Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Mobil Pribadi Jadi Favorit untuk Bepergian pada Momen Nataru

    Mobil Pribadi Jadi Favorit untuk Bepergian pada Momen Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan masyarakat bakal menggunakan mobil pribadi sebagai moda transportasi favorit selama perjalanan di libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    Hal ini didapati melalui hasil survei nasional bertajuk Potensi Pergerakan Orang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yang melibatkan Badan Kebijakan Transportasi bekerja sama dengan BPS, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta akademisi.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, berdasarkan hasil survei, masyarakat lebih memilih akan menggunakan mobil pribadi saat berlibur pada momen Nataru 2025/2026. Selain itu, dia mengatakan sepeda motor juga menjadi moda transportasi favorit kedua setelah mobil pribadi.

    “Penggunaan mobil pribadi jadi yang terbanyak menurut hasil survei, angkanya mencapai 42,78% atau 51,12 juta orang. Moda terbanyak berikutnya adalah sepeda motor sebesar 18,41% atau 22,00 juta orang,” ujar Dudy dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Selain keduanya, Dudy menuturkan moda transportasi yang bakal digunakan masyarakat yakni bus sebesar 8,17% atau 9,76 juta orang. Kemudian mobil sewa sebesar 7,43% atau 8,87 juta orang, mobil travel sebesar 6,39% atau 7,64 juta orang.

    “Tingginya minat mayarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi berupa mobil, mengindikasikan perlunya manajemen lalu lintas yang lebih intensif, khususnya pada ruas tol dan akses menuju simpul transportasi,” terang Menhub Dudy.

    Lebih lanjut, Dudy melaporkan moda transportasi umum seperti pesawat, kereta api dan kapal laut. Untuk pesawat sebesar 3,57% atau 4,27 juta orang, kereta api jarak jauh sebesar 3,29% atau 3,94 juta orang. Sedangkan untuk kapal penyeberangan sebesar 3,14% atau 3,75 juta orang, kapal laut sebesar 2,20% atau 2,62 juta orang, dan commuter line sebesar 1,93% atau 2,30 juta orang.

    Pada sisi lain, Dudy juga menyebutkan 119,5 juta orang bakal melakukan perjalanan antar provinsi atau ke luar negeri, pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    “Menurut survei 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, pada masa libur Nataru 2025/2026,” ujar Dudy.

    Dalam survei bertajuk Potensi Pergerakan Orang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Dudy menyampaikan pergerakan mobilitas masyarakat pada momen Nataru kali ini meningkat sebesar 2,71%.

    “Tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) sebesar 2,71%, dari %39,30 pada tahun lalu menjadi 42,01%,” katanya.

    Menurut Dudy, peningkatan pergerakan mobilitas masyarakat di akhir tahun ini lantaran adanya waktu libur panjang yang tergabung antara liburan sekolah bersama dengan libur Nataru 2025/2026.

    “Faktor lainnya juga seperti kondisi infrastruktur transportasi yang semakin baik, kemudian tingginya minat masyarakat untuk berwisata, aspek budaya terutama bagi masyarakat yang ingin merayakan Natal di kampung halaman, serta aspek ekonomi,” pungkas Dudy. 

  • KAI Daop 1 Sediakan 909.000 Tiket untuk Nataru, Pemesanan Membeludak

    KAI Daop 1 Sediakan 909.000 Tiket untuk Nataru, Pemesanan Membeludak

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menyiapkan lebih dari 909.000 kursi untuk melayani peningkatan mobilitas warga pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga kelancaran arus penumpang yang diprediksi melonjak signifikan menjelang puncak musim liburan akhir tahun.

    Pelaksana Harian Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Radhitya Mardika Putra, menjelaskan bahwa penambahan kapasitas tersebut berbarengan dengan sejumlah program tarif promo untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kereta api selama periode sibuk Nataru.

    “Untuk memastikan kapasitas perjalanan terpenuhi, KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan 909.536 tempat duduk,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025). 

    Total kursi yang disediakan itu dialokasikan di sejumlah stasiun strategis yang menjadi titik keberangkatan utama penumpang dengan Stasiun Gambir sebanyak 367.020 kursi, Stasiun Pasar Senen sebanyak 441.932 kursi, dan KA Lokal Pangrango dan Siliwangi sebanyak 100.584 kursi

    Ketiga layanan tersebut mencakup rute-rute favorit masyarakat menuju berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    Hingga 5 Desember 2025, KAI mencatat 289.380 tiket Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dan KA Lokal yang telah dipesan pelanggan. Dari jumlah itu, 280.502 penumpang merupakan pengguna KAJJ, sementara 8.878 penumpang memilih layanan KA Lokal Pangrango.

    Data menunjukkan Stasiun Pasar Senen masih menjadi titik keberangkatan tersibuk dengan 135.442 pemesanan. Disusul Stasiun Gambir 57.844 pelanggan, Stasiun Bekasi 39.454 pelanggan, Stasiun Cikarang 22.001 pelanggan, Stasiun Jatinegara, Karawang, dan Cikampek dengan total 25.761 pelanggan

    Untuk KA Lokal Pangrango, jumlah penumpang terbanyak tercatat berasal dari Stasiun Bogor Paledang dengan 4.594 pelanggan, diikuti Sukabumi, Cisaat, serta beberapa lintas lain yang menjadi rute harian masyarakat di wilayah tersebut.

    Selama periode Nataru, KAI mengoperasikan 1.530 perjalanan KAJJ, atau rata-rata 85 perjalanan per hari. Selain itu, terdapat 198 perjalanan KA Lokal yang melayani rute Pangrango dan Siliwangi. Penambahan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan kursi mencukupi sekaligus mengurai potensi kepadatan penumpang di berbagai titik keberangkatan.

  • Modal Asing Masuk Rp 14,08 Triliun ke RI pada Awal Desember 2025

    Modal Asing Masuk Rp 14,08 Triliun ke RI pada Awal Desember 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa aliran modal asing yang masuk secara bersih ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp 14,08 triliun pada pekan pertama Desember 2025, tepatnya dalam periode transaksi 1-4 Desember.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, dana tersebut berasal dari tiga instrumen utama, yaitu pasar saham sebesar Rp 2,11 triliun, Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 1,06 triliun, serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang mencatat arus masuk paling besar mencapai Rp 10,92 triliun.

    Sementara itu, sejak awal tahun hingga 4 Desember 2025, tercatat arus modal asing keluar bersih di pasar saham mencapai Rp 27,93 triliun. Pada instrumen SBN, dana keluar bersih sebesar Rp 2,79 triliun, sedangkan pada SRBI mencatat arus keluar yang jauh lebih besar, yakni Rp 122,14 triliun.

    BI juga mencatat penurunan premi risiko investasi Indonesia, yang tercermin dari credit default swaps (CDS) tenor 5 tahun yang turun dari 72,45 basis poin pada 28 November menjadi 71,18 basis poin pada 4 Desember 2025.

    Nilai tukar rupiah pada Jumat (5/12/2025) dibuka stabil di posisi Rp 16.640 per dolar AS, tidak jauh berbeda dari penutupan perdagangan sehari sebelumnya. Pada sisi lain, indeks dolar AS (DXY) melemah ke 98,99 pada akhir perdagangan Kamis (4/12/2025).

    DXY mengukur pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang utama, yakni euro, yen, poundsterling, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Untuk instrumen obligasi, imbal hasil SBN tenor 10 tahun berada di level 6,18% pada Jumat (5/12/2025), tidak berubah dibandingkan sehari sebelumnya. Yield US Treasury Note tenor 10 tahun justru meningkat menjadi 4,098% pada penutupan Kamis (4/12/2025).

    Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan bauran kebijakan guna mendukung ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

  • Netflix Akuisisi Aset Film dan Streaming Warner Bros Senilai US$ 72 M

    Netflix Akuisisi Aset Film dan Streaming Warner Bros Senilai US$ 72 M

    Jakarta, Beritasatu.com – Netflix resmi mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk membeli sebagian aset milik Warner Bros, Discovery (WBD), termasuk studio film dan layanan streaming HBO Max. Kesepakatan besar ini menutup proses penawaran yang berlangsung sengit, ketika Paramount-Skydance dan Comcast sebelumnya turut berkompetisi.

    Mengutip CNBC, Jumat (5/12/2025), transaksi tersebut mencakup pembayaran tunai dan saham dengan nilai US$ 27,75 per saham WBD, sehingga total valuasi ekuitas transaksi mencapai US$ 72 miliar, dan nilai perusahaan keseluruhan sekitar US$ 82,7 miliar. WBD akan tetap mengoperasikan jaringan televisinya, seperti TNT dan CNN, melalui rencana spin-out Discovery Global yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

    Akuisisi ini mempertemukan raksasa streaming Netflix dengan studio film legendaris Warner Bros., pemilik katalog ikonik seperti The Wizard of Oz, waralaba Harry Potter, dan DC Universe. Kesepakatan juga mencakup konten HBO Max, termasuk serial terkenal seperti The Sopranos dan Game of Thrones.

    Co-CEO Netflix Ted Sarandos mengakui keputusan melakukan akuisisi ini mungkin mengejutkan sebagian pihak.
    “Saya tahu beberapa dari Anda terkejut kami melakukan akuisisi ini, dan saya tentu mengerti alasannya. Selama bertahun-tahun, kami dikenal sebagai pembangun, bukan pembeli,” ujarnya.

    Namun ia menegaskan bahwa peluang ini sangat strategis. “Ini kesempatan langka dan akan membantu kami mencapai misi menghibur dunia,” ucap dia.

    Kesepakatan diperkirakan rampung dalam 12 hingga 18 bulan setelah pemisahan jaringan TV WBD selesai, yang ditargetkan pada kuartal III 2026.

    Kesepakatan ini diprediksi menjadi salah satu akuisisi paling signifikan di industri hiburan. Netflix saat ini memiliki lebih dari 300 juta pelanggan global, sementara WBD melaporkan 128 juta pelanggan per September 2025. Kombinasi kekuatan dua raksasa ini dapat memicu pengawasan regulator terkait potensi dominasi pasar streaming.

  • Dia Bukan Bos Saya, Rusun Kebijakan Kemenkeu

    Dia Bukan Bos Saya, Rusun Kebijakan Kemenkeu

    Denpasar, Beritasatu.com – Isu pemanfaatan lahan milik negara memicu perbedaan sikap antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pembangunan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait. Menkeu Purbaya menegaskan, rencana pembangunan rumah susun (rusun) tambahan di lahan Kemenkeu di Renon, Denpasar, merupakan kebijakan internal dan bukan instruksi dari Menteri Maruarar.

    Pernyataan tegas ini disampaikan Purbaya seusai meresmikan Balai Diklat Keuangan (BDK) dan rusun pegawai Kemenkeu di Denpasar, Bali, Jumat (5/12/2025).

    Perbedaan ini bermula dari kunjungan Maruarar Sirait alias Ara pada 24 November lalu ke rusun ASN Kemenkeu. Saat itu, Ara mengusulkan agar sisa lahan Kemenkeu digunakan untuk membangun rusun elite bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Purbaya, yang awalnya menjelaskan rencana pembangunan 1-2 tower tambahan untuk pegawai Kemenkeu dengan ukuran unit yang lebih besar (mengingat unit tipe 36 m2 saat ini dianggap kurang memadai), langsung menepis anggapan bahwa usulan itu datang dari menteri PKP.

    “Dia (Maruarar) bukan bos saya, saya enggak perlu diarahkan oleh dia,” kata Purbaya merespons pertanyaan wartawan dengan nada tegas.

    Menkeu Purbaya menegaskan bahwa rencana pembangunan rusun tambahan itu murni kebijakan internal Kemenkeu, yang saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hunian pegawai mereka sendiri.

    Ia menyatakan akan mengevaluasi kebutuhan internal Kemenkeu terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan alokasi lahan untuk pihak luar.

    “Kita lihat Kementerian Keuangan masih butuh apa enggak. Kalau masih ada pegawai Kementerian Keuangan yang masih belum dapat tempat tinggal di sini, sebagian dari Kementerian Keuangan dulu. Nanti kita lihat seperti apa perkembangannya ke depan,” imbuhnya.

    Usulan Maruarar Sirait sebelumnya didasari keinginan agar masyarakat kecil mendapat kesempatan tinggal di kawasan elite seperti Renon.

    “Ini kan daerah elite, buat lah sekali-kali rakyat ada di daerah elite. Wong cilik itu kan kita kasih tempat yang elite supaya kita urus,” ujar Ara saat kunjungannya.

    Namun, pernyataan Menkeu Purbaya hari ini menegaskan bahwa penggunaan aset negara harus sejalan dengan kebutuhan dan kebijakan prioritas dari kementerian yang memegang aset tersebut.

  • BGN Tinjau SPPG Margomulyo, Serap Produk Petani dan Peternak Lokal dengan Harga Tinggi

    BGN Tinjau SPPG Margomulyo, Serap Produk Petani dan Peternak Lokal dengan Harga Tinggi

    Sleman, Beritasatu.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat bagi penerima manfaat tetapi juga mendorong penguatan ekonomi lokal. 

    Hal ini terlihat dari praktik yang dijalankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Margomulyo Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang secara aktif menggandeng petani dan peternak lokal sebagai pemasok utama bahan pangan.

    Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, mengatakan bahwa kolaborasi dengan pelaku usaha lokal merupakan bagian penting dari ekosistem.

    “Kami mengapresiasi SPPG Margomulyo karena bukan hanya memastikan kualitas bahan pangan, tetapi juga memberdayakan petani dan peternak sekitar. Hasil tani setempat dibeli dengan harga yang baik sehingga memberi keuntungan bagi masyarakat,” ucap Hida dalam kunjungannya tersebut, Jumat (5/12/2025).

    Ia menambahkan bahwa sebagian kebutuhan protein hewani juga dipenuhi dari unit usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKALMA) Seyegan Margo Manunggal.

    “Telur yang digunakan berasal dari peternakan lokal di bawah Bumkalma. Pola ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan desa, tetapi juga membangun rantai pasok yang berkelanjutan dan menyejahterakan warga,” tambahnya.

    Ia berharap, kerja sama seperti ini dapat diperluas ke daerah lain sehingga keberadaan SPPG tidak hanya mengatasi persoalan gizi, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada pemasok besar dari luar daerah.

    BGN berkomitmen untuk terus mendorong SPPG seluruh Indonesia agar mengadopsi model kemitraan lokal ini sebagai bagian dari strategi pembangunan pangan berkelanjutan.

  • Mendag Resmikan Pabrik Roti di Klaten dan Lepas Ekspor Perdana

    Mendag Resmikan Pabrik Roti di Klaten dan Lepas Ekspor Perdana

    Klaten, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, meresmikan operasional pabrik roti ropi milik PT Juara Roti Indonesia di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (5/12/2025). Pada kesempatan yang sama, Budi juga melepas ekspor perdana produk roti olahan perusahaan tersebut ke pasar internasional.

    Menurut Budi, perusahaan roti itu telah menjadi pemasok bagi 73 rumah sakit di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen memfasilitasi pelaku UMKM agar mampu menembus pasar global.

    “Pemerintah akan siap membantu teman-teman UMKM untuk ekspor. Kami ingin yang melakukan ekspor itu tidak hanya perusahaan besar saja, UMKM pun juga kita dukung,” ujarnya kepada Beritasatu.com.

    Budi menyebut keberadaan pabrik roti di Klaten merupakan bukti kekuatan industri pangan nasional yang semakin kompetitif dan berorientasi ekspor.

    “Pemerintah mendukung penuh industri pangan nasional yang mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka pasar baru di luar negeri. Ekspor perdana ini membuktikan bahwa produk UMKM dan industri pangan Indonesia dapat bersaing secara global,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa saat ini perusahaan telah memulai ekspor ke Uni Emirat Arab (UEA). Menurutnya, pencapaian tersebut berawal dari mimpi dan kerja keras pemilik usaha.

    “Silakan bapak-ibu memiliki mimpi, ini terbukti pabrik di Klaten mampu ekspor ke Arab,” ucapnya.

    Budi juga menyoroti kemudahan program ekspor bagi UMKM. Pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, melainkan dapat mengikuti pendampingan ekspor secara daring.

    “Silakan dengan mudah saja. Banyak di desa-desa yang memiliki UMKM. Ikuti program ekspor melalui Zoom, kalau tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa pun juga boleh,” tuturnya.

  • Pemerintah Siapkan Aturan Pajak agar Merger BUMN Tak Bebani Negara

    Pemerintah Siapkan Aturan Pajak agar Merger BUMN Tak Bebani Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sedang menyiapkan aturan baru agar proses merger dan restrukturisasi di lingkungan BUMN dapat berjalan lebih efisien tanpa menimbulkan beban perpajakan tambahan.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri rapat Dewan Pengawas Danantara dan pertemuan dengan PT Pertamina di Wisma Danantara, Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, restrukturisasi Danantara dari sekitar 1.000 entitas menjadi sekitar 200 akan melibatkan banyak aksi korporasi yang membutuhkan penyesuaian aturan perpajakan.

    “Tadi dilanjutkan dengan rapat dengan Pertamina. Untuk restrukturisasi itu butuh regulasi penyesuaian dari peraturan menteri keuangan (PMK) tentang perpajakan. Itu yang kita mau selesaikan. Bukan hanya untuk Pertamina tetapi untuk keseluruhan proses merger, akuisisi, dan yang lain,” jelas Airlangga.

    Ia berharap revisi PMK tersebut dapat rampung pada Desember 2025. Airlangga menegaskan bahwa kebijakan yang disiapkan bukan berupa pengurangan pajak, melainkan pemberian fasilitas perpajakan agar restrukturisasi BUMN dapat berlangsung lebih ekonomis.

    “Bukan pajaknya dikurangi tetapi fasilitasnya,” tegasnya.

    Airlangga menambahkan rapat tersebut juga membahas sejumlah SOP Danantara, seperti regulasi etik, audit, dan tata kelola.

    Terpisah, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi yang memungkinkan efisiensi BUMN meningkat serta membuat proses merger lebih ekonomis.

    “Lagi kita bahas regulasi yang BUMN bisa lebih efisien dan juga merger-mergernya bisa lebih ekonomis,” ujar Bimo di Wisma Danantara.

    Ia menyebut rencana insentif tersebut akan diberikan dalam periode tiga-empat tahun. Namun, anak buah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu menegaskan bahwa pembahasan insentif merger atau akuisisi BUMN tersebut belum final.

    Bimo juga memastikan tidak ada pengurangan pajak, melainkan fasilitas perpajakan yang mencakup pengaturan smoothing dividend, yaitu mekanisme menjaga stabilitas pembayaran dividen dari tahun ke tahun.

    “Enggak ada pengurangan pajak, tetapi fasilitas,” ujarnya.

    Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa insentif dari Kementerian Keuangan hanya diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia mencontohkan bahwa akan ada insentif pajak bagi aksi korporasi BUMN dalam masa transisi.

    “Kalau disuruh bayar pajak semua, ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi, kita kasih waktu berapa tahun, dua-tiga tahun ke depan,” kata Purbaya seusai rapat dengan Danantara bersama Komisi XI DPR di kompleks Senayan, Kamis (4/12/2025).

    “Setelah itu, setiap aksi korporasi akan kita kenakan pajak sesuai aturan. Ini kan Danantara baru dan juga proyek pemerintah, jadi itu hal yang wajar,” pungkasnya.

  • Kinerja Perbankan Diproyeksi Tetap Solid hingga Akhir 2025

    Kinerja Perbankan Diproyeksi Tetap Solid hingga Akhir 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kinerja industri perbankan nasional diperkirakan tetap solid hingga akhir tahun 2025. Hal ini tercermin dari hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan IV 2025.

    Survei dilakukan pada Oktober 2025 dengan melibatkan 102 bank yang mewakili 99,25% dari total aset seluruh bank umum per September 2025, sehingga hasilnya dinilai cukup menggambarkan kondisi perbankan nasional secara keseluruhan.

    Dikutip dari hasil survei tersebut, Sabtu (22/11/2025), keyakinan pelaku perbankan tercermin dari indeks orientasi bisnis perbankan (IBP) pada triwulan IV 2025 yang tercatat sebesar 66, berada di zona optimistis. Ekspektasi akan membaiknya kondisi makroekonomi domestik menjadi alasan utama responden menilai bahwa kinerja perbankan akan tetap terjaga. Perbankan juga dinilai masih cukup kuat dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

    Prediksi membaiknya kondisi makroekonomi domestik tercermin pada indeks ekspektasi kondisi makroekonomi (IKM) triwulan IV 2025 yang kembali ke level optimistis, yakni sebesar 63. Peningkatan indeks ini terutama didorong oleh prakiraan meningkatnya pertumbuhan ekonomi seiring penurunan BI rate dan ditopang oleh penguatan nilai tukar Rupiah.

    Selain itu, konsumsi masyarakat yang lazimnya meningkat pada momentum Natal dan tahun baru juga diyakini mampu mendongkrak permintaan terhadap barang dan jasa. Stimulus 8+4+5 dari pemerintah turut diperkirakan memperkuat daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun di sisi lain inflasi juga diperkirakan meningkat akibat kenaikan aktivitas ekonomi dan konsumsi tersebut.

    Sejalan dengan proyeksi membaiknya kondisi makroekonomi, mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan IV 2025 masih terjaga dan terkendali. Hal ini tercermin dari indeks persepsi risiko (IPR) sebesar 57 yang juga berada di zona optimistis.

    Para pelaku perbankan menilai kualitas kredit masih terjaga dengan baik, sementara posisi devisa netto (PDN) tetap rendah dengan aset dan tagihan valuta asing yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas (long position), sehingga eksposur risiko nilai tukar relatif termitigasi.

    Meski demikian, net cashflow perbankan diproyeksikan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh peningkatan cash outflow seiring meningkatnya penarikan dana oleh nasabah untuk kebutuhan operasional, serta pembayaran belanja pemerintah daerah yang umumnya cukup besar pada akhir tahun anggaran.

    Dari sisi prospek bisnis, ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan IV-2025 tercatat tetap kuat. Indeks kkspektasi kinerja (IEK) berada pada level 78, yang menunjukkan optimisme tinggi terhadap prospek pertumbuhan perbankan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspektasi bahwa kredit masih akan meningkat seiring naiknya permintaan pembiayaan, serta dukungan ekspansi kredit yang telah disiapkan bank melalui pipeline yang ada.

    Sejumlah sektor ekonomi dinilai berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan kredit. Sektor industri pengolahan pada September 2025 tercatat tumbuh 8,64% (yoy), sementara sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pengangkutan dan pergudangan masing-masing tumbuh 19,15% (yoy) dan 19,32% (yoy).

    Dari sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) pada triwulan IV 2025 juga diperkirakan tumbuh sejalan dengan upaya bank memperoleh sumber pendanaan untuk mendukung ekspansi kredit dan menjaga likuiditas.

    Pada SBPO periode ini, OJK juga menggali informasi mengenai proyeksi pencapaian target rencana bisnis bank (RBB) tahun 2025. Hasil survei menunjukkan, sebagian besar bank optimistis target kredit dan DPK dalam RBB 2025 dapat tercapai. 

  • Kapitalisasi Pasar Rp 15.300 T, BEI Masuk 20 Bursa Terbesar Dunia

    Kapitalisasi Pasar Rp 15.300 T, BEI Masuk 20 Bursa Terbesar Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa pasar modal Indonesia kini masuk dalam jajaran 20 bursa dengan kapitalisasi terbesar di dunia, sekaligus menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN. Capaian itu disebut selaras dengan penguatan kinerja pasar modal sepanjang 2025.

    “Nilai kapitalisasi pasar kita sudah mencapai Rp15.300 triliun, nilai transaksi harian sudah mencapai Rp 16,9 triliun, jumlah investor kita sudah mencapai Rp 19,5 juta,” ujar Jeffrey dalam acara Medan Sharia Investor City (Main Story) 2025 di Medan, yang disaksikan secara daring dari Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Ia menambahkan, penguatan tersebut tecermin dari sejumlah indikator utama perdagangan. IHSG telah tumbuh hampir 19% year to date (ytd) dan pada penutupan Jumat sore berada di posisi 8.414,35. Sementara indeks LQ45 berada di level 845,68. Sebagai perbandingan, pada hari pertama perdagangan tahun ini, 2 Januari 2025, IHSG dibuka pada level 7.103,14.

    Jeffrey menjelaskan bahwa kinerja positif pasar modal juga ditopang oleh pertumbuhan pasar modal syariah, yang semakin meningkatkan inklusivitas layanan keuangan di Indonesia. Menurutnya, prinsip investasi syariah memiliki nilai universal karena menekankan pengelolaan risiko secara sehat.

    “Prinsip-prinsip berinvestasi secara syariah itu nilainya universal,” katanya.

    Ekosistem pasar modal syariah nasional saat ini telah didukung oleh infrastruktur dan regulasi yang lengkap. Jeffrey menyebut terdapat lebih dari 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan lebih dari 26 fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI yang mengatur investasi syariah secara menyeluruh, mulai dari pembukaan rekening, transaksi, kliring, penyimpanan, hingga mekanisme dana jaminan investor.

    “Hal itu yang membuat pasar modal syariah Indonesia mendapatkan apresiasi secara global. Paling tidak, sudah lima kali Bursa Efek Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai The Best Islamic Capital Market,” ujarnya.

    Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) berada di level 282,10 per Oktober 2025. Kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 9,32 kuadriliun, dengan 618 saham tercatat, dan pertumbuhan mencapai 30,81% ytd, lebih tinggi dibandingkan sejumlah indeks lain.

    Dengan perkembangan tersebut, BEI menegaskan komitmennya untuk memperkuat daya saing pasar modal nasional sekaligus memperluas basis investor di dalam negeri.