Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Anggaran Dipotong Triliunan, Kementerian PKP Justru Semangat Bangun Rumah Gratis

    Anggaran Dipotong Triliunan, Kementerian PKP Justru Semangat Bangun Rumah Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya semakin semangat dan kreatif meski anggaran telah dipangkas menjadi Rp 1,613 triliun. Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait mengatakan, walau pagu anggaran Kementerian PKP dipangkas, kementeriannya berhasil mengeluarkan tiga terobosan kebijakan pembangunan rumah untuk rakyat secara gratis.

    Ara menyebutkan, tiga terobosan kebijakan tersebut belum pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Terobosan pertama, yakni Kementerian PKP berhasil menerapkan kebijakan bea perolehan hak atas tanah (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nomor satu, memberikan bagi rakyat MBR, BPHTB itu 0%. Saya pikir sebelumnya belum pernah terjadi,” kata Ara di kompleks parlemen Senayan, Kamis (6/2/2025).

    Kemudian, Ara melanjutkan, terobosan kedua untuk kebijakan pembangunan rumah gratis, yakni ditiadakannya persetujuan bangunan gedung (PBG) atau izin mendirikan bangunan (IMB), dalam arti menjadi gratis.

    “Yang kedua, PBG, dahulu IMB itu gratis. Yang ketiga adalah PPN di bawah Rp 2 miliar sampai Juni ini 0%,” terang Ara.

    Lebih lanjut, Ara mengatakan adanya tiga terobosan kebijakan ini diharapkan dapat menstimulus rakyat untuk mau membangun rumah. Ia mengatakan landasan ketiganya agar masyarakat tidak terlalu konsumtif, tetapi mengalokasikan uangnya di saat negara tidak lagi menarik biaya perizinannya.

    “Karena harga tanah kan juga meningkat. Harga bahan bangunan juga relatif pada akhirnya dengan inflasi meningkat. Jadi dengan kemudahan yang kita lakukan, yang menurut saya sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan,” ujarnya.

    Diketahui, pagu anggaran awal Kementerian PKP untuk tahun 025 yang awalnya sebesar Rp 5,274 triliun, kini dipangkas menjadi tersisa Rp 1,613 triliun.

    Ara mengatakan, keputusan pemangkasan anggaran itu justru membuat kementerian yang diampunya lebih bersemangat. Selain memaksimalkan anggaran yang tersedia, ia mengatakan Kementerian PKP akan semakin kreatif ke depannya.

    “Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif ya,” kata Ara.

    Ara menjelaskan, sisi kreatif ini dilancarkan guna melaksanakan program utama Presiden Prabowo Subianto, yakni tiga juta rumah, baik yang baru dibangun maupun yang akan direnovasi.

    Akan tetapi, Ara mengatakan masih terdapat program yang bermanfaat bagi masyarakat, semisal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), untuk tetap dilanjutkan.

    “Kami berpikir misalnya program-program yang menyentuh masyarakat langsung, seperti BSPS, kami juga udah lihat di lapangan program itu sangat bermanfaat ya sama masyarakat,” ungkap Ara.

    Selain itu, Ara menuturkan pihaknya juga masih berfokus pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kemudian juga soal FLPP paling nggak 220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha mensimulasi, mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tetapi setidaknya kita punya titik awal itu,” terang Ara dalam menanggapi kebijakan pembangunan rumah gratis.

  • Temui Prabowo, DEN Laporkan Dampak Kebijakan Trump pada Ekonomi Nasional

    Temui Prabowo, DEN Laporkan Dampak Kebijakan Trump pada Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terhadap ekonomi Indonesia.

    Dalam pertemuan ini juga dibahas potensi risiko serta langkah strategis yang perlu diambil Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

    Anggota DEN Septian Hario Seto menyampaikan, diskusi dengan Presiden Prabowo mencakup berbagai aspek kebijakan Trump, terutama terkait tarif perdagangan, kebijakan imigrasi, dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.

    “Kami telah melaporkan secara detail kepada Bapak Presiden mengenai potensi dampak dari kebijakan Trump, baik positif maupun negatifnya. Bapak Presiden juga telah memberikan arahan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis,” ujar Seto seusai bertemu Prabowo di Istana Negara, Kamis (6/2/2025).

    Anggota DEN Chatib Basri yang turut hadir dalam pertemuan ini menjelaskan, salah satu risiko utama yang dihadapi Indonesia adalah kebijakan deportasi imigran ilegal di AS.

    Banyak pekerja dengan upah rendah di AS berasal dari kelompok undocumented workers. Jika mereka dipulangkan, upah tenaga kerja di AS bisa meningkat, menyebabkan inflasi yang lebih tinggi.

    “Dampaknya, The Fed mungkin akan menaikkan suku bunga, yang bisa memperkuat dolar AS. Hal ini berpotensi memberikan tekanan pada ekonomi Indonesia, terutama dalam stabilitas nilai tukar dan investasi,” jelas Chatib.

    Untuk menghadapi tantangan ini, DEN merekomendasikan reformasi struktural guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    Langkah yang diusulkan meliputi penyederhanaan perizinan, perbaikan iklim investasi, serta percepatan implementasi GovTech untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

    “Jika digitalisasi dalam pelayanan publik dapat dipercepat, maka hambatan birokrasi bisa diminimalkan. Presiden mendukung penuh langkah-langkah ini untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah ketidakpastian global,” kata Chatib terkait kebijakan Trump.
     

  • Perekonomian Nasional Tetap Solid Sepanjang 2024, Airlangga: PDB Per Kapita Meningkat

    Perekonomian Nasional Tetap Solid Sepanjang 2024, Airlangga: PDB Per Kapita Meningkat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya di tengah ketidakpastian global. Pada Q4-2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan peer countries seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi (4,4%), dan Malaysia (4,8%). Sementara itu di sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03%.

    Stabilitas ekonomi ini juga didukung oleh upaya pemerintah dalam menjaga inflasi untuk tetap rendah dan terkendali, di mana inflasi pada Desember tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy) atau tetap dalam rentang sasaran 2,5±1%. Rasio utang juga tercatat masih dalam batas aman sebesar 38,9% terhadap PDB (September 2024). Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang diselenggarakan dengan hati-hati dan memberikan ruang yang cukup untuk investasi publik.

    Sementara itu, realisasi inflasi bulan Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% (yoy) yang ditopang oleh kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% dan penurunan harga tiket pesawat di akhir tahun lalu.

    “Dengan perkembangan indikator tersebut, pertumbuhan ekonomi khusus di triwulan keempat 2024, yang juga merupakan triwulan pertama di dalam pemerintahan Bapak Presiden, Pak Prabowo, tumbuh sebesar 5,02% (yoy) atau 0,53% (qtq). Angka ini menegaskan bahwa kita masuk dalam zona 5% atau 5,03 di tahun 2024,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan IV-2024 dan Full Year 2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan bahwa PDB Indonesia mengalami peningkatan. Di tahun 2024 PDB Indonesia mencapai Rp 22.139 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 20.892 triliun. Lebih jauh, PDB per kapita Indonesia saat ini telah mencapai Rp 78,62 juta atau setara dengan US$ 4.960,33.

    “Sesuai dengan pola musiman pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat, ini lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga. Namun aktivitas ekonomi tetap kuat oleh momentum liburan baik Natal maupun Tahun Baru serta dampak dari penyelenggaraan Pilkada yang lalu.

    Kemudian kebijakan Nataru yang dikeluarkan pemerintah adalah program mudik gratis, diskon harga tiket pesawat 10%, kemudian Hari Belanja Online Nasional, Program Belanja di Indonesia Aja dan Diskon di tahun 2024, dan program EPIC yang seluruhnya memberikan daya beli atau pun belanja masyarakat sebesar Rp 71 triliun di bulan Desember,” ujar Airlangga.

    Selain itu, indikator sektor riil juga menunjukkan ketahanan ekonomi dan optimisme masyarakat, tecermin dari PMI Manufaktur yang telah kembali ke level ekspansi (Januari 2025 sebesar 51,9), Indeks Keyakinan Konsumen terus optimis dan berada di level 121,1, serta Indeks Penjualan Riil masih tumbuh positif.

    Dari sisi pengeluaran, semua komponen mencatat pertumbuhan positif. Pendorong utama masih konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan 4,94% (FY 2024), berkontribusi 54% terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga tumbuh tinggi seiring peningkatan realisasi APBN pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

    Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor utama masih mencatat pertumbuhan positif, dengan lima sektor terbesar yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan mampu memberikan kontribusi 63,9% terhadap PDB 2024.

    Ekonomi Indonesia secara spasial di seluruh wilayah juga tumbuh solid dengan Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Sektor pengolahan industri barang logam masih menjadi penopang di Maluku, Papua dan Sulawesi. Sementara Bali Nusra masih mengandalkan pertumbuhan dari sektor pariwisata.

    Airlangga juga mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal pertama tahun 2025, di antaranya yaitu melanjutkan program di Nataru untuk stimulus HBKN Ramadhan-Idul Fitri yang meliputi diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan kembali HARBOLNAS 2025, program EPIC Sales 2025, BINA Diskon 2025, serta diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan.

    “Terkait dengan peningkatan program daya saing untuk transformasi ekonomi jangka panjang, Bapak Presiden Pak Prabowo telah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, pengendalian inflasi. Kemudian juga pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, revisi PP 5 untuk kemudahan perusahaan, kemudian keberlanjutan kebijakan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi,” pungkas Airlangga.

    Dalam tanya jawab dengan awak media, Menko Airlangga juga menyinggung upaya mendorong kebijakan internasional untuk membuka pasar baru di tengah ketidakpastian global saat ini, di antaranya yaitu penyelesaian IEU-CEPA di semester pertama 2025, bergabungnya Indonesia ke BRICS, penyelesaian Indonesia-Canada CEP, serta aksesi Indonesia ke OECD.

  • Mengenal LNG sebagai Bahan Bakar di Berbagai Sektor

    Mengenal LNG sebagai Bahan Bakar di Berbagai Sektor

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada era kebutuhan energi yang terus meningkat, Liquified Natural Gas (LNG) muncul sebagai solusi bahan bakar yang efisien dan ramah lingkungan. Sebagai sumber energi bersih dengan emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya, LNG kini banyak dimanfaatkan di berbagai sektor, mulai dari pembangkit listrik hingga transportasi.

    Dengan keunggulan dalam efisiensi dan keberlanjutan, LNG menjadi pilihan utama bagi industri yang ingin beralih ke energi yang lebih hijau. Lantas, apa sebenarnya LNG ini? Dilansir darri laman PGN LNG Indonesia, berikut ulasannya!

    Sumber Energi Alternatif?

    LNG atau gas alam cair merupakan salah satu sumber energi utama yang digunakan dalam berbagai sektor industri di Indonesia. Sebagai bahan bakar dengan tingkat efisiensi tinggi, LNG memainkan peran penting dalam operasional industri dan pembangkit listrik. Seiring dengan meningkatnya permintaan energi, konsumsi gas alam sebagai tenaga pembangkit listrik pun mengalami peningkatan yang signifikan.

    Perbedaan LNG dan LPG

    Meski sering dikaitkan, LNG dan LPG (Liquified Petroleum Gas) memiliki perbedaan yang cukup mencolok, baik dalam komposisi, proses pencairan, maupun penggunaannya:

    Komposisi: LNG terdiri dari metana, sedangkan LPG didominasi oleh propana dan butana.Proses pencairan: LNG didinginkan hingga suhu -161 derajat celsius agar berubah menjadi cair, sedangkan LPG hanya membutuhkan tekanan rendah untuk mencair.Keamanan: LNG lebih aman dibandingkan LPG karena bobotnya lebih ringan, sehingga lebih mudah menguap dan tidak mudah terbakar.Kandungan karbon: LNG memiliki kandungan karbon yang lebih rendah dibandingkan LPG, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dengan emisi polutan yang lebih rendah.Haruskah Menggunakan LNG sebagai Sumber Energi?

    Dengan meningkatnya populasi manusia, konsumsi energi juga terus mengalami lonjakan. Diproyeksikan bahwa permintaan energi global akan meningkat sebesar 45% pada tahun 2030, sementara mayoritas kebutuhan energi masih bergantung pada bahan bakar fosil.

    1. Sektor transportasi

    Dorongan pemerintah terhadap penggunaan kendaraan listrik meningkatkan permintaan energi untuk pembangkit listrik. LNG dapat menggantikan batu bara karena emisinya 40% lebih rendah.

    LNG lebih efisien untuk transportasi kereta, seperti yang dibuktikan melalui uji coba pada trayek Jakarta-Surabaya.

    2. Industri maritim

    LNG menjanjikan masa depan yang lebih ramah lingkungan bagi sektor pelabuhan dan perkapalan, dengan emisi karbon dan sulfur yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar konvensional.

    Konsep LNG Power Barge berperan sebagai sumber energi listrik tanpa emisi, menghemat biaya listrik hingga 10-30%.

    3. Efisiensi ekonomi

    Negara berpotensi menghemat devisa sebesar US$ 1,43 miliar per tahun dengan mengurangi impor solar.

    Biaya operasional kendaraan dapat ditekan karena LNG lebih murah dibandingkan solar non-subsidi, dengan harga US$ 18-20/MMbtu (Million British Thermal Units) dibandingkan US$ 31/MMbtu untuk solar.

    Di sektor pertambangan batu bara di Kalimantan, potensi penggunaan LNG dapat mencapai 0,62 juta ton per tahun.

    LNG tidak hanya menawarkan efisiensi tinggi dan biaya yang lebih rendah, tetapi juga membantu mengurangi dampak lingkungan akibat emisi karbon dan sulfur yang tinggi. Dengan infrastruktur yang semakin berkembang, LNG menjadi jawaban bagi keberlanjutan industri dan lingkungan, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

    Sebagai energi alternatif yang lebih bersih dan efisien, LNG memainkan peran penting dalam membangun industri yang lebih hijau dan berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif dan inovasi dalam pemanfaatan LNG, Indonesia dapat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

  • https://www.beritasatu.com/ekonomi/2870416/apa-itu-lpg-dan-lng-ini-pengertian-dan-perbedaannya

    https://www.beritasatu.com/ekonomi/2870416/apa-itu-lpg-dan-lng-ini-pengertian-dan-perbedaannya

    https://www.beritasatu.com/ekonomi/2870416/apa-itu-lpg-dan-lng-ini-pengertian-dan-perbedaannya

  • Sri Mulyani Bungkam soal Pemangkasan Anggaran Kementerian

    Sri Mulyani Bungkam soal Pemangkasan Anggaran Kementerian

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam saat ditanya mengenai pemangkasan anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Angaran 2025.

    Saat ditemui dalam acara peluncuran buku Biografi Mar’ie Muhammad di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025), Sri Mulyani hanya tersenyum dan melambaikan tangan tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Ia kemudian langsung meninggalkan lokasi menggunakan lift.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mulai berlaku Rabu (22/2/2025), yang menginstruksikan pemangkasan anggaran APBN dan APBD 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditunjuk untuk memimpin penerapan efisien anggaran.

    Perinciannya, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga mencapai Rp 256,1 triliun, sedangkan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.

    Pemerintah menyatakan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.

    “Melakukan reviu anggaran K/L dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IV A daftar isian pelaksanaan anggaran. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan inpres,” dikutip dari dokumen yang diterima pada Kamis (23/1/2025) terkait peran Sri Mulyani dalam pemangkasan anggara dalam Inpres 1/2025.

    Sri Mulyani diberi tanggung jawab untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan melakukan penyesuaian alokasi transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil Rp 13,9 triliun.

    Selain itu, dana alokasi umum untuk pekerjaan umum Rp 15,6 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 18,3 triliun, dana otonomi khusus Rp 509,4 triliun, dana keistimewaan DIY Rp 200 miliar, dan dana desa Rp 2 triliun.

    Sri Mulyani juga diinstruksikan untuk memblokir anggaran K/L tertentu yang akan dicantumkan dalam catatan pelaksanaan anggaran.

    Sementara itu, Tito Karnavian bertugas memantau efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota dalam pelaksanaan APBD 2025. Tito juga diminta untuk mengambil langkah strategis guna memastikan pengelolaan APBD sesuai arahan inpres.

    Kendati demikian, pemangkasan anggaran ini menuai perhatian publik, termasuk respons dari berbagai pihak yang menantikan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, terutama Sri Mulyani terkait dampak kebijakan tersebut, yang tertuang dalam Inpres 1/2025.

  • Menteri PU Sebut Anggaran Pembangunan IKN Masih Diblokir

    Menteri PU Sebut Anggaran Pembangunan IKN Masih Diblokir

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)  masih diblokir. Karena itu, kata Dody, dirinya belum bisa menyampaikan progres realisasi anggaran untuk IKN Tahun 2025.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres, anggarannya enggak ada,” ujar Dody seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dody memahami anggaran negara saat ini banyak difokuskan untuk program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia pun berkelakar salah satunya untuk program makan siang menteri.

    “Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” tandas Dody.

    Pada saat raker dengan Komisi V DPR, Dody memaparkan data progres IKN Nusantara per 31 Desember 2024 dengan total pagu anggaran mencapai Rp 40,29 triliun.

    Anggaran itu meliputi pengadaan sumber daya air Rp 1,45 triliun dan Bina Marga Rp 18,32 triliun. Kemudian, Cipta Karya Rp12,09 triliun dan perumahan Rp 8,43 triliun.

    Dody mengaku kementeriannya memotong anggaran dalam rangka efisiensi hingga Rp 81,38 triliun. Pemangkasan bentuk eksekusi instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Awalnya pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun. Saat ini pagunya menjadi Rp 29,57 triliun.

  • Apakah Gaji ke-13 dan ke-14 ASN Tetap Cair? Sri Mulyani: Insyaallah

    Apakah Gaji ke-13 dan ke-14 ASN Tetap Cair? Sri Mulyani: Insyaallah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan gaji ke-13 dan ke-14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan tetap cair. Anggaran untuk gaji tersebut sudah disiapkan, meskipun rincian nominal belum diumumkan.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa proses pengaturan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 masih berlangsung dan publik diminta untuk menunggu informasi selanjutnya.

    “Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insyaallah,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

    Isu mengenai penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 belakangan ASN ini ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa beliau telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas kemungkinan skema baru. Namun, detail lebih lanjut mengenai hal itu masih menjadi ranah Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, upaya efisiensi anggaran dalam APBN 2025 juga menjadi sorotan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta surat Sri Mulyani Nomor S-37/MK.02/2025 mengarahkan pemotongan belanja di 16 pos dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%. Rincian tersebut menyebutkan bahwa efisiensi ini tidak mencakup belanja pegawai maupun bantuan sosial. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemotongan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

    Meski demikian, terlepas dari upaya efisiensi anggaran tersebut, Sri Mulyani mengisyaratkan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (THR) bagi ASN tetap akan dicairkan.
     

  • Golkar Desak Polisi Tindak Tegas Penimbun Gas Elpiji 3 Kg

    Golkar Desak Polisi Tindak Tegas Penimbun Gas Elpiji 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menimbun gas elpiji 3 kilogram (kg).

    Soedeson mengaku menerima laporan bahwa ada individu yang membeli hingga 20 tabung elpiji 3 kg. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan gas subsidi dengan harga resmi, yakni Rp 18.000 per tabung.

    “Ada yang kemudian menemukan satu orang dia bisa beli sampai 20 tabung. Sehingga itu menyebabkan kelangkaan. Itu harga yang resmi itu Rp 18.000 bisa naik berlipat,” ujar Soedeson kepada wartawan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2025).

    Selain penimbunan, Soedeson juga menyoroti praktik pemindahan isi tabung elpiji 3 kg ke tabung yang lebih besar. Gas yang seharusnya disubsidi untuk masyarakat kecil itu kemudian dijual secara komersial tanpa subsidi.

    “Ada yang membeli beberapa tabung terus ditransmisikan ke tabung yang lebih besar untuk dijual secara komersial tanpa subsidi. Itu kan merugikan masyarakat dan merugikan negara,” tandas Soedeson.

    Soedeson meminta kepolisian turun tangan untuk mengawasi distribusi elpiji 3 kg dan menindak tegas pelaku penyalahgunaan.

    “Oleh karena itu, perlu ada suatu penertiban gitu loh. Pihak aparat kepolisian bisa turun untuk menjaga atau mengawasi dan kalau ada yang bermain-main dengan menimbun atau membeli dengan jumlah yang banyak, supaya ditertibkan gitu,” tegasnya.

    Soedeson menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg bertujuan untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Dia berharap ke depan aparat kepolisian dapat lebih aktif mengawal distribusi elpiji 3 kg agar tidak disalahgunakan.

    “Tujuan dari kebijakan menteri ESDM itu kan tujuannya baik. Artinya kalau di pangkalan itu kan supaya mengontrol dan memastikan bahwa elpiji subsidi ini kemudian jatuh kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya, yaitu masyarakat kecil,” pungkas dia.
     

  • Simbol Komitmen Indonesia Menjadi Pemimpin dalam Energi Terbarukan

    Simbol Komitmen Indonesia Menjadi Pemimpin dalam Energi Terbarukan

    Purwakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Waduk Cirata, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis (6/2/2025).

    AHY menegaskan bahwa PLTS Terapung Cirata merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan.

    “PLTS Terapung Cirata adalah simbol komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam energi terbarukan. Ini bukan hanya soal penyediaan listrik, tetapi juga tentang menjaga lingkungan dan memastikan masa depan yang lebih baik,” ujar AHY dalam konferensi pers di lokasi.

    Selain manfaat lingkungan, AHY juga menyoroti dampak ekonomi proyek ini, yang telah melibatkan lebih dari 1.400 tenaga kerja lokal dan meningkatkan keterampilan mereka di bidang energi terbarukan.

    PLTS Terapung Cirata merupakan hasil kolaborasi antara PLN Nusantara Power dan Masdar, perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, dengan total investasi mencapai Rp1,7 triliun. Keberhasilan proyek ini semakin memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi di sektor energi hijau.

    “Proyek ini tidak hanya menjamin pasokan listrik yang stabil, tetapi juga membuka peluang investasi lebih besar di sektor energi terbarukan,” kata AHY.

    Dengan luas 200 hektare dan lebih dari 340.000 panel surya, PLTS Terapung Cirata memiliki kapasitas 145 megawatt listrik (MWac) atau setara 192 megawatt-peak (MWp), cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 50.000 rumah tangga per tahun.

    Selain itu, proyek ini juga berkontribusi besar dalam pengurangan emisi karbon, diperkirakan mampu menekan lebih dari 200.000 ton emisi per tahun, setara dengan penanaman 10 juta pohon.

    Sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara, PLTS Terapung Cirata menjadi kebanggaan nasional dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. AHY menegaskan bahwa Indonesia semakin siap menjadi pemimpin di era energi terbarukan dan menciptakan masa depan yang lebih hijau.