Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Rampungkan Rencana Ketenagalistrikan 2024-2034, Pemerintah Fokus pada Energi Baru dan Terbarukan

    Rampungkan Rencana Ketenagalistrikan 2024-2034, Pemerintah Fokus pada Energi Baru dan Terbarukan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera menyelesaikan penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2024-2034. Rencana ini menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 71 gigawatt (GW), dengan mayoritas berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, yang akrab disapa Tiko, mengungkapkan keputusan final RUPTL akan dilakukan pada Januari 2025. Tiga kementerian terkait, yakni Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Keuangan, akan memutuskan rancangan tersebut.

    “Kami diskusi sedikit mengenai RUPTL 2024-2034 yang saat ini dalam proses persetujuan. Menteri BUMN, menteri ESDM, dan menteri keuangan akan melakukan rapat final pada Januari untuk memutuskan,” ujar Tiko saat meninjau sistem ketenagalistrikan di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban (UIP2B) Jamali, Depok, Jawa Barat, Jumat (27/12/2024).

    Dalam RUPTL 2024-2034, pemerintah menargetkan sebagian besar pembangkit baru berbasis EBT. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah.

    “PLN akan secara masif membangun pembangkit berbasis EBT mulai 2025. Dari total tambahan kapasitas 71 GW hingga 2034, mayoritasnya akan berasal dari EBT,” jelas Tiko terkait rencana ketenagalistrikan 2024-2034 dengan fokus energi baru dan terbarukan.

    Selain itu, PLN akan mengembangkan teknologi smart grid dan membangun jaringan transmisi antarpulau. Langkah ini bertujuan untuk menyalurkan potensi energi dari Sumatera dan Kalimantan ke pulau-pulau dengan permintaan tinggi, seperti Jawa.

    “Rencana ini mencakup pembangunan inter island grid antara Sumatera, Kalimantan, dan Jawa sehingga kapasitas EBT dari wilayah Sumatera dan Kalimantan dapat dimanfaatkan secara optimal di Jawa,” tambahnya.

    Pembangunan pembangkit baru berbasis EBT menjadi langkah strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah juga berupaya mengintegrasikan potensi sumber daya alam ke dalam sistem ketenagalistrikan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

    “Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Indonesia harus memaksimalkan peluang ini untuk mendukung kebutuhan energi nasional yang terus meningkat,” kata Tiko terkait rencana ketenagalistrikan 2024-2034 dengan fokus energi baru dan terbarukan.

  • PPN 12 Persen Mendapat Penolakan, Jokowi: Pemerintah Pasti Punya Kalkulasi

    PPN 12 Persen Mendapat Penolakan, Jokowi: Pemerintah Pasti Punya Kalkulasi

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah sudah memiliki pertimbangan dan perhitungan soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen di tengah penolakan masyarakat.

    “Semestinya pemerintah sudah berhitung melakukan kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan (terkait dampak yang dikhawatirkan masyarakat),” ujar Jokowi di kediamannya Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (27/12/2024) malam.

    Untuk itu, lanjutnya, ia mendukung keputusan pemerintah terkait penerapan besaran PPN 12 persen. Apalagi hal tersebut sudah diamanatkan undang-undang (UU).

    “Saya kira kita mendukung keputusan pemerintah, keputusan pemerintah pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Itu juga amanat undang-undang yang harus dijalankan pemerintah,” kata Jokowi.

    Soal PPN 12 persen diputuskan saat Jokowi menjabat presiden, dia berpendapat, hal tersebut sudah diketok DPR dalam harmonisasi peraturan perpajakan, sehingga harus dijalankan pemerintah.

    “Sudah diputuskan oleh DPR. Ya pemerintah harus menjalankan. Namun, sekali lagi, saya kira pemerintah memutuskan sudah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang matang,” tandas Jokowi.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan PPN sebesar 12 persen mulai Januari 2025. Keputusan itu mendapat banyak tantangan dari berbagai kalangan.

  • Pengamat Ungkap 2 Persoalan Mendasar Realisasi Program Makan Bergizi Gratis

    Pengamat Ungkap 2 Persoalan Mendasar Realisasi Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof M Firdaus menyebutkan, ada dua persoalan mendasar dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang akan berjalan pada 2025.

    “Persoalan mendasar dalam program makan bergizi gratis ada dua hal. Pertama, yakni koordinasi dan kedua bagaimana menjamin ketersediaan dari suplai bahan baku, lalu kemudian bisa di-delivery dengan baik kepada target,” jelas Firdaus saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (27/12/2024).

    Firdaus mengungkapkan, persoalan koordinasi ini dikarenakan tujuan makan bergizi gratis, yang dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional (BGN), tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi sumber daya manusia (SDM), tetapi juga menggerakkan perekonomian dan menyesuaikan dengan kondisi budaya setempat.

    Ia menuturkan, keterlibatan pemerintah daerah perlu digerakkan guna menyukseskan program makan bergizi gratis tersebut.

    “Dalam hal ini keterlibatan dari pemerintah daerah sebetulnya masih sangat diperlukan, terutama agar bisa dimanfaatkan untuk menggerakan perekonomian lokal dengan cara melibatkan partisipasi dari penyedia atau pemasok bahan-bahan baku,” terang Firdaus.

    “Bukan hanya kateringnya saja, tetapi juga bahan baku atau hulunya, bisa dipasok dari daerah tersebut, sehingga variasi menu memang disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di sana tetapi tetap memenuhi nutrisi,” sambung Firdaus.

    Oleh karena itu, Firdaus mengatakan ketersediaan bahan baku yang melimpah dari suatu daerah dapat memenuhi nutrisi makan bergizi gratis yang sesuai dari sasaran lokasi yang sama. Baginya, persoalan koordinasi harus diutamakan tetapi tetap tidak menjadi hambatan birokrasi bagi BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis.

    “Kemudian kedua, kita mengetahui pasokan pangan di Indonesia sering kali memiliki ketidakpastian yang tinggi. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan fluktuasi harga yang besar,” terang Firdaus.

    Dia mencontohkan, harga Tomat bisa meroket tinggi hingga Rp 50.000 per kilogram dan kadang kala dapat menukik menjadi hanya Rp 3.000 atau Rp 4.000 per kilogram. Kondisi tersebut tidak ada ubahnya dialami oleh komoditas pangan, seperti ikan, ayam, dan telur.

    “Diharapkan dengan program makan bergizi gratis ini, akan terjadi komitmen yang tinggi dari pembuat kebijakan untuk bisa menyediakan pasokan pangan dengan harga yang lebih stabil. Bukan harga yang murah,” tegas Firdaus.

    Lebih lanjut, Firdaus juga menyebutkan, dalam upaya memenuhi ketersediaan pangan, diperlukannya bahan baku pangan yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Namun, lanjut Firdaus, produk pangan memiliki daya tahan yang singkat, maka diperlukan koordinasi dengan teknologi yang melibatkan banyak pihak.

    Diketahui, Pemerintah Indonesia siap meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) pada 2 Januari 2025, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia.

    Setelah melalui uji coba intensif selama beberapa bulan, berbagai proses terkait pelaksanaan program telah dipersiapkan dengan matang, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Satria Wibawa menyampaikan, makan bergizi gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gizi di Indonesia, meningkatkan kualitas hidup anak-anak, dan membentuk sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di masa depan.

    “Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya, pada 2025, pelajar dan santri akan menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Hariqo saat meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal di Kota Bogor Senin (9/12/2024).
     

  • Wamen Kartika Tegaskan Merger BUMN Tidak Ada Efisiensi Karyawan

    Wamen Kartika Tegaskan Merger BUMN Tidak Ada Efisiensi Karyawan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bahwa aksi merger sejumlah perusahaan pelat merah tidak akan berdampak pada efisiensi karyawan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan tujuan utama merger adalah memperbesar kapasitas dan kapitalisasi pasar agar BUMN mampu bersaing di pasar yang lebih luas, bukan untuk mengurangi jumlah pegawai.

    “Kalau soal pegawai, tidak ada efisiensi. Selama pengalaman kita, seperti di Pelindo atau Angkasa Pura, tidak ada pengurangan pegawai. Fokus kita adalah scaling up,” ujar Kartika yang akrab disapa Tiko, saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Kamis (27/12/2024).

    Tiko menjelaskan, merger sebelumnya, seperti penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I-IV dan pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI), telah membuktikan kapasitas dan kompetensi perusahaan meningkat tanpa adanya efisiensi karyawan.

    Contoh lainnya adalah penggabungan Angkasa Pura I dan II menjadi Angkasa Pura Indonesia, yang kini menjadi perusahaan pengelola bandara terbesar ke-5 di dunia.

    “Dengan integrasi, kapasitas keuangan dan kompetensi perusahaan meningkat. Hasilnya terlihat langsung di bandara seperti Soekarno-Hatta dan Bali,” tambahnya.

    Tiko menjelaskan, ada tiga manfaat merger BUMN. Pertama, skala operasi yang lebih besar.

    Penggabungan perusahaan memungkinkan peningkatan kapasitas operasional dan keuangan. Ia mencontohkan, Angkasa Pura Indonesia kini menjadi pengelola bandara terbesar ke-5 di dunia.

    Kedua, kompetisi global. Dengan skala yang lebih besar, BUMN dapat bersaing di pasar internasional.

    Ketiga, tanpa efisiensi karyawan. Tidak ada pengurangan pegawai dalam aksi merger, memastikan keberlanjutan tenaga kerja.

    Tiko menegaskan merger tidak akan berdampak pada PHK di lingkup korporasi pelat merah. Fokus utama adalah memperbesar skala operasi dan meningkatkan daya saing global.

    “Setelah digabungkan, perusahaan seperti Angkasa Pura mampu bersaing secara global. Namun, pengurangan pegawai? Sama sekali tidak ada,” tutup Tiko terkait merger BUMN.

  • Didominasi Penjualan Produk Lokal, Harbolnas 2024 Cetak Transaksi Rp 31,2 Triliun

    Didominasi Penjualan Produk Lokal, Harbolnas 2024 Cetak Transaksi Rp 31,2 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com –  Transaksi Hari Belanja Online Nasional  (Harbolnas) 2024 yang berlangsung pada 10-16 Desember mencapai Rp 31,2 triliun dengan rata-rata pengeluaran belanja per orang sebesar Rp 318.000. Transaksi Harbolnas 2024 didominasi penjualan produk lokal. 

    “Hal ini sekaligus mencerminkan antusiasme luar biasa dengan tidak kurang 98 juta pelanggan yang melakukan transaksi belanja memanfaatkan 
    momentum Harbolnas 2024,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

    Transaki Harbolnas 2024 mengalami peningkatan sekitar 21,4% (year on year/yoy) dibandingkan transaksi Harbolnas 2023 yang mencetak angka Rp 25,7 triliun. Lebih lanjut, produk-produk lokal juga mampu mendominasi keseluruhan penjualan transaki Harbolnas 2024 dengan porsi  sebanyak 52% sebesar Rp16,1 triliun atau  mengalami peningkatan sekitar 31% (yoy).

    Pertumbuhan yang signifikan pada kontribusi produk lokal menjadi indikator positif terhadap potensi masa depan Harbolnas. Hal ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran  konsumen untuk terus mendukung produk dalam negeri melalui platform e-commerce. 

    Program Harbolnas diharapkan dapat terus menunjukkan peran dalam mendorong daya  beli masyarakat sekaligus mendukung produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar  domestik dan internasional.

    “Dalam upaya menciptakan pasar yang kuat bagi produk dalam negeri, pemerintah terus  mendorong promosi dan kampanye agar masyarakat lebih memilih produk lokal. Ketika  pasar untuk produk lokal sudah terbentuk, maka suplai akan mengikuti secara otomatis.  Langkah ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada produk impor,” ujar  Menko Airlangga.

    Program Harbolnas telah berlangsung sejak 12 tahun lalu dan turut  berkontribusi bagi peningkatan ekonomi digital nasional. 

    Sementara pakaian olahraga dan aksesori fashion, personal care, serta makanan dan minuman menjadi tiga kategori produk yang mendomininasi 
    transaksi Harbolnas 2024.

  • Didominasi Penjualan Produk Lokal, Harbolnas 2024 Cetak Transaksi Rp 31,2 Triliun

    Didominasi Penjualan Produk Lokal, Harbolnas 2024 Cetak Transaksi Rp 31,7 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com –  Transaksi Hari Belanja Online Nasional  (Harbolnas) 2024 yang berlangsung pada 10-16 Desember mencapai Rp 31,2 triliun dengan rata-rata pengeluaran belanja per orang sebesar Rp 318.000. Transaksi Harbolnas 2024 didominasi penjualan produk lokal. 

    “Hal ini sekaligus mencerminkan antusiasme luar biasa dengan tidak kurang 98 juta pelanggan yang melakukan transaksi belanja memanfaatkan 
    momentum Harbolnas 2024,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

    Transaki Harbolnas 2024 mengalami peningkatan sekitar 21,4% (year on year/yoy) dibandingkan transaksi Harbolnas 2023 yang mencetak angka Rp 25,7 triliun. Lebih lanjut, produk-produk lokal juga mampu mendominasi keseluruhan penjualan transaki Harbolnas 2024 dengan porsi  sebanyak 52% sebesar Rp16,1 triliun atau  mengalami peningkatan sekitar 31% (yoy).

    Pertumbuhan yang signifikan pada kontribusi produk lokal menjadi indikator positif terhadap potensi masa depan Harbolnas. Hal ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran  konsumen untuk terus mendukung produk dalam negeri melalui platform e-commerce. 

    Program Harbolnas diharapkan dapat terus menunjukkan peran dalam mendorong daya  beli masyarakat sekaligus mendukung produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar  domestik dan internasional.

    “Dalam upaya menciptakan pasar yang kuat bagi produk dalam negeri, pemerintah terus  mendorong promosi dan kampanye agar masyarakat lebih memilih produk lokal. Ketika  pasar untuk produk lokal sudah terbentuk, maka suplai akan mengikuti secara otomatis.  Langkah ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada produk impor,” ujar  Menko Airlangga.

    Program Harbolnas telah berlangsung sejak 12 tahun lalu dan turut  berkontribusi bagi peningkatan ekonomi digital nasional. 

    Sementara pakaian olahraga dan aksesori fashion, personal care, serta makanan dan minuman menjadi tiga kategori produk yang mendomininasi 
    transaksi Harbolnas 2024.

  • Penggabungan Pelindo, Pelni, dan ASDP Bikin Biaya Logistik Efisien

    Penggabungan Pelindo, Pelni, dan ASDP Bikin Biaya Logistik Efisien

    Kementerian BUMN: Penggabungan Pelindo, Pelni, dan ASDP Bikin Biaya Logistik Efisien

    Bambang Isworo
    Key: Kementerian BUMN
    Sum: Kementerian BUMN terus mendorong terwujudnya ekosistem BUMN pelabuhan dan angkutan transportasi laut, seperti PT Pelindo, PT Pelni, dan PT ASDP Indonesia Ferry.

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong terwujudnya ekosistem BUMN pelabuhan dan angkutan transportasi laut. Ekosistem ini melibatkan perusahaan besar seperti PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan PT ASDP Indonesia Ferry.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pembentukan ekosistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik laut sekaligus memperluas jangkauan layanan transportasi penumpang.

    “Tujuannya adalah agar biaya logistik laut dan ekosistem transportasi penumpang di laut semakin terintegrasi, jangkauannya lebih luas, dan biayanya semakin murah bagi pelanggan,” kata Kartika yang akrab disapa Tiko saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Jumat (27/12/2024).

    Tiko menjelaskan saat ini kajian ekonomi dan hukum terkait pembentukan ekosistem Pelabuhan dan Angkutan Transportasi Laut sedang dilakukan. Kajian ini diharapkan selesai dalam waktu satu bulan ke depan.

    “Sedang kita kaji, termasuk aspek hukum dan ekonomi. Mungkin pada akhir triwulan pertama 2025 hasilnya bisa kita bagikan,” ujarnya.

    Selain membahas ekosistem logistik laut, Tiko juga menyinggung progres perampingan perusahaan BUMN sektor konstruksi atau BUMN Karya.

    Rencananya, jumlah perusahaan BUMN Karya akan dikurangi menjadi tiga klaster utama untuk meningkatkan fokus dan efisiensi. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proses tersebut, yaitu PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

    “Kami sedang melakukan klasifikasi agar masing-masing perusahaan dapat fokus pada tugas utamanya. Misalnya, Hutama Karya akan menjadi induk, sedangkan Waskita dan Brantas akan dikelompokkan dalam klaster berbeda,” jelas Tiko.

    Ia menambahkan keputusan final terkait klasterisasi ini akan diumumkan pada akhir triwulan pertama 2025.

    Tiko menjelaskan, efisiensi logistik dari integrasi Pelindo, Pelni, dan ASDP diharapkan dapat menurunkan biaya logistik laut.

    Kemudian, penggabungan tersebut akan fokus pada spesialisasi. Perampingan BUMN Karya menjadi tiga klaster memungkinkan perusahaan lebih fokus pada bidang masing-masing, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, atau perumahan.

    Selain itu, akan menghemat biaya operasional. Dengan penggabungan dan integrasi, biaya operasional dapat ditekan dan meningkatkan daya saing BUMN.

  • https://www.beritasatu.com/ekonomi/2862849/ihsg-hari-ini-dibuka-menguat-28-poin-ditopang-sektor-bahan-baku

    https://www.beritasatu.com/ekonomi/2862849/ihsg-hari-ini-dibuka-menguat-28-poin-ditopang-sektor-bahan-baku

  • Tinjau Pabrik Lokal di Wonogiri, Wapres Gibran Dorong Industri dan Pemberdayaan Ekonomi

    Tinjau Pabrik Lokal di Wonogiri, Wapres Gibran Dorong Industri dan Pemberdayaan Ekonomi

    Wonogiri, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke dua pabrik lokal di Wonogiri, Jawa Tengah, pada Jumat (27/12/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memahami situasi industri lokal, termasuk kendala bahan baku, pemasaran, hingga kapasitas produksi.

    Pabrik yang dikunjungi, yaitu CV Trackerindo Anugerah Sejahtera, produsen tas lokal, dan PT Regarsport Industri Indonesia, perusahaan sandang berbasis custom.

    “Kita ingin melihat langsung kondisi pabrik-pabrik lokal, apakah ada kesulitan bahan baku, pemasaran, atau kapasitas produksinya menurun. Ini yang perlu kita tinjau,” ujar Wapres Gibran dalam keterangan resminya.

    Wapres Gibran menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri berbasis lokal sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan strategi pemasaran.

    “Perintah dari Pak Presiden sudah jelas. Kita harus meningkatkan produktivitas di dalam negeri, menggunakan brand lokal, dan terus meningkatkan kualitas produk serta cara pemasaran,” kata Wapres Gibran terkait industri dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Saat meninjau PT Regarsport, Gibran mengapresiasi sistem pemasaran yang diterapkan perusahaan. Menurutnya, strategi pemasaran berbasis digital, seperti live streaming dan pelibatan content creator, sangat efektif dalam menjangkau konsumen.

    “Saya lihat di sini, sistem marketingnya sangat inovatif. Ada tim khusus untuk live stream dan content creator. Semuanya custom made, bahkan order satu item pun dilayani dengan gratis ongkos kirim. Ini luar biasa,” puji Gibran.

    Gibran juga memuji pelibatan anak muda dan masyarakat sekitar dalam operasional perusahaan. Menurutnya, langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi lokal.

    Selain itu, ia mendorong CV Trackerindo Anugerah Sejahtera untuk terus memperkuat kualitas produk, memperluas pasar, dan memanfaatkan teknologi modern guna meningkatkan produktivitas serta nilai tambah produk.

    Kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Wonogiri menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung industrialisasi lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan produktivitas, inovasi pemasaran, dan pelibatan masyarakat, diharapkan produk lokal mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

  • Penggabungan Pelindo, Pelni, dan ASDP Bikin Biaya Logistik Efisien

    Merger BUMN Karya Segera Rampung, Wamen Kartika Wirjoatmodjo Ungkap 3 Klaster Utama

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan langkah perampingan perusahaan pelat merah sektor konstruksi atau merger BUMN karya akan segera rampung. Proses ini akan menghasilkan tiga klaster utama untuk meningkatkan efisiensi dan fokus masing-masing perusahaan.

    Langkah ini melibatkan sejumlah perusahaan besar, termasuk PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau yang akrab disapa Tiko, menjelaskan pembentukan klaster ini sedang dalam tahap finalisasi.

    “Untuk Hutama Karya, pasti menjadi induk. Waskita akan digabung dengan Hutama Karya. Sementara itu, Wika dengan PP dan Brantas dengan Adhi masih dalam kajian,” ujarnya di Depok, Jumat (27/12/2024).

    Tiko mengungkapkan ada tiga klaster yang direncanakan. Pertama, klaster infrastruktur air dan rel yang akan menggabungkan Brantas Abipraya, Adhi Karya, dan Nindya Karya. Fokus pada pembangunan infrastruktur air, rel kereta api, dan proyek sejenis lainnya.

    Merger BUMN karya kedua, yaitu klaster jalan tol dan nontol yang akan menggabungkan Hutama Karya dan Waskita Karya. Fokus pada pembangunan jalan tol, proyek nontol, bangunan institusional, dan perumahan komersial.

    Ketiga, klaster pelabuhan dan EPC yang menggabungkan Wijaya Karya (Wika) dan PT PP (Persero). Fokus pada pembangunan pelabuhan, bandara, hunian, dan proyek engineering procurement construction (EPC).

    Tiko menjelaskan mekanisme merger atau integrasi masih dalam pembahasan. Proses ini dapat menggunakan skema anak-induk perusahaan atau peleburan total.

    “Bentuknya apakah anak-induk atau merger, itu belum diputuskan. Waskita dan Hutama Karya sudah dalam proses penerbitan Peraturan Pemerintah. Sementara Wika-PP dan Brantas-Adhi masih dalam kajian. Targetnya, keputusan final akan diambil pada triwulan pertama 2025,” jelasnya.

    Langkah perampingan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan setiap perusahaan memiliki fokus yang jelas sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

    Dengan adanya merger BUMN karya dengan tiga klaster utama tersebut, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur air yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.