Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Ekonom Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 di Kisaran 5 Persen

    Ekonom Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 di Kisaran 5 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kalangan ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi selama 2024 akan berada di angka 5%. Angka ini lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,2%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi.

    “Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada 2024 diperkirakan berkisar 5 % yoy (year on year) dari 2023 yang tercatat 5,05% yoy,” ucap Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede pada Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 diperkirakan hanya mencapai 4,91% atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 4,95% yoy.

    Menurut dia, perlambatan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh 4,85% yoy pada kuartal IV 2024 dari kuartal sebelumnya 4,91% yoy.

    Beberapa indikasi dari perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal terakhir 2024 antara lain yaitu perlambatan uang beredar dalam arti luas pada kuartal IV 2024 yang tercatat 4,35% yoy dari kuartal sebelumnya 7,19% .

    Selanjutnya, laju penjualan ritel pada kuartal IV 2024 juga cenderung melambat menjadi 1,00% yoy dari 4,75% yoy pada kuartal sebelumnya. 

    Penjualan otomotif baik mobil dan motor pun juga mengalami perlambatan dengan penjualan mobil pada kuartal IV 2024 tercatat 3,77% yoy dari kuartal sebelumnya 14,82% yoy.

    “Sama halnya, penjualan motor pun juga mengalami perlambatan pada kuartal IV 2024 tercatat minus 3,60% yoy dari kuartal sebelumnya 11,96% yoy,” terang Josua.

    Sementara, ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang memprediksi, pertumbuhan ekonomi 2024 akan mencapai 5,03%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 akan sebesar 5,02%.  

    Prognosa ini disebabkan  oleh faktor musiman, seperti lonjakan konsumsi pada akhir tahun, terutama selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang mendukung permintaan domestik.

    “Selain itu, kenaikan harga komoditas global yang berkelanjutan juga berperan positif, terutama pada sektor ekspor yang membantu perekonomian Indonesia,” tutur Hosianna.

    Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil pada tahun 2025. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi nasional akan disangga oleh komponen konsumsi rumah tangga.

    “Konsumsi rumah tangga yang terus tumbuh didorong oleh daya beli yang mulai pulih, meski masih ada tantangan dari kenaikan harga barang dan biaya produksi,” terang Hosianna.

    Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7–5,5%.

    Pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 sedikit di bawah perkiraan dipengaruhi oleh lebih rendahnya permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan kecenderungan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya,” kata Perry.

    Sementara itu pada 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan juga cenderung lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Ekspor diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan melambatnya permintaan  negara-negara mitra dagang utama, kecuali AS.

    Konsumsi rumah tangga juga masih lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja.

    “Pada saat yang sama, dorongan investasi swasta juga belum kuat karena masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan, baik domestik maupun ekspor,” terang Perry dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi 2024.

  • Kemenhub Pastikan Subsidi Transportasi dan Angkutan Perintis Tetap Prioritas Utama di Tengah Efisiensi Anggaran

    Kemenhub Pastikan Subsidi Transportasi dan Angkutan Perintis Tetap Prioritas Utama di Tengah Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan transportasi publik dan subsidi angkutan perintis tetap menjadi perhatian utama di tengah efisiensi anggaran pemerintah.

    Hal ini menyusul penerbitan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, penghematan anggaran di Kemenhub dilakukan secara cermat, hati-hati, dan selektif.

    “Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh,” ujar Dudy di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Dudy mengatakan, subsidi transportasi publik dan angkutan perintis akan tetap menjadi prioritas utama guna memastikan kelancaran aksesibilitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan mobilitas publik yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia di tengah upaya efisiensi anggaran, khususnya di Kemenhub.

    Kemenhub juga memastikan program buy the service (BTS) sektor transportasi darat terus berjalan di enam kota seluruh Indonesia, meliputi Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Balikpapan, dan Kabupaten Banyumas, serta penambahan dua kota, yakni Manado dan Pontianak.

    Selain itu, program subsidi perintis, maupun kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi juga terus dilakukan.

    Untuk sektor transportasi laut, program subsidi kapal perintis, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut, subsidi kapal ternak, subsidi kapal rede serta PSO kapal kelas ekonomi akan dilanjutkan. Demikian juga subsidi angkutan udara perintis penumpang dan perintis kargo, serta subsidi BBM kargo.

    Lalu di sektor perkeretaapian, ada subsidi layanan kereta api perintis serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.

    “Kami akan memastikan bahwa layanan transportasi yang vital bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap berjalan dengan baik,” pungkas Dudy dalam menanggapi efisiensi anggaran di Kemenhub.

  • Indef Ungkap Alasan Perbedaan Gaji TKA Tinggi Dibandingkan Pekerja Indonesia

    Indef Ungkap Alasan Perbedaan Gaji TKA Tinggi Dibandingkan Pekerja Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebutkan alasan gaji tenaga kerja asing (TKA) yang lebih tinggi dibandingkan pekerja Indonesia di perusahaan lokal.

    Esther menyebutkan, perbedaan upah tersebut rata-rata disebabkan oleh skill pekerja yang belum bersaing. Adanya ketimpangan skill dan kompetensi antara tenaga kerja tersebut beriringan dengan pendapatan yang diterima.

    “Kalau itu karena standarnya sih. Jika memang mau, kita harus upgrade skill ya, sehingga kemampuan dan kompetensi kita sama dengan kemampuan TKA,” jelas Esther di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Apabila skill dan kompetensi pekerja Indonesia sudah dapat bersaing dengan TKA, Esther menyebut negosiasi kontrak kerja bisa berlangsung selayaknya standar pasar ketenagakerjaan internasional.

    “Dari situ kita kan bisa argumentasi, soalnya orang Indonesia itu nerimo-nerimo (menerima) saja. Kalau saya suka argue gitu, kalau tidak benar (adil), saya akan argue gitu,” terang Esther dalam menanggapi gaji TKA yang tinggi.

    Sebelumnya, Direktur The Reform Initiative Wildan Syafitri membeberkan pengaruh kebijakan hilirisasi industri mineral terhadap perkembangan ekonomi lokal di Indonesia.

    Dalam risetnya, Wildan menuturkan masih terdapat kesenjangan upah yang diterima antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia.

    Wildan mengatakan, melalui risetnya di dua wilayah berbeda yakni di Batam dan Konawe. Dalam temuan risetnya, Wildan menjelaskan kesenjangan upah yang terjadi dapat berbeda tujuh kali hingga 10 kali lipat antara TKA dengan pekerja Indonesia.

    “Jadi saya pernah menghitung itu hampir 10 kali lipat ya,” ujar Wildan dalam diskusi hasil riset bersama Indef di Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

    Wildan bahkan mengatakan, ketimpangan upah ini juga terjadi apabila TKA bekerja di Indonesia berpendapatan lebih besar dibandingkan tenaga lokal.

    Sementara jika TKI bekerja di luar negeri pun akan mengalami hal yang sama bila dibandingkan dengan tenaga kerja domestik di negara tujuan.

    “Kalau misalnya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, di luar negeri pun ya dengan orang luar negeri yang bekerja di Indonesia itu sekitar 10 kali lipat,” ucapnya dalam menanggapi gaji TKA yang tinggi.

  • Perang Dagang Bayangi IHSG, Akumulasi Saham Perbankan Selamatkan Indeks ke Zona Hijau

    Perang Dagang Bayangi IHSG, Akumulasi Saham Perbankan Selamatkan Indeks ke Zona Hijau

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat 0,62% ke level 7.073,46 pada perdagangan Selasa (4/2/2025). Penguatan ini ditopang aksi akumulasi saham-saham perbankan. Namun, sentimen global, seperti ketidakpastian kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) masih membayangi pergerakan pasar.

    Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang menjelaskan, penguatan IHSG cenderung terbatas dan mengarah pada konsolidasi.

    “Rebound IHSG belum bisa dikategorikan sebagai technical rebound karena penguatannya hanya tipis. Pergerakan IHSG saat ini lebih bersifat konsolidatif, seiring pelaku pasar menunggu sentimen baru,” jelasnya dalam program Market Closing Investor Daily TV, Selasa (4/2/2025).

    Alrich menambahkan, IHSG sempat menguji level support kritis di 6.950 dan berhasil bertahan di atas level psikologis 7.000.

    “Aksi akumulasi saham perbankan, seperti BBRI mendorong penguatan, meski di sisi lain terdapat aksi jual yang menahan laju kenaikan,” katanya.

    Untuk diketahui, saham-saham sektor perbankan berhasil ditutup menguat pada perdagangan Selasa (4/2/25), di antaranya saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang menguat 0,24% ke level 4.260. Saham raja mikro ini ditransaksikan dengan volume mencapai 231,9 miliar.

    Lebih lanjut, Alrich menyampaikan, pasar saham global, termasuk IHSG, saat ini terpengaruh oleh ketidakpastian terkait kebijakan tarif impor AS terhadap Meksiko, Kanada, dan Tiongkok.

    Penundaan penerapan tarif terhadap Meksiko selama satu bulan memberi sedikit angin segar, meskipun risiko masih tinggi.

    “Penundaan ini memunculkan spekulasi bahwa kebijakan tarif digunakan sebagai alat negosiasi. Namun, ketidakpastian tetap tinggi karena kebijakan serupa bisa diumumkan secara tiba-tiba, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Trump sebelumnya,” jelas Alrich.

    Ia menambahkan, jika kebijakan tarif meluas ke Uni Eropa, dampaknya bisa signifikan mengingat blok ekonomi tersebut memiliki peran besar dalam perdagangan global.

    “Eskalasi perang dagang berpotensi menekan permintaan global, meningkatkan inflasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya dalam menanggapi kenaikan IHSG.

  • Apresiasi Pemerintah, Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi Elpiji 3 Kg

    Apresiasi Pemerintah, Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi Elpiji 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mengapresiasi langkah sigap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons keluhan masyarakat dengan mengadaptasi kebijakan distribusi LPG atau elpiji 3 kilogram (kg). Aspebindo pun mendorong perbaikan bertahap dalam distribusi elpiji 3 Kg.

    Menurut Sekjen Aspebindo I Made Nugraha Jaya Wardana, upaya perbaikan bertahap diperlukan untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan transparan tanpa mengganggu akses masyarakat terhadap elpiji bersubsidi.

    “Penataan supply chain LPG 3 kg perlu dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas pasokan bagi masyarakat. Kami mendukung kebijakan yang bertujuan memastikan distribusi lebih tertata, tetapi perlu diterapkan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi di lapangan,” ujar Made kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil, kata Made, telah menunjukkan kesigapan dalam mengadaptasi kebijakan agar tetap berpihak pada masyarakat. Pasalnya, pemerintah langsung membatalkan keputusan pelarangan distribusi pengecer menjual elpiji 3 kg dan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan.

    Menurut Made, pemerintah sangat responsif dalam menyikapi dinamika distribusi LPG, terutama dengan mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

    “Kami melihat bahwa pemerintah telah mengambil langkah tepat dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara bertahap. Ini penting agar perbaikan sistem distribusi LPG tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi,” jelas Made.

    Hanya saja, kata Made, Aspebindo memandang perlunya perbaikan distribusi elpiji 3 kg secara bertahap. Hal itu untuk memastikan produk bersubsidi itu tepat sasaran sehingga benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    Aspebindo, kata dia, siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal perbaikan sistem distribusi LPG.

    “Kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Kami mendukung penuh perbaikan distribusi elpiji 3 kg yang tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Made.
     

  • Produksi Beras Naik 50 Persen, Pemerintah Percepat Serapan Gabah

    Produksi Beras Naik 50 Persen, Pemerintah Percepat Serapan Gabah

    Jakarta, Beritasatu.com – Produksi beras nasional meningkat 50% pada awal 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah pun akan mempercepat serapan gabah melalui Bulog.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dari Januari hingga Maret mencapai 8 juta ton dan diperkirakan mencapai 13-14 juta ton hingga April dengan surplus sekitar 4 juta ton.

    “Presiden meminta agar surplus ini segera diserap oleh Bulog untuk menjaga harga di petani tetap stabil,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan serapan gabah untuk mencegah anjloknya harga di petani. Amran menyebutkan, di 70% provinsi, harga gabah masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sedangkan 30% provinsi lainnya sudah di atas HPP karena belum semua daerah memasuki puncak panen.

    “Puncak panen terjadi pada Februari, Maret, dan April. Ini yang harus kita jaga agar petani tidak rugi,” tegasnya.

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengalokasikan dana Rp 16,6 triliun untuk Bulog tanpa bunga guna mempercepat serapan gabah.

    “Semua kebutuhan Bulog, mulai dari dana, kesiapan gudang, hingga kebijakan sudah diberikan presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal menjalankan program ini,” kata Amran.

    Untuk melindungi petani, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dan Rp 5.500 per kg untuk jagung.

    “Penggilingan wajib membeli gabah minimal sesuai HPP. Jika ada yang membeli di bawah harga tersebut, akan ada sanksi,” ujarnya mengenai langkah pemerintah mempercepat penyerapan gabah karena produksi beras naik 50%.

    Harga ini disepakati bersama pemerintah, Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi), dan organisasi petani guna memastikan kesejahteraan petani tanpa membebani konsumen.

    “Harga ini sudah melalui kesepakatan semua pihak. Petani untung, konsumen tetap tersenyum, dan pengusaha juga bahagia,” jelasnya.

    Selain serapan gabah, pemerintah memastikan stok pangan dalam kondisi aman menjelang bulan Ramadan. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 2 juta ton dan pasokan minyak goreng serta daging juga dalam kondisi stabil.

    “Kita sudah siapkan semua agar harga tetap stabil menjelang bulan suci Ramadan,” tutur Amran.

    Dalam pertemuan Prabowo dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), JK memberikan masukan strategis terkait serapan gabah dan pengalaman Revolusi Hijau pada masa lalu.

    “Pak JK banyak pengalaman dan memberikan masukan berharga tentang bagaimana menyerap gabah secara efektif,” pungkas Amran.

    Dengan langkah-langkah penyerapan gabah terkait produksi beras yang naik 50%, pemerintah optimistis dapat menjaga keseimbangan harga pangan, melindungi petani, dan memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan tetap terpenuhi.

  • Kehadiran BPI Danantara Akan Dongkrak Investasi Asing di Tanah Air

    Kehadiran BPI Danantara Akan Dongkrak Investasi Asing di Tanah Air

    Jakarta, Beritasatu.com – Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diharapkan akan meningkatkan geliat investasi di Tanah Air. Nantinya, badan ini bisa meningkatkan keterlibatan investor asing dalam pendanaan proyek-proyek di dalam negeri.

    “Danantara bukan hanya sekadar BUMN, tetapi dibuat seperti superholding. Namun yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage, sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ucap Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro dalam acara Economic Outlook 2025 pada Selasa (4/2/2025).

    Dia mengatakan, nantinya BPI Danantara akan bertugas seperti Lembaga Pengelola Investasi (INA) yang berperan sebagai mitra investor asing dalam menggaet investor asing dalam pendanaan proyek pembangunan. Dengan terbatasnya anggaran, maka pemerintah menggunakan sejumlah alternatif sumber pembiayaan termasuk bekerja sama dengan investor asing.

    “Nantinya Danantara menjadi partner seperti INA, yang sudah menggandeng dana pensiun Kanada, dana pensiun Belanda, untuk masuk di beberapa ruas jalan tol. Itulah alternatif yang harus kita lakukan,” tutur Bambang.

    Dia bercerita bahwa saat menjabat sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ia sering melakukan roadshow keluar negeri untuk melibatkan investor asing dalam pendanaan proyek jangka panjang. 

    Salah satu sumber pembiayaan yang dilirik adalah dana pensiun dan asuransi. Lantaran dana pensiun dan asuransi banyak diatur oleh lembaga pengelola dan digunakan luar untuk investasi infrastruktur di berbagai negara.

    Salah satu negara yang dikunjungi adalah Australia dan dari kunjungan tersebut dia mengetahui Lembaga Pengelola Investasi di Australia menaruh dana mereka untuk investasi infrastruktur di Meksiko. Namun, saat ditawarkan untuk investasi di Indonesia mereka belum berani karena belum mengetahui dengan pasti risiko investasi di Indonesia.

    Bambang menawarkan kemitraan dengan BUMN tetapi Lembaga Pengelola Investasi di Australia tidak mau ada keterlibatan BUMN dan lebih mau bekerja sama dengan swasta. Oleh karena itu kehadiran BPI Danantara dinilai menjadi alternatif agar investor asing mau berinvestasi di Indonesia

  • Penunjukan Direksi dan Komisaris Tetap Kewenangan Kementerian BUMN

    Penunjukan Direksi dan Komisaris Tetap Kewenangan Kementerian BUMN

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron memastikan eksistensi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seusai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN menjadi undang-undang. Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak serta merta mereduksi tugas dan peran Kementerian BUMN.

    “Seluruh pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris BUMN menjadi domain Kementerian BUMN,” ujar Herman seusai rapat paripurna pengesahan RUU BUMN menjadi Undang-Undang BUMN di gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Tak hanya kewenangan menunjuk direksi dan komisaris, Herman menyampaikan Kementerian BUMN juga tetap memiliki kewenangan terkait rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) BUMN, termasuk BPI Danantara. Herman menyampaikan detail perubahan UU BUMN masih menunggu peraturan pemerintah (PP).

    “Hal ini juga termasuk detail untuk aset dan pegawai BUMN yang nanti diatur dalam PP, ” ucap politisi Partai Demokrat tersebut.

    Herman menyampaikan UU BUMN mengatur pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan BPI Danantara. Herman menyampaikan salah satu perubahan yang terjadi terkait setoran dividen BUMN.

    “Kalau dulu, dividen disetor ke Kementerian Keuangan, ke negara, sekarang itu ke Danantara, dikelola BPI Danantara untuk selanjutnya dilakukan investasi di lingkungan BUMN dan luar BUMN,” pungkas Herman.
     

  • 7 Cara Alternatif Mengatasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

    7 Cara Alternatif Mengatasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Kelangkaan gas elpiji 3 kg sering menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama bagi mereka yang mengandalkan tabung subsidi untuk kebutuhan memasak sehingga membutuhkan alternatif lain sebagai pengganti.

    Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat berdampak pada aktivitas rumah tangga dan usaha kecil yang bergantung pada penggunaan gas elpiji. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui berbagai solusi alternatif agar tetap dapat memasak dengan efisien meskipun pasokan gas mengalami kendala.

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut tujuh cara alternatif untuk menggantikan gas elpiji 3 kg dalam situasi darurat.

    1. Kompor induksi

    Kompor induksi menjadi pilihan yang efisien dan ramah lingkungan karena menggunakan energi listrik untuk menghasilkan panas. Peralatan ini bekerja dengan memanfaatkan medan elektromagnetik yang memanaskan wadah masakan secara langsung.

    Namun, sebelum menggunakannya, pastikan instalasi listrik di rumah cukup memadai agar penggunaannya aman dan optimal. Selain itu, hanya peralatan masak berbahan logam feromagnetik yang dapat digunakan pada kompor ini.

    2. Kompor listrik

    Kompor listrik menawarkan kepraktisan dan kemudahan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan pasokan listrik stabil. Kompor ini bekerja dengan elemen pemanas yang mengubah listrik menjadi panas untuk memasak makanan.

    Kelebihannya adalah tidak menghasilkan asap atau bau, sehingga lebih bersih dan nyaman digunakan. Namun, kompor listrik biasanya membutuhkan daya listrik yang lebih besar, sehingga perlu memastikan daya listrik rumah cukup untuk menghindari kendala selama penggunaan.

    3. Beralih ke tabung gas 12 kg

    Meskipun tabung gas 12 kg memiliki harga yang lebih tinggi dan berat yang lebih besar dibandingkan tabung 3 kg, banyak orang memilih alternatif ini karena lebih mudah didapatkan. Dengan menggunakan gas ukuran lebih besar, ketersediaan bahan bakar untuk memasak menjadi lebih stabil dan tidak perlu sering membeli ulang.

    Selain itu, harga per kilogram gas dalam tabung 12 kg biasanya lebih ekonomis dibandingkan tabung 3 kg. Pastikan kompor yang digunakan kompatibel dengan regulator tabung gas ini agar proses memasak tetap aman.

    4. Memasak dengan microwave

    Microwave dapat digunakan untuk memasak atau menghangatkan makanan dengan cepat dan efisien. Alat ini menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan molekul air dalam makanan, sehingga proses pemanasan menjadi lebih merata dan cepat.

    Meskipun tidak semua jenis masakan bisa diolah menggunakan alat ini, microwave sangat berguna untuk menghangatkan makanan, memasak hidangan sederhana, atau mengukus makanan dengan wadah khusus. Selain itu, beberapa model microwave dilengkapi dengan fitur grill dan oven yang dapat memperluas fungsinya dalam memasak.

    5. Menggunakan tabung gas portabel

    Jika tabung gas 3 kg sulit ditemukan dan harga gas 12 kg dirasa terlalu mahal, tabung gas portabel bisa menjadi alternatif yang praktis. Tabung ini umumnya digunakan untuk kompor grill atau keperluan memasak saat berkemah. Ukurannya yang lebih kecil dan ringan membuatnya mudah dipindahkan serta lebih fleksibel untuk digunakan dalam kondisi darurat.

    Namun, tabung gas portabel memiliki kapasitas terbatas dan biasanya lebih cepat habis, sehingga cocok hanya untuk kebutuhan memasak dalam jumlah kecil atau sementara.

    6. Kompor minyak tanah

    Meskipun penggunaannya sudah semakin jarang, kompor minyak tanah tetap bisa menjadi pilihan saat gas elpiji langka. Kompor ini bekerja dengan bahan bakar minyak tanah yang dibakar melalui sumbu atau tekanan pompa. Kelebihan utama dari kompor ini adalah bahan bakarnya lebih tahan lama dan tidak bergantung pada listrik.

    Namun, minyak tanah menghasilkan asap dan bau yang dapat mengganggu, sehingga penting untuk memastikan ventilasi ruangan cukup baik agar udara tetap segar dan tidak berisiko terhadap kesehatan.

    7. Tungku kayu tradisional

    Beberapa masyarakat memilih kembali ke metode tradisional dengan menggunakan tungku kayu. Tungku ini menggunakan bahan bakar kayu atau arang untuk memasak makanan. Keuntungan utama dari metode ini adalah bahan bakarnya mudah didapat dan tidak bergantung pada gas atau listrik.

    Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan tungku kayu dapat menimbulkan asap yang berlebihan dan berisiko bagi kesehatan pernapasan serta lingkungan. Oleh karena itu, jika menggunakan tungku kayu, pastikan lokasi memasak memiliki ventilasi yang baik dan jauh dari bahan mudah terbakar.

    Dalam menghadapi kelangkaan gas elpiji 3 kg, penting untuk mempertimbangkan faktor keamanan dan kesehatan saat menggunakan alternatif memasak. Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik dan bahan bakar yang digunakan tidak membahayakan kesehatan demi kenyamanan dalam beraktivitas di dapur.

  • Kembali Izinkan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Jadi Bukti Prabowo Respons Keluhan Masyarakat

    Kembali Izinkan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Jadi Bukti Prabowo Respons Keluhan Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas elpiji (LPG) bersubsidi 3 kg.

    Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, langkah yang diambil Presiden Prabowo di tengah polemik elpiji 3 kg sudah tepat. Keputusan ini juga menunjukkan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Antrean panjang terjadi di berbagai daerah dan kebijakan sebelumnya justru menimbulkan keresahan serta protes karena semakin mempersulit masyarakat. Ini menunjukkan presiden selalu memberikan perhatian langsung terhadap keluhan rakyat,” ujar Iwan kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Menurut Iwan, upaya pemerintah dalam mengontrol distribusi elpiji 3 kg subsidi sebenarnya bertujuan baik, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Ke depan, ia menyarankan agar pemerintah melakukan uji coba sebelum menerapkan kebijakan baru secara luas. Selain itu, edukasi kepada pengecer dan masyarakat terkait subsidi tepat sasaran juga perlu dilakukan.

    “Pemerintah bisa melakukan sosialisasi mengenai sistem pendaftaran menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau aplikasi pendukung lainnya agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif,” pungkas Iwan dalam menanggapi penjualan elpiji 3 kg.