Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Mobil Listrik Vietnam Jadi Penyumbang Investasi Terbesar

    Mobil Listrik Vietnam Jadi Penyumbang Investasi Terbesar

    Subang, Beritasatu.com – Produsen kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast, resmi mengoperasikan fasilitas manufaktur terbarunya di Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (15/12/2025).

    Peresmian ini menjadi tonggak penting ekspansi global VinFast sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

    Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 170 hektare tersebut merupakan fasilitas produksi pertama VinFast di Asia Tenggara dan yang kedua di luar Vietnam. Dengan beroperasinya pabrik di Subang, VinFast kini memiliki empat fasilitas manufaktur aktif di berbagai negara.

    Peresmian pabrik turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Ia menilai investasi VinFast sejalan dengan agenda pemerintah dalam mempercepat transisi energi serta pengembangan industri kendaraan listrik nasional.

    “Sesuai namanya, VinFast, pembangunan pabrik ini memang sangat cepat. Tidak semua manufaktur mampu melakukannya,” ujar Airlangga.

    Airlangga berharap VinFast dapat terus meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan melibatkan pelaku industri lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

    Ia juga menyampaikan VinFast berkomitmen menambah investasi hingga US$ 1 miliar untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dari kapasitas awal sekitar 50.000 unit per tahun, VinFast menargetkan ekspansi hingga 350.000 unit.

    Menurut Airlangga, pemberian stimulus pemerintah bertujuan mendorong pembangunan pabrik di dalam negeri. Dengan berdirinya fasilitas produksi, biaya struktur dapat ditekan sehingga harga kendaraan menjadi lebih terjangkau.

    “Karena ada kebijakan ini, kini ada mobil dengan harga di bawah Rp 200 juta. Sebelum kebijakan tersebut, belum ada mobil yang harganya di bawah Rp 200 juta,” pungkasnya.

    Pabrik VinFast Subang dirancang untuk memproduksi kendaraan listrik berbasis baterai dengan teknologi efisiensi tinggi serta standar ramah lingkungan. Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, fasilitas ini juga diproyeksikan menjadi pusat ekspor ke negara-negara Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya.

  • BP Taskin Monitoring Dampak Kemiskinan Akibat Bencana Sumatera

    BP Taskin Monitoring Dampak Kemiskinan Akibat Bencana Sumatera

    Tangerang, Beritasatu.com – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai melakukan monitoring dan menghitung dampak kemiskinan yang diakibatkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Tugas Kita itu pascabencana, bukan saat bencana, makanya kami sedang berkoordinasi untuk mengumpulkan informasi, dan data,” ujar Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule di Tangerang, Senin (15/12/2025).

    Menurutnya, bencana alam yang terjadi di Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera itu berdampak pada tingginya angka kemiskinan ekstrem, sebab peristiwa alam itu mengganggu roda perekonomian di daerah terdampak.

    “Karena bahwa masyarakat rentan miskin ini banyak juga, karena goncangan ekonomi, akibat bencana alam itu masyarakat yang berada di rentan miskin menjadi miskin,” jelasnya.

    Iwan menjelaskan, BP Taskin terus memonitoring dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana di Aceh dan Sumatera. Hasil monitoring itu nantinya akan menjadi dasar untuk menangani kemiskinan di daerah terdampak.

    “Kami harus mendapat informasi yang sebaik-baiknya untuk kita bisa mencari solusi dalam bentuk program-program pemberdayaan,” pungkasnya.

  • CALIBER 2025, Upaya Chandra Asri Group Dorong Peran Generasi Muda dalam Industri Rendah Karbon

    CALIBER 2025, Upaya Chandra Asri Group Dorong Peran Generasi Muda dalam Industri Rendah Karbon

    Cilegon, Beritasatu.com – Komitmen terhadap inovasi dan keberlanjutan kembali diwujudkan PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) melalui penyelenggaraan Chandra Asri Limitless Innovation & Business Strategy (CALIBER) Challenge 2025. Program ini menjadi ruang bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menuangkan gagasan strategis dalam menjawab tantangan industri. Pada tahun keduanya, CALIBER mengangkat tema “The Journey to a Zero-Carbon Building in the Era of Industry 4.0”, dengan fokus pada pengembangan strategi menuju penerapan bangunan rendah karbon sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi industri yang berkelanjutan.

    Head of Corporate Communications Chandra Asri Group, Chrysanthi Tarigan, mengungkapkan, Chandra Asri Group berkomitmen untuk menjadi Mitra Pertumbuhan #YourGrowthPartner bagi para pemangku kepentingannya. 

    “Melalui pelaksanaan CALIBER ini, kami membuka ruang kolaborasi bagi generasi muda untuk bertumbuh, mengasah kemampuan teamwork, problem solving, hingga berpikir analitis yang akan menjadi bekal penting ketika berkecimpung di dunia profesional. Tidak hanya itu, studi kasus yang diangkat dalam CALIBER juga mendorong lahirnya inovasi yang relevan dan aplikatif bagi keberlanjutan industri di masa depan,” ungkap Chrysanthi.

    Kegiatan dimulai dengan proses registrasi peserta sejak September 2025, hingga pelaksanaan sesi final presentasi dan plant tour pada 10–11 Desember di Cilegon, Banten, untuk memberikan kesempatan bagi para finalis untuk melihat secara langsung operasional kompleks petrokimia terintegrasi. Tak hanya itu, antusiasme peserta CALIBER 2025 meningkat signifikan, tercermin dari peningkatan jumlah pendaftar sebesar 252% dibandingkan tahun 2024, dengan total 363 kelompok dari 81 universitas di seluruh Indonesia. Setelah melalui proses seleksi yang mencakup administrasi serta penilaian proposal ide dan strategi oleh tim Chandra Asri Group, 10 kelompok terbaik terpilih untuk mengikuti presentasi final sekaligus plant tour ke fasilitas produksi Chandra Asri Group.  

    Kesepuluh finalis mengikuti presentasi akhir, telah merumuskan dan menyampaikan strategi berbasis data, teknologi, serta praktik keberlanjutan secara langsung di hadapan para juri yang merupakan praktisi berpengalaman dari Chandra Asri Group. Setelah melalui proses penilaian menyeluruh, Chandra Asri Group menetapkan tiga kelompok terbaik yang dinilai mampu memberikan ide dan strategi paling komprehensif dan aplikatif, yaitu:

    – Juara 1: KonsultanITS – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
    – Juara 2: Casting Crowns – Institut Teknologi Bandung (ITB)
    – Juara 3: Thunderbolts – Institut Teknologi Bandung (ITB)

    Selain tiga pemenang utama, Chandra Asri Group juga memberikan kategori penghargaan tambahan bagi tim dengan performa unggul:

    – Honorable Mention 1: Gasskeun – Universitas Gadjah Mada (UGM)
    – Honorable Mention 2: Visioneer – Universitas Indonesia (UI)

    CALIBER Challenge 2025 menjadi sarana pembelajaran strategis yang memungkinkan mahasiswa memperdalam pemahaman mengenai operasional industri serta urgensi transformasi menuju penerapan teknologi rendah karbon. Melalui keterlibatan generasi muda, Chandra Asri Group terus menghadirkan ekosistem  kompetisi yang mendorong lahirnya talenta unggul, yang siap bersaing dan berkontribusi dalam mewujudkan masa depan industri yang berkelanjutan.

  • Purbaya Yakin Anggaran Bencana Tak Hambat Pertumbuhan Ekonomi

    Purbaya Yakin Anggaran Bencana Tak Hambat Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran untuk penanganan bencana Sumatera dan Aceh tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menurutnya, belanja penanganan bencana justru dapat memberikan dampak netral hingga positif terhadap perekonomian. Purbaya menjelaskan, meskipun bencana menimbulkan kerugian di wilayah terdampak, aktivitas pembangunan kembali akan memunculkan tambahan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

    “Kalau dihitung-hitung, betul-betul bisa mendorong sedikit. Memang kan lost di sana, tetapi ada pembangunan perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan,” ujar Purbaya seperti dilansir dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Menurutnya, proses rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan perumahan dan infrastruktur pendukung, akan meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Adanya belanja tambahan di daerah terdampak dinilai mampu menahan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi agar tidak terlalu dalam.

    Dalam konteks pembangunan kembali, pemerintah juga mendorong pemanfaatan berbagai skema pembiayaan yang telah tersedia. Salah satunya melalui pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, seperti jalan dan jembatan.

    Purbaya menekankan pemerintah siap memberikan keringanan, bahkan pembebasan kewajiban, apabila infrastruktur yang dibiayai melalui skema tersebut mengalami kerusakan berat atau hilang akibat bencana.

    “Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya kita bebasin. Tetapi, kalau masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih utuh, masa dibebasin. Kita akan lihat kondisinya, tetapi kita siap untuk mengenolkan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Menkeu memastikan anggaran untuk penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara maupun permanen bagi masyarakat terdampak, telah tersedia dan mencukupi. Dana tersebut disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Ia menyebut BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Selain itu, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp 1,3 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat.

    “Kalau dari BNPB anggarannya ada karena kan dipersiapkan BNPB. Masih ada (anggaran), sudah ngajuin Rp 1,6 triliun tambahan, masih ada Rp 1,3 triliun lagi jika diperlukan. Untuk tahun depan, sudah ada tinggal mereka buat program,” kata Purbaya.

    Dengan kesiapan anggaran tersebut, pemerintah memastikan proses penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas fiskal maupun laju pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Jelang Nataru, Jalan Bergelombang Tol Serang-Panimbang Dimuluskan

    Jelang Nataru, Jalan Bergelombang Tol Serang-Panimbang Dimuluskan

    Lebak, Beritasatu.com – Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pengelola Tol Serang-Panimbang, PT Wijaya Karya (Wika), mulai mematangkan berbagai persiapan guna mengantisipasi lonjakan arus kendaraan di Kabupaten Lebak, Banten.

    Persiapan tersebut meliputi perbaikan infrastruktur, kesiapan operasional, hingga peningkatan layanan demi menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

    Manajer Bidang Pemasaran Strategis dan Pengembangan PT Wijaya Karya (Wika) Serang-Panimbang Muhammad Albagir mengatakan sejumlah langkah strategis telah dilakukan, terutama pada aspek infrastruktur, operasional, hingga layanan pengguna jalan.

    “Untuk Nataru tahun ini, kami fokus pada peningkatan kualitas jalan. Saat ini sedang dilakukan perbaikan di beberapa titik yang kondisinya bergelombang. Insyaallah dalam minggu ini seluruh pekerjaan sudah selesai sehingga pada periode Natal dan Tahun Baru jalan tol dapat dilalui dengan aman dan nyaman,” ujar Albagir kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Senin (15/12/2025).

    Ia menjelaskan, selain perbaikan fisik jalan, Wika juga menyiapkan pos pengamanan (pospam) di sejumlah rest area serta di sekitar Gerbang Tol Rangkasbitung. Pos tersebut berfungsi sebagai pusat pengawasan sekaligus pelayanan bagi pengguna jalan selama periode Nataru.

    “Selain itu, rest area kami juga sudah siap digunakan para pengguna untuk beristirahat. Untuk mengurai risiko antrean kendaraan, kami juga mempersiapkan mobile reader sehingga jika terjadi antrean dapat diminimalkan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, dari sisi operasional, Wika menambah jumlah petugas tol yang disiagakan penuh selama 24 jam setiap hari. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pengguna jalan dapat tertangani dengan cepat, termasuk pada jam-jam padat lalu lintas.

    “Kami juga memastikan rest area siap digunakan sebagai tempat istirahat pengguna jalan. Untuk mengantisipasi antrean kendaraan, terutama di gerbang tol, kami menyiapkan mobile reader agar transaksi dapat dipercepat dan antrean bisa diminimalkan,” jelasnya.

    Terkait proyeksi arus lalu lintas, Albagir mengungkapkan Tol Serang-Panimbang merupakan salah satu ruas yang mengalami peningkatan volume kendaraan cukup signifikan pada periode Nataru. Pada Nataru 2025–2026, peningkatan trafik diperkirakan mencapai 4%–5% dibandingkan hari normal.

    “Pada hari biasa, volume kendaraan rata-rata sekitar 5.000 hingga 6.000 kendaraan per hari. Saat Nataru, kami prediksi meningkat menjadi sekitar 7.000 hingga 8.000 kendaraan per hari. Namun pada hari-hari tertentu, seperti H+1 Natal dan H+1 Tahun Baru, volume kendaraan bisa mencapai belasan ribu,” ungkapnya.

    Wika juga mengimbau pengguna jalan untuk tetap menjaga kondisi fisik dan kendaraan sebelum melintas di Tol Serang-Panimbang. Selain itu, pada periode Nataru ini, Wika menghadirkan program promo khusus bagi pengguna tol.

    “Kami bekerja sama dengan 14 UMKM, hotel, dan restoran yang tergabung dalam PHRI Kabupaten Lebak. Pengguna Tol Serang-Panimbang cukup menyimpan struk tol, lalu dapat menukarkannya dengan voucher diskon di mitra UMKM, restoran, maupun hotel yang bekerja sama,” pungkas Albagir.

    Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar arus lalu lintas Nataru, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Lebak melalui kolaborasi dengan pelaku usaha setempat.

  • BI Sebut Utang Luar Negeri Dikelola secara Cermat

    BI Sebut Utang Luar Negeri Dikelola secara Cermat

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) pemerintah pada Oktober 2025 mengalami penurunan. Namun, secara tahunan (year on year/yoy), ULN tercatat sebesar US$ 210,5 miliar atau tumbuh 4,7%.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan ULN pemerintah dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

    Meski mengalami peningkatan secara tahunan, Ramdan menegaskan utang luar negeri pemerintah tetap berada dalam kondisi terjaga. ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel,” kata Ramdan dalam keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

    Ia menambahkan, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan serta penguatan perekonomian nasional. ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

    Adapun ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,2%, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 19,6%, jasa pendidikan sebesar 16,4%, konstruksi sebesar 11,7%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,6%.

    Di sisi lain, ULN swasta mengalami penurunan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 190,7 miliar pada Oktober 2025, turun dibandingkan September 2025 yang sebesar US$ 192,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,9% (yoy).

    Secara keseluruhan, BI mencatat utang luar negeri Indonesia menurun pada Oktober 2025 menjadi US$ 423,9 miliar dibandingkan posisi September 2025 yang sebesar US$ 425,6 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3% (yoy), terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik.

    BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,3% pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2% dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Ramdan.

  • Mencari Solusi Kuota BBM Impor untuk Shell Cs

    Mencari Solusi Kuota BBM Impor untuk Shell Cs

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mulai membahas penetapan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk tahun 2026 bagi badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

    Kebijakan ini menjadi krusial menyusul pengalaman pada 2025, ketika sejumlah SPBU swasta mengalami keterbatasan pasokan akibat kuota impor yang tidak mencukupi.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pembahasan kuota impor BBM untuk tahun depan saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Sejumlah opsi kebijakan telah dirumuskan dan akan segera disampaikan kepada pimpinan untuk ditentukan arah kebijakan yang akan diterapkan.

    “Minggu depan kami sudah Insyaallah bisa mendapatkan opsi yang akan dipilih,” ujar Laode saat ditemui di Jakarta pekan lalu.

    Laode menjelaskan, Direktorat Jenderal Migas telah menggelar rapat internal guna mengkaji berbagai skema pengaturan impor BBM bagi SPBU swasta. Opsi-opsi tersebut nantinya akan dipaparkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai bahan pertimbangan sebelum keputusan final ditetapkan.

    Keputusan mengenai kuota impor BBM SPBU swasta untuk 2026 sepenuhnya berada di tangan Menteri ESDM. Pemerintah, menurut Laode, berupaya memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya menjamin ketersediaan pasokan BBM nasional, tetapi juga menjaga iklim usaha yang sehat bagi pelaku industri hilir migas.

    Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah adalah menambah kuota impor BBM sebesar 10% dibandingkan kuota impor tahun 2025. Opsi tersebut sebelumnya juga telah diterapkan pada 2025 dengan basis perhitungan kuota impor 2024. “Itu salah satu opsi,” kata Laode.

    Namun, pengalaman sepanjang 2025 menunjukkan bahwa penambahan kuota impor tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pasar. Sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP dilaporkan kehabisan kuota impor pada pertengahan Agustus 2025, sementara SPBU Vivo menyusul mengalami kondisi serupa pada Oktober 2025.

    Menanggapi situasi tersebut, Kementerian ESDM mendorong skema kolaborasi antarbisnis antara SPBU swasta dan Pertamina Patra Niaga. Melalui mekanisme ini, badan usaha pengelola SPBU swasta dapat memanfaatkan kuota impor milik Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kesinambungan pasokan BBM di pasar.

    Hasilnya, pasokan BBM jenis RON 92 untuk SPBU BP kembali normal pada akhir Oktober 2025. Pemulihan stok kemudian disusul oleh SPBU Vivo pada akhir November 2025 dan SPBU Shell pada awal Desember 2025.

    Hingga awal Desember 2025, Pertamina Patra Niaga tercatat telah menyalurkan sekitar 430.000 barel BBM kepada tiga SPBU swasta tersebut. Pada sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memfasilitasi komunikasi antara Pertamina dan badan usaha pengelola SPBU swasta, khususnya terkait finalisasi kerja sama pengadaan BBM atau base fuel.

    Menurut Bahlil, komunikasi intensif diperlukan untuk memastikan pasokan BBM nasional tetap terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Bahlil mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti rapat bersama Pertamina guna membahas finalisasi kerja sama pengadaan base fuel dengan Shell dan Vivo.

  • Ekonom Prediksi BI Tahan Suku Bunga Acuan Desember 2025

    Ekonom Prediksi BI Tahan Suku Bunga Acuan Desember 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% pada rapat dewan gubernur (RDG) yang digelar pada 16-17 Desember 2025. Kebijakan tersebut dinilai perlu diambil sambil mencermati sejumlah indikator perekonomian domestik dan global.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, BI akan mempertimbangkan perkembangan sektor riil, mulai dari pertumbuhan kredit hingga stabilitas pasar keuangan.

    Menurutnya, bank sentral juga mencermati pergerakan imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun, kondisi pasar antarbank, stabilitas nilai tukar rupiah, serta laju inflasi. Hingga kini, BI rate berada di level 4,75% setelah dipangkas total 125 basis poin sejak awal 2025.

    “Kemungkinan BI akan menahan suku bunga acuan di bulan ini, sambil melihat perkembangan pasar finansial global serta efektivitas dari insentif dan pemotongan bunga yang sudah diberikan BI sebelumnya,” tutur dikutip Senin (14/12/2025).

    Ia menuturkan, pertumbuhan kredit masih cenderung stagnan di level 7,36% per Oktober 2025. Namun, sejumlah indikator sektor riil lainnya, seperti purchasing managers’ index (PMI) manufaktur dan penjualan ritel, mulai menunjukkan sinyal perbaikan pada kuartal IV 2025.

    Dengan kondisi tersebut, BI dinilai memiliki ruang untuk menahan suku bunga sambil menilai sejauh mana transmisi kebijakan moneter dan insentif yang telah dikeluarkan sebelumnya bekerja di perekonomian.

    “Langkah ini menyediakan ruang bagi BI untuk menjaga stabilitas dari yield SBN 10 tahun dan nilai tukar yang relatif fluktuatif di dua bulan terakhir,” kata David.

    Ia juga menilai masih terdapat potensi perlambatan ekonomi Amerika Serikat, sehingga peluang bagi bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), untuk melanjutkan penurunan suku bunga tetap terbuka.

    Situasi tersebut, menurut David, dapat membuka ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga acuan dua hingga tiga kali sepanjang 2026.

    Namun, kebijakan tersebut tetap bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi di AS yang menuntut kebijakan moneter The Fed lebih akomodatif.

    “Saat ini kita akan sama-sama menunggu data AS yang lebih jelas yang akan dirilis, karena sebelumnya sempat terganggu oleh government shutdown AS,” tegas David.

  • Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual memperkirakan kebutuhan biaya rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera berada di kisaran Rp 50 triliun hingga Rp 70 triliun.

    Nilai tersebut berpotensi meningkat mengingat bencana melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Jadi kalau bencana angkanya itu antara Rp 50 triliun-Rp 70 triliun biaya rekonstruksi. Ini kan kemungkinan bisa lebih tinggi karena ini tiga provinsi (Sumatera Barat/Sumbar, Sumatera Utara/Sumut, dan Aceh), dan sampai sekarang masih hujan deras terus. Jadi, masih ada kemungkinan ada masalah logistik lagi,” ucap David dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 4,9%. Adapun provinsi terdampak bencana mencatatkan pertumbuhan Aceh sebesar 4,5%, Sumatera Barat 3,4%, dan Sumatera Utara 4,6%.

    David menilai, kinerja ekonomi Sumatera pada kuartal I 2026 masih berpotensi tertahan. Hal ini disebabkan banyaknya jalur logistik yang terputus di wilayah terdampak bencana, sehingga aktivitas produksi belum dapat berjalan optimal.

    Namun, ia memperkirakan momentum perbaikan akan mulai terlihat pada kuartal II  2026, seiring masuknya belanja pemerintah untuk kegiatan rekonstruksi.

    Pada kesempatan yang sama, David juga mengungkapkan bahwa bencana di Sumatera berpotensi menekan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 0,32%, terutama melalui penurunan konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan olahan dan data internal tim riset ekonomi BCA, bencana alam di Sumatera menurunkan belanja masyarakat di Sumatera Barat sebesar 25,53% atau sekitar Rp 3,8 triliun. Di Sumatera Utara, konsumsi turun 22,31% atau Rp 11,8 triliun, sementara di Aceh penurunan mencapai 23,92% atau sekitar Rp 2,8 triliun.

    Dengan asumsi tekanan konsumsi berlanjut hingga Desember 2025 dan pola penurunan belanja di Aceh mengikuti tren serupa, efek konsumsi pascabencana diperkirakan dapat memangkas PDB nominal nasional sebesar 0,31% atau sekitar Rp 18,58 triliun pada kuartal IV 2025.

    “Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,” pungkas David.

  • Dinamika Penguatan Dolar AS Bakal Bayangi Penerbitan SBN

    Dinamika Penguatan Dolar AS Bakal Bayangi Penerbitan SBN

    Jakarta, Beritasatu.com – Surat utang negara (SUN) atau surat berharga negara (SBN) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meraup dana guna menambal anggaran.

    SBN Indonesia masih memiliki potensi positif seiring kondisi ekonomi nasional yang relatif terjaga. Namun, ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendi Manilet mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang masih membayangi pasar SBN, terutama dari sisi arus modal asing.

    Sepanjang tahun ini, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sekitar Rp 4,5 triliun, yang turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta memengaruhi persepsi risiko investor.

    Menurutnya, ketegangan geopolitik maupun volatilitas pasar keuangan internasional berpotensi mendorong yield kembali naik.

    “Oleh karena itu, investor akan terus mencermati dinamika nilai tukar, kebijakan fiskal pemerintah, serta arah inflasi, mengingat faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap potensi capital gain maupun capital loss pada portofolio obligasi,” kata dia kepada Beritasatu.com.

    Terkait lelang SUN yang melibatkan tujuh seri, Yusuf menilai seri dengan tenor menengah hingga panjang, khususnya sekitar 10 tahun atau lebih, masih berpeluang menjadi incaran utama investor.

    “Seri-seri fixed rate (FR) yang likuid dan menawarkan yield menarik diperkirakan tetap diminati, terutama oleh investor institusional domestik maupun asing, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan lelang-lelang sebelumnya,” jelasnya.