Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi secara komprehensif terhadap aset-aset hingga hibah, periode lalu.
Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi mengatakan hal tersebut penting agar Dekopin periode 2024-2029 menjalankan roda organisasi lebih transparan ke depannya.
“Jadi tahap awal kami ingin melakukan audit secara menyeluruh atas aset maupun hibah-hibah dari pemerintah. Kita sampaikan niatan kita dan BPK membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada kita untuk permintaan audit tersebut,” ujar Bambang seusai bertemu dengan pimpinan BPK di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Bambang menuturkan Dekopin yang dipimpinnya saat ini, telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi. Karena itu, ke depan, dalam rangka menjalankan roda organisasi, keterbukaan aset-aset sangat penting dilakukan.
“Karena kita ingin Dekopin ke depan lebih transparan dan lebih clear and clean lah pengelolaan keuangan maupun aset. Nah, pada hari ini kita datang ke BPK dan alhamdulillah ditemuin oleh Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono,” tandas Wakil Ketua Komisi XII DPR ini.
Bambang menerangkan, alasan meminta BPK melakukan audit internal, karena dalam lima tahun terakhir, Dekopin tidak lagi mendapat dana hibah dari pemerintah.
“Sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah. Nah kita minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak,” kata dia.
Bambang menekankan, Dekopin ke depan menjalankan organisasi, tentu berpatok pada prestasi yang sudah dilalui oleh pengurus lama. Namun, jika ada kesalahan dalam perjalanan pengurus lama, maka akan terlebih dahulu dievaluasi.
“Kami ingin menjalankan ke depan berpatokan kepada sebelum-sebelumnya. Kalau memang sebenarnya yang awal sudah benar kita akan ikutin, kalau tidak benar kita akan evaluasi gitu. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam dekopin,” jelas Bambang.
Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono mengungkapkan kehadiran pengurus Dekopin ke kantornya, dalam rangka silaturahmi dan konsultasi sejumlah hal, demi perkembangan koperasi ke depan. Termasuk, kata dia, meminta BPK melakukan audit aset-aset Dekopin.
“Yang artinya, hal-hal yang mana bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin ke depan, termasuk kegiatan yang bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Koperasi,” pungkas Budi.
