Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Jemaah Umrah Siap Beroperasi Januari 2025

    Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Jemaah Umrah Siap Beroperasi Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) akan resmi menjadi terminal khusus bagi jemaah umrah per akhir Januari 2025. Hal ini disampaikan Erick usai meninjau fasilitas terminal yang berlokasi di Tangerang, Banten, pada Rabu (1/1/2025).

    Menurut Erick Thohir, Terminal 2F Bandara Soetta akan menyediakan fasilitas lengkap yang menunjang kenyamanan jemaah umrah, baik reguler maupun VIP. Langkah ini merupakan bagian dari perbaikan ekosistem pelayanan ibadah umrah di Indonesia.

    “(Jemaah) umrahnya itu mungkin 1,3 juta sampai 1,5 juta orang per tahun, luar biasa. Karena itu, perlu ada pembenahan. Terminal ini nantinya akan memiliki masjid yang representatif, tempat manasik, serta lounge yang nyaman,” ungkap Erick Thohir.

    Direktur Utama PT Angkasa Pura II Faik Fahmi menjelaskan bahwa Terminal 2F Bandara Soetta hadir sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di terminal keberangkatan internasional, khususnya Terminal 3.

    “Rata-rata 150.000 orang per hari keluar masuk Bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya Terminal 2F, jemaah umrah akan mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman tanpa membebani terminal lainnya,” jelas Faik.

    Faik menambahkan, Terminal 2F Bandara Soetta diproyeksikan siap beroperasi penuh pada akhir Januari 2025. Langkah ini diharapkan memberikan pengalaman lebih baik bagi jemaah umrah, mengingat fasilitas di Terminal 3 tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan mereka dalam jumlah besar.

    “Kami pastikan semua fasilitas sudah selesai akhir bulan ini, sehingga jemaah umrah bisa merasa lebih nyaman saat menggunakan Terminal 2F Bandara Soetta,” pungkas Faik.

  • Pemerintah Berkorban Rp 75 Triliun

    Pemerintah Berkorban Rp 75 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mau berkorban Rp 75 triliun terkait PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.

    “Pemerintah berkorban Rp 75 triliun apabila penerapan PPN 12 persen di APBN 2025 dikenakan penuh pada semua barang. Ini sebuah pilihan sulit yang harus diambil pemerintahan Bapak Presiden Prabowo demi rakyat kecil,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (1/1/2025).

    Misbakhun menyambut positif langkah pemerintah yang memutuskan untuk mengenakan tarif PPN 12 persen hanya untuk barang mewah. Hal ini menunjukkan pemerintah menghadirkan kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat kecil.

    “Saya sebagai Ketua Komisi XI DPR memberikan apresiasi yang tinggi kepada komitmen Presiden Prabowo karena sudah membuktikan janjinya untuk prorakyat,” katanya terkait PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.

    Misbakhun mengatakan semua kebutuhan bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan perbankan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa tenaga kerja, jasa angkutan umum di darat dan jasa sosial tetap dibebaskan sebagai barang dan jasa yang bebas PPN.

    Semua barang dan jasa tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan dikonsumsi oleh masyarakat umum. Penerapan PPN 12 persen secara selektif ini diperkirakan hanya akan menambah penerimaan Rp 3,2 triliun saja pada APBN 2025.

    Misbakhun menilai, kenaikan tarif PPN dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam UU tersebut Pasal 7 disebutkan, tarif PPN 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022, sedangkan tarif PPN 12 persen mulai berlaku pada  1 Januari 2025.

    “Tugas berikutnya adalah melakukan sosialisasi untuk mengamankan semua pelaksanaan UU HPP terkait penerapan PPN 12 persen untuk barang dan jasa barang mewah ini bisa berjalan dengan baik di masyarakat karena akan berlaku sejak 1 Januari 2025 sesuai ketentuan di UU HPP,” tutur dia.

  • Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Jemaah Umrah Siap Beroperasi Januari 2025

    Erick Thohir Ungkap Alasan Pembatalan Proyek Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Rp 14 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan alasan di balik pembatalan proyek Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Proyek dengan anggaran mencapai Rp 14 triliun ini dinilai belum menjadi prioritas.

    Menurut Erick Thohir, pembangunan Terminal 4 dianggap belum mendesak sehingga tidak perlu dilaksanakan dalam waktu dekat. “Kalau memang belum dibutuhkan, kenapa kita harus lakukan? Ya itu Rp 14 triliun,” ujar Erick saat kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (1/1/2025).

    Sebagai gantinya, Erick lebih mendukung pengembangan dan mempercantik terminal-terminal yang sudah ada, seperti Terminal 1, 2, dan 3. Ia menambahkan langkah ini jauh lebih hemat biaya, dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun.

    Salah satu proyek pengembangan yang menjadi fokus adalah Terminal 2F, yang akan dijadikan terminal khusus penerbangan umrah. Erick Thohir menyebut pengembangan ini mampu meningkatkan efisiensi dan pelayanan tanpa membebani anggaran negara terkait pembatalan proyek Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta.

    “Ternyata dengan Rp 1 triliun kita bisa rapikan semua dengan baik. Saya rasa ini efisiensi yang luar biasa. Saya apresiasi tim Airport Indonesia, yaitu InJourney,” jelas Erick.

    Lebih lanjut, Erick menegaskan pentingnya reviu ketat terhadap pengembangan bisnis di perusahaan BUMN. Langkah ini bertujuan memastikan setiap proyek yang dilakukan benar-benar efisien dan memberikan keuntungan bagi negara.

    “Kita selalu mereview semua proyek di BUMN yang tidak efisien. Itu yang harus kita lakukan,” pungkasnya Erick Thohir terkait pembatalan proyek Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta.

  • PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah yang Berlaku Hari Ini Adalah Langkah Bijak

    PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah yang Berlaku Hari Ini Adalah Langkah Bijak

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong mewah. 

    Menurut Syaikhu, langkah Prabowo tersebut bijak dan tepat karena memberikan rasa keadilan dan menjaga daya beli masyarakat menengah bawah yang saat ini sedang menghadapi tantangan ekonomi.

    “Langkah ini sangat bijak. Dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah, pemerintah tidak hanya melindungi daya beli masyarakat, tetapi menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan rasa keadilan,” ujar Syaikhu kepada wartawan, Rabu (1/1/2025).

    Syaikhu menilai, keputusan kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil. Dia menekankan pentingnya implementasi program-program insentif yang bertujuan menopang daya beli masyarakat.

    “Program insentif, seperti bantuan sosial, subsidi listrik, dan insentif pajak untuk pekerja dan UMKM harus terus dijalankan. Ini adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tandas Syaikhu.

    Lebih lanjut, Syaikhu mengatakan, PKS akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat sekaligus mendorong pemerintah mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial.

    Diketahui, kebijakan PPN 12 persen mulai berlaku hari ini, Rabu, 1 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan, kenaikan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen hanya berlaku bagi barang dan jasa mewah. Prabowo turut menegaskan, PPN ini berpihak pada masyarakat kecil dengan tetap menerapkan PPN 0 persen bagi kebutuhan pokok masyarakat.

    Prabowo mengatakan, pemerintah juga sudah menyiapkan stimulus Rp 265 triliun sepanjang 2025, termasuk program bantuan pangan untuk 16 juta penerima. Bagi kelompok ini, mendapatkan beras 10 kilogram pada Januari-Febuari 2024, diskon tarif listrik sebesar 50% dengan daya maksimal 2.200 VA, stimulus jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, insentif PPH Pasal 21 yaitu pajak penghasilan karyawan dengan gaji sampai Rp 10 juta ditanggung pemerintah.

  • KAI Daop 1 Jakarta Berikan Diskon 10 Persen untuk Tiket Kereta Api pada Tahun Baru 2025

    KAI Daop 1 Jakarta Berikan Diskon 10 Persen untuk Tiket Kereta Api pada Tahun Baru 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menghadirkan promo spesial berupa potongan harga tiket kereta api sebesar 10 persen. Promo ini berlaku untuk 50 kereta api (KA) dalam rangka meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api pada momen liburan Tahun Baru 2025.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo ini semaksimal mungkin.

    “Rayakan liburan spesial bersama sahabat dan keluarga dengan harga spesial. Pembelian tiket dengan tarif diskon ini dapat dilakukan di semua channel penjualan mulai 1 hingga 5 Januari 2025,” ujar Ixfan dalam siaran pers, Rabu (1/1/2025).

    Namun, Ixfan menjelaskan bahwa tarif diskon tidak berlaku untuk jenis kereta, seperti luxury, compartement, priority, imperial, panoramic, atau kereta wisata lainnya.

    Selain itu, diskon tiket kereta api 10 Persen pada Tahun Baru 2025 juga tidak dapat digabungkan dengan tarif khusus atau diskon lainnya. Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku, selama alokasi tiket masih tersedia.

    Berikut daftar 50 kereta api dengan diskon 10 Persen pada Tahun Baru 2025:

    1. KA 1 Argo Bromo Anggrek, Eksekutif

    2. KA 4 Argo Bromo Anggrek, Eksekutif

    3. KA 8 Argo Lawu, Eksekutif

    4. KA 12 Argo Sindoro, Eksekutif

    5. KA 14 Argo Muria, Eksekutif

    6. KA 16 Argo Muria, Eksekutif

    7. KA 20F Argo Merbabu, Eksekutif

    8. KA 22 Argo Cheribon, Eksekutif dan Ekonomi

    9. KA 26 Argo Cheribon, Eksekutif dan Ekonomi

    10. KA 28 Argo Cheribon,  Eksekutif dan Ekonomi

    11. KA 36A Argo Parahyangan, Ekonomi

    12. KA 48 Argo Parahyangan, Ekonomi

    13. KA 50A Argo Parahyangan, Ekonomi

    14. KA 56 Gajayana, Eksekutif

    15. KA 58 Brawijaya, Eksekutif

    16. KA 60 Bima, Eksekutif

    17. KA 62 Sembrani, Eksekutif

    18. KA 64 Sembrani, Eksekutif

    19. KA 70 Taksaka, Eksekutif

    20. KA 80F Manahan, Eksekutif

    21. KA 82F Manahan, Eksekutif

    22. KA 88 Fajar Utama Solo, Ekonomi

    23. KA 88 Fajar Utama Solo, Ekonomi

    24. KA 104 Singasari, Eksekutif dan Ekonomi

    25. KA 106 Gayabaru Malam Selatan, Eksekutif

    26. KA 112 Brantas, Eksekutif dan Ekonomi

    27. KA 124 Bangunkarta, Eksekutif dan Ekonomi

    28. KA 130A Gumarang, Eksekutif dan Ekonomi

    29. KA 136A Bogowonto, Eksekutif

    30. KA 138 Gajahwong, Ekonomi

    31. KA 140A Senja Utama YK, Eksekutif dan Ekonomi

    32. KA 142 Fajar Utama YK, Eksekutif

    33. KA 148A Sawunggalih, Eksekutif dan Ekonomi

    34. KA 150 Sawunggalih, Eksekutif dan Ekonomi

    35. KA 152B Tawangjaya Premium,  Eksekutif

    36. KA 170B Tegal Bahari, Eksekutif dan Ekonomi

    37. KA 218B Jayakarta, Ekonomi

    38. KA 220A Kertajaya, Ekonomi

    39. KA 224A Kutojaya Utara, Ekonomi

    40. KA 226A Menoreh, Ekonomi

    41. KA 256 Tawangjaya, Ekonomi

    42. KA 7002B KA Tambahan GMR YK, Eksekutif

    43. KA 7006B Gajayana Tambahan, Eksekutif

    44. KA 7016B KA Tambahan GMR SLO, Eksekutif

    45. KA 7032A Brantas Tambahan, Bisnis

    46. KA 7.034 Kertajaya Tambahan, Bisnis

    47. KA 7038A Kutojaya Utara Tambahan, Ekonomi

    48. KA 7042 Purwojaya Tambahan, Eksekutif

    49. KA 7048A Papandayan, Class Eksekutif

    50. KA 10.580 KA Tambahan PSE SLO, Eksekutif dan Ekonomi.

    Syarat dan Ketentuan Promo:

     Promo berlaku untuk pembelian tiket pada 1–5 Januari 2025.Berlaku untuk perjalanan kereta pada periode keberangkatan 1–5 Januari 2025.Tidak berlaku untuk kereta luxury, compartement, priority, imperial, panoramic, atau kereta wisata lainnya.Tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan diskon lain.Tiket diskon dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku.Promo berlaku selama alokasi tiket tersedia.
    Baca Juga: KAI Daop 1 Jakarta: Lebih dari 190.000 Tiket Kereta Api untuk Periode Nataru Terjual

    Jangan lewatkan diskon tiket kereta api 10 Persen pada Tahun Baru 2025  untuk menikmati perjalanan nyaman dan ekonomis bersama PT Kereta Api Indonesia!

  • Hari Ini PPN 12 Persen Resmi Berlaku, Begini Tanggapan Warga

    Hari Ini PPN 12 Persen Resmi Berlaku, Begini Tanggapan Warga

    Jakarta, Beritasatu.com – Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen resmi berlaku mulai hari ini, Rabu (1/1/2025). Sejumlah warga memberikan tanggapan positif karena kebijakan tersebut hanya berlaku pada barang mewah.

    Salah satu warga asal Jakarta Timur, Dewi menyambut positif dan akan mengikuti kebijakan pemerintah. Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut PPN 12 persen hanya menyasar barang mewah yang selama ini dikenakan pajak penjualan barang mewah (PPBnBM). Dengan demikian, tidak berpengaruh kepada masyarakat menengah ke bawah. 

    “Kita ikuti saja regulasi pemerintah karena sebagaimana yang disampaikan menteri keuangan, tidak berpengaruh terhadap kita yang rakyat-rakyat menengah bawah, mudah-mudahan saja yang terbaik lah keputusannya untuk masyarakat,” ungkap Dewi yang kepada Beritasatu.com di Sudirman, Jakarta, Rabu (1/1/2025).

    Warga asal Pulo Gebang ini mengatakan, masyarakat Indonesia berharap pemberlakukan PPN itu dapat diterapkan sesuai fungsinya, yakni pada barang-barang mewah. 

    “Saya sebagai masyarakat Indonesia, jika PPN itu diberlakukan sesuai sebagaimana mestinya, saya setuju saja, yang penting tidak disalahgunakan seperti sebelum-sebelumnya,” katanya.

    Sementera Yan, warga Bekasi menuturkan, jika kenaikan PPN 12 persen diterapkan pada barang yang dikonsumi masyarakat bawah, akan menyulitkan. Apalagi dia sudah tidak memiliki penghasilan. 

    “Kenaikan PPN 12 persen jika dibebankan ke ekonomi menengah bawah akan keberatan, itu akan lebih menyulitkan ekonomi, apalagi saya sekarang sudah tidak ada penghasilan, sudah resign,” tuturnya.

    Presiden Prabowo Subianto di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024) menyatakan, kenaikan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen hanya berlaku bagi barang dan jasa mewah. Prabowo turut menegaskan, PPN ini berpihak pada masyarakat kecil dengan tetap menetapkan PPN 0 persen bagi kebutuhan pokok masyarakat.

    Prabowo juga menyiapkan stimulus Rp 265 triliun sepanjang 2025, termasuk program bantuan pangan untuk 16 juta penerima. Bagi kelompok ini, mendapatkan beras 10 kilogram pada Januari-Febuari 2024, diskon tarif listrik sebesar 50% dengan daya maksimal 2.200 VA, stimulus jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, insensif PPH pasal 21 yaitu pajak penghasilan karyawan dengan gaji sampai Rp 10 juta ditanggung pemerintah.

  • Diskon Listrik 50 Persen Hadir di Tengah Kenaikan Pajak, Ini Perinciannya

    Diskon Listrik 50 Persen Hadir di Tengah Kenaikan Pajak, Ini Perinciannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemberian diskon 50 persen untuk biaya listrik pelanggan rumah tangga PLN dengan daya hingga 2.200 VA.

    Langkah ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu, sebagai bagian dari stimulus ekonomi yang dirancang untuk membantu 81,42 juta pelanggan rumah tangga.

    “Diskon listrik ini hadir bukan hanya sebagai bentuk dukungan ekonomi, tapi juga untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi,” jelas Jisman dalam keterangannya, Rabu (1/1/2025).

    Diskon tarif listrik 50 persen selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024.

    Pelanggan pascabayar akan mendapatkan diskon otomatis pada rekening listrik Januari (dibayar Februari) dan Februari (dibayar Maret), sementara pelanggan prabayar cukup membayar setengah harga token untuk mendapatkan kWh yang sama.

    Namun, stimulus ini hanya berlaku untuk pelanggan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Pelanggan dengan daya lebih tinggi, seperti 3.500-6.600 VA, tetap dikenakan PPN 12 persen.

    Pemerintah berharap langkah memberikan diskon tarif listrik 50 persen dapat mendorong masyarakat menggunakan listrik secara hemat dan bijak, sekaligus mendukung efisiensi operasi PLN. 

  • Tarif Listrik Kuartal I 2025 Tidak Naik, Kementerian ESDM Ungkap Alasannya

    Tarif Listrik Kuartal I 2025 Tidak Naik, Kementerian ESDM Ungkap Alasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif tenaga listrik periode Januari-Maret 2025 tidak mengalami perubahan, khususnya bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengungkapkan, keputusan ini sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN.

    Penyesuaian tarif listrik 2025 bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan harga batu bara acuan (HBA).

    “Tarif tenaga listrik triwulan I 2025 ditetapkan menggunakan realisasi parameter ekonomi makro Agustus sampai dengan Oktober 2024,” ungkap Jisman dalam keterangannya, Rabu (1/1/2025).

    “Secara akumulasi, seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik, tetapi diputuskan tarif tenaga listrik triwulan I 2025 tetap sama dengan tarif tenaga listrik periode triwulan IV 2024 sepanjang tidak ditetapkan lain oleh pemerintah,” sambungnya.

    Selain itu, untuk menjaga daya beli serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memberikan stimulus tarif listrik 2025 yang merupakan bagian dari paket insentif di bidang ekonomi, berupa diskon 50% biaya listrik kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang listrik sampai dengan daya 2.200 VA yang menyasar 81,42 juta pelanggan.

    Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PLN, pemberian diskon 50 persen diberikan kepada pelanggan rumah tangga PLN daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.

    Pemberian diskon biaya listrik dilaksanakan secara otomatis melalui sistem PLN.

    Pelanggan pascabayar mendapatkan diskon 50 persen dari rekening biaya listrik untuk pemakaian Januari 2025 (yang akan dibayar pada Februari 2025) dan untuk pemakaian Februari 2025 (yang akan dibayar pada rekening bulan Maret 2025).

    Sedangkan pelanggan prabayar diberikan diskon secara langsung ketika pembelian token listrik pada Januari dan Februari 2025, sehingga masyarakat cukup membayar harga token sebesar setengah dari pembelian bulan sebelumnya untuk mendapatkan kWh yang sama.

    “Masyarakat juga diharapkan menggunakan energi listrik dengan lebih hemat dan bijak untuk mendukung kemandirian energi,” pungkas Jisman dalam memberikan informasi terkait tarif listrik 2025.

  • Setelah IPO, MR D.I.Y Ekspansi Toko ke Seluruh Indonesia

    Setelah IPO, MR D.I.Y Ekspansi Toko ke Seluruh Indonesia

    Jakarta, Bertasatu.com – PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) dengan brand ritel perlengkapan rumah tangga MR D.I.Y berkomitmen membuka toko ke seluruh Indonesia setelah melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di  Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Desember 2024 lalu dengan meraup dana Rp 4,15 triliun.

    “Dana IPO difokuskan pada pertumbuhan bisnis lewat perluasan jaringan toko di seluruh Indonesia,” kata Presiden Direktur PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau MR D.I.Y Edwin Cheah di Jakarta, Rabu (1/1/2025).

    MR D.I.Y berencana membuka 100 toko baru pada 2025 mendatang sehingga jumlah toko mencapai lebih 1.000 dari saat ini sekitar 900 toko di seluruh Indonesia. 

    Dia mengatakan, langkah ini bertujuan memperkuat posisi MR D.I.Y sebagai pemimpin pasar di sektor ritel rumah tangga sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen melalui produk berkualitas dengan harga kompetitif. “Tujuan utama ekspansi untuk mengembangkan MR. D.I.Y. di Indonesia untuk menjadi perusahaan kompetitif, sehingga mampu menarik lebih banyak minat dari kalangan investor,” kata dia. 

    MR D.I.Y mencatat pendapatan Rp 894 miliar pada 2021 dan meningkat menjadi Rp 3,9 triliun pada 2023. Laba bersih berhasil berbalik dari rugi Rp 80 miliar menjadi laba Rp353 miliar pada periode yang sama. Pada semester pertama 2024, pendapatan sebesar Rp 3,21 triliun, meningkat 93% (yoy), sementara laba bersih melonjak 228% menjadi Rp 532 miliar. 

    MR D.I.Y menjadi emiten ke-41 yang melantai di BEI pada 2024 sekaligus perusahaan ke-943 di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di bursa.
    Saham ini sempat menyentuh level tertinggi di Rp 1.880 per lembar, mencerminkan antusiasme tinggi dari para pelaku pasar.

    Menurut Analis PT Binaartha Sekuritas Nafan Ali, prospek sektor ritel di Indonesia sangat menjanjikan, didukung fundamental ekonomi yang kuat dan meningkatnya konsumsi domestik. 

    “Daya beli rumah tangga, yang terus tumbuh seiring kenaikan pendapatan per kapita dan kepercayaan konsumen yang solid, menjadi pilar utama pertumbuhan industri ini. Perusahaan, seperti MDIY, dengan fokus kebutuhan peralatan rumah tangga, berada dalam posisi strategis,” jelasnya.

  • Wakil Ketua DPR Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo soal PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah

    Wakil Ketua DPR Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo soal PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang hanya memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen pada kelompok barang mewah.

    Menurut Cucun, keputusan tersebut sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok,” ujar Cucun di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Cucun menilai, kebijakan tersebut juga telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama kalangan bawah dan menengah dengan kalangan atas. Menurut dia, kebijakan ini juga memberikan ruang bagi pelaku industri untuk tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

    “Keputusan Presiden tentang PPN 12 persen saya kira sudah tepat dan adil karena sasarannya tidak general, tetapi hanya untuk kalangan atas saja. Yang tidak adil itu kalau pemilik barang mewah, yang punya pesawat, rumah bagai istana, pajaknya sama dengan kalangan menengah ke bawah yang punya sepeda motor,” tandas Cucun.

    Cucun menegaskan, dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, kestabilan tarif pajak untuk barang kebutuhan sehari-hari dan jasa non-mewah akan membantu industri dalam negeri. Selain itu, hal tersebut menjaga produktivitas dan daya saingnya.

    “Termasuk juga menghindari potensi efek domino terhadap harga barang lain yang dapat membebani masyarakat,” tandas waketum PKB tersebut.

    Pemberlakuan kenaikan tarif PPN 12 persen hanya pada barang mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan properti bernilai tinggi, menunjukkan adanya pendekatan yang berkeadilan dalam kebijakan pajak. Pajak atas barang-barang tersebut layak untuk ditingkatkan, mengingat konsumennya berasal dari kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.

    Cucun mengungkapkan, langkah pemerintah Prabowo-Gibran juga memberikan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada asas keadilan sosial dan mendukung sistem pajak yang adil. Kebijakan ini sekaligus mempertegas visi pemerintah untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.

    “Melalui keputusan ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan upaya konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, mendukung ketahanan industri nasional, dan membangun pondasi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelas dia.

    Cucun juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk memberikan paket stimulus berupa bantuan beras, diskon untuk tarif listrik, dan pembiayaan industri padat karya.

    “Langkah Presiden Prabowo dalam memberikan stimulus kepada perekonomian melalui bantuan dan subsidi ke masyarakat sangat tepat untuk terus menjaga daya belinya di tengah ketidakpastian perekonomian yang tinggi,” pungkas Cucun terkait PPN 12 persen.