Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Masa Angkutan Libur Nataru Berakhir Besok, Tiket Kereta Api Masih Tersedia

    Masa Angkutan Libur Nataru Berakhir Besok, Tiket Kereta Api Masih Tersedia

    Banyumas, Beritasatu.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 5 Purwokerto mencatat total 254.345 pelanggan berangkat dari 18 stasiun di wilayah operasinya selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Hingga Sabtu (4/1/2025), akumulasi penumpang yang tiba di wilayah ini mencapai 263.090 orang.

    Pada hari yang sama, jumlah penumpang yang berangkat tercatat sebanyak 13.997 orang, sedangkan jumlah penumpang yang tiba mencapai 13.045 orang.

    Manager Humas Daop 5 Purwokerto Feni Novida Saragih menyampaikan tiket masih tersedia hingga masa akhir angkutan Libur Nataru pada 5 Januari 2025.

    “Tiket Nataru hingga 5 Januari 2025 masih tersedia sebanyak 1.500 tiket dari wilayah Daop 5 Purwokerto,” ungkap Feni, Sabtu (4/1/2025).

    Feni juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program promo diskon YES DEAL dengan diskon tarif antara 10% hingga 30% untuk kereta api keberangkatan awal maupun yang melintas di Daop 5.

    “Jika tiket yang diinginkan sudah habis, pelanggan dapat memilih tanggal alternatif atau menggunakan fitur Connecting Train di aplikasi KAI Access,” tambahnya.

    Berikut daftar stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi di wilayah Daop 5 selama libur Nataru pada Sabtu (4/1/2025):
    1. Stasiun Purwokerto: Penumpang naik 3.890, penumpang turun 4.225.
    2. Stasiun Kutoarjo: Penumpang naik 2.283, penumpang turun 2.164.
    3. Stasiun Kroya: Penumpang naik 1.762, penumpang turun 1.501.
    4. Stasiun Kebumen: Penumpang naik 1.414, penumpang turun 1.211.
    5. Stasiun Gombong: Penumpang naik 1.154, penumpang turun 943.

  • Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melonjak 20 Persen pada Januari-November 2024

    Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melonjak 20 Persen pada Januari-November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melaporkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 20 persen pada periode Januari hingga November 2024 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    “Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama antara Kementerian Pariwisata dan berbagai pihak untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat,” ujar Plt Deputi Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini dikutip dari Antara, Sabtu (4/1/2025).

    Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada November 2024 tercatat sebanyak 1,09 juta. Secara kumulatif, dari Januari hingga November 2024, total kunjungan mencapai 12,66 juta, mengalami kenaikan 20,17 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Angka tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    “Masih ada penghitungan kinerja pariwisata Desember 2024 yang akan dirilis BPS pada Februari nanti. Dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru, kami optimistis capaian sektor pariwisata akan semakin positif dan mendekati target 2024,” tambah Made.

    Sementara kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) selama Januari-November 2024 mencapai 920 juta perjalanan, naik 22,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Melihat tren peningkatan ini, Kemenpar terus mengoptimalkan berbagai program pemasaran, salah satunya dengan berpartisipasi dalam pameran wisata internasional World Travel Market (WTM) London pada November 2024. 

    Selain itu, kegiatan promosi juga dilakukan di negara-negara seperti Kanada, Australia, Tiongkok, Malaysia, Singapura, serta mendorong pariwisata lintas batas di Batam dan Bintan.

    Kemenpar juga menjalankan program kolaborasi pemasaran, seperti familiarization trip dan kampanye “Wonderful Indonesia” melalui platform digital untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia di kancah internasional, yang diharapkan dapat menambah jumlah kunjungan wisman.

    Untuk wisatawan nusantara, promosi dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kolaborasi dengan mitra co-branding  “Wonderful Indonesia”, pemerintah daerah, industri pariwisata, hingga acara seperti “Di Indonesia Aja Travel Fair”. Kemenpar juga memperkuat pemasaran desa wisata melalui program seperti Beti Dewi, Senandung Dewi, dan paket wisata 3B (Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara).

    Made menambahkan, pada  2025, Kemenpar akan fokus pada tren wisata baru, seperti kunjungan ke destinasi yang jarang dikunjungi, seperti wisata berbasis pengalaman, wisata minat khusus, hingga gastronomi, dan wisata mewah. Program ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target sektor pariwisata 2025 dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

  • Gabungan Asosiasi Pengusaha Sambut Positif Keputusan Pemerintah Tentang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah

    Gabungan Asosiasi Pengusaha Sambut Positif Keputusan Pemerintah Tentang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah

    Jakarta, Beritasatu.com – Gabungan pengusaha memberikan apresiasi terhadap keputusan Pemerintah mengenai penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya diberlakukan pada barang-barang mewah.

    Gabungan asosiasi ini mencakup Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama sejumlah asosiasi sektoral, seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregindo), serta Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

    Selain itu, terdapat juga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

    “Kami menghargai kebijakan ini karena menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan negara dan kepentingan masyarakat serta pelaku usaha,” ujar Handaka Santosa, Ketua Komite Perdagangan Dalam Negeri Apindo sekaligus Ketua Umum Apregindo dikutip dari Antara, Sabtu (4/1/2025).

    Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya berlaku pada barang-barang mewah yang dikonsumsi oleh kalangan masyarakat kelas atas.

    Kebijakan ini dipandang sebagai langkah bijaksana yang tidak hanya mempertahankan daya beli masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan bagi sektor usaha.

    “Kebijakan yang terukur ini berfungsi untuk mendorong daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan industri meskipun ada tantangan dari ekonomi global,” tambahnya.

    Selain itu, adanya periode transisi tiga bulan yang diberikan pemerintah dianggap sebagai langkah cerdas untuk memberikan waktu bagi pelaku usaha mempersiapkan implementasi kebijakan ini dengan maksimal.

    Sosialisasi teknis yang akan dilakukan pemerintah bersama asosiasi sektoral diharapkan dapat memastikan kebijakan ini dapat diterapkan dengan lancar.

    APINDO dan asosiasi sektoral lainnya berkomitmen mendukung penerapan kebijakan ini dan percaya bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha akan menciptakan iklim usaha yang positif, memperkuat daya saing industri, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

    Sebagai tanggapan atas PMK 131/2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 pada 3 Januari 2025.

    Dalam peraturan tersebut, pelaku usaha diberi kesempatan untuk menyesuaikan sistem administrasi wajib pajak dalam penerbitan faktur pajak selama periode tiga bulan, mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2025.

    Selama masa transisi ini, faktur pajak atas penyerahan barang selain barang mewah yang mencantumkan nilai PPN sebesar 11 persen atau 12 persen dianggap sah tanpa dikenakan sanksi.

    Jika terjadi kelebihan pemungutan PPN sebesar 1 persen, misalnya pada barang non-mewah yang seharusnya dikenakan PPN 11 persen tetapi dipungut 12 persen, pembeli dapat meminta pengembalian kepada penjual. Pengusaha kena pajak (PKP) kemudian diwajibkan mengganti faktur pajak untuk memproses permintaan pengembalian lebih bayar tersebut.

  • Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Bisa Untungkan Petani, Asalkan 2 Syarat Ini Dipenuhi

    Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Bisa Untungkan Petani, Asalkan 2 Syarat Ini Dipenuhi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya mengakui kebijakan Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dapat menguntungkan petani.

    “Sebenarnya kalau kita bicara HPP, harapannya pemerintah kan supaya petani menerima keuntungan yang lebih besar, tentunya kami menyambut baik,” ujar Sutarto, Sabtu (4/1/2025).

    Namun, Sutarto menyebutkan kebijakan tersebut akan berimbas pada modal pengadaan gabah bagi penggilingan karena ikut mengalami peningkatan.

    “Sekalipun bagi penggilingan padi, tentunya uang yang diperlukan untuk pengadaan akan meningkat kan. Tadinya Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Namun, itu konsekuensi dari kita berbisnis, kita akan ikuti,” katanya.

    Oleh sebab itu, Sutarto mengungkapkan terdapat dua syarat utama dalam menanggapi kenaikan HPP gabah tersebut. Ia menuturkan syarat pertama, yakni pasar menjadi terjamin dan yang kedua, pihaknya dapat melakukan revitalisasi penggilingan padi.

    “Saya pikir yang lebih penting itu, pasarnya menjadi terjamin dengan baik dan yang kedua, kami bisa melakukan revitalisasi. Itu intinya,” tutur Sutarto.

    Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah mendukung percepatan produksi petani melalui pemberian kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) atau KUA dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani.

    Total pemberian kredit, yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara, untuk petani secara nasional mencapai Rp 300 triliun.

    Amran juga mengungkapkan total subsidi bunga untuk kredit petani, yang disepakati pula oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI, yakni sebesar 3%.

    Perihal KUA petani, lanjut Amran, adalah bagian dari permohonan Perpadi ihwal bunga kredit agar disubsidi. Amran menegaskan kesepakatan ini disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 300 Triliun untuk seluruh Indonesia.

    “Kita sudah sepakat dengan Mandiri, BRI, dan BNI, yang sudah tanda tangan bersama. Plafonnya Rp 2 miliar, bunganya 3% untuk kredit usaha alsintan. Ini lebih rendah lagi,” tegas Amran.

    Sementara terkait KUR petani, Amran mengatakan pemerintah menyediakan kebijakan apabila pengajuan Rp 100 juta, maka diputuskan tanpa agunan.

    “Kalau KUR petani, itu jika Rp 100 juta, tanpa agunan. Bunganya itu 6%,” tutur Amran.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menaikkan harga gabah dan jagung. Hal ini dilakukan guna mendukung kesejahteraan para petani.

    Mentan Amran menuturkan, instruksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo yakni penyesuaian HPP untuk gabah dan jagung.

    “Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujarnya.

    Secara lugas, Amran mengungkapkan harga gabah saat ini dinaikkan dari harga awal yakni Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram.

    “Sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 per kilogram,” terang Amran.

    “Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimistis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia secepat-cepatnya,” pungkasnya dalam menanggapi kenaikan HPP gabah. 

  • Menteri PU Tinjau Saluran Irigasi Tirta Tarum untuk Percepat Swasembada Pangan

    Menteri PU Tinjau Saluran Irigasi Tirta Tarum untuk Percepat Swasembada Pangan

    Karawang, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung Pintu Air Tirta Tarum Timur di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (4/1/2024). Kunjungan ini bertujuan memastikan kelancaran distribusi air irigasi ke sawah petani untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kunjungannya, Menteri PU didampingi pejabat daerah dan kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Ia menegaskan saluran irigasi Jatiluhur, yang mengaliri sekitar 237.000 hektare sawah di Karawang, berkontribusi 10% terhadap produksi beras nasional, yaitu sekitar 2,8 juta ton per tahun.

    “Kami akan fokus meningkatkan kontribusi ini dari 10% menjadi 11%, bahkan hingga 20%. Ini adalah langkah penting agar target swasembada pangan dapat segera tercapai,” ujar Dody.

    Dalam diskusi dengan para petani, Menteri PU Dody Hanggodo mendengar berbagai keluhan, seperti kurangnya pasokan air selama musim kemarau dan masalah sedimentasi di saluran irigasi.

    “Air adalah kebutuhan utama petani. Kami memastikan perbaikan teknis segera dilakukan agar distribusi air tidak terganggu,” tegas Dody terkait percepatan swasembada pangan.

    Ahmad, perwakilan kelompok tani, menyampaikan agar pembangunan saluran air tersier tidak menggunakan material batu karena mudah rusak. Sementara itu, petani lain meminta perhatian terhadap lahan sawah di dekat pantai yang sering terkena banjir rob, menyebabkan gagal panen.

    “Kami berharap segera dibangun tembok penahan banjir rob untuk melindungi lahan sawah kami,” ujar Ahmad.

    Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan. Menteri PU Dody Hanggodo berjanji menindaklanjuti masukan petani agar hasil panen meningkat dan program swasembada pangan nasional tercapai sesuai target.

    Pemerintah terus mendorong optimalisasi irigasi dan perlindungan lahan pertanian untuk mempercepat swasembada pangan. Dengan langkah konkret seperti perbaikan irigasi dan pembangunan tembok penahan banjir, target besar Presiden Prabowo Subianto di sektor pangan diharapkan segera terwujud.

  • Harga Bitcoin Kembali Naik di Tengah Prospek Cerah 2025

    Harga Bitcoin Kembali Naik di Tengah Prospek Cerah 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasar kripto kembali mencatatkan kenaikan dalam 24 jam terakhir. Harga Bitcoin (BTC) juga kembali naik seiring prospek 2025 yang diyakini akan membawa angin segar dan peluang cerah bagi sektor aset digital ini.

    Berdasarkan data dari Coinmarketcap pada Sabtu (4/1/2025) pukul 14.12 WIB, kapitalisasi pasar kripto global naik 2,90% menjadi US$ 3,5 triliun dalam 24 jam terakhir. Harga Bitcoin, yang merupakan kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, naik 1,78% ke level US$ 98.174 per koin.

    Tidak hanya Bitcoin, kripto utama lainnya juga menunjukkan penguatan. Ethereum (ETH) mencatat kenaikan 4,98% menjadi US$ 3.606 per koin. Sementara itu, Binance Coin (BNB) naik 2,31% menjadi US$ 717,94 per koin.

    Trader dari Tokocrypto Fyqieh Fachrur mengungkapkan, 2025 menjadi momen yang menjanjikan untuk pasar kripto. 

    “Bitcoin mulai pulih secara perlahan dari tekanan yang terjadi pada akhir tahun 2024,” ujar Fyqieh. Tekanan tersebut sebelumnya dipicu oleh sentimen negatif dari pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell, serta aksi ambil untung oleh investor menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

    Fyqieh menyampaikan, meski sempat terkoreksi, pasar tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan kripto di masa depan. 

    “Keuntungan Bitcoin sepanjang 2024 mencapai 120%, dan koreksi yang terjadi tidak mengurangi keyakinan investor,” tambahnya.

    Salah satu faktor pendukung optimisme pasar adalah pembukaan perdagangan di Wall Street untuk pertama kalinya pada 2025 yang mendorong harga Bitcoin kembali naik. Selain itu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump juga memberikan sinyal positif terhadap sektor kripto.

  • Pupuk Indonesia Catat 27.092 Transaksi Petani Tebus Pupuk Bersubsidi hingga 3 Januari 2025

    Pupuk Indonesia Catat 27.092 Transaksi Petani Tebus Pupuk Bersubsidi hingga 3 Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat telah ada sekitar 27.092 transaksi petani yang berhasil menebus pupuk bersubsidi sejak awal tahun hingga 3 Januari 2025. Hal ini menjadi bentuk komitmen Pupuk Indonesia menjalankan mandat Pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh mengatakan bahwa kegiatan penebusan pupuk bersubsidi pada awal tahun ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah yang telah berhasil menyederhanakan skema penebusan pupuk bersubsidi dan alokasi yang lebih terencana dengan baik.

    “Kami sampaikan sesuai janji Pemerintah, mulai 1 Januari 2025 Pupuk Indonesia siap menyalukan pupuk bersubsidi, dan benar pada pukul 00.00 detik ke 22 itu ada petani dari Kecamatan Sukadana, Lampung Timur melakukan penebusan, kemudian dari Serdang Bedagai, totalnya ada 10 petani yang bertransaksi pada malam tahun baru. Jadi allhamdulillah, petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi pada 1 Januari 2025,” ungkap Tri Wahyudi.

    Pupuk Indonesia mencatat telah ada sebanyak 27.092 transaksi penebusan pupuk bersubsidi hingga tanggal 3 Januari 2025 dengan jumlah pupuk 7.536 ton, rinciannya pupuk urea 4.532 ton, pupuk NPK 2.966 ton, pupuk NPK Formula Khusus 16,7 ton, dan pupuk organik 20,8 ton. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.798 ton, dan Organik 500.000 ton.

    Tri Wahyudi memastikan bahwa penyaluran pupuk subsidi ini diperuntukkan bagi petani terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi). Adapun syarat lain bagi petani yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi yaitu memiliki luas lahan maksimal 2 hektare, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.

    “Kami menyambut baik kegiatan penebusan di awal tahun 2025, karena kegiatan ini kami harapkan dapat mendukung dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” katanya.

    Proses penebusan pupuk bersubsidi yang dapat dilakukan pada awal tahun 2025 ini disambut baik oleh para petani terdaftar yang berada di beberapa lokasi, seperti Wiyono, petani asal jawa Tengah ini merasa senang lantara awal tahun sudah dapat menebus pupuk guna memenuhi kebutuhan di awal musim tanam.

    “Terima kasih kepada Pemerintah dan Pupuk Indonesia atas ketersediaan stok pupuk yang selalu ada, hari ini saya Wiyono, petani dari Prambanan bisa menebus pupuk subsidi dengan KTP di hari Rabu, 1 Januari 2025,” kata Wiyono.

    Hal senada diungkapkan Ridwan, petani asal Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengungkapkan bahwa stok pupuk tersedia dan proses penebusannya mudah melalui i-Pubers.

    “Per tanggal 1 Januari 2025. Saya sudah bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios UD Daun Buah, cukup menggunakan KTP dan tidak ada kendala sama sekali,” katanya.

    Stok Pupuk Nasional Tersedia Pupuk Indonesia mencatat stok pupuk nasional pada awal tahun 2025 mencapai 1.558.558 ton. Seluruh stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.147.453 ton dan nonsubsidi sebesar 411.105 ton.

    Adapun rincian stok pupuk bersubsidi yaitu urea 572.700 ton, NPK 510.125 ton, NPK Formula Khusus 17.306 ton, dan pupuk organik sebesar 47.322 ton. Sedangkan stok pupuk nonsubsidi untuk urea 349.974 ton dan NPK 61.131 ton. Dengan stok yang tersedia dan di atas minimum stok yang ditentukan pemerintah ini, Pupuk Indonesia meyakini siap memenuhi kebutuhan pupuk petani terdaftar pada musim tanam awal tahun 2025.

    “Kami mengajak kepada seluruh petani terdaftar di RDKK untuk segera melakukan penebusan pupuk guna memenuhi kebutuhan pupuk di awal musim tanam 2025. Penebusan sudah dapat dilakukan dengan mudah, cukup membawa KTP dan proses penebusannya melalui i-Pubers,” kata Tri Wahyudi.

  • Bahlil Siapkan Sanksi bagi KKKS yang Gagal Capai Target Lifting Minyak 2025

    Bahlil Siapkan Sanksi bagi KKKS yang Gagal Capai Target Lifting Minyak 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan sanksi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak mencapai target produksi minyak siap jual atau lifting minyak sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) untuk mendorong capaian lifting minyak pada 2025.

    Bahlil menegaskan sanksi akan diterapkan jika perusahaan minyak KKKS tidak dapat memberikan alasan yang jelas atau pertanggungjawaban terkait ketidakcapaiannya dalam target lifting.

    “Bagi KKKS yang berhasil mencapai target, kita akan memberikan apresiasi. Tetapi jika tidak tercapai dengan alasan yang sulit diterima, maka sanksi akan diberlakukan,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Sanksi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mendorong pencapaian lifting minyak nasional yang lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan kinerja lifting minyak mengalami peningkatan dalam dua bulan terakhir, yaitu periode November-Desember 2024.

    Ketika Bahlil dilantik sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, lifting minyak nasional tercatat sebesar 580.000 barel per hari (BOPD). Namun, pada akhir 2024, capaian ini meningkat menjadi 600.000 BOPD.

    Bahlil menyebutkan optimisme ini didorong oleh inovasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM bersama KKKS dalam meningkatkan kinerja produksi.

    “Produksi kita pada September 2024 tercatat sekitar 575.000 hingga 580.000 BOPD. Namun pada November dan Desember 2024, capaian produksi meningkat menjadi 600.000 BOPD,” ujarnya.

    Capaian ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk kinerja lifting minyak pada 2025. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, target lifting minyak nasional dipatok sebesar 605.000 BOPD. Bahlil pun optimistis capaian lifting minyak pada 2025 dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

    Namun, perlu dicatat kinerja lifting minyak nasional dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Pada 2020, lifting minyak hanya tercatat 707.000 BOPD, kemudian turun menjadi 660.000 BOPD pada 2021, dan terus mengalami penurunan hingga 606.000 BOPD pada 2023.

    “Target APBN dan realisasi sering kali tidak tercapai. Kali ini, kami fokus untuk mendorong pencapaian dan kami yakin bisa melebihi target APBN,” pungkas Bahlil.

  • Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp 4.000 Jadi Rp 1,539 Juta Per Gram

    Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp 4.000 Jadi Rp 1,539 Juta Per Gram

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas Antam hari ini, Sabtu (4/1/2025), turun sebesar Rp 4.000 per gram.

    Harga emas Antam hari ini menjadi Rp 1,539 juta per gram dari sebelumnya Rp 1,543 juta per gram untuk pengambilan di Butik Emas LM Gedung Antam.

    Sementara itu, harga buyback emas Antam hari ini berada pada level Rp 1,388 juta per gram atau turun sebesar Rp 4.000 per gram.

    Berikut harga emas batangan Antam hari ini yang tercatat pada laman Logam Mulia Antam:

    Berbeda dengan harga emas Antam hari ini yang turun sebesar Rp 4.000 menjadi Rp 1,539 juta per gram, harga perak mengalami kenaikan sebesar Rp 100 menjadi Rp 16.790 per gram.

  • Kemenko Perkonomian Sebut Inflasi Tetap Terkendali Sepanjang 2024

    Kemenko Perkonomian Sebut Inflasi Tetap Terkendali Sepanjang 2024

    Jakarta, Beritasatu.com– Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai rendahnya inflasi pada Desember pada 2024 menjadi indikator baik  bagi perekonomian dalam negeri. Inflasi pada Desember 2024 terjaga dalam target inflasi yang sebesar 2,5±1%.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Desember 2024 secara bulanan (mtm) mencapai  0,44%. Sementara inflasi tahun ke tahun (yoy) sebesar 1,57% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,57%. Kenaikan harga pangan menjadi penyebab inflasi pada Desember 2024.  

    “Sepanjang 2024 inflasi sangat terkendali dalam rentang target 2,5±1%,” ucap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kantornya pada Jumat (3/1/2025).

    Inflasi komponen harga bergejolak (volatile food/VF) pada Desember 2024 sebesar 2,04% (mtm) dan 0,12% (yoy). Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dan Bank Indonesia melalui tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasidaerah dalam pengendalian harga pangan tetap di bawah 5% sebagaimana hasil kesepakatan HLM TPIP 2024. 

    Sementara itu, inflasi komponen harga diatur pemerintah (administered price/AP) masih tetap stabil yakni 0,03% (mtm) dan 0,56% (yoy). Secara keseluruhan, inflasi ini masih terjaga dalam rentang target 2,5%±1% didukung kenaikan pada komponen inti yakni 0,17% (mtm) dan 2,26 (yoy). “Angka (inflasi) 1,57% dan juga terkonfirmasi, bahwa volatile food tidak lagi terdeflasi lagi,” tutur dia.

    Inflasi VF secara tahunan mengalami penurunan, meskipun beberapa komoditas tetap mengalami peningkatan seperti beras, bawang merah, bawang putih dan daging ayam ras. 

    Dia mengatakan, terjadi pergeseran puncak panen dari Maret 2023 menjadi April 2024 serta perkiraan luas panen yang menurun 1,54% pada 2024 menyebabkan kenaikan harga beras pada awal 2024. 

    Sementara harga bawang putih mengalami kenaikan didorong melonjaknya harga bawang putih di China yang merupakan negara impor utama.  Di sisi lain, komoditas yang memberikan andil deflasi secara tahunan yaitu cabai merah dan cabai rawit.

    Komponen inti yang mencerminkan daya beli masyarakat mengalami inflasi sebesar 0,17% (mtm) atau 2,26% (yoy). Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan. 

    Rata-rata harga emas 2024 naik sebesar 22,88% dibandingkan rata-rata 2023 atau sebesar 0,35% (yoy). Harga emas global masih dapat berfluktuasi di tengah konflik geopolitik yang masih berlangsung.  Selain itu, harga kopi juga mengalami peningkatan yakni 67,45% yang mengakibatkan kopi bubuk domestik juga meningkat sebesar 0,10% (yoy).