Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Mengenal Perjanjian Tertutup dalam Dunia Usaha yang Tidak Selalu Berdampak Buruk

    Mengenal Perjanjian Tertutup dalam Dunia Usaha yang Tidak Selalu Berdampak Buruk

    Jakarta, Beritasatu.com – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof Ningrum Natasya Sirait menjelaskan, perjanjian tertutup (exclusive dealing) tidak selalu berdampak buruk. Menurutnya, ada kalanya perjanjian tersebut justru memberikan manfaat positif bagi pelaku usaha dan tidak selalu mengarah pada persaingan usaha yang tidak sehat.

    “Tidak semua perjanjian tertutup menimbulkan dampak anti-persaingan,” ungkap Prof Ningrum Natasya kepada awak media di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Prof Ningrum menjelaskan, perjanjian tertutup dapat meningkatkan skala ekonomi bagi masing-masing pihak dan mengurangi ketidakpastian dalam distribusi produk. Perjanjian ini juga berpotensi mendorong efisiensi dengan mengurangi biaya transaksi antara produsen dan distributor.

    “Transaksi ini mencakup biaya monitoring, observasi, dan pengawasan yang biasa digunakan pelaku usaha untuk menjaga kestabilan distribusi. Dengan adanya perjanjian tertutup, pelaku usaha bisa lebih efisien karena biaya-biaya tersebut dapat ditekan,” lanjutnya.

    Ningrum menambahkan, perjanjian tertutup juga dapat meningkatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha, sekaligus mengurangi perilaku distributor yang mengambil peluang arbitrase. Hal ini terjadi ketika distributor membeli produk dalam jumlah besar untuk dijual kembali ke pasar lain dengan harga yang berbeda, sehingga meraih keuntungan.

    Namun, ia mengakui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian tertutup dianggap ilegal tanpa perlu membuktikan dampaknya. Meski demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan menggunakan pendekatan rule of reason untuk membuktikan adanya dampak negatif yang mungkin timbul dari perjanjian tertutup tersebut.

    “KPPU harus cermat dalam menangani kasus persaingan usaha tidak sehat yang berkaitan dengan perjanjian tertutup,” katanya.

    Ningrum menjelaskan, teori foreclosure sering digunakan untuk menganalisis dampak perjanjian tertutup terhadap persaingan usaha. Teori ini fokus pada apakah tindakan tersebut menghalangi pesaing untuk memasuki pasar, sehingga berpotensi mengurangi persaingan sehat.

    Jika hambatan yang ditimbulkan masih tergolong rendah dan masih memungkinkan pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar, maka tindakan tersebut tidak dianggap menghalangi persaingan. Dengan pendekatan rule of reason, KPPU dapat menilai apakah perjanjian distribusi tersebut menghambat akses pasar bagi pelaku usaha lain di tingkat distributor.

    “Jika perjanjian distribusi menghasilkan efisiensi, seperti pengurangan biaya distribusi dan tidak merugikan konsumen terkait harga atau ketersediaan produk, KPPU sebaiknya mempertimbangkan dampak positif dari perjanjian tersebut,” tegasnya.

    Ningrum mengingatkan, penting bagi pelaku usaha yang akan membuat perjanjian tertutup untuk selalu memperhatikan dampak positif dan negatif dari kesepakatan tersebut. Semakin besar dampak positif yang dihasilkan, semakin besar peluang untuk menciptakan efisiensi dalam kegiatan usaha yang tetap bersaing secara sehat.

    “Sebaliknya, jika dampak negatif (efek anti-persaingan) lebih dominan, KPPU bisa membatalkan perjanjian tertutup setelah melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan,” pungkasnya.

  • Lippo Group dan PT Pertamina Retail Jalin Kerja Sama Pengembangan Bisnis

    Lippo Group dan PT Pertamina Retail Jalin Kerja Sama Pengembangan Bisnis

    Jakarta, Beritasatu.com – Lippo Group dan PT Pertamina Retail resmi menandatangani kesepakatan strategis untuk melakukan kerja sama pengembangan bisnis pada Rabu (8/1/2025) di Jakarta. Dalam kesepakatan ini, PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) ditunjuk untuk mewakili beberapa entitas dan partner dari Lippo Group yang sepakat mendukung pengembangan bisnis ini dengan menandatangani kesepakatan strategis. 

    Kerja sama pengembangan bisnis ini mencakup berbagai aspek, antara lain pengelolaan dan pengoperasian teknologi informasi dan konektivitas SPBU yang dimiliki atau dikelola oleh Lippo Group, jaringan layanan konektivitas yang mendukung digitalisasi SPBU yang dikelola oleh Pertamina Retail dan afiliasinya, dan pengelolaan dan operasional SPBU dalam lingkup Lippo Properties.

    Selain itu, kerja sama sebagai mitra teknologi untuk memberikan dukungan teknis hingga implementasi segala hal terkait digitalisasi SPBU di Pertamina Retail dan afiliasinya serta kolaborasi terkait customer loyalty guna meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan Pertamina Retail. 

    Selain itu, terdapat potensi kerja sama lain yang akan disepakati di masa mendatang oleh kedua belah pihak.

    “Saat ini, Pertare telah menerapkan sejumlah program digitalisasi pada operasional SPBU yang sudah berjalan sejak 2018. Salah satu contoh program yang sudah kita berlakukan adalah pengawasan dan pembatasan transaksi bahan bakar solar bersubsidi dengan menggunakan barcode. Kami tentu berharap, kolaborasi dengan PT Multi Polar Technology Tbk kelak dapat semakin meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan,” ujar Presiden Direktur PT Pertamina Retail Zibali Hisbul Masih dalam siaran pers, Jumat (17/1/2025). 

    Sementara itu, Presiden Direktur MLPT Wahyudi Chandra menyambut antusias menyambut kolaborasi strategis ini. 

    Menurutnya, sinergi antara Lippo Group dan Pertamina Retail merupakan langkah progresif dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan bernilai tambah bagi publik. 

    “Dengan menghadirkan inovasi layanan melalui pemanfaatan teknologi, kami yakin dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, sebagai wujud nyata komitmen kami dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wahyudi.

    Lebih lanjut Presiden Direktur LPKR Marlo Budiman meyakini kerja sama pengembangan bisnis ini akan memberikan manfaat maksimal bagi Lippo Group maupun PT Pertamina Retail. “Kerja sama yang terjalin dalam berbagai aspek ini tentunya akan meningkatkan nilai tambah bagi masing-masing pihak,” jelas Marlo Budiman.

    Lippo Group dan PT Pertamina Retail optimis bahwa kerja sama pengembangan bisnis ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat serta membuka peluang pertumbuhan usaha di masa mendatang.

  • Melihat Rumah Subsidi Program 3 Juta Rumah di Kendal, Cicilan Mulai Rp 1 Juta

    Melihat Rumah Subsidi Program 3 Juta Rumah di Kendal, Cicilan Mulai Rp 1 Juta

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 386 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektare kelolaan Badan Bank Tanah di Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

    Perumahan bernama Bumi Svarga Asri yang dibangun sebagai bagian dari program 3 juta rumah ini dipatok dengan harga Rp 166 juta dengan cicilan dan uang muka atau DP mulai Rp 1 juta per bulan.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com langsung di lokasi, setiap unit rumah di Griya Bumi Svarga Asri memiliki luas 36 m2 dengan lahan 60 m2. Masing-masing rumah terdiri atas dua kamar, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur dan ruang terbuka hijau.

    Perumahan subsidi berkonsep green building ini dibangun oleh PT Asatu Realty Asri (Asatu). Lingkungan di perumahan ini masih asri. Lokasi perumahan ramah lingkungan ini berada tidak jauh dari jalan utama, serta berada dekat dengan pemukiman warga desa dan perkebunan jagung.

    Salah seorang warga penghuni rumah subsidi ini, Afif mengatakan telah tinggal di Bumi Svarga Asri selama satu bulan. Ia tinggal bersama kedua anaknya yang juga bekerja di Semarang. Rumah tersebut ia beli melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan dan tenor 15 tahun.

    Dia mengaku diuntungkan setelah membeli rumah di kawasan ini karena suasananya yang nyaman dan tenang dan cuacanya yang sejuk seperti di pedesaan.

    “Nyaman, enak, tempatnya asri. Enggak terlalu ramai. Saya kan kerja di Semarang. Saya rasa (suasananya) sangat berbeda. Kami sangat diuntungkan,” ungkapnya.

    Manager PT Asatu Realty Asri (Asatu) Sangkan Wisesa menyampaikan, perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan proyek kerja sama antara Bank Tanah sebagai pelelang tanah dan pihaknya sebagai developer perumahan subsidi percontohan nasional berkonsep Green Building.

    “Kita beker jasama untuk bangun rumah ini. Namun, kita bangun agar orang punya rumah subsidi tetapi benar-benar bisa sustainable. Jadi hidup di sini enggak hanya sekali sekedar beli dan direnovasi, tetapi kita bikin benar-benar dan sudah siap huni sampai 20 tahun ke depan,” ungkap Sangkan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Asatu Realty Asri (Asatu) Yudi Irawan mengungkapkan, pembangunan rumah ini melibatkan tujuh lembaga termasuk Asatu, Badan Bank Tanah, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

    “Mereka akan mengawal agar bangunan ini menjadi bangunan yang green building, yang ramah lingkungan. Tentu saja dengan scoring dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah memenuhi,” ujar Yudi.

    Hingga kini, ada 90 unit rumah telah dibangun, 50 unit diantaranya sudah siap huni dan 20 unit sudah terjual. Yudi menargetkan, pembangunan keseluruhan unit untuk dapat dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini akan rampung pada 2027.

    Syarat pembelian rumah subsidi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berdomisili di Semarang dan Kendal. Harapannya, rumah subsidi yang disediakan ini dapat mengatasi backlog perumahan yang ada di Jawa Tengah.

    “Ini adalah rumah FLPP yang harga jualnya sudah diatur pemerintah. Kita juga kasih benefit, all in rumah itu cuma Rp 1 juta. Kalau dia lolos bank sesuai dengan cara dan ketentuan berlaku, maka beliau tinggal ngangsur. Tahun kemarin ada bantuan administrasi. Ada asuransi gratis, misalnya yang bersangkutan meninggal langsung otomatis lunas,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pembangunan dan groundbreaking perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) ini telah dimulai sejak satu tahun lalu, tepatnya pada Selasa (23/1/2024). Perumahan ini diklaim sebagai rumah subsidi dengan konsep hunian hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah pertama di Indonesia.

  • IHSG Hari Ini Naik 47 Poin meskipun Sempat Terkoreksi

    IHSG Hari Ini Naik 47 Poin meskipun Sempat Terkoreksi

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa hari ini, Jumat (17/1/2025) ditutup menguat 47,1 poin atau 0,66% hingga mencapai level 7.154.

    Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak fluktuatif dengan rentang 7.085-7.178. Sebanyak 240 saham menguat, 330 saham melemah, dan 236 saham stagnan.

    Volume perdagangan bursa mencapai 21,7 miliar lembar saham dengan transaksi Rp 12,1 triliun dan frekuensi 1,328 juta kali.

    Saham-saham yang menjadi top gainers dan mendorong kenaikan IHSG hari ini, di antaranya PT Bangun Kosambi Sukses (CBDK) meningkat 19,77 persen ke posisi 10.450, Raharja Energi Cepu (RATU) naik 24,71 persen ke level 5.400, dan Indo Straits (PTIS) tumbuh 24,35 persen ke angka 286.

    Kemudian, saham-saham top losers, yakni meliputi PT Raja Roti Cemerlang (BRRC) yang anjlok 31,82 persen ke level 75, PT Aman Agrindo (GULA) turun 24,66 persen ke posisi 388, dan PT Mulia Boga Raya (KEJU) melemah 12,00 persen ke level 90.

    Indeks saham di kawasan Asia mencatatkan hasil yang beragam saat IHSG hari ini menguat. Shanghai Composite meningkat 0,18 persen, Strait Times menguat 0,25 persen, dan Hang Seng bertambah 0,31 persen. Sementara, Nikkei 225 melemah sebesar 0,41 persen atau melemah 156,5 poin dan ditutup pada level 38.438,00.

  • Ini Bukti bahwa Indonesia Bisa Fight dan Kita Menang

    Ini Bukti bahwa Indonesia Bisa Fight dan Kita Menang

    Jakarta, Beritasatu.com – Perjalanan panjang melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia di telah menemui titik terang. Melalui Panel Report (Laporan Hasil Putusan Panel) pada 10 Januari 2025 lalu, World Trade Organization (WTO) memutuskan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang tidak adil dan merugikan bagi minyak sawit dan biofuel Indonesia.

    “Kemarin kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Jadi itu satu hal yang membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel, diakui Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Kemenangan ini merupakan bukti bahwa negara Indonesia kita bisa fight dan kita bisa menang. Kemarin khusus untuk sawit, kita fight di REDD dan kita menang. Sehingga biodiesel yang sekarang kita ambil sebagai sebuah kebijakan, itu mau gak mau dunia harus menerima, bahwa tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed, soybean, dan yang lain, tetapi juga yang berbasis daripada CPO,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (17/1/2025).

    Selanjutnya, WTO juga berpendapat bahwa Uni Eropa tidak melakukan evaluasi yang tepat terhadap data yang digunakan untuk menetapkan biofuel yang berasal dari alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk), serta terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi risiko rendah ILUC (low ILUC-risk) dalam Renewable Energy Directive (RED) II.

    Dalam putusan WTO tersebut juga menyebutkan bahwa dalam konteks implementasi dari The French TIRIB (The Incentive Tax Relating to Incorporation Biofuels) atau insentif pajak penggunaan biofuel dalam sistem transportasi Prancis telah terbukti melakukan diskrimisasi terhadap biofuel berbasis kelapa sawit. Pihak Uni Eropa hanya menerapkan insentif pajak bagi biofuel berbasis minyak rapeseed dan soybean.

    Adapun putusan tersebut akan diadopsi dalam waktu 60 hari dan akan mengikat bagi Indonesia dan Uni Eropa. Dengan demikian, Uni Eropa diminta untuk dapat menyesuaikan kebijakan dalam Delegated Regulation terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dari WTO.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa keputusan tersebut tentu akan berdampak pada kebijakan yang diambil Uni Eropa yakni European Union Deforestation Regulation (EUDR), dimana sebelumnya Uni Eropa secara resmi mengadopsi proposal penundaan implementasi EUDR selama 1 tahun hingga 30 Desember 2025 mendatang yang mengindikasi ketidaksiapan Uni Eropa.

    Keputusan WTO tersebut tentu tambahan kekuatan bagi Indonesia yang tengah berupaya menentang kebijakan EUDR. Indonesia akan terus menentang kebijakan yang bersifat diskriminatif dan tidak pro rakyat, terlebih mempertimbangkan terdapat lebih dari 41% penggarap kebun kelapa sawit di Indonesia merupakan pekebun rakyat.

    Selain itu, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa momen ini dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia dan Malaysia untuk kian memperkuat strategi implementasi agar komoditas sawit tidak mengalami diskriminasi kembali.

    “Dengan kemenangan ini, saya berharap bahwa cloud ataupun yang selama ini menghantui perundingan IEU-CEPA ini bisa hilang dan dan kita bisa segera selesaikan IEU-CEРА,” pungkas Menko Airlangga.

  • Wamen UMKM Soroti Rendahnya KUR untuk Sektor Produktif

    Wamen UMKM Soroti Rendahnya KUR untuk Sektor Produktif

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus memperkuat pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada sektor pertanian dan perikanan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan total 29 juta UMKM sektor pertanian, sektor ini menjadi pilar utama dalam menjawab tantangan ketahanan pangan di masa depan.

    Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyebutkan 99% UMKM sektor pertanian merupakan usaha perseorangan, sedangkan sisanya terdiri dari usaha berbadan hukum dan lainnya. “Angka ini menunjukkan sektor ini adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional,” ujar Helvi, Jumat (17/1/2025).

    Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya indeks inklusi keuangan yang hanya mencapai 62,26%. Selain itu, masalah regenerasi petani, dengan 64,2% tenaga kerja berusia di atas 45 tahun.

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meningkatkan pembiayaan inklusif melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Pada 2024, penyaluran KUR mencapai Rp 282 triliun, meningkat dari Rp 260 triliun pada 2023.

    Meski meningkat, proporsi penyaluran KUR untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan masih rendah, yakni sekitar 30%. Sektor kelautan bahkan mengalami penurunan, dari 1,8% pada 2020 menjadi 1,4% pada 2024.

    Helvi mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan program KUR, khususnya untuk sektor produktif. Saat ini, dari total penyaluran Rp 282,44 triliun, baru 57,81% atau Rp 163,28 triliun yang tersalurkan ke sektor produktif.

    Sebagai langkah strategis, pemerintah meluncurkan program KUR Klaster dan KUR Alsintan (alat dan mesin pertanian) untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi riil, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan.

    Helvi mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memperkuat peran UMKM di sektor pangan. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

    “Dengan sinergi yang baik, kita mampu menciptakan ketahanan pangan yang tangguh serta meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku UMKM,” pungkas Helvi.

  • Kolaborasi Amar Bank dan JULO Ciptakan Layanan Perbankan dan Kredit Terpadu

    Kolaborasi Amar Bank dan JULO Ciptakan Layanan Perbankan dan Kredit Terpadu

    Jakarta, Beritasatu.com – Amar Bank, pelopor inovasi perbankan digital, mengumumkan kolaborasi strategis dengan JULO Group, salah satu platform fintech lending terkemuka di Indonesia. Kolaborasi ini memberikan akses kepada 2,58 juta pengguna JULO untuk memanfaatkan layanan embedded banking dari Amar Bank. Dengan demikian, JULO kini bertransformasi sebagai platform keuangan lengkap, yang mengintegrasikan fitur perbankan dan solusi pinjaman dalam satu aplikasi yang seamless.

    Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong inklusi keuangan dan membantu jutaan masyarakat Indonesia agar dapat mengakses layanan keuangan. Dengan mengintegrasikan kapabilitas perbankan inovatif dari Amar Bank, JULO Group meningkatkan fitur digital banking pada platform JULO, memungkinkan penggunanya tidak hanya mengakses kredit tetapi juga menikmati layanan perbankan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

    “Di Amar Bank, misi kami adalah mentransformasi dunia perbankan melalui teknologi dan membuatnya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” ujar Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian.

    “Kolaborasi dengan JULO Group mewujudkan misi tersebut, memungkinkan kami menjangkau komunitas yang kurang terlayani dan kurang memiliki akses ke perbankan, sekaligus mendukung pertumbuhan JULO sebagai platform yang melampaui solusi kredit. Bersama, kami mengatasi kesenjangan penting dalam layanan keuangan untuk jutaan masyarakat Indonesia,” Vishal.

    Integrasi ini memperkuat posisi JULO sebagai mitra keuangan terpercaya bagi penggunanya, termasuk bagi mereka dari kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh perbankan. Pengguna kini dapat dengan mudah mengelola kebutuhan finansial mereka—dari mengakses pinjaman hingga memanfaatkan layanan perbankan penting—semua dalam satu aplikasi. Pengalaman tanpa hambatan ini mengurangi hambatan akses, membangun kepercayaan, dan mendukung literasi keuangan, membantu pengguna membangun masa depan keuangan yang stabil dengan dukungan plafon kredit fleksibel hingga Rp 50 juta rupiah.

    “Misi JULO selalu untuk memberdayakan jutaan masyarakat Indonesia melalui solusi keuangan yang mudah diakses. Dengan hadirnya layanan embedded banking dari Amar Bank, kami mentransformasi platform kami menjadi solusi yang lebih komprehensif untuk memenuhi kebutuhan keuangan pengguna yang lebih luas. Kolaborasi ini memperkuat komitmen kami terhadap inklusi keuangan dan memberikan nilai lebih besar kepada pelanggan kami,” ujar Direktur JULO Group Adrianus Hitijahubessy.

    Bagi JULO Group, kolaborasi ini merupakan tonggak penting dalam perjalanannya. Dengan mengintegrasikan layanan perbankan dari Amar Bank, JULO meningkatkan layanannya sambil tetap menjaga identitas utamanya sebagai layanan fintech lending. Perkembangan ini memposisikan JULO sebagai platform yang mendukung pemberdayaan finansial, menggabungkan fleksibilitas fintech lending dengan kapabilitas tambahan dari solusi embedded banking.

    Integrasi ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan menyediakan alat yang praktis dan nyaman untuk mengelola kebutuhan finansial sehari-hari. Selain itu, hal ini juga meningkatkan daya tarik JULO bagi pengguna baru yang mencari solusi kredit dan perbankan dalam satu pengalaman digital yang terpadu.

    Kolaborasi antara Amar Bank dan JULO mencerminkan visi yang lebih besar untuk mengatasi ketimpangan keuangan dan memberdayakan individu melalui solusi berbasis teknologi. Dampak dari kemitraan ini melampaui sekadar kenyamanan. Hal ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif yang membuka peluang bagi jutaan masyarakat Indonesia, memungkinkan mereka untuk menabung, bertransaksi, dan meningkatkan kemampuan finansial mereka dengan mudah.

  • Proyeksi Bank Dunia 5,1 Persen, Menko Airlangga Tetap Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

    Proyeksi Bank Dunia 5,1 Persen, Menko Airlangga Tetap Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan Indonesia pada 2025 hanya akan mencapai 5,1 persen. Angka ini berada di bawah target pertumbuhan ekonomi 2025 dari pemerintah yang sebesar 5,2 persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tetap konsisten akan berupaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Hal ini dilakukan dengan menggenjot sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    “Pemerintah sih tetap optimistis. Ini kan masih bulan Januari, jadi kita lihat saja perkembangan ke depan,” ucap Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (17/1/2025).

    Momentum bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri akan menjadi andalan pemerintah pada kuartal I 2025.  Hari Raya Idulfitri akan berlangsung pada  31 Maret 2025. Apabila melihat dari tahun-tahun sebelumnya konsumsi masyarakat melonjak saat momentum bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri.

    “Pada Maret nanti ada Lebaran sehingga kita akan terus menggenjot sektor konsumsi,” tambah Airlangga dalam merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Pada saat yang sama, pemerintah sedang menyelesaikan penggodokan kebijakan terkait devisa hasil ekspor (DHE) agar eksportir mau menyimpan modal di pasar keuangan domestik.

    Apabila investor lebih banyak menyimpan modal di dalam negeri, maka akan menjadi bantalan saat perekonomian dunia sedang mengalami goncangan.

    “Kami sedang fine tuning yang terakhir, mudah-mudahan ini segera bisa kita meluncurkan sehingga fundamental daripada ketahanan ekonomi kita semakin baik,” tutur Airlangga.

    Sebelumnya Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional Pertumbuhan ekonomi 2025  diperkirakan mencapai kisaran 4,7–5,5 persen, sedikit lebih rendah dari kisaran perkiraan sebelumnya 4,8-5,6 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan kecenderungan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya,” ucap  Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Kinerja ekspor diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan melambatnya permintaan  negara-negara mitra dagang utama, kecuali Amerika Serikat(AS). Konsumsi rumah tangga juga masih lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja.

    “Pada saat yang sama, dorongan investasi swasta juga belum kuat karena masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan, baik domestik maupun ekspor,” tutur Perry dalam menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • Melihat Rumah Subsidi Program 3 Juta Rumah di Kendal, Cicilan Mulai Rp 1 Juta

    MBR Bisa Beli Rumah Subsidi di Kendal Seharga Rp 166 Juta Berkat Fasilitas Bank Tanah

    Kendal, Beritsatu.com – Badan Bank Tanah memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan 386 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga Rp 166 juta per unit. Rumah subsidi ini dibangun oleh PT Asatu Realty Asri (Asatu) di Bumi Svarga Asri, di Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com langsung di lokasi, setiap unit rumah di Griya Bumi Svarga Asri memiliki luas 36 m2 dengan lahan 60 m2. Masing-masing rumah terdiri atas dua kamar, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur dan ruang terbuka hijau.

    Dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektare, lokasi perumahan ramah lingkungan ini berada tidak jauh dari jalan utama. Lingkungan di perumahan ini masih asri dan berada dekat dengan pemukiman warga desa dan perkebunan jagung.

    Salah seorang warga penghuni rumah subsidi ini, Afif mengatakan telah tinggal di Bumi Svarga Asri selama satu bulan. Ia tinggal bersama kedua anaknya yang juga bekerja di Semarang. Rumah tersebut ia beli melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan dan tenor 15 tahun.

    Dia mengaku diuntungkan setelah membeli rumah di kawasan ini karena suasananya yang nyaman dan tenang dan cuacanya yang sejuk seperti di pedesaan.

    “Nyaman, enak, tempatnya asri. Enggak terlalu rame. Saya kan kerja di Semarang. Saya rasa (suasananya) sangat berbeda. Kami sangat diuntungkan,” ungkapnya kepada Beritasatu.com, Jumat (17/1/2025).

    Sementara, Manager PT Asatu Realty Asri (ASATU) Sangkan Wisesa menyampaikan, perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan proyek kerja sama antara Bank Tanah sebagai pelelang tanah dan pihaknya sebagai developer perumahan subsidi percontohan nasional berkonsep green building.

    “Kita bekerja sama, untuk rumah ini kita bikin bagaimana orang punya rumah subsidi tetapi benar-benar bisa sustainable. Hidup di sini enggak hanya sekali sekedar beli, habis itu direnovasi. Kita bikin dengan benar-benar dan rumah ini sudah siap huni sampai 20 tahun ke depan,” ungkap Sangkan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Asatu Realty Asri (Asatu) Yudi Irawan mengungkapkan, pembangunan rumah ini melibatkan tujuh lembaga termasuk ASATU, Badan Bank Tanah, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

    “Mereka akan mengawal agar bangunan ini menjadi bangunan yang green building, yang ramah lingkungan. Tentu saja dengan scoring dan sebagainya, alhamdulillah kita sudah memenuhi,” ujar Yudi.

    Hingga kini, ada 90 unit rumah telah dibangun, 50 unit diantaranya sudah siap huni dan 20 unit sudah terjual. Yudi menargetkan, pembangunan keseluruhan unit untuk dapat dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini akan rampung pada 2027.

    Syarat pembelian rumah subsidi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berdomisili di Semarang dan Kendal. Harapannya, rumah subsidi yang disediakan ini dapat mengatasi backlog perumahan yang ada di Jawa Tengah.

    “Ini adalah rumah FLPP yang harga jualnya sudah diatur pemerintah. Kita juga kasih benefit, all in rumah itu cuma Rp 1 juta. Kalau dia lolos bank sesuai dengan cara dan ketentuan berlaku, maka beliau tinggal ngangsur. Tahun kemarin ada bantuan administrasi. Ada asuransi gratis, misalnya yang bersangkutan meninggal langsung otomatis lunas,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pembangunan dan groundbreaking perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) ini telah dimulai sejak satu tahun lalu, tepatnya pada Selasa (23/1/2024). Perumahan ini diklaim sebagai hunian hijau masyarakat berpenghasilan rendah pertama di Indonesia yang menjadi rumah subsidi yang lahannya disediakan oleh Bank Tanah.
     

  • Tingkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri, Bahlil Dorong Bank BUMN Biayai Proyek Hilirisasi

    Tingkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri, Bahlil Dorong Bank BUMN Biayai Proyek Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Bahlil Lahadalia mengimbau perbankan, khususnya yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek hilirisasi yang digagas pemerintah.

    Bahlil, yang juga menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), mengungkapkan komunikasi terkait pembiayaan ini telah dilakukan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

    “Kami sudah rapat dengan Pak Erick (Thohir) terkait pembiayaan, dan secara informal sudah kami komunikasikan,” ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Hilirisasi Jadi Prioritas Pembiayaan Perbankan
    Menurut Bahlil, sektor hilirisasi memiliki potensi nilai tambah yang besar untuk perekonomian Indonesia. Proyek hilirisasi dinilai lebih menjanjikan dibandingkan sektor konsumsi karena memiliki waktu balik modal (break-even point) yang lebih cepat.

    “Hilirisasi harus memberikan nilai tambah yang signifikan di dalam negeri, dan kepemilikan proyek ini juga harus berada di dalam negeri. Oleh karena itu, perbankan nasional perlu berperan aktif dalam pembiayaannya,” tegas Bahlil.

    Rapat Perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi
    Sebelumnya, sejumlah menteri menghadiri rapat perdana Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM. Rapat ini membahas langkah-langkah strategis untuk menjalankan program hilirisasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, strategi hilirisasi. Menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan mempercepat hilirisasi.

    Kedua, kontribusi ekonomi. Memastikan program hilirisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

    Ketiga, pembiayaan proyek. Merumuskan sumber pembiayaan yang mendukung keberlanjutan program hilirisasi, dengan fokus pada pembiayaan dalam negeri.

    Keempat, posko Satgas Hilirisasi. Menetapkan Kantor Kementerian ESDM sebagai posko Satgas hingga 2029.

    Bahlil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perbankan, terutama bank BUMN, untuk memastikan keberhasilan program hilirisasi. Dengan pembiayaan yang tepat, program ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian nasional.