Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Harga Gabah Sumsel Jatuh di Bawah HPP, Bulog Diminta Segera Maksimalkan Penyerapan

    Harga Gabah Sumsel Jatuh di Bawah HPP, Bulog Diminta Segera Maksimalkan Penyerapan

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga gabah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) jatuh jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg). Saat ini, harga gabah petani Sumsel tercatat rata-rata hanya Rp 5.300 per kg, jauh lebih rendah dari standar yang seharusnya.

    Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Banyuasin Sarip mengungkapkan, petani di wilayahnya tengah menghadapi kesulitan akibat penurunan harga gabah. Di beberapa kecamatan, harga gabah bahkan hanya mencapai Rp 5.300 hingga Rp 5.800 per kg.

    “Di Kecamatan Muara Padang, Muara Sugihan, dan Air Saleh, yang sedang memasuki masa panen, harga gabah hanya mencapai Rp 5.300 per kilogram. Sementara itu, di Kecamatan Tanjung Lago, harga sedikit lebih tinggi, yakni Rp 5.800 per kilogram,” jelas Sarip, Jumat (10/1/2025).

    Sarip menilai salah satu penyebab anjloknya harga gabah Sumsel adalah peran Bulog yang dinilai belum maksimal dalam menyerap gabah petani sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan.

    “Sampai saat ini, serapan Bulog belum maksimal dan belum mengacu pada HPP yang sudah diterapkan. Hal ini menjadi faktor utama penyebab harga gabah terus menurun,” ujar Sarip.

    Sarip juga menyatakan kekhawatirannya terkait kondisi harga gabah yang dapat semakin memburuk ketika memasuki musim panen raya pada Februari mendatang.

    “Hari ini saja harga gabah hanya Rp 5.300. Bagaimana nanti saat Februari, ketika petani melakukan panen raya besar-besaran? Saya berharap Bulog segera mengambil langkah nyata untuk menyerap gabah petani,” tegas Sarip.

    Berdasarkan data Kerangka Sampling Area (KSA) dari BPS, luas potensi panen padi di Kabupaten Banyuasin pada Januari 2025 tercatat mencapai 25.542 hektare, sedangkan pada Februari diperkirakan mencapai 46.536 hektare. Secara keseluruhan, potensi panen padi di Provinsi Sumatera Selatan pada Januari diperkirakan mencapai 44.351 hektare dan pada Februari diproyeksikan mencapai 74.699 hektare.

  • Sinergi PNM dan Kementerian PPPA Perkuat Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

    Sinergi PNM dan Kementerian PPPA Perkuat Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Permodalan Nasional Madani (PNM) bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Saat ini, nasabah perempuan aktif PNM mencapai 15,8 juta yang terbagi dalam 898.000 kelompok. Hal ini merupakan pencapaian dalam mendukung pemberdayaan perempuan.

    Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan, saat ini Kementerian PPPA sudah menetapkan 3 program prioritas, salah satunya adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI), di mana outputnya adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa.

    “Jadi ini adalah penguatan perempuan dalam hal ekonomi, maka kami berkolaborasi, bersinergi dengan PNM,” ujar Arifah di Menara PNM, Jumat (10/1/2025).

    Menurut Arifah, sinergi ini merupakan salah satu solusi untuk memperkuat perempuan-perempuan di tingkat desa. Pertama dengan melakukan pemetaan di desa tersebut baru dilanjutkan dengan sinergi apa yang bisa dibangun bersama PNM.

    “Misalkan ada yang punya passion di kecantikan, mungkin kita latih untuk bisa membuka salon atau mungkin usaha-usaha yang lain sebagai penjahit dan sebagainya. Jadi, kita akan pemetaan dulu di sebuah desa, kemudian kemungkinan dari PNM bisa bantu di sektor tertentu,” jelas Arifah.

    Direktur Utama PT. PNM Arief Mulyadi menyambut baik kerja sama yang dilakukan dengan Kementerian PPPA. Menurut Arief, dengan kerja sama dengan Kementerian PPPA, ada nilai tambah lain yang bisa diberikan kepada nasabah.

    “Jadi ada konten-konten parenting, pembinaan anak, kesadaran status sebagai istri, peningkatan confident perempuan itu kami terima dari Kementerian PPPA. Nanti tindak lanjutnya yang real kegiatan di lapangan. Kementerian PPPA juga punya rumah bersama Indonesia, mungkin kami akan isi di situ dengan kegiatan pembinaan ekonomi produktif,” ujar Arief.

    Saat ini, PNM telah memiliki 22 Kampung Madani serta 132 Ruang Pintar PNM yang selama ini dijadikan tempat belajar, terutama anak.

    “Kami akan tambahkan konten yang mirip-mirip dengan RBI. Dengan adanya kerja sama dengan Kementerian PPPA, nasabahnya yakni ibu si anak juga akan bisa memanfaatkan tempat ini. Hal ini akan menambah jaminan para nasabah kami semakin percaya diri, semakin pandai dan semakin loyal kepada kami,” lanjut Arief.

    Di tahun 2025, PNM sendiri akan fokus pada peningkatan program-program pemberdayaan dan menaik kelaskan nasabah.

    “Per hari ini ada 15,8 juta nasabah, mungkin di tahun ini kami tidak akan banyak tambahan nasabah. Karena kami juga punya target untuk menaik kelaskan. Yang naik kelas itu yang nanti kami ganti dengan nasabah baru,” tutup Arief.

  • Harga Cabai Rawit Meroket Hingga Rp 150.000 Per Kilogram, Warga: Banyakin Campur Tomat

    Harga Cabai Rawit Meroket Hingga Rp 150.000 Per Kilogram, Warga: Banyakin Campur Tomat

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga cabai rawit merah melonjak tajam pada awal 2025. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, satu kilogram cabai rawit merah dijual dengan harga Rp 120.000 hingga Rp 150.000. Kenaikan ini membuat warga dan pedagang mengeluhkan dampaknya.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Jumat (10/1/2025), harga cabai jenis rawit merah mengalami lonjakan signifikan dibandingkan cabai merah biasa yang dijual dengan harga Rp 100.000 per kilogram.

    Lela, warga Jakarta, mengaku kenaikan harga cabai ini sangat memberatkan, terutama bagi pecinta makanan pedas.

    “Ini sangat menyiksa, apalagi buat yang hobi makan pedas. Jadi harus pintar-pintar menyiasati,” ujar Lela, Jumat (10/1/2025).

    Untuk menghemat, Lela mengurangi jumlah cabai dan menggantinya dengan tomat dalam pembuatan sambal.

    “Saya beli cuma seperempat kilogram cabai, sekitar Rp 30.000, lalu dicampur lebih banyak tomat agar tetap pedas,” tambahnya.

    Berbeda dengan Lela, Nia, seorang pedagang makanan, mengaku tak punya pilihan selain tetap membeli cabai meskipun harganya mahal.

    “Mau tidak mau tetap beli cabai yang berkualitas agar masakan tetap enak. Kalau pakai cabai kering, rasanya beda,” ungkap Nia.

    Kenaikan harga cabai ini mengurangi keuntungan Nia sebagai pedagang. Ia berharap harga cabai dan bahan pokok lainnya bisa segera stabil.

    “Untung sudah tipis, minyak naik, cabai naik. Jadi semakin bingung. Kalau bisa, jangan naik terus,” keluhnya.

  • Tambang Eks Adaro Positif untuk Muhammadiyah

    Tambang Eks Adaro Positif untuk Muhammadiyah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Muhammadiyah telah memperoleh izin mengelola tambang yang sebelumnya dikelola PT Adaro Energy Tbk.

    Adaro sebelumnya beroperasi di tambang tersebut di bawah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).  

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun juga (izin usaha pertambangan/IUP). Sudah positif pakai yang eks Adaro. Eks Adaro sudah positif untuk Muhammadiyah,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (10/1/2025), dilansir dari Antara.

    Selain Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) juga telah merampungkan proses perizinan untuk lahan tambang eks PKP2B lainnya. NU mendapatkan hak pengelolaan tambang yang sebelumnya dioperasikan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC).  

    Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjelaskan bahwa NU membentuk badan usaha bernama PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola tambang seluas 25.000 hingga 26.000 hektare di Kalimantan Timur. Pihaknya masih dalam tahap memenuhi persyaratan untuk memulai eksplorasi.  

    “Nah soal potensi batu baranya, tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses,” kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Pemerintah telah menetapkan enam wilayah tambang batu bara bekas PKP2B yang dapat dikelola oleh organisasi keagamaan. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) ini mencakup tambang eks PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.  

    Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang merupakan revisi dari PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 83A pada PP tersebut memberikan izin bagi organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU untuk mengelola WIUPK.  
     

  • Pasar Bergerak Positif, IHSG Hari Ini Ditutup Naik 24 Poin

    Pasar Bergerak Positif, IHSG Hari Ini Ditutup Naik 24 Poin

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Jumat, (10/1/2025). IHSG hari ini mengalami kenaikan sebesar 24,27 poin atau 0,34% hingga mencapai di level 7.088,8.

    Sebanyak 315 saham tercatat mengalami kenaikan, sementara 244 saham melemah, dan 238 saham tidak berubah.

    Total nilai transaksi di bursa hari ini mencapai Rp 8,69 triliun, dengan volume perdagangan sebesar 18,46 miliar saham dan frekuensi transaksi sebanyak 955.919 kali.

    Mayoritas saham sektoral mencatatkan penguatan pada penutupan pasar saat IHSG hari ini menguat. Sektor barang baku mencatat kenaikan tertinggi sebesar 2,4%, disusul sektor energi dengan penguatan serupa 2,4%.

    Sektor barang konsumsi nonprimer naik 0,8%, sektor industri menguat 0,6%, dan sektor barang konsumsi primer tumbuh 0,4%.

    Di sisi lain, beberapa sektor mengalami pelemahan, seperti sektor teknologi yang turun 1,7%, sektor properti melemah 0,2%, sektor transportasi terkoreksi 0,05%, dan sektor keuangan turun tipis 0,03%.

    Sementara saat IHSG hari ini mencatat penguatan, indeks saham di Asia justru mayoritas melemah. Indeks Shanghai Composite (China) turun 1,3%, Straits Times (Singapura) melemah 1,5%, Hang Seng (Hong Kong) terkoreksi 0,9%, dan Nikkei (Jepang) turun 1%.

    Penguatan IHSG hari ini juga diiringi oleh kinerja positif sejumlah saham. Lima saham mencatatkan lonjakan tertinggi dan masuk dalam daftar top gainers.

    Kelima saham itu, yakni PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) naik 24,5%, PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) menguat 20,4%, PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) melonjak 19,6%, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) meningkat 12,9%, dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) naik 12%.

    Sementara, saham unggulan mayoritas melemah saat IHSG hari ini naik. LQ45 turun 0,12% dan Investor33 melemah 0,35%. Sementara, saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) menguat 0,29%.

  • BP Taskin Akselerasi Pengentasan Kemiskinan lewat Pembangunan Digital

    BP Taskin Akselerasi Pengentasan Kemiskinan lewat Pembangunan Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mendorong akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pembangunan digital untuk masyarakat miskin.

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, percepatan dilakukan dengan membuka peluang investasi bidang inovasi teknologi dari perusahaan asal Hong Kong. Investasi ini dinilai akan bermanfaat bagi 25 juta rakyat miskin Indonesia.

    “Jadi ada 120 delegasi perusahaan asal Hong Kong yang berminat berinvestasi ke Indonesia dalam bidang inovasi teknologi informasi untuk memberantas kemiskinan. Salah satunya adalah Hong Kong Cyberport. Peluang ini perlu dioptimalkan dalam upaya pemberantasan angka kemiskinan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Disebutkan, BP Taskin menerima beberapa poin peluang investasi yang akan diberikan perusahaan Hongkong itu. Di antaranya perusahaan menjanjikan kemudahan akses terhadap teknologi.

    Kemudahan akses ini berlaku bagi seluruh rakyat miskin Indonesia, sekaligus melakukan edukasi agar mampu menciptakan peluang pekerjaan dalam ekosistem bisnis digital berbasis masyarakat.

    Budiman menilai hal tersebut sangat positif, karena rakyat miskin bisa mendapatkan manfaat finansial secara menjanjikan dan legal dari penggunaan ponsel pintar ataupun komputer.

    Ia juga membandingkan penggunaan gadget yang salah kaprah, terlebih untuk judi online (judol) atau pinjaman online (pinjol) tak resmi, seperti yang sedang terjadi saat ini di banyak daerah di Indonesia.

    Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses teknologi untuk golongan masyarakat miskin di Indonesia sekaligus mengedukasi hingga mampu menciptakan ekosistem bisnis digital berbasis masyarakat.

    Budiman menilai, bahwa judi online dan pinjaman online tak resmi ini adalah penyakit baru yang menyelinap mengiringi perkembangan teknologi era digital global. Penyakit ini menimbulkan masalah sosial-ekonomi masyarakat yang mengkhawatirkan, khususnya bagi bangsa Indonesia, sehingga harus diperangi bersama.

    Budi menjelaskan dengan melihat peluang tersebut, BP Taskin bakal merampungkan pemetaan kewilayahan masyarakat miskin Indonesia yang menjadi sasaran investasi teknologi ini bersama dengan Badan Pusat Statistik dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

    Di sisi lain parlemen dan perusahaan Hong Kong itu harus konkret merampungkan semua kebutuhan investasi dalam waktu tiga bulan ke depan.

    BP Taskin optimistis pengalaman keberhasilan pemerintah Tiongkok mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi digital dalam 40 tahun tahun terakhir itu juga bisa diterapkan untuk melakukan hal serupa bagi bangsa Indonesia.

  • PP 49/2024 Berlaku Mulai 10 Januari 2025

    PP 49/2024 Berlaku Mulai 10 Januari 2025

    jakarta, Beritasatu.com – Aset Kripto Indonesia memasuki era baru dengan beralihnya regulasi pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024, yang berlaku efektif pada 10 Januari 2025.

    PP Nomor 49 Tahun 2024 mengatur bahwa tugas pengawasan aset keuangan digital, termasuk kripto, kini berada di bawah OJK. Adapun derivatif keuangan berbasis pasar uang dan valuta asing akan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).

    Aturan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang bertujuan untuk memperkuat regulasi di sektor keuangan secara keseluruhan.

    Dengan peralihan ini, setiap kegiatan yang melibatkan aset kripto, mulai dari perdagangan hingga penyelesaian transaksi, harus mematuhi peraturan OJK. Selain itu, infrastruktur pendukung aktivitas aset digital pun wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan.

    Langkah ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menyebut, peralihan ini sebagai langkah positif untuk efisiensi regulasi dan stabilitas sektor keuangan digital.

    Namun, ia juga mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan lintas lembaga untuk menghindari tumpang tindih peraturan.

    “Perlu mekanisme koordinasi yang jelas antara OJK, BI, dan Bappebti. Kesepahaman serta standardisasi regulasi terpadu menjadi kunci untuk memastikan transisi berjalan lancar,” ujar Najib dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Najib juga menyoroti potensi tantangan, seperti peningkatan biaya operasional bagi startup fintech. Ia berharap beban tersebut tidak menghalangi inovasi dalam industri. Selain itu, perlindungan konsumen dan transparansi mekanisme perdagangan harus menjadi prioritas agar sektor ini dapat tumbuh secara berkelanjutan.

    OJK, sebagai lembaga yang akan memegang kendali pengawasan, telah mempersiapkan sejumlah langkah strategis. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa persiapan dilakukan secara bertahap dengan koordinasi intensif antara OJK, Bappebti, dan pelaku usaha.

    “Seluruh persiapan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan transisi berjalan lancar tanpa mengganggu operasional industri,” ujarnya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK belum lama ini.

    Terdapat beberapa regulasi yang dikeluarkan OJK sebagai langkah kongkret. Pertama, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 20 Tahun 2024 sebagai landasan hukum baru untuk perdagangan aset kripto.

    Kedua, OJK akan merilis sistem informasi canggih disiapkan untuk memonitor aktivitas aset kripto secara real-time. OJK juga akan menginisiasi panduan untuk membantu pelaku usaha memahami proses peralihan, sementara pelatihan intensif diberikan kepada staf OJK untuk meningkatkan kapasitas pengawasan. Hal ini menjadi poin ketiga dari OJK.

    Sedangkan pada poin keempat regulasi, untuk mencegah penyalahgunaan aset kripto, OJK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, PPATK, dan Kepolisian. Tak ketinggalan, pada poin kelima, OJK telah melakukan evaluasi terhadap pelaku usaha kripto untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip know your entity (KYE).

  • Punya Tugas Baru, Bahlil Ungkap Pekerjaan di Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi

    Punya Tugas Baru, Bahlil Ungkap Pekerjaan di Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperoleh tugas baru, yakni menjadi ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Bahlil mengungkapkan, dirinya diamanatkan untuk menjalankan empat poin utama dalam satgas yang dimaksud.

    “Saya juga baru membaca isi daripada Keputusan presiden dan itu tanggung jawab yang besar sekali, yang terkait dengan hilirisasi dan ketahanan energi,” ungkap Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Adapun Bahlil memerinci empat tugas dalam Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada awal 2025.

    Pertama, tim satgas yang dipimpinnya diminta untuk segera merumuskan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah atau lokasi, serta sumber daya bahan baku yang dapat dioptimalkan ke dalam program hilirisasi.

    Hal ini termasuk berbagai sektor, seperti ESDM, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.

    Kedua, Satgas ini diminta untuk dapat merekomendasikan rancangan pendanaan atau pembiayaan yang diperlukan untuk program-program hilirisasi yang akan dijalankan.

    Adapun pembiayaan ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari swasta.

    “Satgas ini juga diperintahkan lewat Kepres untuk merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau non-perbankan atau APBN,” papar Bahlil.

    Ketiga, hadirnya Satgas diharapkan dapat mengatasi permasalahan perihal perizinan proyek-proyek hilirisasi, agar nantinya tak tumpang-tindih.

    Bahlil menyebut, terkadang proses sinkronisasi perizinan terkendala di masing-masing kementerian/lembaga.

    “Dalam rangka sinkronisasi terhadap persoalan kebijakan hilirisasi, maka jangan sampai ada yang tumpang tindih,” bebernya.

    Terakhir atau keempat, satgas dapat menjalankan dan mengawasi proyek-proyek hilirisasi dapat berkeadilan kepada semua pihak.

    Bahlil menyebut, Presiden Prabowo Subianto juga akan meminta dan me-review laporan dari proyek-proyek hilirisasi yang berjalan, dalam kurun waktu setiap 6 bulan sekali.

    “Kami diminta untuk memberikan laporan selambat-lambatnya 6 bulan sekali atau ketika dibutuhkan sewaktu-waktu,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini akan dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Keputusan pembentukan satgas ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang ditandatangani oleh Prabowo pada Jumat (3/1/2025) di Jakarta.

    Bahlil Lahadalia bersama anggota satgas memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi serta memberikan rekomendasi terkait percepatan hilirisasi dan ketahanan energi yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

    Berikut adalah susunan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional:

    – Ketua: menteri energi dan sumber daya mineral

    – Wakil ketua bidang kemudahan berusaha dan percepatan hilirisasi: menteri investasi dan hilirisasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

    – Wakil ketua bidang penyediaan lahan: menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional

    – Wakil ketua bidang pertanian: menteri pertanian

    – Wakil ketua bidang hilirisasi kehutanan: menteri kehutanan

    – Wakil ketua bidang hilirisasi kelautan dan perikanan: menteri kelautan dan perikanan

    – Wakil ketua bidang dukungan kebijakan: menteri sekretariat negara

    Sementara, anggota Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dipimpin Bahlil, meliputi menteri perindustrian, menteri keuangan, menteri hukum, menteri BUMN, menteri lingkungan hidup, menteri pekerjaan umum, menteri perdagangan, jaksa agung, dan kepala kepolisian RI.

  • Emas Tematik Antam Tahun Ular Kayu Sambut Tahun Baru Imlek 2025

    Emas Tematik Antam Tahun Ular Kayu Sambut Tahun Baru Imlek 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menyambut Tahun Baru Imlek 2025, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam melalui unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia (UBPP Logam Mulia) meluncurkan emas tematik bertema Tahun Ular Kayu.

    Produk ini hadir dalam dua varian, yakni emas batangan dan seri kado (gift series). Sementara, emas batangan tersedia dalam ukuran 8 gram dan 88 gram, sedangkan gift series tersedia dalam varian 0,1 gram dan 1 gram.

    “Kami sangat antusias menyambut Tahun Baru Imlek 2025 dengan menghadirkan produk eksklusif bertema Tahun Ular Kayu. Produk ini akan menjadi simbol keberuntungan dengan makna mendalam, sekaligus investasi bernilai,” ucap Direktur Operasi dan Produksi Antam Hartono pada keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Ia menambahkan, elemen tiga dimensi dalam desain emas tematik ini, seperti ular bersisik, bambu, bunga plum blossom, dan simbol “fu” yang berarti keberuntungan.

    Elemen-elemen ini mencerminkan ketahanan, integritas, dan harapan, menjadikannya pelengkap sempurna dalam perayaan Imlek sekaligus simbol investasi berharga.

    “Dengan desain yang kaya akan makna filosofis, Antam berharap produk ini dapat menjadi bagian dari perayaan Tahun Baru Imlek yang penuh kebahagiaan, serta memberikan keberuntungan bagi para pelanggan,” tambah Hartono.

    Sebagai informasi, emas tematik ini dilengkapi dengan fitur keamanan canggih, termasuk nomor seri khusus, watermark, efek tiga dimensi, QR code, dan microtext.

    Finishing glossy dan doff menambah kesan elegan emas Antam tematik seri terbatas dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2025. Sementara, kemasan eksklusif juga membuat emas ini menarik sebagai hadiah maupun investasi.

  • Siap Jadi Induk Holding Logistik BUMN, Pos Indonesia Targetkan Realisasi pada 2026

    Siap Jadi Induk Holding Logistik BUMN, Pos Indonesia Targetkan Realisasi pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pos Indonesia (Persero) mengungkapkan rencana strategis menjadi induk holding perusahaan logistik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penugasan ini merupakan arahan langsung dari pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor logistik BUMN.

    Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyatakan, peran integrator ini akan mencakup konsolidasi 37 anak cucu perusahaan BUMN di bidang logistik.

    Saat ini, entitas-entitas tersebut beroperasi secara terpisah dengan skala kecil dan fokus yang beragam dalam sektor logistik.

    “Harapannya, dengan mengintegrasikan seluruh anak cucu perusahaan BUMN ini dalam satu orkestrasi oleh Pos Indonesia, kami dapat menurunkan ongkos logistik BUMN. Jika biaya logistik turun, produk BUMN akan menjadi lebih kompetitif,” jelas Faizal dalam konferensi pers di gedung BEI, Jakarta, Jumat (10/1/25).

    Faizal menjelaskan, inisiatif ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup penjajakan dan pengintegrasian operasional anak cucu perusahaan BUMN. Tahap kedua melibatkan aksi korporasi, seperti merger atau akuisisi untuk memperkuat struktur holding logistik. 

    “Untuk logistik darat, saat ini sedang dilakukan kajian mendalam terkait entitas mana saja yang akan masuk dalam konsolidasi tersebut,” tambahnya.

    Pos Indonesia menargetkan rencana besar ini dapat terealisasi sepenuhnya pada 2026. Dengan menjadi induk holding logistik, perusahaan diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat antar perusahaan BUMN dan mendukung efisiensi operasional secara menyeluruh. 

    “Langkah ini adalah wujud komitmen Pos Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai BUMN terkemuka yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung transformasi sektor logistik nasional,” kata Faizal.

    Perusahaan menilai, rencana ini dinilai strategis untuk menekan biaya logistik BUMN yang selama ini menjadi tantangan utama dalam daya saing produk nasional.

    Selain itu, konsolidasi holding logistik BUMN di bawah Pos Indonesia diharapkan dapat menciptakan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian Indonesia.