Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Cari Tempat Nongkrong Terdekat untuk Akhir Pekan dengan Tanya Sabrina dari BRI

    Cari Tempat Nongkrong Terdekat untuk Akhir Pekan dengan Tanya Sabrina dari BRI

    Jakarta, Beritasatu.com – Akhir pekan adalah waktu yang dinanti-nanti untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas harian. Bagi banyak orang, akhir pekan menjadi momen untuk berkumpul dengan teman, menjelajahi tempat baru, atau sekadar bersantai. Salah satu aktivitas favorit yang sering dilakukan adalah nongkrong di kafe atau restoran.

    Namun, mencari tempat nongki terdekat yang sesuai dengan selera bisa menjadi tantangan tersendiri. Untungnya, kini ada Sabrina, Virtual Assistant berbasis AI dari BRI, yang siap membantu Anda menemukan tempat terbaik untuk menghabiskan waktu weekend.

    Apa Itu Sabrina BRI?

    Sabrina adalah Virtual Assistant BRI untuk memudahkan nasabah mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya berfungsi sebagai asisten dalam memberikan informasi seputar produk dan layanan BRI, Sabrina juga mampu membantu Anda mencari tempat makan, kafe, atau restoran terdekat.

    Melalui fitur ini, Sabrina menjadi solusi praktis untuk merencanakan kegiatan akhir pekan Anda.
    Dengan Sabrina, Anda bisa mendapatkan:

    Rekomendasi tempat nongkrong sekitar lokasi Anda.Informasi lokasi merchant BRI, termasuk kafe dan restoran.Informasi merchant BRI lainnya untuk memenuhi kebutuhan harian Anda.
     

    Cukup hubungi Sabrina melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017, ketik “Lokasi Merchant,” dan pilih layanan yang Anda butuhkan.

    Tips Menghabiskan Weekend dengan Bantuan Sabrina BRI

    Berikut adalah beberapa ide kegiatan yang bisa Anda lakukan di akhir pekan dengan bantuan Sabrina:
    1. Nongkrong Bareng Teman di Tempat Nongkrong Terdekat

    Akhir pekan jadi waktu yang tepat untuk bertemu dengan teman-teman dan berbagi cerita. Sabrina dapat membantu Anda menemukan kafe atau restoran cozy yang cocok untuk ngobrol santai. Mulai dari tempat instagrammable hingga lokasi yang menyajikan menu makanan unik, semuanya bisa ditemukan dengan bantuan Sabrina.

    2. Menikmati Kuliner di Restoran Baru

    Jika Anda bosan dengan tempat makan yang itu-itu saja, cobalah mencari rekomendasi restoran baru melalui Sabrina. Fitur ini sangat bermanfaat untuk mengeksplorasi lokasi makan malam romantis atau tempat makan keluarga yang nyaman.

    3. Menjelajahi Kafe Hits di Kota

    Kafe-kafe hits sering menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Dengan Sabrina, Anda bisa mendapatkan daftar kafe terbaru yang sedang trending, lengkap dengan lokasinya.

    4. Mencari Promo Menarik

    Sabrina juga memberikan informasi tentang promo-promo menarik dari merchant BRI. Jadi, Anda bisa menikmati akhir pekan dengan hemat tanpa mengurangi keseruan.

    5. Menemukan Lokasi ATM atau Kantor Cabang BRI Terdekat

    Selain membantu menemukan tempat nongkrong, Sabrina juga dapat membantu Anda menemukan ATM atau kantor cabang BRI terdekat. Fitur ini sangat berguna jika Anda membutuhkan layanan perbankan saat sedang berada di luar rumah.

    Cara Menggunakan Sabrina BRI
    Langkah-langkah menggunakan Sabrina sangat mudah:
    1. Hubungi Sabrina melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017.
    2. Ketik “Lokasi Merchant” atau “Rekomendasi Merchant”.
    3. Pilih kategori layanan, misalnya “Makanan dan Minuman”.
    4. Bagikan lokasi Anda.
    5. Sabrina akan memberikan daftar tempat nongkrong terdekat yang sesuai dengan preferensi Anda.

    Kelebihan Menggunakan Sabrina BRI untuk Weekend Anda

    Ada beberapa alasan mengapa Sabrina menjadi pilihan yang tepat untuk membantu merencanakan aktivitas akhir pekan:

    Praktis dan Cepat: Tidak perlu lagi browsing berjam-jam. Dalam hitungan detik, Sabrina akan memberikan informasi yang Anda butuhkan.Rekomendasi Tepat Sasaran: Sabrina memberikan rekomendasi berdasarkan lokasi Anda, sehingga Anda tidak perlu khawatir mencari tempat yang terlalu jauh.Informasi Lengkap: Dari nama tempat, alamat, hingga promo yang tersedia, semuanya ada dalam satu platform.Hemat Waktu: Dengan Sabrina, Anda bisa langsung mendapatkan daftar tempat yang sesuai tanpa harus mencarinya satu per satu.

    Jadikan Akhir Pekan Anda Lebih Berkesan

    Kini, tidak ada alasan untuk bingung menentukan kegiatan akhir pekan. Dengan bantuan Sabrina, Anda bisa menikmati waktu santai bersama teman di tempat nongki terdekat tanpa ribet. Baik itu menjelajahi kafe baru, menikmati makan malam di restoran favorit, atau sekadar mencari tempat untuk ngopi santai, semua bisa Anda temukan dengan mudah.

    Cukup hubungi Sabrina melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017 dan nikmati kemudahan yang ditawarkan oleh Virtual Assistant AI ini. Dengan fitur-fitur bermanfaat yang dimiliki Sabrina, akhir pekan Anda akan menjadi lebih seru, hemat waktu, dan penuh pengalaman baru.

    Jadi, tunggu apa lagi? Temukan tempat nongkrong terbaik melalui WhatsApp chat Sabrina dan buat akhir pekan Anda semakin menyenangkan!

  • Transformasi Koperasi Dorong Swasembada Pangan 2025

    Transformasi Koperasi Dorong Swasembada Pangan 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mempersiapkan transformasi koperasi untuk memasuki sektor industri, termasuk industri pertanian. Langkah ini bertujuan mendukung Asta Cita ke-2 terkait swasembada pangan, dengan target Indonesia tidak akan mengimpor beras lagi pada tahun 2025.

    “Konsekuensinya, harus dilakukan percepatan dan mobilisasi aktif pengadaan beras dan gabah di dalam negeri,” ujar Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam pernyataan resmi, Minggu (19/1/2025).

    Sebagai bagian dari program prioritas, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) akan merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) di berbagai daerah. Revitalisasi ini meliputi penyediaan alat pengering (dryer) untuk meningkatkan kualitas gabah, serta mendorong Bulog menyerap gabah petani dengan standar yang lebih baik, demi memastikan petani mendapatkan harga yang layak.

    Bulog diharapkan kembali memainkan peran strategis sebagai penyangga pangan nasional dengan menyerap gabah dan beras langsung dari petani. Pemerintah juga menyiapkan skema penyaluran pupuk yang lebih efisien melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan.

    “Saat ini, terdapat sekitar 6.000 Gapoktan berbadan usaha koperasi yang akan dilibatkan dalam penyaluran pupuk. Skema baru ini bertujuan memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga petani mendapatkan pupuk dalam jumlah yang tepat dan sesuai sasaran,” ungkap Ferry.

    Dengan penyaluran pupuk yang lebih terukur, hasil produksi gabah dan beras akan lebih mudah dicatat dan dikontrol. “Jika data lebih jelas, pemerintah tidak perlu terus-menerus mengimpor beras,” tambahnya.

    Wamenkop Ferry berharap dukungan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran ekosistem bantuan alat mesin pertanian hingga distribusi pupuk.

    “Jika semua berjalan lancar, insyaallah kita mampu memenuhi kebutuhan stok gabah dan beras dalam negeri, sehingga swasembada pangan terwujud. Ke depan, swasembada ini juga mencakup bahan pangan lainnya,” ujarnya optimis.

    Pada tahun 2023, data Kemenkop menunjukkan ada 3.800 koperasi aktif di sektor pertanian dengan anggota sebanyak 162.492 orang dan total volume usaha mencapai Rp2,1 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar koperasi sektor pertanian untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo dalam lima tahun mendatang.

    Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menegaskan swasembada pangan harus diwujudkan melalui ekosistem holistik dari hulu ke hilir. Di hulu, produktivitas petani harus ditingkatkan, sementara di hilir, pengelolaan penggilingan padi dan distribusi gabah harus dioptimalkan.

    “Bulog sebagai penyangga pangan nasional perlu bersinergi dengan ekosistem ini,” tegasnya.

    Sutarto juga mendorong Kemenkop untuk terlibat lebih aktif dalam pengembangan ekosistem, terutama dalam penyediaan akses kredit murah bagi petani. Selain itu, ia mengusulkan agar investasi pembangunan penggilingan padi segera ditata ulang, sehingga efisiensi pengelolaan gabah dapat meningkat.

    “Dengan bantuan alat seperti pengering gabah (dryer), petani dapat menghasilkan beras berkualitas tinggi. Ini akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita,” pungkas Sutarto.

  • Modal Asing Rp 9,57 Triliun Kabur dari Pasar Domestik, SRBI Jadi Sorotan

    Modal Asing Rp 9,57 Triliun Kabur dari Pasar Domestik, SRBI Jadi Sorotan

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa modal asing senilai Rp 9,57 triliun keluar dari pasar keuangan domestik pada periode 13-16 Januari 2025. Sebagian besar aliran keluar terjadi melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan modal asing yang keluar melalui SRBI mencapai Rp 5,41 triliun. Selain itu, aliran keluar modal asing juga terjadi melalui Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 4,17 triliun. Di sisi lain, pasar saham mencatat aliran masuk modal asing senilai Rp 0,01 triliun dalam periode yang sama.

    “Berdasarkan data transaksi 13-16 Januari 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 9,57 triliun, terdiri dari beli neto Rp 0,01 triliun di pasar saham, jual neto Rp 4,17 triliun di pasar SBN, dan jual neto Rp 5,41 triliun di SRBI,” ungkap Ramdan dalam pernyataan resmi yang diterima pada Minggu (19/1/2025).

    Secara kumulatif, sejak 1 Januari hingga 16 Januari 2025, transaksi jual neto tercatat sebesar Rp 2,63 triliun di pasar saham, Rp 590 miliar di pasar SBN, sementara SRBI mencatat beli neto sebesar Rp 5,84 triliun.

    Pada sisi lain, imbal hasil (yield) surat utang Amerika Serikat, US Treasury Note tenor 10 tahun, mengalami penurunan ke level 4,613% pada Kamis (16/1/2025). Nilai premi risiko investasi (credit default swap) Indonesia tenor 5 tahun turun menjadi 75,06 basis poin pada Kamis (16/1/2025), dibandingkan posisi 79,88 basis poin pada Jumat (10/1/2025).

    Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menunjukkan nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp 16.373 per dolar AS pada Jumat (17/1/2025).

    “BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tambah Ramdan.

  • Layanan Sertifikat dan Tanda Tangan Elektronik di Aplikasi Coretax Gratis

    Layanan Sertifikat dan Tanda Tangan Elektronik di Aplikasi Coretax Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) resmi yang bermitra dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Privy menyediakan layanan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik gratis melalui aplikasi Coretax. Langkah ini dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam proses digitalisasi perpajakan.

    “Privy mendukung percepatan digitalisasi perpajakan dengan menyediakan layanan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik gratis melalui aplikasi Coretax bagi pengguna,” kata CEO dan Founder Privy Marshall Pribadi dikutip dari Antara, Sabtu (18/1/2025)

    Marshall menyampaikan, bahwa pihaknya mengapresiasi kerjasama yang terjalin dengan DJP, khususnya terkait integrasi sistem Coretax.

    “Kami merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan DJP kepada Privy. Layanan tanda tangan elektronik bersertifikasi dan sertifikat elektronik yang kami sediakan secara gratis diharapkan dapat mendukung reformasi perpajakan, sekaligus menawarkan efisiensi waktu dan biaya dengan validitas hukum yang terjamin,” ujar Marshall.

    Ia juga menegaskan bahwa keamanan dan privasi data wajib pajak (WP) merupakan prioritas utama bagi Privy.

    Marshall menjelaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, DJP telah mengimplementasikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), atau dikenal sebagai Coretax Administration System, untuk memperbarui teknologi informasi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi basis data perpajakan.

    Meskipun sempat menghadapi sejumlah tantangan di awal penerapan, Marshall menilai peluncuran Coretax menjadi tonggak penting dalam digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia.

    Privy, yang berada di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), mengambil peran aktif dalam inisiatif ini dengan menyediakan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi melalui Coretax, sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

    “Dengan lebih dari 56 juta pengguna di Indonesia, kepercayaan terhadap teknologi yang kami tawarkan menjadi bukti dukungan terhadap inisiatif pemerintah untuk reformasi pajak,” ungkapnya.

    Coretax, sebagai bagian dari reformasi perpajakan DJP, dirancang untuk mempermudah wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara digital. Sistem ini mengharuskan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) untuk pengesahan dokumen perpajakan.

    Pengguna dapat mengajukan permohonan sertifikat elektronik melalui aplikasi Privy yang tersedia di Play Store dan iOS. Sertifikat ini kemudian dapat digunakan pada situs Coretax untuk menandatangani dokumen perpajakan. Proses pengajuan dan masa berlaku TTE diatur oleh PSrE.

    Dalam sistem Coretax, penerbitan faktur pajak bagi badan usaha kini dapat dilakukan secara digital melalui menu e-faktur dan e-bupot. Sebelum memanfaatkan layanan ini, perwakilan perusahaan wajib melakukan verifikasi identitas menggunakan kode otorisasi dari penyelenggara sertifikasi elektronik, termasuk Privy, serta validasi swafoto melalui teknologi face comparison.

    “Pastikan untuk mendaftarkan akun Privy terlebih dahulu agar proses verifikasi identitas dapat berjalan lebih mudah,” tambah Marshall.

    Setelah proses identitas berhasil, pengguna dapat memilih sertifikat elektronik Privy di menu penandatanganan e-faktur dan menyelesaikan prosesnya dengan kode OTP.

    Marshall juga menekankan bahwa kolaborasi antara Privy dan DJP merupakan kemitraan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak, sekaligus memperkuat ekosistem digital di masyarakat.

    “Kerjasama ini diharapkan menciptakan dampak luas bagi pembangunan ekosistem digital, meningkatkan kesadaran WP untuk melaporkan pajak, dan memperbaiki layanan pajak di Indonesia,” tutupnya dalam merespons sistem Coretax.

  • Merugi, BPJS Kesehatan Diminta Berbenah dan Evaluasi

    Merugi, BPJS Kesehatan Diminta Berbenah dan Evaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Praktisi kesehatan masyarakat dr Ngabila Salama, meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera berbenah dan melakukan evaluasi masif di semua lini untuk mengatasi potensi kerugian. Menurutnya, langkah tersebut tidak cukup hanya dengan memperketat verifikasi atau menunda klaim, melainkan juga dengan melakukan audit pascaklaim secara menyeluruh dan mengevaluasi besaran iuran.

    “Kita berharap BPJS Kesehatan dapat menjadi asuransi kesehatan nasional yang andal dan universal. Masyarakat harus bisa sepenuhnya mengandalkan BPJS Kesehatan untuk pengobatan krusial, bukan untuk estetika, kosmetik, atau kebutuhan yang disengaja,” ujar dr Ngabila kepada media pada Sabtu (18/1/2025).

    Ia menegaskan, BPJS Kesehatan merupakan wujud peran negara dalam menjamin kesehatan masyarakat sekaligus memberikan rasa keadilan dengan cakupan yang universal. Untuk itu, BPJS Kesehatan harus terus berbenah, mengevaluasi diri, serta mengambil langkah nyata untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

    “Universal coverage berarti semua warga wajib memiliki BPJS sebagai jaminan kesehatan dasar. Bahkan, BPJS harus siap menjadi satu-satunya jaminan kesehatan yang dimiliki warga. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir memberikan hak dasar, rasa keadilan, dan tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia,” tambahnya.

    Ia juga mengusulkan agar BPJS Kesehatan yang merugi mengevaluasi kemungkinan digantikan oleh asuransi lain, baik tunggal maupun multipel, yang dikelola oleh BUMN atau swasta. Namun, sistem tersebut tetap memerlukan pembagian biaya (cost sharing), dengan besaran iuran atau premi yang dihitung secara lebih proporsional.

    “Asuransi yang dikelola dengan baik akan tetap sustain, tidak merugi, dan tidak hanya berorientasi pada profit,” jelasnya.

    Dr Ngabila menyarankan agar BPJS Kesehatan yang merugi segera mengevaluasi besaran iuran. Ia menekankan pentingnya memperketat pembayaran iuran peserta mandiri melalui regulasi yang mengikat sebagai bentuk kewajiban masyarakat.

    Ia juga mengusulkan penguatan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan mitra lainnya, dengan fokus pada program promotif, preventif, serta skrining deteksi dini penyakit. Dr. Ngabila menambahkan bahwa reward dan punishment yang tegas perlu diberikan kepada fasilitas kesehatan (faskes) yang menjalankan program tersebut.

    Ia menegaskan, pentingnya mitigasi untuk mencegah fraud sedini mungkin pada faskes, dengan tindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi.

    Dr Ngabila mendorong optimalisasi akuntabilitas publik melalui peningkatan transparansi dan integritas dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Evaluasi internal, menurutnya, harus dilakukan secara berkelanjutan.

    Ia juga menyarankan pembukaan peluang cost sharing dengan jaminan lain, seperti asuransi swasta atau umum, untuk mendukung pengobatan holistik. Kemudian, BPJS Kesehatan bisa terus mengingatkan pentingnya memperkuat sistem verifikasi agar tidak terjadi double claim atau fraud.

    “BPJS atau apa pun namanya nanti, harus menjadi satu-satunya asuransi nasional yang andal untuk masyarakat. Evaluasi besar-besaran dan penguatan perannya sangat diperlukan,” ujar dr. Ngabila.

    Ia juga mengingatkan faskes untuk tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan sebagai sumber pendapatan, melainkan juga memanfaatkan asuransi swasta atau umum.

    “Tindak tegas segala bentuk fraud yang merugikan BPJS,” tegasnya.

    dr Ngabila menambahkan, BPJS perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi kesehatan tertentu, terutama yang tidak darurat, yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS. Pasien juga harus memahami pentingnya mematuhi alur pengobatan di layanan primer atau FKTP sebelum ke rumah sakit.

    “Jika kondisi keuangan BPJS terkendali, SOP penjaminan pasien, terutama dalam kondisi darurat atau triase, bisa ditinjau ulang. Dalam kasus tertentu, lembaga sosial dapat membantu pembiayaan yang tidak tercakup oleh BPJS,” pungkasnya dalam menanggapi BPJS Kesehatan yang merugi.

  • Tingkatkan Konektivitas Udara, Maskapai Penerbangan Pelat Merah Tambah Armada hingga Buka Rute Baru

    Tingkatkan Konektivitas Udara, Maskapai Penerbangan Pelat Merah Tambah Armada hingga Buka Rute Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Maskapai penerbangan anak perusahaan Pertamina, Pelita Air, akan menambah enam pesawat sekaligus membuka akses rute penerbangan baru pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk meningkatkan konektivitas udara dan mendukung pariwisata di Indonesia.

    “Pada tahun ini, kami akan menambah enam pesawat baru. Dengan demikian, total armada kami akan mencapai 38 unit dengan berbagai tipe. Penambahan armada ini bertujuan untuk melayani rute dengan lalu lintas yang tinggi,” ujar Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan, Sabtu (18/1/2025).

    Penambahan armada dan rute baru maskapai penerbangan milik negara ini bertepatan dengan hari jadi Pelita Air yang ke-55 pada 24 Januari mendatang. Dalam rangka perayaan tersebut, Pelita Air akan menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan penumpang.

    “Menjelang ulang tahun Pelita Air, kami akan mengadakan berbagai kuis dan diskon untuk penumpang. Selain itu, kami juga berkomitmen meningkatkan pelayanan, baik melalui aplikasi maupun aspek lainnya,” tambah Dendy.

    Sebagai bagian dari perayaan hari jadinya, Pelita Air menawarkan diskon khusus sebesar 55% untuk penumpang, membagikan tiket gratis melalui media sosial, memberikan kejutan berupa merchandise di rute tertentu, serta menghadirkan berbagai aktivitas menarik lainnya.

    Saat ini, Pelita Air melayani penerbangan ke sejumlah kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Banjarmasin, Sorong, Aceh, Kendari, Lombok, dan Medan.

    Selama dua tahun menjalankan bisnis penerbangan komersial berjadwal, Pelita Air terus mempertahankan performa ketepatan waktu on-time performance (OTP) di atas 90% berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) sepanjang 2024.

    “Ke depan, kami berharap Pelita Air dapat terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan maksimal kepada penumpang,” tutup Dendy dalam menanggapi maskapai penerbangan pelat merah yang tambah armada dan rute baru di Tanah Air.

  • Perdagangan Bursa Positif hingga IHSG Sepekan Naik 0,93 Persen

    Perdagangan Bursa Positif hingga IHSG Sepekan Naik 0,93 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan  tercatat naik sebesar 0,93% selama sepekan mencapai level 7.154,65 dari sebelumnya 7.088,86 pada pekan sebelumnya.

    Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, pada periode perdagangan 13-17 Januari 2025, sebagian besar saham ditutup positif.

    Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyebut, kapitalisasi pasar BEI juga naik 0,56% menjadi Rp 12.472 triliun, dibandingkan dengan Rp 12.403 triliun pada pekan sebelumnya.

    Saat IHSG sepekan naik, frekuensi transaksi harian rata-rata mengalami peningkatan sebesar 34,77%, dengan total transaksi harian mencapai 1,39 juta kali, dibandingkan dengan 1,04 juta kali pada minggu sebelumnya.

    “Selain itu, rata-rata nilai transaksi harian juga naik 33,50% menjadi Rp 11,64 triliun, dari Rp 8,72 triliun di pekan sebelumnya,” ucap dia.

    Sedangkan untuk rata-rata volume transaksi harian, tercatat sedikit menurun sebesar 0,86% menjadi 17,51 miliar lembar saham, dibandingkan dengan 17,66 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

    Saat IHSG sepekan catat kenaikan, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih sebesar Rp 240,20 miliar pada Jumat (17/1/2025). Namun, sejak awal 2025, investor asing tercatat menjual saham bersih sebesar Rp 2,69 triliun.

  • Pemerintah Pastikan Makan Bergizi Gratis Tidak Akan Pangkas Anggaran Program Lain

    Pemerintah Pastikan Makan Bergizi Gratis Tidak Akan Pangkas Anggaran Program Lain

    Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menegaskan, program makan bergizi gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran untuk program lain.

    “Tidak, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan dipersepsikan bahwa MBG ini mengorbankan program lain,” ujar Dedek dikutip dari Antara, Sabtu (19/1/2025).

    Dedek menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan pengalihan fokus pada program-program kerja utama.

    Ia menambahkan, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, prioritas utama anggaran diarahkan pada pembangunan infrastruktur dalam skala besar.

    Namun, di bawah Presiden Prabowo, prioritas beralih ke pengembangan sumber daya manusia (SDM), termasuk melalui makan bergizi gratis dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun serta program pemeriksaan kesehatan gratis dengan dana Rp 4,7 triliun.

    Selain itu, pemerintah juga berencana mengadakan pemeriksaan TBC gratis, yang di luar cakupan pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun, dengan anggaran mencapai Rp 8 triliun.

    Dedek juga menyebutkan, peningkatan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, menjadi perhatian dengan alokasi anggaran Rp 15 triliun selama masa pemerintahan ini.

    “Jadi bukan berarti makan bergizi gratis mengambil alokasi program lain. Yang terjadi adalah pengalihan fokus APBN, dari pembangunan infrastruktur yang masif menjadi pembangunan manusia. Infrastruktur tetap dibangun, tetapi kali ini peran swasta lebih ditingkatkan,” jelas Dedek.

    Dedek juga menyinggung pengurangan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, alokasi untuk IKN saat ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

    Ia menekankan, hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengoptimalkan peran sektor swasta dalam pembangunan.

    “Pembangunan besar-besaran yang dilakukan pemerintah sebelumnya berfungsi sebagai langkah awal untuk menunjukkan komitmen negara kepada investor, termasuk modal asing, dalam membangun IKN,” pungkasnya dalam menanggapi anggaran makan bergizi gratis.

  • Kemenangan Indonesia di WTO Soal Diskriminasi Sawit Bukti Kemampuan Melindungi Kepentingan Nasional

    Kemenangan Indonesia di WTO Soal Diskriminasi Sawit Bukti Kemampuan Melindungi Kepentingan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kemenangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang berhasil membuktikan diskriminasi oleh Uni Eropa (UE) dalam sengketa dagang kelapa sawit membawa manfaat positif untuk ekonomi, politik, hingga lingkungan.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menilai kemenangan ini dapat berkontribusi positif terhadap nilai perdagangan Indonesia.

    “Kami mengapresiasi itu. Mengenai ekspor dan permintaan, itu biasanya lintas negara termasuk dari Eropa. Kami berharap ini justru akan bisa berkontribusi terhadap nilai perdagangan kita secara keseluruhan, otomatis dengan jumlah ekspor kita yang semakin meningkat, ketergantungan kita kepada impor juga berkurang,” ujar Dyah Roro di Jakarta, Jumat (18/1/2025) dilansir dari Antara.

    Wamendag memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Indonesia yang berhasil membuktikan diskriminasi tersebut. 

    “Secara keseluruhan tentu kita apresiasi dengan kemenangan kita, ini menjadi sesuatu hal yang pendobrak juga,” ujarnya.

    Apresiasi juga diungkapkan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Yanto Santoso. Menurut Yanto, kemenangan Indonesia dalam sengketa sawit ini merupakan bukti bahwa Indonesia mampu melindungi kepentingan nasionalnya.

    “Kemenangan ini menjadi bukti kalau kita mampu melindungi kepentingan nasional,” papar Yanto.

    Yanto memilai kemenangan ini membawa manfaat positif untuk negara dan rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi kemenangan ini bisa meningkatkan ekspor minyak sawit khususnya ke Uni Eropa, mengurangi berbagai hambatan perdagangan dan diskriminasi yang selama ini selalu dikenakan kepada produk-produk minyak sawit Indonesia.

    “Tentunya kemenangan ini akan membuka peluang baru bagi pasar pasar yang bisa kita dekati. Itu manfaat ekonomi,” jelas dia.

    Dampak politiknya, menurut Yanto akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional. “Sawit kita sudah didiskriminasi. Dengan kemenangan ini kita akan meningkatkan posisi tawar kita di dunia internasional,” ujarnya.

    Manfaat kemenangan ini di bidang lingkungan, yang pertama yaitu akan mendorong perkembangan industri sawit Tanah Air menjadi lebih berkelanjutan. “Yang kedua, tentu saja kita akan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca kita melalui penggunaan biofuel,” beber Yanto.

    Terakhir, Yanto menambahkan kemenangan Indonesia di WTO dalam diskriminasi sawit ini akan meningkatkan kesadaran terkait pentingnya kelestarian lingkungan.

  • Rumah Subsidi dari Lahan Kelolaan Bank Tanah Beri Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat Desa

    Rumah Subsidi dari Lahan Kelolaan Bank Tanah Beri Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat Desa

    Kendal, Beritasatu.com – Badan Bank Tanah memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan 386 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Bumi Svarga Asri, diLimbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pembangunan rumah ini ditargetkan dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

    “Dampak ekonomi tentunya secara lokasi sini ya akan memberikan dampak ke masyarakat sekitar,” ungkap Direktur PT Asatu Realty Asri (Asatu) Yudi Irawan saat meninjau progress pembangunan perumahan subsidi di Bumi Svarga Asri, Kendal, Jumat (17/1/2025).

    Alasannya, yakni karena perumahan subsidi dari Badan Bank Tanah ini berkonsep green building yang dibangun oleh PT Asatu Realty Asri (Asatu) ini berada tepat di samping pemukiman warga desa.

    Warga desa sepakat agar perumahan ini dibangun tanpa pembatas dengan pemukiman warga desa agar mereka dapat hidup berdampingan. Dengan begitu, mereka dapat merasakan dampak ekonomi dari kehadiran penghuni baru perumahan subsidi ini.

    Selain itu, Manager PT Asatu Realty Asri (Asatu) Sangkan Wisesa juga mengatakan, pembangunan rumah subsidi ini akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat desa sekitar.

    “Kita pakai tukang-tukang dari kampung sini juga dan kita latih untuk menggunakan material yang baru. Kita akan bantu mereka untuk terlibat mengerjakan proyek lainnya,” kata Sangkan.

    Sangkan mengatakan, salah satu indikator sebuah perumahan dikatakan sebagai green building adalah menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal.

    “Tenaga lokal kita serap, kita latih, kita berdayakan, termasuk warung-warung ada yang kita berdayakan, serta jadi satpam. Segala macam dan itu masuk dalam penilaian green building juga. Untuk tukang memang 50% dari warga lokal,” ujarnya.

    Selain itu, harga setiap unit rumah di perumahan ini juga dipatok dengan harga Rp 166 juta dengan cicilan dan uang muka atau DP mulai Rp 1 juta per bulan.

    Syarat pembelian rumah subsidi hasil penyediaan lahan dari Badan Bank Tanah ini akan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berdomisili di Semarang dan Kendal. Harapannya, rumah subsidi yang disediakan ini dapat mengatasi backlog perumahan yang ada di Jawa Tengah.