Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Implementasi Coretax Belum Optimal, Pengusaha Beri Masukan ke DJP

    Implementasi Coretax Belum Optimal, Pengusaha Beri Masukan ke DJP

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menjalankan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax Administration System sejak 1 Januari 2025. Namun, masih banyak wajib pajak yang kesulitan menjalankan sistem ini hingga para pengusaha memberikan masukan terkait Coretax.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dalam transisi implementasi Coretax dibutuhkan sinergi erat antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dijalankan agar penerapan sistem baru ini tidak menghambat langkah pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

    “Kami mengapresiasi langkah DJP yang proaktif membuka ruang dialog dengan Apindo sebagai wakil dunia usaha, untuk mendengarkan aspirasi dunia usaha dan mencari solusi bersama,” ucap Shinta dalam pernyataannya, Rabu (15/1/2025).

    Dia mengatakan, dengan adanya pendekatan dialogis dan kolaboratif antara dunia usaha dan DJP, implementasi Coretax tidak hanya mendorong kepatuhan pajak tetapi juga memperkuat iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dengan kolaborasi ini, kami optimistis bahwa dunia usaha dapat terus mendukung agenda pembangunan nasional,” kata dia.

    Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan, DJP berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada wajib pajak selama masa transisi. Dia tidak menampik bahwa implementasi sistem baru ini menghadirkan tantangan teknis di lapangan.

    Oleh karena itu, DJP memberikan masa transisi khusus untuk penerapan Coretax, sebagaimana DJP juga memberikan masa transisi saat penerapan tarif PPN 11% selama tiga bulan.

    “DJP memastikan tidak akan ada beban tambahan kepada wajib pajak berupa sanksi administrasi atas keterlambatan atau kesalahan dalam pembuatan faktur pajak yang disebabkan oleh kendala teknis dalam implementasi Coretax,” jelas Suryo.

    Terkait solusi untuk kendala teknis Coretax, DJP menjelaskan berbagai langkah yang telah dan akan diambil untuk mengatasi kendala teknis Coretax.

    Salah satu isu yang diangkat adalah pelaporan PPh Pasal 26 untuk masa Desember 2024, yang masih dapat dilakukan melalui aplikasi legacy, seperti e-Bupot PPh Pasal 21 atau e-Bupot Unifikasi. Selain itu, DJP sedang mempercepat proses migrasi data untuk memastikan pelaporan manual tetap dapat dilakukan dengan lancar.

    DJP juga mengatasi masalah akses direktur tenaga kerja asing (TKA) yang telah memiliki NPWP tetapi mengalami kesulitan dalam mendapatkan sertifikat elektronik. Validasi data imigrasi dan sistem Coretax tengah diperbaiki untuk menjamin akses yang lebih mudah dan aman bagi wajib pajak asing.

    “Masa transisi belum ditentukan waktunya karena membutuhkan pengkajian lebih dalam, pastinya sampai Coretax DJP ini bisa digunakan dengan baik. Nantinya, masa transisi ini akan diatur melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak (perdirjen) guna memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak,” tutur Suryo Utomo.

    Sementara, Sekretaris Dewan Pertimbangan Apindo Suryadi Sasmita, juga memberikan pandangan terkait perlindungan pelaku usaha selama masa transisi.

    Ia menekankan pentingnya dukungan pembinaan yang berkelanjutan dari DJP untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan teknis yang dihadapi. Pelaku usaha membutuhkan jaminan bahwa mereka dapat tetap menjalankan aktivitas bisnis tanpa khawatir akan sanksi selama proses transisi yang menjadi ranah di luar kendali para pengusaha.

    “Kami berharap DJP terus memberikan dukungan yang bersifat pembinaan, bukan semata penegakan, selama masa transisi ini. Pendekatan yang kooperatif akan membantu dunia usaha beradaptasi lebih cepat dengan sistem baru sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah,” pungkas Suryadi dalam menanggapi Coretax.

  • Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 56 Bulan Beruntun

    Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 56 Bulan Beruntun

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan mengalami surplus US$ 2,24 miliar pada Desember  2024. Surplus neraca perdagangan barang terkontraksi US$ 2,13 dari posisi November 2024 dan kontraksi US$ 1,05 miliar jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023.

    Nilai ekspor mencapai US$ 23,46 miliar pada Desember 2024. Angka ini menunjukkan kontraksi 2,24 % dari posisi November 2024 sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 terjadi pertumbuhan 4,78 %.  

    Nilai impor Indonesia Desember 2024 mencapai US$ 21,22 miliar, naik 8,1% dibandingkan November 2024 atau naik 11,07% dibandingkan Desember 2023.

    “Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers secara hibrida di kantor BPS pada Rabu (15/1/2025).

    Neraca perdagangan nonmigas mengalami surplus sebesar US$ 4 miliar pada Desember 2024. Adapun surplus pada Desember 2024 ditopang oleh surplus komoditas nonmigas dengan komoditas penyumbang surplus utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja.

    “Neraca perdagangan komoditas migas defisit US$ 1,76 miliar dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah,” tutur Amalia.

    Tiga negara yang menjadi penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia adalah Amerika Serikat (US$ 1,75 miliar), India (US$ 1,02 miliar), dan Filipina US$ 640 juta. Pada saat yang sama tiga negara yang menjadi penyumbang defisit terdalam adalah Tiongkok (US$ 1,4 miliar), Australia (US$ 494 juta), dan Brasil (US$ 329,6 juta).

  • Anteng di Zona Hijau, IHSG Sesi I Hari Ini Ditutup Menguat

    Anteng di Zona Hijau, IHSG Sesi I Hari Ini Ditutup Menguat

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada bursa perdagangan sesi I hari ini, Rabu (15/1/205) ditutup menguat 42,8 poin atau 0,62% mencapai level 6.999.

    IHSG bergerak positif pada perdagangan sesi I dengan rentang 6.956-7.022. Sebanyak 304 saham menguat, 259 saham melemah, dan 231 saham stagnan.

    Volume perdagangan IHSG sesi I mencapai 11,2 miliar lembar saham dengan transaksi Rp 5, triliun dan frekuensi mencapai 816.259 kali.

    Saham sektoral mayoritas menguat saat IHSG hari ini naik. Sektor teknologi catat kenaikan tertinggi mencapai 1,34%, diikuti keuangan bertambah 1,19%, dan transportasi naik 1,07%.

    Kemudian, dua saham sektoral catat penurunan, dengan sektor bahan baku turun 0,41% dan sektor industri turun 0,80%.

    Sementara, saham dalam unggulan catat kenaikan serupa dengan IHSG hari ini. LQ45 menguat 1,30%, Jakarta Islamic Index (JII) bertambah 0,52%, dan Investor33 naik 1,57%.

  • Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 56 Bulan Beruntun

    Nilai Ekspor Terkontraksi 2,24 Persen pada Akhir 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$ 23,46 miliar pada Desember 2024.  Angka ini menunjukkan  kontraksi 2,24 % dari posisi November 2024 sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahunan sebelumnya terjadi pertumbuhan 4,78 %. Jika dilihat menurut sektor, maka penyumbang utama peningkatan ekspor secara bulanan dan tahunan adalah sektor industri pengolahan.

    Adapun ekspor migas ekspor migas mencapai US$ 1,54 miliar atau naik 17,12% bulanan. Sedangkan nilai ekspor nonmigas sebesar US$ 21,92 miliar atau mengalami penurunan 3,36% dari bulan sebelumnya.

    “Penurunan nilai ekspor secara bulanan karena didorong peningkatan nilai ekspor nonmigas, yaitu pada komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, nikel dan barang daripadanya, serta bijih logam terak dan abu,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantor BPS pada Rabu (15/1/2025).

    Dia mengatakan, peningkatan nilai ekspor migas terutama didorong peningkatan nilai ekspor gas yang andilnya 0,68%. Secara tahunan nilai ekspor Desember 2024 mengalami peningkatan 4,78%.

    “Kenaikan ini didorong peningkatan ekspor nonmigas terutama pada barang lemak dan minyak hewan nabati, nikel dan barang daripadanya, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya,” tutur Amalia.

    Apabila dilihat menurut sektor, maka seluruh sektor mengalami kontraksi pada Desember 2024. Pertama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar US$ 580  juta pada Desember 2024. Nilai ini terkontraksi 0,31% secara bulanan tetapi secara tahunan tumbuh hingga  63,21%%. Kedua, yaitu sektor pertambangan dan lainnya sebesar US$  3,73 miliar pada Desember 2024. Secara bulanan terjadi kontraksi sebesar 2,94 % dan secara tahunan terjadi kontraksi 23,24 %.

    Ketiga, yaitu industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar US$ 17,61 miliar. Secara bulanan mengalami kontraksi 3,55%. Penurunan pada industri pengolahan utamanya disebabkan penurunan ekspor mesin keperluan khusus, barang dari logam siap pasang untuk konstruksi, kelapa sawit, serta besi dan baja. Sedangkan secara tahunan sektor ini mengalami pertumbuhan 12,24 %.

    “Peningkatan ekspor industri pengolahan secara tahunan memberikan andil 8,58% terhadap total kenaikan ekspor nonmigas,” pungkas Amalia dalam memaparkan nilai ekspor 2024.

  • Asita Targetkan 16 Juta Wisatawan pada 2025 meski Hadapi Tantangan HMPV

    Asita Targetkan 16 Juta Wisatawan pada 2025 meski Hadapi Tantangan HMPV

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menargetkan 16 juta wisatawan pada tahun 2025, meski tengah dihadapkan dengan ancaman wabah Human Metapneumovirus (HMPV) yang dilaporkan sedang merebak di China.

    Virus ini diharapkan tidak akan menjadi hambatan dalam mencapai target tersebut. Sejumlah strategi dan langkah pencegahan pun telah disiapkan.

    “Pada tahun 2024, jumlah wisatawan asal China telah menembus angka 1 juta orang. Kami berharap pada 2025, jumlahnya bisa meningkat lebih jauh lagi,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Asita Budijanto Ardiansyah dalam wawancara dengan Beritasatu.com di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Budianto optimistis target tersebut dapat tercapai, seiring dengan meredanya ketegangan politik di Indonesia. Asita juga berkomitmen untuk mengurangi kekhawatiran berlebihan terkait HMPV di kalangan wisatawan, pelaku usaha, dan anggota asosiasi. Namun, ia menegaskan pentingnya kewaspadaan, mengingat pengalaman pahit yang terjadi selama pandemi Covid-19.

    “Saya tidak ingin meremehkan HMPV, meskipun virus ini bukan hal baru. Kita semua masih ingat bagaimana pandemi Covid-19 tak terduga dan bertahan selama bertahun-tahun. Waktu itu, respons pemerintah pun terlambat. Karena itu, untuk HMPV kali ini, kami tetap waspada,” tegas Budianto.

    Industri pariwisata Indonesia baru mulai bangkit pascapandemi Covid-19 sejak tahun 2020, dan Asita berharap sektor ini tidak mengalami dampak signifikan dari penyebaran HMPV. Budianto juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata.

    Terkait pencegahan, berbagai langkah proaktif telah dilakukan. Skrining terhadap wisatawan yang masuk ke Indonesia melalui bandara, serta penerapan protokol kesehatan dan kebersihan di tempat-tempat wisata, tetap diterapkan meski tidak seketat pada masa puncak Covid-19.

    “Kami selalu menyarankan agar wisatawan tetap mengikuti protokol kesehatan standar, seperti memastikan kebersihan kendaraan, hotel, dan restoran. Selain itu, kapasitas tempat umum yang digunakan wisatawan juga harus sesuai dengan ketentuan,” jelas Budianto.

    Menurutnya, kebersihan menjadi salah satu faktor utama yang membuat wisatawan merasa nyaman dan senang berkunjung ke Indonesia mesti ada isu HMPV. Hal ini diharapkan dapat menjadi daya tarik utama bagi sektor pariwisata Indonesia di tahun-tahun mendatang.

  • Pariwisata Indonesia-China Tetap Stabil di Tengah Isu Virus HMPV

    Pariwisata Indonesia-China Tetap Stabil di Tengah Isu Virus HMPV

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan Indonesia memberikan tanggapan terkait merebaknya virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang dilaporkan menyebar di China. Meskipun isu ini sempat menggemparkan Indonesia, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) memastikan bahwa secara keseluruhan, tingkat pariwisata di Indonesia, termasuk kedatangan wisatawan asal maupun menuju China, tetap stabil selama peak season pada bulan Januari 2025 ini.

    “Memang saat ini kebetulan juga bertepatan dengan perayaan Chinese New Year, yang justru mendorong sedikit peningkatan jumlah wisatawan dari Indonesia ke China. Peningkatan ini tidak terlalu besar, tetapi tetap ada karena situasi peak season,” ujar Budianto Ardiansyah, Sekretaris Jenderal DPP Asita, di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Budianto menambahkan bahwa meski perayaan Imlek pada bulan Januari memberikan dorongan pada industri pariwisata, tidak ada perubahan signifikan baik dalam peningkatan atau penurunan jumlah wisatawan terkait isu virus HMPV. Baik wisatawan Indonesia yang menuju China maupun wisatawan China yang datang ke Indonesia, keduanya menunjukkan pola yang hampir sama seperti biasanya.

    Meski begitu, langkah-langkah pencegahan tetap dilakukan untuk meminimalkan potensi penyebaran virus HMPV, terutama di lokasi-lokasi dengan penerbangan langsung dari China, seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai Bali, serta Bandara Kualanamu Medan.

    “Kami telah meminta para pelaku lapangan untuk melakukan skrining terhadap wisatawan dari China. Jika ada wisatawan yang terdeteksi sakit flu atau gejala lain yang mencurigakan, maka penanganan yang lebih serius akan diterapkan. Namun, kami tetap berhati-hati agar tidak terlalu berlebihan, agar wisatawan tidak merasa terganggu,” ujar Budianto.

    Budianto juga menekankan bahwa Asita telah banyak belajar dari pengalaman selama pandemi Covid-19, sehingga protokol kesehatan tetap menjadi prioritas utama.

    “Kami berharap situasi ini tidak akan merusak minat wisatawan China untuk berkunjung ke Indonesia. Kami terus menjaga keseimbangan antara protokol kesehatan yang ketat dan kenyamanan wisatawan,” tambahnya.

    Menurut data surveilans terbaru di China, kasus influenza A masih lebih banyak hingga enam kali lipat dibandingkan virus HMPV. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana influenza mendominasi kasus infeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menjaga kesehatan, tanpa perlu khawatir berlebihan terkait penyebaran HMPV.

  • Peluang Besar untuk Ekspor dan Investasi

    Peluang Besar untuk Ekspor dan Investasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto mengungkapkan sejumlah manfaat dari bergabungnya Indonesia ke kelompok ekonomi BRICS. Keuntungan utama yang diharapkan adalah peningkatan kerja sama antarnegara yang mendorong investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA).

    “Yang diharapkan itu peningkatan investasi PMA dan juga penguatan pasar perdagangan internasional,” kata Rully di Kantor Mirae Asset Sekuritas, Jakarta, Senin (14/1/2025).

    Dengan Indonesia gabung BRICS, Rully menambahkan, Indonesia memiliki potensi memperluas pasar ekspor-impor ke negara-negara anggota seperti Brasil dan Afrika Selatan. Sebagai contoh, kerja sama perdagangan terbesar Indonesia saat ini adalah dengan China. Melalui BRICS, kerja sama ini dapat semakin diperluas dengan melibatkan negara-negara anggota lainnya.

    Indonesia secara resmi diumumkan sebagai anggota BRICS oleh Pemerintah Brasil pada Senin (6/1/2025). Kelompok BRICS, yang awalnya dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, diperluas dengan keanggotaan Afrika Selatan pada 2010.

    Pada 2024, BRICS juga menerima anggota baru seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Sejumlah negara lain, termasuk Turki, Azerbaijan, dan Malaysia, juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung.

    “Dengan Indonesia gabung BRICS, harusnya akan memperluas kerja sama perdagangan kita,” ujar Rully.

    Keanggotaan Indonesia di BRICS membuka peluang untuk menjangkau pasar-pasar baru di luar negara-negara tradisional yang menjadi mitra ekspor utama selama ini.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, turut menyampaikan pandangannya mengenai dampak positif keanggotaan Indonesia di BRICS. Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat atau China.

    “Dengan BRICS, kita memiliki peluang untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Ia juga menyoroti ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang berencana memberlakukan tarif baru pada barang dan jasa tertentu. Langkah ini dinilai dapat memengaruhi perekonomian nasional jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

    “Keuntungan bergabung ke BRICS adalah memperbesar pasar kita di tengah tantangan global,” tambah Luhut.

    Keanggotaan Indonesia di BRICS diharapkan tidak hanya memperluas pasar perdagangan, tetapi juga meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah perubahan kebijakan global.

  • OJK Ungkap Alasan Ambil Alih Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti

    OJK Ungkap Alasan Ambil Alih Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan alasan peralihan pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital, termasuk kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.

    Peralihan ini resmi berlaku sejak 10 Januari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

    Mahendra menjelaskan, langkah dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendalami pasar keuangan terintegrasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan konsumen di sektor keuangan digital.

    “Kami berkomitmen agar transisi tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan secara mulus untuk menghindari gejolak di pasar,” ujar Mahendra dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

    Untuk mendukung pengawasan aset kripto yang seamless, OJK telah menerbitkan beberapa peraturan. Pertama, POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Kripto.

    Kedua, SEOJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pelaporan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital. Ketiga, POJK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengaturan Derivatif Keuangan Berbasis Efek (dalam proses administratif).

    Mahendra menambahkan, OJK juga memperkenalkan sistem digital Sprint (Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi) untuk mempercepat perizinan dan pengawasan aset keuangan digital.

    Mahendra menegaskan koordinasi dengan Bappebti telah dilakukan untuk memastikan ekosistem derivatif keuangan berkembang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

    Dengan peralihan ini, OJK berupaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih stabil, aman, dan terpercaya. Langkah peralihan pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital, termasuk kripto, dari Bappebti ke OJK diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan industri aset digital dan kepercayaan konsumen di Indonesia.

  • Penerapan SID untuk Aset Kripto Dikaji OJK, Ini Tujuannya

    Penerapan SID untuk Aset Kripto Dikaji OJK, Ini Tujuannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji penerapan single investor identification (SID) untuk para pemilik aset kripto di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta integritas di pasar kripto.

    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menyampaikan, penerapan SID di pasar kripto akan mendukung keamanan dan transparansi transaksi.

    “SID yang telah berhasil diterapkan di pasar modal adalah konsep penting untuk mendukung transparansi, integritas, dan efisiensi. Ini akan sangat bermanfaat dalam mekanisme pengenalan investor dan memfasilitasi perdagangan kripto,” jelas Hasan, Selasa (14/1/2025).

    Meski demikian, Hasan menggarisbawahi bahwa teknologi blockchain dan sifat desentralisasi aset kripto menghadirkan tantangan tersendiri.

    Menurutnya, kompleksitas kripto berbeda dari pasar modal. Oleh karena itu, kajian lebih dalam akan dilakukan agar penerapan SID dapat berjalan hati-hati, tanpa mengurangi esensi desentralisasi yang menjadi dasar teknologi kripto.

    Blockchain sebagai teknologi inti di balik aset kripto memungkinkan transaksi terjadi tanpa keterlibatan pihak ketiga. Hasan menegaskan, peran OJK tidak untuk menghilangkan sifat desentralisasi tersebut, melainkan untuk menjamin keamanan, keadilan, dan efisiensi pasar.

    Saat ini, pengawasan perdagangan aset kripto berada di bawah kendali OJK dan Bank Indonesia (BI), setelah sebelumnya dikelola oleh Bappebti. Menteri Perdagangan Budi Santoso, menyatakan, pengalihan pengawasan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di sektor keuangan digital.

  • IHSG Hari Ini Jatuh ke Bawah Level 7.000

    IHSG Hari Ini Jatuh ke Bawah Level 7.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali jatuh hingga di bawah level 7.000 pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (14/1/2025).

    IHSG pada hari ini sebetulnya dibuka menguat, tetapi tiba-tiba berbalik arah menjelang penutupan perdagangan sesi I dan bertahan di zona merah hingga penutupan perdagangan hari ini.

    IHSG jatuh 0,86% atau 60,21 poin ke level 6.956,6.

    IHSG I hari ini bergerak dalam rentang 7.042-7.956. Perdagangan IHSG hari ini mencatatkan 16,4 miliar lembar saham senilai Rp 10 triliun dari 1,32 juta kali transaksi.

    Sebanyak 294 saham yang diperdagangkan hari ini tercatat menguat, sebanyak 298 saham melemah, dan sebanyak 210 saham stagnan.

    Pada saat IHSG hari ini melemah, saham global dibuka beragam. Indeks CAC 40 Prancis naik hampir 1,0% pada perdagangan awal menjadi 7.478,96, sementara indeks DAX Jerman naik 0,6% menjadi 20.263,87. Indeks FTSE 100 Inggris hampir datar pada level 8.227,05.

    Dalam perdagangan di Asia, indeks acuan Nikkei 225 Jepang tergelincir 1,8% hingga berakhir pada 38.474,30 setelah libur pada Senin.