Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Kemenko Perekonomian Evaluasi Capaian PSN, Termasuk Tropical Coastland di Tangerang

    Kemenko Perekonomian Evaluasi Capaian PSN, Termasuk Tropical Coastland di Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengembangan proyek strategis nasional (PSN). Salah satunya, PSN Ecowisata Tropical Coastland di wilayah pesisir utara Tangerang, Banten yang menjadi sorotan akhir-akhir ini.

    “Evaluasi PSN sudah dilakukan dan sedang dimintakan tindak lanjutnya ke seluruh kementerian/lembaga atau K/L teknis yang menyampaikan usulan atau rekomendasi,” ujar Sesmenko Susiwijono kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

    Susiwijono menegaskan, evaluasi periodik telah dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Saat ini, kata dia, sudah masuk pada tahap menyampaikan hasil evaluasi dan meminta kementerian teknis pengusul atau pemberi rekomendasi teknis untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. 

    Kementerian teknis juga akan menyampaikan rekomendasi keberlanjutan dan penyelesaian Proyek PSN di masing-masing sektor. 

    “Untuk PSN Ecowisata Tropical Coastland usulan atau rekomendasi teknis dari  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu, karena itu sekarang kita sedang mintakan evaluasi teknis dari kementerian Pariwisata,” tandas Susiwijono.

    Dia menambahkan, evaluasi terhadap seluruh PSN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi periodik terhadap PSN ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Terutama untuk proyek strategis nasional yang capaian tingkat penyelesaiannya masih rendah, kementerian pengusul atau pemberi rekomendasi diminta melakukan evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutannya,” tegas dia.

    Lebih lanjut, Susiwijono mengatakan evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh proyek strategis nasional, baik yang sudah selesai atau sudah beroperasi, PSN yang akan selesai di tahun 2025 maupun proyek PSN yang akan selesai melewati tahun 2025.

    “Kita minta evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutan kepada para menteri dan gubernur yang mengusulkan atau memberikan rekomendasi teknis seluruh proyek strategis nasional,” pungkas Susiwijono.

  • Pertamina Komitmen Terapkan Tata Kelola Informasi Publik

    Pertamina Komitmen Terapkan Tata Kelola Informasi Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) terus menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan, di antaranya komitmen penerapan tata kelola informasi publik.

    Pertamina meningkatkan kompetensi para perwira fungsi komunikasi atau layanan informasi subholding dan anak perusahaan seluruh Indonesia melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pertamina.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pelatihan ini sebagai fondasi untuk bekal seluruh perwira dalam menerapkan tata kelola informasi kepada publik.

    “Bimtek ini juga sebagai bentuk implementasi integrasi layanan informasi Pertamina Group sekaligus wujud sinergi dengan Komisi Informasi Pusat,” jelas Fadjar dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

    Fadjar lebih jauh melanjutkan, fungsi layanan informasi Pertamina Group juga dibekali tata cara penentuan daftar informasi publik berdasarkan klasifikasi informasi secara berkala, serta merta, setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

    “Tema bimtek PPID tahun 2025 Energizing the Information yang menjadi motivasi dan semangat baru dalam memberikan energi informasi untuk masyarakat,” jelas Fadjar.

    Dalam 4 tahun terakhir, Pertamina meraih predikat Badan Publik Informatif yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia melalui serangkaian penilaian self assessment questionnaire monitoring & evaluasi keterbukaan informasi publik (MONEV KIP).

    “Tahun 2024 Pertamina meraih skor tertinggi bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 97,97. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan masing-masing fungsi, subholding dan anak perusahaan Pertamina Group,” ungkap Fadjar.

    Ia pun berharap, 2025 dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik PPID Pertamina dan melibatkan Pertamina Group.

    Hadir pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro mengatakan capaian Pertamina sebagai badan publik informatif sudah baik.

    “Saya berharap, keterbukaan informasi ini dapat terus bermanfaat bagi publik, melibatkan masyarakat sebagai bagian informasi kepada Badan Publik,” terang Donny pada sambutan kegiatan bimtek PPID Pertamina.

  • Sambut Libur Panjang Hari Besar Keagamaan, Whoosh Siapkan 173.000 Tiket

    Sambut Libur Panjang Hari Besar Keagamaan, Whoosh Siapkan 173.000 Tiket

    Jakarta, Beritasatu.com – Menyambut libur panjang akhir pekan hari besar keagamaan, PT KCIC, operator Whoosh menyediakan 173.000 tiket.

    Sebanyak 173.000 tiket disediakan pada periode 24 Januari hingga 29 Januari 2025 untuk memberikan keleluasaan bagi penumpang guna merencanakan perjalanan dengan aman dan nyaman.

    “KCIC telah mengantisipasi tingginya minat masyarakat untuk berlibur dengan mengoperasikan sebanyak 48 jadwal perjalanan Whoosh. Sebanyak 28.000 tempat duduk per hari disiapkan untuk melayani masyarakat yang ingin berlibur di masa libur panjang akhir pekan kali ini,” kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva  Chairunisa, Kamis (23/1/2025).

    Lebih jauh Eva mengatakan, tiket Whoosh pada masa libur panjang akhir pekan kali ini sudah dapat dipesan oleh masyarakat secara online melalui aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id serta aplikasi mitra seperti KAI Access, Livin Mandiri, Brimo, BNI Wondr, dan tiket.com.

    “Serta jalur offline seperti loket dan ticket vending machine (TVM) di stasiun,” katanya.

    Eva Chairunisa memprediksi rata-rata volume penumpang akan mencapai lebih dari 20.000 per hari pada momen libur kali ini. Peningkatan penumpang juga akan terjadi mulai Jumat (24/1/2024) yaitu sejak terakhir kerja.

    “Sampai dengan saat ini, sebanyak 50.000 tiket yang telah dipesan untuk periode 24-29 Januari 2025. Jumlahnya diprediksi akan terus meningkat seiring penjualan yang masih terus berlangsung di seluruh saluran penjualan secara online dan offline,” ujar Eva Chairunisa.

     

  • Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi Anggaran Rp 306,69 Triliun demi Stabilitas Fiskal

    Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi Anggaran Rp 306,69 Triliun demi Stabilitas Fiskal

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam inpres ini pemerintah melakukan reviu untuk anggaran K/L dalam APBN 2025,  APBD 2025, dan transfer ke daerah.

    “Efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi dalam  efisiensi anggaran belanja kementerian/lmbaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun,” dikutip dari dokumen yang diterima pada Kamis (23/1/2025).

    Menteri/pimpinan lembaga diminta untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi anggaran belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Identifikasi dilakukan terhadap belanja operasional dan nonoperasional. Beberapa pos belanja yang harus diefisiensikan adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan mesin. 

    Pos-pos belanja yang tidak termasuk dalam efisiensi anggaran adalah belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

    Pada saat yang sama, gubernur dan bupati/wali kota diarahkan untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Kepala daerah diarahkan agar mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. 

    Kepala daerah diarahkan untuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Efisiensi belanja daerah dilakukan dengan mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

    Lebih lanjut, kepala daerah didorong untuk memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Kepala daerah diimbau untuk lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada  K/L sebagai bagian dari efisiensi anggaran.

  • Seharian Hijau, IHSG Hari Ini Mendadak Jatuh ke Level 7.232,6

    Seharian Hijau, IHSG Hari Ini Mendadak Jatuh ke Level 7.232,6

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) jatuh pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (23/1/2025).

    IHSG sejak awal perdagangan sebetulnya bergerak di zona hijau, tetapi tiba-tiba berbalik arah menjelang penutupan. IHSG hari ini ditutup melemah 0,34% atau 24,48 poin ke level 7.232,6.

    IHSG hari ini bergerak dalam rentang 7.232-7.324. Perdagangan IHSG pada hari ini mencatatkan 16,1 miliar lembar saham senilai Rp 14 triliun dari 1,46 pjuta kali transaksi.

    Sebanyak 240 saham yang diperdagangkan menguat, sebanyak 318 saham melemah, dan sebanyak 254 saham stagnan.

    Pada saat IHSG hari ini ditutup merah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga sedikit melemah.

    Dari data Bloomberg di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.283 per dolar AS atau melemah 4 poin (0,02%).

  • Implementasi Aturan Devisa Hasil Ekspor SDA Harus Perhatikan Likuiditas Eksportir

    Implementasi Aturan Devisa Hasil Ekspor SDA Harus Perhatikan Likuiditas Eksportir

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kebijakan pemerintah untuk menahan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) hingga 100% selama satu tahun dapat memberikan dampak positif. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan cadangan devisa nasional dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    Namun, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya memperhatikan kondisi likuiditas dan kebutuhan investasi para eksportir agar kebijakan ini tidak menjadi kontraproduktif bagi dunia usaha.

    “Kadin mendukung semua upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional. Tujuan penahanan DHE adalah untuk memperkuat nilai tukar rupiah agar tidak terlalu volatil. Apalagi cadangan devisa kita tidak besar,” kata Anindya Novyan Bakrie, Kamis (23/1/2025).

    Anindya menambahkan, para eksportir juga memerlukan devisa untuk mendukung impor bahan baku serta barang modal bagi investasi. Oleh karena itu, ketersediaan likuiditas harus tetap dijaga agar tidak merugikan pelaku usaha.

    “Para eksportir adalah juga importir, apalagi pelaku usaha yang bergerak di bidang industri manufaktur,” ujarnya.

    Anindya menambahkan, eksportir juga membutuhkan rupiah untuk kebutuhan operasional di dalam negeri. Dengan adanya penahanan DHE selama satu tahun, pemerintah perlu memberikan solusi yang mendukung, khususnya dalam menjaga ketersediaan dana investasi. Apabila pelaku usaha mengalami kesulitan likuiditas, ekspor Indonesia berpotensi terganggu di masa depan.

    Saat ini, pelaku usaha swasta sedang bersiap untuk terlibat lebih besar dalam pembangunan infrastruktur, sektor pertanian untuk ketahanan pangan, serta industri hulu dan hilir. Anindya menekankan, jangan sampai kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan BUMN terganggu akibat kebijakan yang kurang mendukung.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan menerbitkan regulasi teknis terkait devisa hasil ekspor SDA dalam bentuk peraturan pemerintah yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025. Salah satu insentif utama yang disiapkan adalah tarif Pajak Penghasilan (PPh) 0% atas pendapatan bunga dari instrumen penempatan DHE.

  • Jeda Siang Hari Ini, IHSG Menguat ke Level 7.306,7

    Jeda Siang Hari Ini, IHSG Menguat ke Level 7.306,7

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau pada perdagangan sesi I hari ini, Kamis (23/1/2025).

    IHSG pada jeda siang menguat 0,68% atau 49,60 poin ke level 7.306,7.

    IHSG bergerak dalam rentang 7.275-7.318. Perdagangan IHSG pada sesi I hari ini mencatatkan 8,03 miliar lembar saham senilai Rp 6,45 triliun dari 868.685 kali transaksi.

    Sebanyak 300 saham yang diperdagangkan tercatat menguat, sebanyak 241 saham melemah, dan sebanyak 257 saham stagnan.

    Pada saat IHSG sesi I hari ini menguat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga menguat.

    Dari data Bloomberg pada pukul 12.23 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.249 per dolar AS atau menguat 30 poin (0,18%).

  • Jawab Soal Transformasi, Dirut Bulog Pastikan Masih Menjadi BUMN

    Jawab Soal Transformasi, Dirut Bulog Pastikan Masih Menjadi BUMN

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah isu Perum Bulog yang bakal bertransformasi menjadi badan otonom, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menegaskan, Bulog tetap akan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    “Tahun 2025 ini kami tetap dan masih berjalan selaku operator pangan sebagai Perum Bulog, atau sebagai badan usaha milik negara,” kata Wahyu Suparyono di Bulog Corporate University, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Lebih lanjut dia mengatakan, dengan status sebagai perusahaan pelat merah, Wahyu mengatakan, maka Bulog secara regulasi tetap akan berada di bawah payung Kementerian BUMN. 

    “Maka terikat regulasi, termasuk regulasi BUMN. Semisal, tutup laporan keuangan sesuai regulasi laporan keuangan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan,” terang dia tentang Bulog masih termasuk BUMN. 

    Meski demikian Wahyu mengatakan bahwa persiapan proses transformasi Bulog saat ini masih terus jalan. Hal ini mengikuti hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI per 5 November 2024, yang mendukung sepenuhnya transformasi kelembagaan Perum Bulog.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara soal rencana pengalihan status Perum Bulog, agar bisa berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah membahas rancangan awalnya di Kantor Perum Bulog, Jakarta. Menko Zulkifli Hasan mengatakan rapat perdana kementerian dan lembaga ini jadi tindak lanjut perintah Prabowo.

    “Tadi memang banyak diskusinya karena ini baru rapat pertama,” kata Zulkifli Hasan terkait soal Bulog tetap BUMN.

  • Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Dibayangi Kebijakan Baru Donald Trump

    Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Dibayangi Kebijakan Baru Donald Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi global akan tumbuh stabil pada 2025 dengan inflasi yang terus menurun. Namun, prospek ini dibayangi oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang direncanakan meliputi pemangkasan pajak, penerapan tarif tinggi pada barang asing, pelonggaran regulasi bisnis, dan deportasi massal imigran ilegal di Amerika Serikat.

    Dilansir dari AP, Kamis (23/1/2025), IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,3% pada 2025 dan 2026, naik dari 3,2% di tahun sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan ini masih lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,7% dalam periode 2000–2019. Lambannya pertumbuhan ini merupakan dampak dari guncangan global, seperti pandemi Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina.

    IMF memproyeksikan inflasi global akan turun dari 5,7% pada 2024 menjadi 4,2% pada 2025 dan 3,5% pada 2026. Namun, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengingatkan, rencana kebijakan Trump dapat meningkatkan inflasi dalam jangka pendek.

    “Pemotongan pajak besar-besaran dan tarif tinggi pada barang asing dapat memanaskan ekonomi dan inflasi AS, serta merugikan negara-negara pengekspor. Deportasi massal juga berpotensi menimbulkan kekurangan tenaga kerja, sehingga meningkatkan biaya operasional bisnis,” jelas Gourinchas.

    Gourinchas juga mencatat, pelonggaran regulasi bisnis yang direncanakan Trump dapat mendukung pertumbuhan jangka menengah apabila dilakukan secara tepat. Namun, deregulasinya yang berlebihan dapat melemahkan perlindungan keuangan dan meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi.

    IMF memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh sebesar 2,7% pada 2025, naik dari 2,2% dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh pasar tenaga kerja yang kuat, peningkatan produktivitas, dan masuknya imigran yang membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja.

    Sebaliknya, kawasan zona euro diproyeksikan hanya tumbuh sebesar 1% pada 2025, naik dari 0,8% pada 2024 tetapi turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 1,2%. Gourinchas menyoroti lemahnya momentum manufaktur, rendahnya kepercayaan konsumen, dan dampak berkelanjutan dari guncangan harga energi akibat invasi Rusia ke Ukraina sebagai hambatan utama.

    Di sisi lain, ekonomi China, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, diperkirakan melambat dari 4,8% pada 2024 menjadi 4,6% pada 2025 dan 4,5% pada 2026. Pasar perumahan yang lesu dan kurangnya stimulus ekonomi berpotensi memicu stagnasi ekonomi yang diperburuk oleh deflasi.

    Prakiraan IMF ini dirilis sehari setelah Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 2,7% pada 2025 dan 2026. Perbedaan proyeksi ini disebabkan oleh pendekatan IMF yang memberikan bobot lebih besar pada negara berkembang dengan pertumbuhan lebih cepat.

    Meskipun proyeksi IMF menunjukkan sedikit optimisme, baik IMF maupun Bank Dunia mengingatkan bahwa pertumbuhan ini masih belum cukup untuk secara signifikan mengurangi kemiskinan di negara-negara berpenghasilan rendah.

  • Kemenperin Ungkap Nilai Investasi Pabrik AirTag Apple di Batam Hanya US$ 200 Juta

    Kemenperin Ungkap Nilai Investasi Pabrik AirTag Apple di Batam Hanya US$ 200 Juta

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa nilai investasi pembangunan pabrik AirTag Apple di Batam lebih kecil dari angka yang semula diajukan.

    Dari proposal awal yang menyebutkan angka US$ 1 miliar, hasil asesmen teknokratis Kemenperin menunjukkan investasi sebenarnya hanya sebesar US$ 200 juta.

    “Berdasarkan assesment teknokratis kami, nilai riil investasi pabrik AirTag Apple di Batam hanya US$ 200 juta. Nilai ini tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi US$ 1 miliar dalam proposal yang disampaikan Apple kepada kami,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu (22/1/2024), dilansir dari Antara.

    Kemenperin mendapatkan angka tersebut dengan menghitung belanja modal (capex) yang terdiri dari pembelian lahan, pembangunan fasilitas, serta mesin atau teknologi. Elemen seperti proyeksi nilai ekspor dan pembelian bahan baku tidak dimasukkan dalam perhitungan ini, berbeda dengan yang diajukan dalam proposal Apple.  

    Menurutnya, jika investasi sebesar US$ 1 miliar benar-benar dialokasikan untuk belanja modal, seperti lahan, bangunan, dan teknologi, dampaknya tentu akan lebih besar, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja.

    Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa Apple masih memiliki tanggungan investasi senilai US$ 10 juta dari periode 2020-2023 yang seharusnya dilunasi pada Juni 2023. Kegagalan memenuhi kewajiban ini berpotensi menimbulkan sanksi, mulai dari kewajiban investasi tambahan, pembekuan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga pencabutan sertifikasi.  

    Dengan pengawasan yang lebih ketat, Kemenperin berharap investasi Apple di masa mendatang dapat lebih sesuai dengan regulasi yang berlaku serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengembangan industri di Indonesia.