Sementara, hanya sektor energi yang berada di zona merah karena berkurang 0,15%.

    Saat IHSG hari naik, saham unggulan dalam kelompok LQ45 bertambah 2,29%, Jakarta Islamic Index (JII) naik 1,53%, dan Investor33 bertambah 2,41%. 

  • Mentan Amran Sebut Stok Bahan Pangan Masih Aman untuk Perayaan Nataru

    Mentan Amran Sebut Stok Bahan Pangan Masih Aman untuk Perayaan Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memastikan, ketersediaan bahan pangan untuk perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dalam kondisi aman.

    Ia juga menyampaikan, stok bahan pangan utama, seperti beras, telur, ayam, dan cabai, cukup mencukupi dan menunjukkan tren penurunan harga.

    Dalam kesempatan tersebut, Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, stok beras untuk Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dipastikan aman, dengan jumlah mencapai dua juta ton berkat kerja sama dengan Perum Bulog.

    “Alhamdulillah, stok kita aman. Bahkan, di beberapa daerah, kami melihat harga bahan pangan, seperti cabai, mengalami penurunan yang signifikan. Harga cabai di beberapa tempat bahkan turun menjadi Rp 3.000 sampai Rp 5.000 per kilogram,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada awak media, Senin (23/12/2024).

    Selain itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan, ketersediaan komoditas lainnya, seperti telur, ayam, dan cabai, berada pada tingkat yang aman, dan harga-harga tersebut mengalami penurunan. Pemerintah juga memastikan distribusi pupuk untuk petani akan dimulai pada 1 Januari 2025.

    Untuk memudahkan distribusi, petani akan dapat mengambil pupuk menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Menteri Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan fokus pada beberapa program prioritas pada 2025, antara lain swasembada pangan, pengembangan biofuel, hilirisasi pertanian, dan peningkatan konsumsi pangan bergizi. 

    Ia optimistis produksi pertanian pada 2025 akan meningkat, berdasarkan data sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kenaikan hasil panen pada Januari hingga Februari.

    “Meski ada tantangan, seperti banjir di beberapa wilayah, kami yakin dampaknya tidak signifikan terhadap total luas lahan pertanian yang mencapai 7,4 juta hektare. Kami akan terus melakukan mitigasi risiko untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian,” tambahnya.

    Mentan Andi Amran Sulaiman juga menyampaikan, Kementan siap memenuhi target swasembada pangan pada 2025, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk mendukung hal ini, Kementan berencana memperbaiki irigasi bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat (PUPR) serta mempercepat pelaksanaan program cetak sawah dan penyediaan alat mesin pertanian.

    Pemerintah telah menandatangani kontrak pengadaan pupuk, yang akan siap didistribusikan kepada petani mulai Januari 2025. Pendistribusian pupuk akan dilakukan dengan menggunakan sistem KTP untuk mempermudah petani dalam memperoleh kebutuhan pupuk di kios-kios yang telah disiapkan di seluruh Indonesia.

    “Petani tidak boleh dipersulit dalam memperoleh pupuk. Sistem ini akan mempermudah mereka, dan distribusi pupuk akan langsung dilakukan pada 1 Januari,” kata Amran.

    Mentan Andi Amran Sulaiman menjelaskan, berdasarkan data BPS, produksi pertanian di bulan November hingga Desember menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan, dan diperkirakan hasil panen akan terus meningkat pada Januari hingga Februari.

    Ia menambahkan, Kementan akan terus memantau perkembangan ini untuk memastikan sektor pertanian terus berkembang.

    Dengan program-program yang telah disiapkan dan kebijakan yang matang, Kementerian Pertanian optimis bisa mengamankan stok bahan pangan di momen Nataru dan mencapai target swasembada pangan pada 2025.

  • 440.000 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Sold Out, KAI Tingkatkan Jumlah Kursi dan Perjalanan

    440.000 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Sold Out, KAI Tingkatkan Jumlah Kursi dan Perjalanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Lebih dari 440.000 tiket kereta api jarak jauh (KAJJ) keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir telah terjual selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta pun meningkatkan kapasitas tempat duduk untuk keberangkatan KAJJ dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir. Penambahan kapasitas tempat duduk dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selama libur Nataru.

    “Sebanyak 821.972 tempat duduk telah disiapkan, dari Stasiun Gambir 358.358 seat dan Pasar Senen 463.614 seat,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

    Sebelumnya, PT KAI juga telah mengumumkan penetapan masa angkutan Nataru selama 18 hari, yakni pada 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. KAJJ memiliki 86 perjalanan per hari atau sebanyak 1.552 perjalanan selama masa angkutan Nataru.

    Ixfan memprediksi, puncak lonjakan penumpang akan terjadi menjelang Hari Natal, pada Selasa (24/12/2024). Hal tersebut diperkirakan berdasarkan penjualan tiket kereta api yang sudah mencapai 91,2%.

    “Angka penjualan tiket masih cukup tinggi, dengan total penjualan 40.589 tiket atau 91,2% dari kapasitas seat yang disediakan per harinya yaitu 44.824 seat,” ujarnya.

    KAI Daop 1 Jakarta juga terus melakukan penambahan rangkaian pada beberapa KAJJ yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Total kapasitas tempat duduk yang tersedia saat ini menjadi 821.972 seat dengan 1.552 operasional atau 86 KAJJ per harinya.

    “KAI Daop 1 Jakarta telah memaksimalkan rangkaian untuk KAJJ yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen maupun dari Stasiun Gambir, sehingga total seat yang disediakan menjadi 821.972 seat sudah terjual, yaitu sebanyak 440.000 tiket,” pungkas Ixfan yang menyebut tiket kereta api selama Nataru.

  • Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Berdampak untuk Transportasi Publik

    Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Berdampak untuk Transportasi Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen tidak akan berdampak pada sektor transportasi publik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Dana, yang merujuk pada keterangan tertulis Nomor 3 Tahun 2024 terkait PPN 12 persen.

    “Dalam keterangan tertulis tersebut, sudah jelas bahwa transportasi publik tidak dikenakan PPN 12 persen. Ini merupakan langkah penting demi kemaslahatan masyarakat luas,” ujar Setia saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin (23/12/2024).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan, sejumlah kebutuhan pokok, sistem pembayaran, termasuk pembayaran tol, serta transportasi publik tidak akan dikenakan PPN.

    “Transportasi publik tidak dikenakan PPN, dan untuk bahan pokok penting, PPN-nya ditanggung oleh pemerintah,” jelas Airlangga dalam keterangannya dalam menanggapi kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    Dalam rangka menyambut penerapan kenaikan PPN jadi 12 persen yang akan efektif mulai 1 Januari 2025, pemerintah juga telah menyiapkan 15 paket insentif kebijakan berupa pembebasan hingga keringanan pajak bagi berbagai lapisan masyarakat dan sektor usaha. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Kenaikan PPN 12 persen akan diberlakukan untuk barang dan jasa tertentu yang tidak termasuk kategori khusus, seperti transportasi publik, bahan pokok penting, sektor kesehatan, dan pendidikan. Pengenaan tarif PPN untuk kategori tertentu akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

  • Rawan Bencana Alam, Stok Beras di Cianjur Aman hingga Maret 2025

    Rawan Bencana Alam, Stok Beras di Cianjur Aman hingga Maret 2025

    Cianjur, Beritasatu.com – Ketersediaan stok beras di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Maret 2025.

    Kepala Bulog Cianjur Renato Horison menyampaikan, stok beras saat ini mencapai 2.500 ton sehingga dinilai cukup demi memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru.

    “Alhamdulillah, stok kami yang tersimpan di gudang Bulog Cianjur sangat mencukupi. Kemungkinan besar awal atau pertengahan Maret 2025 sudah mulai panen,” ungkap Kepala Bulog Cianjur Renato Horison kepada awak media, Senin (23/12/2024).

    Renato Horison memastikan, stok beras di masyarakat maupun di pasar tetap terjaga, dengan harga yang stabil dan sesuai harga eceran tertinggi (HET).

    “Harga medium berkisar Rp 12.400, dan ini masih stabil,” tambahnya.

    Meski Cianjur dilanda cuaca ekstrem serta bencana banjir, longsor, dan pergerakan tanah, kondisi stok beras tidak mempengaruhi serapan maupun suplai beras dari para petani.

    Renato menjelaskan, sentra-sentra produksi beras masih dalam kondisi aman.

    “Area sentra produksi tidak terganggu. Jika hujan terus berlangsung, sebenarnya ini menjadi keuntungan bagi para petani karena mendukung masa tanam,” jelasnya.

    Dengan kondisi yang ada, Bulog Cianjur optimistis kebutuhan beras masyarakat akan tetap terpenuhi hingga musim panen mendatang.