Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, Indonesia akan menghadapi ekonomi 2025 dengan penuh optimistis. Pasalnya, seluruh proyeksi lembaga kredibel terhadap ekonomi makro Indonesia pada 2025, tampak tidak berbeda jauh dengan target target APBN 2025.
Hanya saja, kata Said, Indonesia perlu mengantisipasi sejumlah tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada agar perubahan-perubahan proyeksi ekonomi 2025 tidak terlalu berdampak signifikan, tetapi justru menjadi peluang untuk melompat lebih maju lagi.
“Mari kita menghitung tantangan ke depan, agar lebih dini mempersiapkan diri, sekaligus membuat langkah yang memberikan lompatan penting bagi perekonomian nasional. Tujuannya agar hitungan kita realistis, tetapi memberikan capaian yang optimistik,” ujar Said kepada wartawan, Kamis (2/1/2024).
Said kemudian membeberkan enam tantangan dan peluang Indonesia pada 2025. Pertama, kata dia, Indonesia akan menghadapi perang tarif antara Tiongkok berhadapan dengan Amerika Serikat (AS) dan dan Uni Eropa. Uni Eropa bahkan telah memberlakukan bea masuk 43% mobil listrik dari Tiongkok dan AS juga akan mengenakan tarif ekspor dari negara-negara yang melakukan dedolarisasi, seperti Tiongkok dan negara negara BRICS.
Menurut Said, jika perang tarif tersebut makin tajam, maka Indonesia akan terkena spillover effect yang bisa berdampak negatif namun juga positif.
“Negatifnya, ketidakpastian bisnis global makin tinggi, biaya ekspor bisa berpotensi semakin tinggi. Namun, apabila Indonesia bisa menggantikan produk produk impor yang dibutuhkan kedua negara, maka peluang ekspor Indonesia akan besar. Dengan demikian, pemerintah dan eksportir harus membaca situasi ini sebagai peluang emas ke depan,” tandas Said.
Kedua, perekonomian Tiongkok yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia mengalami penurunan. Menurut Said, jika perekonomian Tiongkok makin melambat karena produk ekspor globalnya terpukul, maka dampaknya juga akan terasa terhadap produk ekspor Indonesia ke Tiongkok.
“Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi risiko atas menurunnya perekonomian Tiongkok, semisal mencari negara lain sebagai pengganti ekspor ke Tiongkok yang menurun,” imbuh dia.
Ketiga, perang tarif bisa berdampak pada depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Belajar dari perang tarif Tiongkok dan AS pada 2018 lalu, kata Said, banyak pelaku pasar lebih menyalakan tombol risk on, artinya menggenggam dolar AS lebih low risk ketimbang mata uang lainnya.
“Jika situasi ini terulang, maka kita harus bersiap sejak dini untuk memperkuat sistem moneter kita. Saya mengapresiasi Bank Indonesia atas upayanya menggunakan triple intervention di pasar spot, swap, dan DNDF untuk memperkuat rupiah, termasuk penggunaan underlying pembelian dolar AS dan rencana kebijakan debt switch/reprofiling,” kata dia.
Keempat, kata Said, di dalam negeri, Indonesia menghadapi penurunan kelas menengah dan konsumsi rumah tangga. Menurut dia, menurunnya kelas menengah akan menjadi ancaman bagi upaya Indonesia atas posisinya saat ini di upper middle income country. Sementara menurunnya daya beli akan menjadi sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kelima, data BPS memperlihatkan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB pada 2014 sebesar 21,28% dan pada 2023 kontribusinya menyusut 18,67% atau Rp 3.900 triliun dari total PDB atas harga berlaku mencapai Rp 20.892 triliun. Said mengatakan, merujuk pada data BPS tersebut, banyak pihak menilai Indonesia mengalami deindustrialisasi.
“Meskipun angka statistik menunjukkan penurunan, tetapi peluang industri manufaktur kita bangkit sangat besar sekali. Sebab jika industri manufaktur tumbuh, saya berkeyakinan, kelas menengah juga akan tumbuh sejalan dengan program industrialisasi, sebab kelas menengah bisa menjadi tenaga kerja yang adaptif untuk menopang kebutuhan industri,” ungkap Said.
Menurut Said, perluasan hilirisasi bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk membangkitkan industri manufaktur dan mendorong kembali tumbuhnya kelas menengah. Karena itu, kata dia, hilirisasi tidak hanya di sektor nikel seperti saat ini, tetapi hilirisasi bisa merambah ke bahan tambang selain nikel, seperti perkebunan, pertanian, dan kehutanan, terutama yang menjadi kebutuhan rantai pasok global.
Terakhir, kata Said, Indonesia perlu menurunkan angka angka incremental output ratio (ICOR) yang dalam 2 tahun terakhir berturut-turut berada di angka 6. Penyebabnya adalah masih tingginya praktik korupsi dan problem struktural seperti ketidakefisienan birokrasi serta perizinan.
“Indonesia memiliki peluang menurunkan ICOR jika berhasil membereskan hambatan ekonomi, seperti korupsi, dan memberikan pesan yang jelas kepada investor dan pelaku pasar tentang arah kebijakan ekonomi 2025. Dengan ICOR yang rendah maka produk ekspor Indonesia bisa berdaya saing di pasar global, menurunnya tingkat korupsi juga menguatkan kepercayaan kepada pemerintah,” pungkas Said.
