Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Ketimpangan Masyarakat Miskin dan Kaya di Indonesia Semakin Parah

    Ketimpangan Masyarakat Miskin dan Kaya di Indonesia Semakin Parah

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya di Indonesia pada akhir 2024 semakin parah. Pernyataan itu berdasarkan angka gini ratio sebesar 0,381 pada September 2024, lebih besar dari Maret 2024, yaitu 0,379.

    Plt Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, tingkat ketimpangan diukur melalui gini ratio. Nilai gini ratio di antara 0 dan 1, semakin tinggi nilai gini ratio, maka semakin tinggi juga ketimpangan yang terjadi.

    “Pada September 2024, terjadi ketimpangan sebesar 0,381 atau meningkat sebesar 0,002 basis poin dari Maret 2024,” kata Amalia saat konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Secara spesifik, BPS menyebut ketimpangan masyarakat miskin dan kaya di kota lebih besar dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Gini ratio di perkotaan pada September 2024 adalah 0,402. Sementara gini ratio di daerah pedesaan pada September 2024 sebesar 0,308.

    Hal itu dibuktikan dengan data bahwa ketimpangan terbesar terjadi di Jakarta dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung.

    “Pada September 2024, terdapat 31 provinsi dengan tingkat ketimpangan di bawah rata-rata nasional. Sementara, tujuh provinsi memiliki tingkat ketimpangan di atas rata-rata nasional,” ujar Amalia.

    Selain gini ratio, indikator yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan masyarakat miskin dan kaya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk yang memiliki pendapatan terendah, atau kelompok 40% terbawah apabila mengikuti penyebutan Bank Dunia.

    Berdasarkan indikator ini, BPS menyebut, ada peningkatan ketimpangan orang miskin dan kaya di Indonesia karena persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah adalah 18,41% meningkat 0,01% poin dibandingkan kondisi Maret 2024 yang sebesar 18,40%.
     

  • Tok! BI Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,75 Persen

    Tok! BI Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,75 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%.

    Selain itu, suku bunga deposit facility juga diturunkan sebesar 25 basis poin menjadi 5%, dan suku bunga lending facility turun 25 basis poin menjadi 6,5%.

    Keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang berlangsung pada 14-15 Januari 2024.

    Sebelumnya, BI telah mempertahankan suku bunga acuan di level 6% selama empat bulan. Penurunan terakhir terjadi pada September 2024, dari 6,25% ke 6%.

    “Keputusan ini konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi untuk 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya nilai tukar rupiah sesuai fundamental dalam pengendalian inflasi, dan perlunya upaya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG Januari 2025 di gedung Thamrin, BI, Rabu (15/1/2025).

    BI terus menjalankan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan, khususnya kepada sektor-sektor prioritas, seperti UMKM dan ekonomi hijau.

    Penguatan strategi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ini mulai diterapkan sejak Januari 2025, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

    Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan UMKM. Hal ini dilakukan dengan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran, memperluas akseptasi digitalisasi, dan menjaga keandalan struktur industri sistem pembayaran.

    “Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran ditujukan untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tambah Perry.

    Sebelumnya, ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan, BI akan mempertahankan suku bunga acuan pada Januari 2025. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan kondisi perekonomian global dan kebijakan suku bunga bank sentral AS.

    “Perkiraannya tetap di 6% karena adanya antisipasi perkembangan ekonomi global. Hal ini sejalan dengan indeks DXY yang terus menguat hingga level 109,” ujar Hosianna.

    Namun, Hosianna juga menilai bahwa ruang untuk menurunkan suku bunga BI semakin terbatas pada 2025. Hal ini dikarenakan BI harus mempertimbangkan dampak kebijakan tarif dari Donald Trump, yang dikhawatirkan dapat memperkuat dolar AS dan melemahkan mata uang negara berkembang.

    “Jika rupiah tidak mengalami pelemahan yang signifikan, kemungkinan pada semester II 2025, BI dapat kembali menurunkan suku bunga,” jelasnya dalam merespon suku bunga acuan BI atau BI rate.

  • Pilih Reksa Dana Tepat Bersama BRI Prioritas dengan Berbagai Keunggulan

    Pilih Reksa Dana Tepat Bersama BRI Prioritas dengan Berbagai Keunggulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Popularitas reksa dana di kalangan masyarakat terus meningkat, dan hal ini bukan tanpa alasan. Instrumen investasi ini mudah diakses, memberikan imbal hasil yang menarik, serta memiliki sifat likuid sehingga investor dapat mencairkannya kapan saja sesuai kebutuhan. Selain itu, pengelolaan reksa dana dilakukan manajer investasi profesional yang berpengalaman, sehingga investor tidak perlu repot melakukan diversifikasi sendiri.

    Mengenal Jenis Reksa Dana

    Bagi Anda yang tertarik berinvestasi di reksa dana, memahami jenis-jenisnya sangat penting agar pilihan investasi sesuai dengan profil risiko. Secara umum, terdapat lima jenis reksa dana yang dapat dipilih:

    Reksa Dana Pasar Uang

    Reksa dana ini menginvestasikan dana pada instrumen pasar uang dengan risiko rendah dan imbal hasil yang stabil. Investasi dilakukan pada efek bersifat utang dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

    Rata-rata keuntungan reksa dana pasar uang berkisar antara 3–4 persen per tahun. Instrumen ini cocok untuk Anda yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu pendek, kurang dari satu tahun.

    Reksa Dana Pendapatan Tetap

    Jenis ini mengalokasikan minimal 80 persen dana pada efek utang, seperti obligasi negara maupun korporasi. Reksa dana pendapatan tetap menawarkan risiko rendah hingga sedang dengan rata-rata return 6–8 persen per tahun. Instrumen ini lebih cocok untuk investasi jangka menengah, sekitar 2–3 tahun.

    Reksa Dana Campuran

    Reksa dana ini menginvestasikan dana dalam kombinasi aset seperti saham, surat utang, dan pasar uang. Setiap aset memiliki alokasi maksimal 1–79 persen, tergantung strategi manajer investasi.

    Dengan risiko sedang, reksa dana campuran menawarkan imbal hasil rata-rata 8–9 persen per tahun. Instrumen ini ideal untuk investasi jangka menengah hingga panjang, sekitar 3–5 tahun.

    Reksa Dana Saham

    Sebagian besar dana, yaitu minimal 80 persen, dialokasikan pada efek saham. Reksa dana ini memiliki risiko yang tinggi, namun memberikan potensi imbal hasil besar, yaitu sekitar 10–13 persen per tahun. Jenis ini direkomendasikan untuk investasi jangka panjang di atas 5 tahun guna memaksimalkan keuntungan.

    Reksa Dana Terproteki

    Reksa dana ini memberikan proteksi penuh terhadap pokok investasi hingga waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Investor juga memiliki opsi mencairkan dana sebelum jatuh tempo, meskipun tanpa jaminan proteksi terhadap pokok investasi. Instrumen ini cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan dana.

    Keunggulan Investasi Reksa Dana di BRI Prioritas

    Saat ini, kelima jenis reksa dana tersebut dapat dengan mudah diakses melalui BRI Prioritas. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para Pribadi Terpilih, yaitu mereka yang memiliki asset under management minimal Rp 500 juta.

    Saat bergabung dalam program ini, nasabah mendapatkan berbagai manfaat, termasuk konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, asuransi, serta perencanaan dana pensiun. Nasabah juga akan dipandu Priority Relationship Manager (PRM) yang kompeten, bersertifikasi, dan berpengalaman. PRM membantu nasabah memilih produk reksa dana yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing.

    BRI Prioritas menawarkan berbagai produk reksa dana yang komprehensif, mencakup:

    Reksa Dana Pasar Uang: Produk-produk seperti BRI Seruni Pasar Uang II Kelas A, Bahana Liquid USD, dan Trim Kas 2 tersedia untuk memberikan solusi investasi jangka pendek.Reksa Dana Pendapatan Tetap: Pilihan seperti BRI Melati Pendapatan Utama, Schroder USD Bond Fund, dan Ashmore Dana Obligasi Nusantara menawarkan stabilitas dalam investasi menengah.Reksa Dana Campuran: Produk seperti BRI Anggrek Fleksibel dan Schroder Dana Kombinasi memberikan diversifikasi optimal bagi investor.Reksa Dana Saham: Dengan pilihan seperti BRI Mawar Konsumer 10 dan Schroder Dana Prestasi, investor dapat meraih potensi imbal hasil tinggi.

    Manfaat Layanan Investasi Berkala
    BRI Prioritas juga menawarkan program investasi berkala yang memberikan berbagai manfaat, seperti:
    1. Investasi Secara Konsisten
    Dengan metode ini, Anda dapat membangun portofolio investasi yang lebih stabil melalui penambahan dana secara rutin.

    2. Fleksibilitas Tinggi
    Investor memiliki kebebasan dalam memilih produk dan mengatur jadwal investasi sesuai kebutuhan.

    3. Pilihan Produk Komprehensif
    Beragam pilihan reksa dana memungkinkan Anda untuk menyesuaikan investasi dengan tujuan keuangan.

    4. Pengelolaan Profesional
    Seluruh produk dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman, sehingga investasi Anda berada di tangan yang tepat.

    Wujudkan Life Goals dengan BRI Prioritas

    Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, investasi reksa dana di BRI Prioritas menjadi pilihan tepat untuk membangun portofolio dengan risiko dikelola dan diversifikasi optimal. Tidak hanya itu, nasabah juga dapat memperoleh panduan investasi yang mendalam untuk membantu mencapai tujuan keuangan mereka.
    Untuk informasi lebih lengkap Anda dapat mengunjungi tautan bbri.id/reksadana. Mulailah perjalanan investasi Anda bersama BRI Prioritas dan wujudkan berbagai life goals Anda dengan solusi keuangan yang aman, nyaman, dan terpercaya.

  • Komitmen LPKR Tingkatkan Efisiensi Material Ramah Lingkungan untuk Hidup yang Bersih

    Komitmen LPKR Tingkatkan Efisiensi Material Ramah Lingkungan untuk Hidup yang Bersih

    Jakarta, Beritasatu.com –  PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang layak huni serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Salah satu langkah yang dilakukan LPKR, yakni secara aktif berusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan material dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan.

    Bagi LPKR, penggunaan material ramah lingkungan penting karena penggunaan material konstruksi berkontribusi signifikan terhadap jejak karbon perusahaan.

    CEO Lippo Group John Riady menyatakan, keberlanjutan merupakan strategi krusial yang dapat mendorong penciptaan nilai dan pertumbuhan jangka panjang bagi perusahaan.

    “Maka, perusahaan menekankan pentingnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis utama, operasional, dan manajemen risiko, serta memastikan penerapan pendekatan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek environmental, social, dan governance (ESG),” ucapnya dikutip dari keterangannya, Rabu (15/1/2025).

    Lebih lanjut, pada sektor real estate, LPKR menggunakan sekitar 183 kiloton bahan bangunan, termasuk beton, baja, kaca, dan kayu, dalam dua tahun terakhir.

    Untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, LPKR menjajaki berbagai inisiatif, termasuk prefabrikasi, daur ulang bahan sisa, dan mendorong renovasi rumah dibandingkan dengan pembongkaran dan konstruksi baru.

    Diketahui, LPKR merupakan platform real estate dan layanan kesehatan, yang memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengembangkan dan mengelola basis aset yang terdiversifikasi.

    LPKR telah mengembangkan perumahan dan hunian bertingkat tinggi, rumah sakit, mal, hotel, kawasan komersial dan industri, gedung perkantoran, serta kota mandiri, dan pengembangan terintegrasi.

    Dengan portofolio tersebut, LPKR mulai mempelajari praktik desain berkelanjutan guna meningkatkan efisiensi penggunaan material ramah lingkungan dalam pengembangan proyek.

  • Luhut Ingin Bertemu Presiden Prabowo untuk Pastikan Family Office Jalan Februari 2025

    Luhut Ingin Bertemu Presiden Prabowo untuk Pastikan Family Office Jalan Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pembentukan family office akan berlangsung pada 2025. Ia juga mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan menemui Presiden Prabowo Subianto dan mengusulkan family office bisa berjalan Februari 2025.

    Adapun studi terkait family office telah dilakukan sejak 2024, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Maka, lanjut Luhut, sudah selayaknya family office dapat berjalan di tahun ini.

    “Lanjut, (family office) harus lanjut. Presiden setuju mengenai itu, tinggal kita tangani lagi,” ucap Luhut saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    “Kalau saya ketemu Presiden Prabowo dan kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan. Kita sudah lama studi,” sambungnya.

    Luhut mengungkapkan, Indonesia berambisi untuk tidak akan kalah dari Malaysia, dengan family office di Negeri Jiran yang telah berjalan.

    Terlebih, Malaysia sukses menjalankan program bebas pajak untuk family office.

    Diketahui, negara tetangga Indonesia ini telah memastikan untuk memberikan pajak 0 persen untuk family office yang berlokasi di kawasan keuangan khusus Forest City.

    “Kita enggak mau kalah dari negara tetangga kita. Alur berpikir kita harus dibalik, jangan ngitung untung saya saja, untungmu juga harus dipikir,” ucap dia.

    Seperti diberitakan sebelumnya, saat masih menjabat presiden, Jokowi telah menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk mengkaji skema investasi family office milik crazy rich di Indonesia.

    Family office atau kantor keluarga, didefinisikan oleh Binder Dijker Otte (BDO) sebagai lembaga yang bisa digunakan oleh keluarga konglomerat untuk membantu mengelola kekayaan yang didapat dari hasil bisnis mereka.

    BDO merupakan perusahaan internasional yang bergerak di bidang akuntansi publik, pajak, konsultasi, dan penasehatan bisnis.

    Family office digunakan untuk mengelola keuangan untuk berbagai kebutuhan hidup dari keluarga tertentu. Family office bisa digunakan untuk mengatur pendidikan, liburan, dan untuk meneruskan kekayaannya atau warisan kepada generasi selanjutnya.

    Family office beroperasi layaknya perusahaan konsultasi keuangan biasa yang dapat diatur sebagai lembaga terpisah atau tertanam dalam sebuah perusahaan keluarga. Dalam family office, terdapat akuntan, pakar investasi, ekonom, penasihat properti, dan pengacara.

  • Implementasi Coretax Belum Optimal, Pengusaha Beri Masukan ke DJP

    Implementasi Coretax Belum Optimal, Pengusaha Beri Masukan ke DJP

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menjalankan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax Administration System sejak 1 Januari 2025. Namun, masih banyak wajib pajak yang kesulitan menjalankan sistem ini hingga para pengusaha memberikan masukan terkait Coretax.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dalam transisi implementasi Coretax dibutuhkan sinergi erat antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dijalankan agar penerapan sistem baru ini tidak menghambat langkah pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

    “Kami mengapresiasi langkah DJP yang proaktif membuka ruang dialog dengan Apindo sebagai wakil dunia usaha, untuk mendengarkan aspirasi dunia usaha dan mencari solusi bersama,” ucap Shinta dalam pernyataannya, Rabu (15/1/2025).

    Dia mengatakan, dengan adanya pendekatan dialogis dan kolaboratif antara dunia usaha dan DJP, implementasi Coretax tidak hanya mendorong kepatuhan pajak tetapi juga memperkuat iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dengan kolaborasi ini, kami optimistis bahwa dunia usaha dapat terus mendukung agenda pembangunan nasional,” kata dia.

    Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan, DJP berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada wajib pajak selama masa transisi. Dia tidak menampik bahwa implementasi sistem baru ini menghadirkan tantangan teknis di lapangan.

    Oleh karena itu, DJP memberikan masa transisi khusus untuk penerapan Coretax, sebagaimana DJP juga memberikan masa transisi saat penerapan tarif PPN 11% selama tiga bulan.

    “DJP memastikan tidak akan ada beban tambahan kepada wajib pajak berupa sanksi administrasi atas keterlambatan atau kesalahan dalam pembuatan faktur pajak yang disebabkan oleh kendala teknis dalam implementasi Coretax,” jelas Suryo.

    Terkait solusi untuk kendala teknis Coretax, DJP menjelaskan berbagai langkah yang telah dan akan diambil untuk mengatasi kendala teknis Coretax.

    Salah satu isu yang diangkat adalah pelaporan PPh Pasal 26 untuk masa Desember 2024, yang masih dapat dilakukan melalui aplikasi legacy, seperti e-Bupot PPh Pasal 21 atau e-Bupot Unifikasi. Selain itu, DJP sedang mempercepat proses migrasi data untuk memastikan pelaporan manual tetap dapat dilakukan dengan lancar.

    DJP juga mengatasi masalah akses direktur tenaga kerja asing (TKA) yang telah memiliki NPWP tetapi mengalami kesulitan dalam mendapatkan sertifikat elektronik. Validasi data imigrasi dan sistem Coretax tengah diperbaiki untuk menjamin akses yang lebih mudah dan aman bagi wajib pajak asing.

    “Masa transisi belum ditentukan waktunya karena membutuhkan pengkajian lebih dalam, pastinya sampai Coretax DJP ini bisa digunakan dengan baik. Nantinya, masa transisi ini akan diatur melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak (perdirjen) guna memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak,” tutur Suryo Utomo.

    Sementara, Sekretaris Dewan Pertimbangan Apindo Suryadi Sasmita, juga memberikan pandangan terkait perlindungan pelaku usaha selama masa transisi.

    Ia menekankan pentingnya dukungan pembinaan yang berkelanjutan dari DJP untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan teknis yang dihadapi. Pelaku usaha membutuhkan jaminan bahwa mereka dapat tetap menjalankan aktivitas bisnis tanpa khawatir akan sanksi selama proses transisi yang menjadi ranah di luar kendali para pengusaha.

    “Kami berharap DJP terus memberikan dukungan yang bersifat pembinaan, bukan semata penegakan, selama masa transisi ini. Pendekatan yang kooperatif akan membantu dunia usaha beradaptasi lebih cepat dengan sistem baru sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah,” pungkas Suryadi dalam menanggapi Coretax.

  • Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 56 Bulan Beruntun

    Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 56 Bulan Beruntun

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan mengalami surplus US$ 2,24 miliar pada Desember  2024. Surplus neraca perdagangan barang terkontraksi US$ 2,13 dari posisi November 2024 dan kontraksi US$ 1,05 miliar jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023.

    Nilai ekspor mencapai US$ 23,46 miliar pada Desember 2024. Angka ini menunjukkan kontraksi 2,24 % dari posisi November 2024 sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 terjadi pertumbuhan 4,78 %.  

    Nilai impor Indonesia Desember 2024 mencapai US$ 21,22 miliar, naik 8,1% dibandingkan November 2024 atau naik 11,07% dibandingkan Desember 2023.

    “Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers secara hibrida di kantor BPS pada Rabu (15/1/2025).

    Neraca perdagangan nonmigas mengalami surplus sebesar US$ 4 miliar pada Desember 2024. Adapun surplus pada Desember 2024 ditopang oleh surplus komoditas nonmigas dengan komoditas penyumbang surplus utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja.

    “Neraca perdagangan komoditas migas defisit US$ 1,76 miliar dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah,” tutur Amalia.

    Tiga negara yang menjadi penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia adalah Amerika Serikat (US$ 1,75 miliar), India (US$ 1,02 miliar), dan Filipina US$ 640 juta. Pada saat yang sama tiga negara yang menjadi penyumbang defisit terdalam adalah Tiongkok (US$ 1,4 miliar), Australia (US$ 494 juta), dan Brasil (US$ 329,6 juta).

  • Anteng di Zona Hijau, IHSG Sesi I Hari Ini Ditutup Menguat

    Anteng di Zona Hijau, IHSG Sesi I Hari Ini Ditutup Menguat

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada bursa perdagangan sesi I hari ini, Rabu (15/1/205) ditutup menguat 42,8 poin atau 0,62% mencapai level 6.999.

    IHSG bergerak positif pada perdagangan sesi I dengan rentang 6.956-7.022. Sebanyak 304 saham menguat, 259 saham melemah, dan 231 saham stagnan.

    Volume perdagangan IHSG sesi I mencapai 11,2 miliar lembar saham dengan transaksi Rp 5, triliun dan frekuensi mencapai 816.259 kali.

    Saham sektoral mayoritas menguat saat IHSG hari ini naik. Sektor teknologi catat kenaikan tertinggi mencapai 1,34%, diikuti keuangan bertambah 1,19%, dan transportasi naik 1,07%.

    Kemudian, dua saham sektoral catat penurunan, dengan sektor bahan baku turun 0,41% dan sektor industri turun 0,80%.

    Sementara, saham dalam unggulan catat kenaikan serupa dengan IHSG hari ini. LQ45 menguat 1,30%, Jakarta Islamic Index (JII) bertambah 0,52%, dan Investor33 naik 1,57%.

  • Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 56 Bulan Beruntun

    Nilai Ekspor Terkontraksi 2,24 Persen pada Akhir 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$ 23,46 miliar pada Desember 2024.  Angka ini menunjukkan  kontraksi 2,24 % dari posisi November 2024 sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahunan sebelumnya terjadi pertumbuhan 4,78 %. Jika dilihat menurut sektor, maka penyumbang utama peningkatan ekspor secara bulanan dan tahunan adalah sektor industri pengolahan.

    Adapun ekspor migas ekspor migas mencapai US$ 1,54 miliar atau naik 17,12% bulanan. Sedangkan nilai ekspor nonmigas sebesar US$ 21,92 miliar atau mengalami penurunan 3,36% dari bulan sebelumnya.

    “Penurunan nilai ekspor secara bulanan karena didorong peningkatan nilai ekspor nonmigas, yaitu pada komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, nikel dan barang daripadanya, serta bijih logam terak dan abu,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantor BPS pada Rabu (15/1/2025).

    Dia mengatakan, peningkatan nilai ekspor migas terutama didorong peningkatan nilai ekspor gas yang andilnya 0,68%. Secara tahunan nilai ekspor Desember 2024 mengalami peningkatan 4,78%.

    “Kenaikan ini didorong peningkatan ekspor nonmigas terutama pada barang lemak dan minyak hewan nabati, nikel dan barang daripadanya, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya,” tutur Amalia.

    Apabila dilihat menurut sektor, maka seluruh sektor mengalami kontraksi pada Desember 2024. Pertama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar US$ 580  juta pada Desember 2024. Nilai ini terkontraksi 0,31% secara bulanan tetapi secara tahunan tumbuh hingga  63,21%%. Kedua, yaitu sektor pertambangan dan lainnya sebesar US$  3,73 miliar pada Desember 2024. Secara bulanan terjadi kontraksi sebesar 2,94 % dan secara tahunan terjadi kontraksi 23,24 %.

    Ketiga, yaitu industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar US$ 17,61 miliar. Secara bulanan mengalami kontraksi 3,55%. Penurunan pada industri pengolahan utamanya disebabkan penurunan ekspor mesin keperluan khusus, barang dari logam siap pasang untuk konstruksi, kelapa sawit, serta besi dan baja. Sedangkan secara tahunan sektor ini mengalami pertumbuhan 12,24 %.

    “Peningkatan ekspor industri pengolahan secara tahunan memberikan andil 8,58% terhadap total kenaikan ekspor nonmigas,” pungkas Amalia dalam memaparkan nilai ekspor 2024.

  • Asita Targetkan 16 Juta Wisatawan pada 2025 meski Hadapi Tantangan HMPV

    Asita Targetkan 16 Juta Wisatawan pada 2025 meski Hadapi Tantangan HMPV

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menargetkan 16 juta wisatawan pada tahun 2025, meski tengah dihadapkan dengan ancaman wabah Human Metapneumovirus (HMPV) yang dilaporkan sedang merebak di China.

    Virus ini diharapkan tidak akan menjadi hambatan dalam mencapai target tersebut. Sejumlah strategi dan langkah pencegahan pun telah disiapkan.

    “Pada tahun 2024, jumlah wisatawan asal China telah menembus angka 1 juta orang. Kami berharap pada 2025, jumlahnya bisa meningkat lebih jauh lagi,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Asita Budijanto Ardiansyah dalam wawancara dengan Beritasatu.com di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Budianto optimistis target tersebut dapat tercapai, seiring dengan meredanya ketegangan politik di Indonesia. Asita juga berkomitmen untuk mengurangi kekhawatiran berlebihan terkait HMPV di kalangan wisatawan, pelaku usaha, dan anggota asosiasi. Namun, ia menegaskan pentingnya kewaspadaan, mengingat pengalaman pahit yang terjadi selama pandemi Covid-19.

    “Saya tidak ingin meremehkan HMPV, meskipun virus ini bukan hal baru. Kita semua masih ingat bagaimana pandemi Covid-19 tak terduga dan bertahan selama bertahun-tahun. Waktu itu, respons pemerintah pun terlambat. Karena itu, untuk HMPV kali ini, kami tetap waspada,” tegas Budianto.

    Industri pariwisata Indonesia baru mulai bangkit pascapandemi Covid-19 sejak tahun 2020, dan Asita berharap sektor ini tidak mengalami dampak signifikan dari penyebaran HMPV. Budianto juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata.

    Terkait pencegahan, berbagai langkah proaktif telah dilakukan. Skrining terhadap wisatawan yang masuk ke Indonesia melalui bandara, serta penerapan protokol kesehatan dan kebersihan di tempat-tempat wisata, tetap diterapkan meski tidak seketat pada masa puncak Covid-19.

    “Kami selalu menyarankan agar wisatawan tetap mengikuti protokol kesehatan standar, seperti memastikan kebersihan kendaraan, hotel, dan restoran. Selain itu, kapasitas tempat umum yang digunakan wisatawan juga harus sesuai dengan ketentuan,” jelas Budianto.

    Menurutnya, kebersihan menjadi salah satu faktor utama yang membuat wisatawan merasa nyaman dan senang berkunjung ke Indonesia mesti ada isu HMPV. Hal ini diharapkan dapat menjadi daya tarik utama bagi sektor pariwisata Indonesia di tahun-tahun mendatang.