Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • BP Taskin Akselerasi Pengentasan Kemiskinan lewat Pembangunan Digital

    BP Taskin Akselerasi Pengentasan Kemiskinan lewat Pembangunan Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mendorong akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pembangunan digital untuk masyarakat miskin.

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, percepatan dilakukan dengan membuka peluang investasi bidang inovasi teknologi dari perusahaan asal Hong Kong. Investasi ini dinilai akan bermanfaat bagi 25 juta rakyat miskin Indonesia.

    “Jadi ada 120 delegasi perusahaan asal Hong Kong yang berminat berinvestasi ke Indonesia dalam bidang inovasi teknologi informasi untuk memberantas kemiskinan. Salah satunya adalah Hong Kong Cyberport. Peluang ini perlu dioptimalkan dalam upaya pemberantasan angka kemiskinan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Disebutkan, BP Taskin menerima beberapa poin peluang investasi yang akan diberikan perusahaan Hongkong itu. Di antaranya perusahaan menjanjikan kemudahan akses terhadap teknologi.

    Kemudahan akses ini berlaku bagi seluruh rakyat miskin Indonesia, sekaligus melakukan edukasi agar mampu menciptakan peluang pekerjaan dalam ekosistem bisnis digital berbasis masyarakat.

    Budiman menilai hal tersebut sangat positif, karena rakyat miskin bisa mendapatkan manfaat finansial secara menjanjikan dan legal dari penggunaan ponsel pintar ataupun komputer.

    Ia juga membandingkan penggunaan gadget yang salah kaprah, terlebih untuk judi online (judol) atau pinjaman online (pinjol) tak resmi, seperti yang sedang terjadi saat ini di banyak daerah di Indonesia.

    Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses teknologi untuk golongan masyarakat miskin di Indonesia sekaligus mengedukasi hingga mampu menciptakan ekosistem bisnis digital berbasis masyarakat.

    Budiman menilai, bahwa judi online dan pinjaman online tak resmi ini adalah penyakit baru yang menyelinap mengiringi perkembangan teknologi era digital global. Penyakit ini menimbulkan masalah sosial-ekonomi masyarakat yang mengkhawatirkan, khususnya bagi bangsa Indonesia, sehingga harus diperangi bersama.

    Budi menjelaskan dengan melihat peluang tersebut, BP Taskin bakal merampungkan pemetaan kewilayahan masyarakat miskin Indonesia yang menjadi sasaran investasi teknologi ini bersama dengan Badan Pusat Statistik dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

    Di sisi lain parlemen dan perusahaan Hong Kong itu harus konkret merampungkan semua kebutuhan investasi dalam waktu tiga bulan ke depan.

    BP Taskin optimistis pengalaman keberhasilan pemerintah Tiongkok mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi digital dalam 40 tahun tahun terakhir itu juga bisa diterapkan untuk melakukan hal serupa bagi bangsa Indonesia.

  • PP 49/2024 Berlaku Mulai 10 Januari 2025

    PP 49/2024 Berlaku Mulai 10 Januari 2025

    jakarta, Beritasatu.com – Aset Kripto Indonesia memasuki era baru dengan beralihnya regulasi pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024, yang berlaku efektif pada 10 Januari 2025.

    PP Nomor 49 Tahun 2024 mengatur bahwa tugas pengawasan aset keuangan digital, termasuk kripto, kini berada di bawah OJK. Adapun derivatif keuangan berbasis pasar uang dan valuta asing akan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).

    Aturan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang bertujuan untuk memperkuat regulasi di sektor keuangan secara keseluruhan.

    Dengan peralihan ini, setiap kegiatan yang melibatkan aset kripto, mulai dari perdagangan hingga penyelesaian transaksi, harus mematuhi peraturan OJK. Selain itu, infrastruktur pendukung aktivitas aset digital pun wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan.

    Langkah ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menyebut, peralihan ini sebagai langkah positif untuk efisiensi regulasi dan stabilitas sektor keuangan digital.

    Namun, ia juga mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan lintas lembaga untuk menghindari tumpang tindih peraturan.

    “Perlu mekanisme koordinasi yang jelas antara OJK, BI, dan Bappebti. Kesepahaman serta standardisasi regulasi terpadu menjadi kunci untuk memastikan transisi berjalan lancar,” ujar Najib dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Najib juga menyoroti potensi tantangan, seperti peningkatan biaya operasional bagi startup fintech. Ia berharap beban tersebut tidak menghalangi inovasi dalam industri. Selain itu, perlindungan konsumen dan transparansi mekanisme perdagangan harus menjadi prioritas agar sektor ini dapat tumbuh secara berkelanjutan.

    OJK, sebagai lembaga yang akan memegang kendali pengawasan, telah mempersiapkan sejumlah langkah strategis. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa persiapan dilakukan secara bertahap dengan koordinasi intensif antara OJK, Bappebti, dan pelaku usaha.

    “Seluruh persiapan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan transisi berjalan lancar tanpa mengganggu operasional industri,” ujarnya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK belum lama ini.

    Terdapat beberapa regulasi yang dikeluarkan OJK sebagai langkah kongkret. Pertama, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 20 Tahun 2024 sebagai landasan hukum baru untuk perdagangan aset kripto.

    Kedua, OJK akan merilis sistem informasi canggih disiapkan untuk memonitor aktivitas aset kripto secara real-time. OJK juga akan menginisiasi panduan untuk membantu pelaku usaha memahami proses peralihan, sementara pelatihan intensif diberikan kepada staf OJK untuk meningkatkan kapasitas pengawasan. Hal ini menjadi poin ketiga dari OJK.

    Sedangkan pada poin keempat regulasi, untuk mencegah penyalahgunaan aset kripto, OJK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, PPATK, dan Kepolisian. Tak ketinggalan, pada poin kelima, OJK telah melakukan evaluasi terhadap pelaku usaha kripto untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip know your entity (KYE).

  • Punya Tugas Baru, Bahlil Ungkap Pekerjaan di Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi

    Punya Tugas Baru, Bahlil Ungkap Pekerjaan di Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperoleh tugas baru, yakni menjadi ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Bahlil mengungkapkan, dirinya diamanatkan untuk menjalankan empat poin utama dalam satgas yang dimaksud.

    “Saya juga baru membaca isi daripada Keputusan presiden dan itu tanggung jawab yang besar sekali, yang terkait dengan hilirisasi dan ketahanan energi,” ungkap Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Adapun Bahlil memerinci empat tugas dalam Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada awal 2025.

    Pertama, tim satgas yang dipimpinnya diminta untuk segera merumuskan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah atau lokasi, serta sumber daya bahan baku yang dapat dioptimalkan ke dalam program hilirisasi.

    Hal ini termasuk berbagai sektor, seperti ESDM, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.

    Kedua, Satgas ini diminta untuk dapat merekomendasikan rancangan pendanaan atau pembiayaan yang diperlukan untuk program-program hilirisasi yang akan dijalankan.

    Adapun pembiayaan ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari swasta.

    “Satgas ini juga diperintahkan lewat Kepres untuk merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau non-perbankan atau APBN,” papar Bahlil.

    Ketiga, hadirnya Satgas diharapkan dapat mengatasi permasalahan perihal perizinan proyek-proyek hilirisasi, agar nantinya tak tumpang-tindih.

    Bahlil menyebut, terkadang proses sinkronisasi perizinan terkendala di masing-masing kementerian/lembaga.

    “Dalam rangka sinkronisasi terhadap persoalan kebijakan hilirisasi, maka jangan sampai ada yang tumpang tindih,” bebernya.

    Terakhir atau keempat, satgas dapat menjalankan dan mengawasi proyek-proyek hilirisasi dapat berkeadilan kepada semua pihak.

    Bahlil menyebut, Presiden Prabowo Subianto juga akan meminta dan me-review laporan dari proyek-proyek hilirisasi yang berjalan, dalam kurun waktu setiap 6 bulan sekali.

    “Kami diminta untuk memberikan laporan selambat-lambatnya 6 bulan sekali atau ketika dibutuhkan sewaktu-waktu,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini akan dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Keputusan pembentukan satgas ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang ditandatangani oleh Prabowo pada Jumat (3/1/2025) di Jakarta.

    Bahlil Lahadalia bersama anggota satgas memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi serta memberikan rekomendasi terkait percepatan hilirisasi dan ketahanan energi yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

    Berikut adalah susunan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional:

    – Ketua: menteri energi dan sumber daya mineral

    – Wakil ketua bidang kemudahan berusaha dan percepatan hilirisasi: menteri investasi dan hilirisasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

    – Wakil ketua bidang penyediaan lahan: menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional

    – Wakil ketua bidang pertanian: menteri pertanian

    – Wakil ketua bidang hilirisasi kehutanan: menteri kehutanan

    – Wakil ketua bidang hilirisasi kelautan dan perikanan: menteri kelautan dan perikanan

    – Wakil ketua bidang dukungan kebijakan: menteri sekretariat negara

    Sementara, anggota Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dipimpin Bahlil, meliputi menteri perindustrian, menteri keuangan, menteri hukum, menteri BUMN, menteri lingkungan hidup, menteri pekerjaan umum, menteri perdagangan, jaksa agung, dan kepala kepolisian RI.

  • Emas Tematik Antam Tahun Ular Kayu Sambut Tahun Baru Imlek 2025

    Emas Tematik Antam Tahun Ular Kayu Sambut Tahun Baru Imlek 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menyambut Tahun Baru Imlek 2025, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam melalui unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia (UBPP Logam Mulia) meluncurkan emas tematik bertema Tahun Ular Kayu.

    Produk ini hadir dalam dua varian, yakni emas batangan dan seri kado (gift series). Sementara, emas batangan tersedia dalam ukuran 8 gram dan 88 gram, sedangkan gift series tersedia dalam varian 0,1 gram dan 1 gram.

    “Kami sangat antusias menyambut Tahun Baru Imlek 2025 dengan menghadirkan produk eksklusif bertema Tahun Ular Kayu. Produk ini akan menjadi simbol keberuntungan dengan makna mendalam, sekaligus investasi bernilai,” ucap Direktur Operasi dan Produksi Antam Hartono pada keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Ia menambahkan, elemen tiga dimensi dalam desain emas tematik ini, seperti ular bersisik, bambu, bunga plum blossom, dan simbol “fu” yang berarti keberuntungan.

    Elemen-elemen ini mencerminkan ketahanan, integritas, dan harapan, menjadikannya pelengkap sempurna dalam perayaan Imlek sekaligus simbol investasi berharga.

    “Dengan desain yang kaya akan makna filosofis, Antam berharap produk ini dapat menjadi bagian dari perayaan Tahun Baru Imlek yang penuh kebahagiaan, serta memberikan keberuntungan bagi para pelanggan,” tambah Hartono.

    Sebagai informasi, emas tematik ini dilengkapi dengan fitur keamanan canggih, termasuk nomor seri khusus, watermark, efek tiga dimensi, QR code, dan microtext.

    Finishing glossy dan doff menambah kesan elegan emas Antam tematik seri terbatas dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2025. Sementara, kemasan eksklusif juga membuat emas ini menarik sebagai hadiah maupun investasi.

  • Siap Jadi Induk Holding Logistik BUMN, Pos Indonesia Targetkan Realisasi pada 2026

    Siap Jadi Induk Holding Logistik BUMN, Pos Indonesia Targetkan Realisasi pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pos Indonesia (Persero) mengungkapkan rencana strategis menjadi induk holding perusahaan logistik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penugasan ini merupakan arahan langsung dari pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor logistik BUMN.

    Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyatakan, peran integrator ini akan mencakup konsolidasi 37 anak cucu perusahaan BUMN di bidang logistik.

    Saat ini, entitas-entitas tersebut beroperasi secara terpisah dengan skala kecil dan fokus yang beragam dalam sektor logistik.

    “Harapannya, dengan mengintegrasikan seluruh anak cucu perusahaan BUMN ini dalam satu orkestrasi oleh Pos Indonesia, kami dapat menurunkan ongkos logistik BUMN. Jika biaya logistik turun, produk BUMN akan menjadi lebih kompetitif,” jelas Faizal dalam konferensi pers di gedung BEI, Jakarta, Jumat (10/1/25).

    Faizal menjelaskan, inisiatif ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup penjajakan dan pengintegrasian operasional anak cucu perusahaan BUMN. Tahap kedua melibatkan aksi korporasi, seperti merger atau akuisisi untuk memperkuat struktur holding logistik. 

    “Untuk logistik darat, saat ini sedang dilakukan kajian mendalam terkait entitas mana saja yang akan masuk dalam konsolidasi tersebut,” tambahnya.

    Pos Indonesia menargetkan rencana besar ini dapat terealisasi sepenuhnya pada 2026. Dengan menjadi induk holding logistik, perusahaan diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat antar perusahaan BUMN dan mendukung efisiensi operasional secara menyeluruh. 

    “Langkah ini adalah wujud komitmen Pos Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai BUMN terkemuka yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung transformasi sektor logistik nasional,” kata Faizal.

    Perusahaan menilai, rencana ini dinilai strategis untuk menekan biaya logistik BUMN yang selama ini menjadi tantangan utama dalam daya saing produk nasional.

    Selain itu, konsolidasi holding logistik BUMN di bawah Pos Indonesia diharapkan dapat menciptakan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian Indonesia.

  • Pos Indonesia Catatkan Sukuk Ijarah Rp 1 Triliun untuk Ekspansi Bisnis Jangka Panjang

    Pos Indonesia Catatkan Sukuk Ijarah Rp 1 Triliun untuk Ekspansi Bisnis Jangka Panjang

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pos Indonesia (Persero) menyelenggarakan pencatatan penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah berkelanjutan I Pos Indonesia tahap I 2024 di Bursa Efek Indonesia, Jumat (10/1/2025).

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat struktur keuangan dan mendukung rencana ekspansi serta pengembangan bisnis jangka panjang. Adapun sukuk yang diluncurkan hari ini memiliki nilai emisi Rp 1 triliun.

    Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan, peluncuran sukuk ijarah hari ini mencerminkan kemampuan dan komitmen perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan secara transparan dan berkelanjutan. Peluncuran sukuk ini menjadi momen penting perusahaan untuk mengembangkan bisnis usai bertransformasi menjadi BUMN logistik.

    “Selama 3 tahun bertransformasi menuju BUMN Logistik, Pos Indonesia sudah menunjukkan tanda-tanda dan memang arahnya sudah benar. Kenapa? Karena portofolio terbesar kita sekarang sudah logistik service,” ucap ucap Faizal pada konferensi pers di BEI Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Lebih lanjut, saat meluncurkan sukuk ijarah, Pos Indonesia menyebut portofolio kedua perusahaan, yakni kurir express parcel service, kemudian, financial service, dan property service.

    “Namun, untuk masuk lebih dalam ke industri logistik, kita membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Oleh sebab itu kita perlu membiayai kegiatan investasi kita melalui sukuk ijarah ini,” tambah Faizal.

    Lebih lanjut, Faizal menyebut, sukuk ijarah menjadi produk yang ideal bagi Pos Indonesia untuk menghimpun dana dari investor, terutama seusai mendapatkan rating A dari Feds Rating pada 2024 lalu.

    “Alhamdulillah kita mendapatkan rating A dari Feds Rating 2024 kemarin, sehingga penerbitan sukuk ijarah ini menjadi menarik bagi Pos Indonesia karena cost of funding-nya lebih rendah pada saat kita menerbitkan obligasi pada 2022,” ucapnya.

    Ia menambahkan, ketika pada 2022, Pos Indonesia masih memiliki rating triple B plus.

    “Sekarang menjadi rating-nya A sehingga kita bisa dapat cost of money yang lebih rendah melalui penerbitan sukuk ijarah ini,” tambah Faizal.

    Pos Indonesia akan menggunakan dana yang dihimpun dari sukuk ijarah untuk beberapa tujuan, seperti pembayaran utang dan investasi pada teknologi IT demi perkembangan bisnis di masa depan.

  • 97 Persen Perusahaan Tercatat di BEI Telah Penuhi Laporan Keberlanjutan

    97 Persen Perusahaan Tercatat di BEI Telah Penuhi Laporan Keberlanjutan

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan, sebanyak 97 persen perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia, telah mempublikasikan laporan keberlanjutan atau sustainability report.

    “Penyampaian laporan sustainability reporting yang diwajibkan oleh OJK kepada perusahaan tercatat di BEI telah mencapai 97 persen,” ujar Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dikatakan Jeffrey, dalam menyusun laporan keberlanjutan tersebut, perusahaan tercatat di BEI harus juga menyampaikan pelaporan terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan keberlanjutan.

    Di samping itu, BEI juga melihat dari sampling laporan keberlanjutan perusahaan tercatat tersebut masih terdapat ruang untuk perbaikan bagi mereka dalam menyampaikan informasi penghitungan emisi yang lebih transparan dan akurat.

    “Data emisi tersebut dapat membantu investor untuk mengambil keputusan investasi yang mengedepankan aspek perubahan iklim,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Jeffrey menjelaskan, kesulitan memperoleh data environmental, social, dan governance (ESG) menjadi  tantangan utama yang mungkin dialami oleh perusahaan tercatat dalam menyusun laporan keberlanjutan.

    Dari hasil survei yang telah dilakukan oleh BEI dengan Mandiri Institute pada 2024,  setidaknya ada 150 emiten yang menyampaikan kesulitannya dalam menyusun laporan keberlanjutan.

    Ada tiga kendala utama perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan. Pertama, kekurangan kuantitas data yang dapat digunakan dalam melaporkan kinerja ESG. Kedua, terbatasnya sumber daya manusia (SDM).

    Ketiga, beban biaya yang diakibatkan oleh adanya pengumpulan data ESG dan penyusunan pelaporan ESG, seperti biaya konsultan di emiten tersebut.

    Untuk itu, BEI terus berkomitmen mendukung penerapan ESG di pasar modal Indonesia melalui berbagai inisiatif dengan berkolaborasi dengan lembaga yang fokus dalam pengembangan ESG.

    Selain itu, BEI juga mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan tercatat guna memberikan awareness dan technical assistance bagi mereka dalam menyusun laporan keberlanjutan perusahaan yang tercatat di BEI.

  • BEI Harapkan Aliran Dana Investasi Mengalir setelah Indonesia Bergabung di BRICS

    BEI Harapkan Aliran Dana Investasi Mengalir setelah Indonesia Bergabung di BRICS

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengharapkan, ada dampak langsung maupun tidak langsung ke pasar modal Indonesia setelah resmi bergabung dengan blok ekonomi BRICS pada Senin (6/1/2025).

    Secara langsung, Jeffrey berharap adanya aliran investasi masuk ke dalam negeri dari sesama negara BRICS. Selain itu, secara tidak langsung, dia berharap kerja sama tersebut dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di Indonesia.

    “Yang direct tentu kita harapkan ada aliran investasi masuk dari sesama negara BRICS  dan tentunya itu kita harapkan. Yang indirect adalah tentu dari aktivitas ekonominya sehingga dari kerja sama tersebut bisa meningkatkan aktivitas ekonomi di dalam negeri,” ujar Jeffrey saat ditemui di main hall BEI, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dari kerja sama dengan negara BRICS itu, kata Jeffrey, nantinya akan mendongkrak kinerja emiten yang terdaftar di BEI sehingga perfomance mereka juga ikut meningkat.

    Lebih lanjut, Jeffrey menjelaskan upaya BEI menghadapi tantangan Indonesia di tengah gejolak global setelah bergabung di BRICS. Menurutnya, secara periodik selalu ada tantangan yang terjadi, tetapi BEI bisa melewatinya dengan kolaborasi dan sinergi.

    “Misalnya antara SRO kita juga ada koordinasi, kemudian dengan OJK, dengan industri keuangan sampai skala nasional ada forum-forum yang memang dibentuk untuk menjaga itu,” tandas Jeffrey.

    Pada Senin (6/1/2025), Brasil mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota BRICS, kelompok negara berkembang yang dibentuk pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok, yang kemudian diperluas dengan bergabungnya Afrika Selatan pada 2010.

    Dengan keanggotaan Indonesia, BRICS kini mencakup kekuatan besar dunia serta negara-negara yang berpengaruh di benua masing-masing, dengan total populasi mencapai sekitar 3,5 miliar jiwa, atau 45% dari populasi dunia dan ekonomi gabungan 28% dari ekonomi global.

  • Hati-hati Penipuan Emas Bodong, Ini 5 Tips agar Terhindar

    Hati-hati Penipuan Emas Bodong, Ini 5 Tips agar Terhindar

    Jakarta, Beritasatu.com – Emas adalah salah satu aset berharga yang tidak hanya digunakan sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai investasi. Namun, penting untuk mengetahui beberapa tips terhindar dari penipuan emas yang dapat membantu melindungi investasi Anda.

    Emas dapat dijadikan cincin, gelang, atau kalung untuk perhiasan, dan sering kali berbentuk batangan atau perhiasan untuk tujuan investasi.

    Sebagai logam mulia dengan nilai tinggi, emas sering menjadi incaran banyak orang. Proses pengolahannya yang rumit dan bahan bakunya yang langka menjadikan emas sebagai barang berharga yang sering dicari oleh para investor.

    Mengingat tingginya minat terhadap investasi emas, penipuan pun kerap terjadi, sehingga penting untuk berhati-hati dalam membeli atau berinvestasi.

    Berikut ini lima tips terhindar dari penipuan emas agar Anda tidak terjebak dalam investasi yang merugikan, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (10/1/2025).

    1. Waspadai modus penipuan investasi emas bodong
    Investasi emas bodong sering kali menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, seperti memberikan keuntungan besar pada bulan pertama. Modus seperti ini sering kali digunakan oleh oknum yang ingin menarik dana dari masyarakat, tetapi begitu banyak uang terkumpul, oknum tersebut akan menghilang dan membawa kabur dana yang telah diinvestasikan. Selalu pastikan untuk memverifikasi legalitas perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

    2. Hati-hati dengan harga emas yang terlalu murah
    Di dunia maya, sering ditemui penawaran emas dengan harga jauh lebih murah dari harga pasar, bahkan dengan alasan sebagai diskon dari perusahaan besar seperti Antam. Meskipun ada sebagian orang yang berhasil mendapatkan harga murah, banyak juga yang akhirnya tertipu dan merugi. Selalu pastikan tempat Anda membeli emas adalah penjual yang tepercaya dan terverifikasi.

    3. Waspadai mekanisme jual beli yang tidak jelas
    Biasanya, ketika membeli emas, barang akan langsung diserahkan kepada pembeli atau dikirim dalam waktu singkat. Hati-hati jika ada toko yang menjual emas dengan sistem pre-order atau barang baru akan dikirim setelah jangka waktu yang lama. Hal ini bisa jadi tanda adanya penipuan.

    4. Pastikan membeli di toko resmi dan terpercaya
    Saat berbelanja emas, terutama melalui online, pastikan Anda membeli hanya dari toko atau platform yang tepercaya dan memiliki reputasi baik. Penipuan melalui platform daring semakin marak, sehingga penting untuk selalu melakukan riset terlebih dahulu.

    5. Periksa surat pembelian dan sertifikat keaslian
    Salah satu cara untuk memastikan keaslian emas yang Anda beli adalah dengan memeriksa kelengkapan dokumen pembelian. Pastikan Anda menerima nota pembelian serta sertifikat yang membuktikan keaslian emas yang dibeli.

    Dengan mengikuti tips terhindar dari penipuan emas ini, Anda dapat lebih aman dalam melakukan investasi emas atau membeli emas untuk keperluan pribadi. Selalu berhati-hati dan pastikan Anda membeli hanya dari sumber yang tepercaya agar investasi tidak berujung pada kerugian.

  • Ekonom Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mencapai 5,1 Persen pada 2025

    Ekonom Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mencapai 5,1 Persen pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom memprediksi pertumbuhan perekonomian Indonesia yang direfleksikan pendapatan domestik bruto (PDB) akan tumbuh 5,1 persen year on year (yoy) pada 2025.

    Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari mengatakan, PDB untuk 2025 diperkirakan akan mencapai 5,1 persen. Angka PDB terakhir adalah 4,9 persen pada September atau kuartal III 2024.

    “Jadi, ada sedikit peningkatan. Sementara pertumbuhan di banyak negara lain bisa lebih rendah,” kata Pranjul dikutip dari Antara, Jumat (10/1/2025).

    Pranjul memprediksi, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan mengalami sedikit perlambatan, dengan rata-rata pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai sekitar 5 persen. Selama lima bulan berturut-turut, purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia menunjukkan kontraksi. Meskipun kredit tumbuh dengan kuat, tingkat pertumbuhannya sedikit melambat.

    Untuk 2025, ia melihat prospek ekonomi yang lebih cerah. Walaupun sempat mengalami kontraksi, sektor manufaktur menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada Desember 2024.

    “Jika melihat indikator lain, seperti ekspor, saya melihat adanya peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa hal mulai menunjukkan perbaikan,” ungkapnya.

    Pranjul juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Dari sisi fiskal, ia memprediksi defisit fiskal Indonesia pada 2025 akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya karena implementasi program makan bergizi gratis yang baru dimulai awal tahun. Namun, defisit tersebut diperkirakan tetap di bawah 3 persen dari PDB.

    Sementara itu, dalam hal kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) diproyeksikan menurunkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali sepanjang 2025, yakni sebesar 35 basis poin (bps) pada kuartal pertama dan 50 bps pada kuartal kedua. Dengan demikian, BI rate diperkirakan turun dari 6 persen menjadi 5,25 persen pada Juni 2025.

    Inflasi diprediksi tetap terkendali, berada di bawah target tengah Bank Indonesia sebesar 2,5 persen. Pada Desember 2024, inflasi tercatat sebesar 1,57 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 2,61 persen.

    “Upaya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, seperti mempercepat distribusi pangan ke berbagai wilayah dan meningkatkan koordinasi antar kementerian, berhasil menekan inflasi. Untuk saat ini, inflasi masih dalam batas aman,” tambah Pranjul.

    Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan berupa lemahnya arus investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, bukan hanya menjadi tantangan bagi Indonesia tetapi juga bagi banyak negara berkembang lainnya.

    “Secara keseluruhan, 2025 menunjukkan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Stabilitas makroekonomi sebagian besar dapat dijaga, meskipun dinamika global yang tidak menentu tetap menjadi perhatian,” jelasnya.

    Secara global, HSBC memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) akan menurunkan suku bunga secara bertahap sebesar 25 bps masing-masing pada Maret, Juni, dan September 2025, sehingga suku bunga acuan AS diproyeksikan berada di kisaran 3,50–3,75 persen pada September 2025.

    Pertumbuhan PDB dunia untuk 2025 diperkirakan tetap berada di angka 2,7 persen, sama seperti tahun sebelumnya.

    Di Asia, kecuali Jepang, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap kuat di level 4,4 persen, sementara negara-negara ASEAN diprediksi mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,8 persen pada 2025.

    Sementara, pertumbuhan perekonomian Indonesia yang direfleksikan PDB akan tumbuh 5,1 persen secara tahunan pada 2025.