Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Momen Bersatu untuk Menghadapi Disrupsi Digital

    Momen Bersatu untuk Menghadapi Disrupsi Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria memandang, Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sebagai kesempatan penting bagi seluruh elemen pers di Indonesia untuk mempererat kerja sama dalam menghadapi tantangan serta peluang yang muncul akibat perkembangan digital.

    “Hari Pers Nasional menjadi momen yang tepat bagi seluruh ekosistem pers nasional untuk meningkatkan kolaborasi dalam mengatasi ancaman sekaligus memanfaatkan peluang dari perubahan digital yang terus berkembang,” ujar Nezar dikutip dari Antara, Minggu (9/2/2025).

    Ia menyoroti bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan tekanan besar terhadap media arus utama. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen mendukung terbentuknya ekosistem industri media yang sehat dan berkelanjutan, dengan menempatkan keberlangsungan media sebagai salah satu prioritas utama.

    Selain itu saat HPN 2025, Nezar juga menyoroti berbagai ancaman, seperti misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, termasuk maraknya konten negatif seperti judi daring dan penipuan digital.

    Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat sangat diperlukan guna mencegah penyebaran konten-konten negatif tersebut.

    “Kami berharap media nasional tetap berkomitmen dalam memerangi disinformasi, misinformasi, serta malinformasi, dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi tantangan tersebut,” ujarnya.

    Nezar juga menegaskan peran pers dalam menjaga demokrasi. Di era digital saat ini, pers diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang sehat antara masyarakat, pemerintah, dan sektor bisnis, sehingga dapat menciptakan dialog yang konstruktif serta mendorong kreativitas di ruang publik.

    Lebih lanjut, ia berharap media tetap konsisten dalam menyampaikan perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan jujur dan objektif.

    “Pemerintah memberikan ruang yang luas bagi pers untuk berkontribusi, terutama dalam menjaga komunikasi publik yang sehat,” pungkasnya.

    Acara puncak HPN 2025 akan diselenggarakan di Kalimantan Selatan dan dijadwalkan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, serta sejumlah menteri dan pejabat negara, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani.

  • Fokus Rekrut Insinyur Machine Learning, Meta PHK Karyawan mulai Besok

    Fokus Rekrut Insinyur Machine Learning, Meta PHK Karyawan mulai Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemilik Facebook dan Instagram, Meta Platforms, berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran mulai minggu depan. Selain itu, perusahaan ini juga akan mempercepat proses perekrutan insinyur machine learning.

    Pemberitahuan PHK akan mulai dikirimkan kepada karyawan Meta yang terdampak mulai Senin (10/2/2025) pukul 05.00 waktu setempat, termasuk di Amerika Serikat (AS). Informasi ini disampaikan oleh Kepala SDM Meta Janelle Gale dalam salah satu postingan internal perusahaan yang dilihat Reuters.

    Namun, karyawan di Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda akan dibebaskan dari PHK ini karena peraturan lokal yang berlaku. Sementara itu, karyawan di lebih dari selusin negara di Eropa, Asia, dan Afrika akan menerima pemberitahuan pada 11-18 Februari 2025. Namun, tidak disebutkan berapa jumlah karyawan Meta yang terdampak PHK.

    Bulan lalu, Meta mengonfirmasi rencana untuk memangkas sekitar 5% dari karyawan dengan kinerja terendah dan menggantikan sebagian posisi tersebut. Memo yang dikirimkan pada Jumat (7/2/2025) menyebut PHK ini sebagai pemutusan hubungan kerja berdasarkan kinerja.

    Dalam memo terpisah yang diposting oleh Wakil Presiden Teknik Monetisasi Meta Peng Fan, Meta meminta karyawan untuk membantu mempercepat proses perekrutan insinyur machine learning dan peran penting lainnya yang dianggap kritis bagi bisnis.

    Proses perekrutan ini dijadwalkan berlangsung pada 11-13 Maret 2025.

    Langkah ini menunjukkan usaha Meta menyeimbangkan efisiensi operasional melalui PHK, sekaligus memperkuat fokus mereka pada teknologi kecerdasan buatan untuk menghadapi tantangan bisnis.

  • IHSG Sepekan Anjlok 5,16 Persen, Kapitalisasi Pasar Ikut Loyo 5,87 Persen

    IHSG Sepekan Anjlok 5,16 Persen, Kapitalisasi Pasar Ikut Loyo 5,87 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan ambles 5,16% pada periode perdagangan 3-7 Februari 2025. IHSG sepekan  turun ke level 6.752,576 dari posisi sebelumnya di 7.109,196 pada pekan lalu.

    Sementara, kapitalisasi pasar bursa mengalami ikut melemah 5,87% pada pekan ini, menyusut menjadi Rp 11.595 triliun dibandingkan dengan Rp 12.319 triliun pada pekan sebelumnya.

    Namun, saat IHSG sepekan turun, ada peningkatan pada rata-rata volume transaksi harian bursa, yang naik 26,60% menjadi 20,75 miliar lembar saham dari 16,39 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

    Kenaikan juga tercatat pada rata-rata frekuensi transaksi harian bursa, yang meningkat 13,06% menjadi 1,31 juta kali transaksi dibandingkan dengan 1,16 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya.

    “Selama sepekan terakhir, rata-rata nilai transaksi harian bursa mengalami kenaikan sebesar 7,22 persen, mencapai Rp 12,08 triliun dari sebelumnya Rp 11,27 triliun,” ujar Ph Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gusti Alit Nityaryana dikutip pada Minggu (9/2/2025).

    Sementara itu, saat IHSG sepekan turun, aktivitas investor asing pada Jumat (7/2/2025), menunjukkan nilai jual bersih sebesar Rp 513,87 miliar. Secara keseluruhan sejak awal 2025, investor asing mencatatkan total nilai jual bersih sebesar Rp 7,52 triliun.

  • Pemangkasan Anggaran Ganggu Upaya Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

    Pemangkasan Anggaran Ganggu Upaya Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN dan APBD 2025 untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghambat stimulus pertumbuhan ekonomi dan menekan perekonomian daerah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kontribusi sektor akomodasi yang mencapai 40% hingga 70%, terutama dari anggaran perjalanan dinas pemerintah.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, menjelaskan 40% pendapatan hotel secara nasional berasal dari agenda pemerintah, sedangkan di beberapa daerah, kontribusinya bahkan mencapai lebih dari 70%.

    “Jika ingin memberikan stimulus ekonomi, sektor akomodasi harus diperhatikan karena pangsa pasarnya besar. Di tingkat nasional mencapai 40%, sementara di daerah bahkan lebih dari 70% pendapatannya berasal dari pemerintah,” ujar Hariyadi kepada Beritasatu.com, beberapa waktu lalu.

    Hariyadi juga menyoroti pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50%, yang akan berdampak signifikan pada ekonomi daerah. Pengurangan perjalanan dinas ini akan menurunkan pendapatan daerah, terutama dari pajak hotel dan restoran, yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Permintaan PHRI kepada Pemerintah
    Hariyadi meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini, terutama untuk program-program yang terbukti memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Jangan hanya melihat sektor ini sebagai biaya, tetapi pahami ini juga merupakan stimulus bagi ekonomi daerah. Jika pasar hotel dan restoran yang 70% bergantung pada pemerintah hilang, maka hotel, pemasok, vendor, serta PAD pemda juga akan terdampak,” tegasnya.

    Meski memahami pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan bijaksana, PHRI menilai bahwa pemotongan anggaran tidak boleh mengorbankan sektor-sektor yang berkontribusi besar pada ekonomi daerah. Jika suatu program tidak memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, maka sebaiknya tidak dibiayai dan perlu dievaluasi lebih lanjut

  • Asita Khawatir Langkah Pemerintah Pangkas Anggaran Turunkan Daya Beli Sektor Pariwisata

    Asita Khawatir Langkah Pemerintah Pangkas Anggaran Turunkan Daya Beli Sektor Pariwisata

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menilai pemangkasan anggaran Rp 306,69 triliun dari APBN dan APBD 2025 bisa berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat khususnya di sektor biro perjalanan wisata, transportasi, dan UMKM pariwisata.

    Sekretaris Jenderal DPP Asita Budijanto Ardiansyah mengatakan  pariwisata Indonesia saat ini belum sepenuhnya pulih, sehingga pemangkasan anggaran khususnya untuk perjalanan dinas dikhawatirkan bisa menambah beban sektor tersebut.

    “Kita tahu bahwa tahun kemarin beberapa bulan sempat mengalami deflasi, sehingga daya beli masyarakat menjadi turun. Jadi kalau kemudian swasta ini lemah dan pemerintah juga memangkas anggarannya dalam arti pemerintah tidak belanja, saya khawatir tingkat perekonomian kita juga akan mengalami stagnasi,” katanya kepada Beritasatu.com, Sabtu (8/2/2025).

    “Jadi dengan adanya pemangkasan anggaran ini, Asita berharap tentu saja kalau ada relokasi memang untuk hal-hal yang sangat penting yang kita bisa maklumi bahwa hal itu diadakan untuk menyubsidi hal-hal yang lebih,” terang Budi.

    Asita meminta pemerintah memerhatikan dampak pemangkasan anggaran atau efisiensi terhadap keberlangsungan sektor pariwisata Tanah Air. 

  • Pemangkasan Anggaran Rp 306 Triliun Ancam Bisnis Pariwisata dan Hotel

    Pemangkasan Anggaran Rp 306 Triliun Ancam Bisnis Pariwisata dan Hotel

    Jakarta, Beritasatu.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN 2025 dan APBD untuk mendanai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran.

    Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, menjelaskan sekitar 40% pendapatan hotel berasal dari agenda dan kegiatan pemerintah, seperti perjalanan dinas serta rapat di hotel. Dengan adanya pemangkasan anggaran, sumber pendapatan tersebut akan hilang karena pemerintah meniadakan anggaran untuk meeting dan perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran ini akan berdampak luas pada sektor usaha terkait, seperti pasokan makanan dan minuman dari UMKM serta pendapatan asli daerah (PAD) yang diprediksi mengalami penurunan drastis,” kata Hariyadi kepada Beritasatu.com, beberapa waktu lalu.

    Di banyak daerah di Indonesia, sektor hotel dan restoran masuk dalam lima besar penyumbang pajak dan PAD, bahkan di beberapa wilayah menempati tiga besar. Oleh karena itu, dampak pemotongan anggaran ini diperkirakan cukup besar terhadap perekonomian daerah.

    Selain itu, pemangkasan anggaran juga akan mengurangi kapasitas pemerintah dalam mengembangkan program untuk memajukan sektor pariwisata. Salah satu dampak utamanya adalah hilangnya pendanaan untuk promosi pariwisata dan pemberian insentif wisatawan mancanegara.

    “Jika tidak ada program promosi, posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata regional akan semakin tertinggal. Saat ini, Thailand menjadi negara terdepan di ASEAN dalam mendatangkan wisatawan mancanegara, diikuti Malaysia. Bahkan, Vietnam kini sudah melampaui Indonesia dengan jumlah wisatawan lebih dari 14 juta orang,” ungkap Hariyadi.

    Selain sektor pariwisata, berbagai acara yang biasanya diadakan oleh pemerintah, seperti buka puasa bersama dan sosialisasi program, juga dipastikan akan ditiadakan akibat efisiensi anggaran ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat nomor S-37/MK.02/2025 terkait efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam APBN 2025.

    Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, dengan perincian pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun, dan pemotongan dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

  • Nyawa pun Siap Saya Berikan untuk Rakyat

    Nyawa pun Siap Saya Berikan untuk Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keputusannya menata distribusi gas elpiji 3 kilogram agar tidak ada lagi permainan harga di tingkat pengecer, bukan kebijakan populer. 

    Namun, ketua umum Partai Golkar itu mengaku hal tersebut harus dilakukan agar masyarakat bisa membeli gas melon lebih murah sesuai harga ditetapkan pemerintah.

    “Saya tahu ini adalah keputusan yang tidak populer bagi saya. Tetapi untuk memastikan hak-hak rakyat mendapat apa yang negara berikan, jangankan popularitas, nyawa pun siap saya berikan untuk rakyat, bangsa, dan negara,” kata Bahlil dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil mengatakan kebijakan tersebut untuk memastikan penyaluran gas 3 kg tepat sasaran dan mencegah adanya permainan harga di tingkat agen pengecer. 

    Menurut Bahlil pemerintah telah mensubsidi gas elpiji 3 kg senilai Rp 36.000 per tabung, sehingga masyarakat harusnya bisa mendapatkan gas melon itu maksimal seharga Rp 19.000 per tabung.

    Bahlil mengatakan selama ini pihaknya menemukan masih banyak masyarakat yang membeli gas elpiji 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp 20.000 bahkan Rp 30.000 per tabung.

    Bahlil menegaskan hal itu sekarang tidak boleh dibiarkan lagi, sehingga pihaknya sedang menata distribus gas 3 kg agar tetap sasaran melalui penjualan hanya dibolehkan di tingkat pangkalan dan subpangkalan resmi.

    Jika ada pangkalan yang menjual gas 3 kg di atas harga eceran tertinggi, maka izin pangkalannya akan dicabut.

  • Anggaran Kemenpar Dipangkas, Target Kunjungan Wisman Dikhawatirkan Tak Tercapai

    Anggaran Kemenpar Dipangkas, Target Kunjungan Wisman Dikhawatirkan Tak Tercapai

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menilai pemangkasan anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan mempengaruhi pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang ditargetkan sebanyak 16 juta orang pada 2025.

    Asita memprediksi pemangkasan anggaran Kemenpar ini akan membuat target kunjungan wisman sulit tercapai atau tidak optimal. Anggaran Kemenpar pada 2025 dipangkas sekitar 40% dari pagu yang disepakati sebesar Rp 1,4 triliun.

    Sekretaris Jenderal DPP Asita Budianto Ardiansyah menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak pemotongan anggaran ini terhadap kelancaran promosi pariwisata. Ia khawatir Kemenpar tidak dapat bergerak maksimal untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia.

    “Dari target 16 juta wisatawan pada 2025, kami di Asita tetap berharap bisa tercapai semuanya. Kita sebagai asosiasi dan industri wisata dengan bantuan atau tanpa bantuan pemerintah, tetap harus melakukan promosi pariwisata,” kata Budianto kepada Beritasatu.com, Sabtu (8/2/2025).

    Namun, Budianto menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam membantu biaya promosi pariwisata, agar sektor ini dapat bergerak lebih efektif dalam mencapai target tersebut.

    Ia pun mempertanyakan apakah dengan anggaran yang dipangkas, Kemenpar masih bisa menjalankan program promosi secara efektif. Pasalnya promosi adalah langkah penting dalam mengangkat pariwisata Indonesia.

    Budianto juga mencatat adanya kontradiksi antara peningkatan target kunjungan wisman yang ditetapkan pemerintah dan pengurangan anggaran Kemenpar.

    “Target kunjungan wisman ditingkatkan, tetapi anggaran justru dikurangi, ini menjadi kontradiktif,” tambahnya.

    Asita pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran untuk program-program prioritas. Namun, Budianto mengingatkan dana hasil pemotongan anggaran harus digunakan secara efisien dan tepat sasaran agar upaya ini tidak sia-sia.

    “Pemangkasan anggaran Kemenpar pastinya berpengaruh pada dunia pariwisata, khususnya sektor jasa perjalanan wisata. Apalagi sektor pariwisata menjadi salah satu yang menopang perekonomian. Kami yang bergerak di bidang pariwisata pasti berdampak pada pemotongan anggaran ini,” kata Budiono.

  • Minta Maaf atas Stop Distribusi LPG 3 Kg kepada Pengecer, Bahlil Janji Benahi Sistem

    Minta Maaf atas Stop Distribusi LPG 3 Kg kepada Pengecer, Bahlil Janji Benahi Sistem

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat setelah sempat menghentikan distribusi LPG 3 kilogram (kg) kepada pengecer.

    “Kemarin ada kebijakan yang kurang pas menurut saya dan saya sudah minta maaf kepada rakyat, yaitu penghentian distribusi LPG 3 kg kepada pengecer secara tiba-tiba,” ujar Bahlil dalam Pembukaan Rakernas Partai Golkar 2025 di kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil menegaskan penataan distribusi LPG 3 kg akan terus dilakukan agar lebih tertib dan bisa diawasi dengan baik. Dia berharap ke depan distribusi LPG subsidi berjalan transparan.

    “Dari agen ke pangkalan bisa dipantau lewat aplikasi, tetapi dari pangkalan ke pengecer sulit dikontrol, baik dari sisi harga maupun konsumennya,” jelas Bahlil Lahadia terkait distribusi LPG 3 kg.

    Bahlil juga mengungkapkan selama ini harga LPG subsidi sering melambung di pengecer, bahkan ditemukan kasus penyalahgunaan seperti pengoplosan.

    “Kami ingin membereskan permainan harga dan penyalahgunaan LPG subsidi. Oleh karena itu, pengecer akan ditata menjadi subpangkalan yang lebih terkontrol,” tambahnya.

    Setelah distribusi kembali diizinkan, Bahlil memastikan pengecer akan tetap ditata menjadi bagian dari subpangkalan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

    “Tujuannya agar hak-hak rakyat dalam mendapatkan LPG subsidi tetap terjaga dengan harga yang wajar,” pungkas Bahlil Lahadia terkait distribusi LPG 3 kg.

  • Erick Thohir Tetapkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Bulog

    Erick Thohir Tetapkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Bulog

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya sebagai direktur utama Perum Bulog yang baru. Novi menggantikan Wahyu Suparyono yang sebelumnya menjabat sebagai direktur utama Bulog sejak 10 September 2024.

    Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai direktur utama Bulog dan Iryanto Hutagaol sebagai direktur keuangan Bulog.

    “Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog,” tulis keterangan resmi Bulog dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025).

    Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat sebagai asisten teritorial Panglima TNI. Novi akan menjabat sebagai direktur utama Perum Bulog bersama Direktur Keuangan Bulog Hendra Susanto. Hendra sebelumnya adalah wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Selain mengganti dirut Bulog, Jajaran dewan pengawas Perum Bulog  juga mengalami perombakan. Sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, Dewan Pengawas Bulog Wicipto Setiadi diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca, purnawirawan Polri yang sebelumnya menjabat sebagai asisten utama Kapolri Bidang Operasi.