Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Emiten Sektor Konstruksi Terkena Imbas Kebijakan Pemangkasan Anggaran

    Emiten Sektor Konstruksi Terkena Imbas Kebijakan Pemangkasan Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah tak hanya berdampak terhadap kegiatan operasional Kementerian/Lembaga, melainkan juga ke sektor lain. Salah satunya terhadap kinerja saham sejumlah emiten.

    Head of Research Retail MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana mengungkapkan emiten yang terkena imbasnya adalah yang bergerak di sektor konstruksi.

    Herditya mengungkapkan, hal ini terjadi lantaran kegiatan usaha atau proyek yang digarap perusahaan konstruksi disebut akan berkurang. Diketahui, salah satu pos yang paling terdampak dari adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah adalah sektor infrastruktur.

    “Dengan adanya pemangkasan anggaran atau pengetatan ini, akan mempengaruhi emiten-emiten yang berada di sektor-sektor tertentu,” ungkap Herditya dalam program Investor Market Closing, Senin (10/2/2025).

    “Dengan demikian, secara sektor pergerakannya akan masih cenderung tertekan ke depannya, terutama juga dari sisi infrastruktur,” sambungnya.

    Herditya melanjutkan, langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto perihal pembangunan infrastruktur di Tanah Air cenderung berbalik jika dibandingkan dengan kepemimpinan Joko Widodo. Di mana, pada 10 tahun ke belakang, pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan.

    Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo lebih fokus terhadap program yang sifatnya populis atau sosial, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Herditya pun memprediksi, kinerja saham konstruksi akan sulit rebound apabila isu pemangkasan anggaran, terutama infrastruktur, terus menguat dan bergulir.

    “Adanya kebijakan (pemangkasan anggaran) seperti ini yang cenderung sosial populis, maka sektor infrastruktur di medium 2025 akan relatif cukup tertekan,” pungkasnya. 

  • Amdal Tidak Ada, Proyek Ini Harus Dihentikan!

    Amdal Tidak Ada, Proyek Ini Harus Dihentikan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XII DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) Lido, Bogor, Jawa Barat, yang dimiliki PT MNC Land pada Senin (10/2/2025). Sidak ini bertujuan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam proyek tersebut.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, yang memimpin sidak, mengungkapkan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan PT MNC Land. Salah satunya adalah pendangkalan Danau Lido.

    “Jelas danau ini telah mengalami pendangkalan akibat proyek yang dilakukan. Bahkan, danau ini sudah disegel,” ujar Bambang di Bogor.

    Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan hotel dan gedung yang belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).

    “Dari penjelasan dirjen Gakum KLH dan pengakuan PT MNC Land, proyek ini belum memiliki Amdal yang sesuai. Amdal yang ada justru milik perusahaan lain,” tambahnya.

    Bambang menegaskan Komisi XII DPR akan mengawasi proyek KEK Lido terkait dugaan pelanggaran MNC Land secara ketat. Ia bahkan telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera melakukan tindakan tegas, termasuk penghentian sementara pembangunan.

    “Kami akan mendalami lebih lanjut karena dokumen yang ada tidak sesuai. Sampai ada kejelasan terkait Amdal, proyek ini sebaiknya dihentikan sementara,” tegasnya.

    Bambang juga memperingatkan agar PT MNC Land tidak berlindung di balik status KEK untuk menghindari aturan lingkungan. “Jangan sampai ada praktik penyalahgunaan status KEK untuk menghindari regulasi lingkungan, terutama soal Amdal. Ini seperti mengemudi mobil dengan SIM milik orang lain,” sindirnya.

    Sidak ini dilakukan setelah adanya pengaduan dari warga sekitar, yang mengeluhkan dampak negatif dari proyek KEK Lido. Forum Musyawarah Masyarakat Cigombong sebelumnya melaporkan proyek ini menyebabkan sedimentasi dan pencemaran di Danau Lido.

    Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK Rizal Irawan mengonfirmasi masyarakat dari tiga desa, yaitu Wates Jaya, Srogol, dan Pasir Jaya, telah tiga kali melakukan demonstrasi terkait proyek ini.

    “Masyarakat menuntut normalisasi dan revitalisasi Danau Lido karena terjadi pendangkalan akibat proyek ini,” ungkap Rizal dalam konferensi pers.

    Dengan temuan ini, Komisi XII DPR berjanji akan terus mengawal kasus dugaan pelanggaran di  KEK Lido MNC Land dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas.

  • Penjelasan BSI Soal Aplikasi Beyond BSI Error

    Penjelasan BSI Soal Aplikasi Beyond BSI Error

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan penjelasan terkait aplikasi beyond BSI yang mengalami gangguan alias error sejak Minggu (9/2/2025). Pihak bank meminta maaf atas gangguan tersebut.

    “Assalamualaikum. Mohon maaf atas kendala pada layanan yang dialami. Diinformasikan kami sedang melakukan stabilisasi sistem sehingga transaksi dapat dilakukan dalam kurun waktu 3 jam ke depan. Mohon berkenan untuk menunggu, kami upayakan proses akan selesai secepatnya,” tulis BSI dalam akun Instagramnya @lifewithbsi.

    Tak lupa BSI juga mengingatkan para nasabah untuk selalu waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

    “Jangan pernah memberikan data pribadi seperti PIN, password, kode OTP, atau CVC kepada pihak manapun, serta hindari mengeklik link yang tidak resmi,” tulis BSI lagi.

    BSI juga telah mengumumkan akan adanya perbaikan sistem sehingga memengaruhi layanan online, termasuk beyond BRI yang error. Pemberitahuan tersebut disampaikan via akun resmi @bankbsi_id di X.

    “Assalamu’alaikum, sahabat syariah. Demi meningkatkan kualitas layanan, BSI akan melakukan pemeliharaan sistem pada Minggu (9/2/2025) pukul 0100-05:00 WIB,” tulis BSI.

    Selama proses tersebut, BSI menyatakan, layanan transaksi tidak dapat digunakan. Namun, BSI memastikan data dan dana nasabah tetap aman.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi BSI Call 14040 atau melalui kanal resmi BSI,” pungkas BSI.

    Sebelumnnya, warganet ramai membahas soal aplikasi beyond BRI yang error. “Tolong banget ini mah, kalo lagi optimalisasi sistem lagi perbaikan perbaikan bisa ga kalo ga di jam jam orang transaksi? Makin ga nyaman pake BSI,” tutur akun @fn.amali***.

  • DPR Minta DJP Sinergikan Dua Sistem Pajak untuk Antisipasi Coretax

    DPR Minta DJP Sinergikan Dua Sistem Pajak untuk Antisipasi Coretax

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menjalankan sistem pajak lama bersamaan dengan penerapan core tax administration system (Coretax). Langkah ini bertujuan untuk membantu wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem baru.

    Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat antara Komisi XI DPR dan DJP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (10/2/2025). Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menegaskan, DJP harus tetap memanfaatkan sistem perpajakan lama untuk memastikan penerimaan pajak tidak terganggu.

    “DJP Kemenkeu agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan lama sebagai mitigasi dalam implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan,” ujar Misbakhun.

    Sejak diterapkan mulai 1 Januari 2025 banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan saat menggunakan Coretax. Terkait hal itu, DPR meminta DJP agar tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang diakibatkan oleh gangguan penerapan sistem Coretax pada 2025. 

    Sampai dengan 3 Februari 2025 pukul 23.59 WIB, wajib pajak yang telah berhasil memperoleh sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk keperluan penandatanganan faktur pajak dan bukti potong Pajak Penghasilan  (PPh) berjumlah 508.679. 

    Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak yaitu sebesar 218.994. Jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan untuk masa Januari 2025 yaitu sebesar 30.143.543 dengan jumlah faktur pajak telah divalidasi atau disetujui sebesar 26.313.779.

    “Upaya penyempurnaan sistem pajak baru Coretax juga dilakukan dengan  memperkuat cyber security (keamanan siber). DJP melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI DPR secara berkala,” kata Misbakhun.

    Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan, DJP terus memantau implementasi Coretax, termasuk perubahan jadwal penyampaian SPT dan penyetoran pajak.

    “Ada perubahan terkait penyampaian SPT dan penyetoran PPh Pasal 21. Sebelumnya batas waktu pada Senin (10/2/2025), kini menjadi Sabtu (15/2/2025),” ujar Suryo.

    DJP berkomitmen untuk menjaga stabilitas penerimaan negara selama masa transisi ke sistem pajak baru, yaitu Cortex.

  • Selain Apple, Perusahaan Asing Siap Investasi Jumbo di Indonesia

    Selain Apple, Perusahaan Asing Siap Investasi Jumbo di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan selain Apple, akan ada perusahaan asing lain yang siap menanamkan investasi besar alias jumbo di Indonesia. Pemerintah telah melakukan pembicaraan intensif dengan investor tersebut dan kesepakatan diharapkan rampung pada kuartal pertama 2025.

    Rosan tidak merinci jumlah investasi yang akan ditanamkan, tetapi nilainya diperkirakan mencapai miliaran dolar AS. Ia juga mengonfirmasi investor tersebut berasal dari Amerika Serikat.

    “Kita terus melakukan pembicaraan, targetnya dalam first quarter ini bisa selesai,” ujarnya saat ditemui di Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan menambahkan, nilai investasi jumbo dari perusahaan asing tersebut berpotensi memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.

    Dalam upaya menarik lebih banyak investasi asing, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi, mengingat persaingan ketat dengan negara-negara ASEAN lainnya. Rosan optimistis Indonesia tetap menjadi pilihan utama bagi investor global, berkat kebijakan yang lebih fleksibel serta potensi sumber daya alam dan energi terbarukan yang melimpah.

    “Langkah-langkah penyempurnaan regulasi, perizinan, serta kebijakan terus dilakukan agar investasi semakin menarik,” pungkasnya.

    Dengan masuknya investasi jumbo dari perusahaan asing, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai tujuan utama investasi di kawasan Asia Tenggara.

  • IHSG Hari Ini Longsor ke Level 6.648

    IHSG Hari Ini Longsor ke Level 6.648

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) tertahan di zona merah hingga penutupan perdagangan hari ini, Senin (10/2/2025).

    IHSG longsor hingga 1,40% atau 94,43 poin ke level 6.648,1.

    IHSG hari ini bergerak dalam rentang 6.585-6.742. Perdagangan IHSG hari ini mencatatkan 17,8 miliar lembar saham senilai Rp 11,5 triliun dari 1,3 juta kali transaksi.

    Sebanyak 194 saham yang diperdagangkan menguat, sebanyak 407 saham melemah, dan sebanyak 193 saham stagnan.

    Mayoritas sektor saham melemah, dipimpin oleh sektor infrastruktur yang turun sebesar 2,9%, diikuti pelemahan di sektor energi 2,4%, keuangan 1,3%, properti 1,3%, dan perindustrian 1,2%.

    Pada saat IHSG hari ini melemah, penguatan terjadi pada sektor barang baku sebesar 0,3%, kesehatan 0,2%, teknologi 0,1%, dan barang konsumsi primer 0,06%.

  • BPI Danantara Akan Jadi Penopang Perekonomian Nasional

    BPI Danantara Akan Jadi Penopang Perekonomian Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyambut baik terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Dikatakan Rosan, BPI Danantara akan menjadi kekuatan besar dalam menopang kinerja perekonomian nasional. Untuk saat ini, Danantara dalam proses pematangan seusai payung hukum yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disahkan DPR pada pekan lalu.

    “BPI Danantara sedang berjalan, tetapi saya meyakini BPI Danantara ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan perekonomian ke depannya,” ungkap Rosan saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan melanjutkan, BPI Danantara akan menarik investasi besar, baik dari domestik hingga asing.

    Diketahui, saat ini pemerintah tengah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan ditargetkan dalam beberapa tahun ke depan mampu menembus angka 8%. Oleh karenanya dibutuhkan sejumlah upaya, salah satunya mendatangkan investasi dalam jumlah besar.

    “Dan tentunya ini akan bersama-sama dengan pihak luar yang ingin berinvestasi bersama-sama dengan Danantara,” beber Rosan.

    Terkait kepastian BPI Danantara akan diluncurkan, Rosan mengaku belum mendapat informasi detail, tetapi kabarnya akan dilakukan dalam beberapa bulan lagi.

    “Memang rencananya seperti itu ya, insyaallah bisa diluncurkan dalam waktu segera,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro juga mengungkapkan, BPI Danantara akan bertugas seperti Lembaga Pengelola Investasi (INA) yang berperan sebagai mitra investor asing dalam menggaet investor asing dalam pendanaan proyek pembangunan.

    “BPI Danantara bukan hanya sekadar BUMN, tetapi dibuat seperti superholding. Namun yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage, sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ucapnya.

  • Ketua Komisi XII DPR Minta Pertamina Gencar Lakukan Sosialisasi Pentingnya Subpangkalan Elpiji 3 Kg

    Ketua Komisi XII DPR Minta Pertamina Gencar Lakukan Sosialisasi Pentingnya Subpangkalan Elpiji 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya meminta Pertamina gencar melakukan sosialisasi kepada para pengecer gas LPG atau elpiji 3 kilogram (kg) yang akan menjadi subpangkalan dalam mata rantai distribusi gas elpiji.

    Menurut Bambang, sosialisasi ini penting agar para pengecer dan juga masyarakat mengerti maksud subpangkalan dan tujuan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan gas elpiji 3 kg.

    “Pertamina Patra Niaga harus gencar melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada pengecer agar mereka dan masyarakat semakin paham tujuan dari penataan yang ingin dilakukan oleh menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia ini, terutama dalam pembentukan sub pangkalan,” ujar Bambang di sela-sela kegiatan inspeksi ke agen dan pangkalan gas elpiji di wilayah Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Minggu (9/2/2025).

    Bambang mengatakan kunjungan dan inspeksi di Kota Pangkalpinang merupakan bentuk fungsi pengawasan Komisi XII DPR dalam memastikan distribusi gas elpiji 3 kg dan memantau harga jual ke masyarakat.

    “Secara distribusi berjalan dengan lancar dan harga yang dibeli masyarakat di pangkalan juga sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan,” kata Bambang.

    Bambang menerangkan maksud pembentukan subpangkalan agar mendekatkan titik-titik penjualan yang resmi kepada masyarakat. Tujuannya, kata dia, masyarakat bisa mendapatkan gas elpiji 3 kg dengan mudah dan harga yang terjangkau.

    “Pembentukan subpangkalan dimaksudkan untuk mendekatkan titik-titik penjualan yang resmi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gas LPG 3 jg secara mudah dengan harga yang sewajarnya sebagai barang subsidi,” jelas Bambang.

    Dalam inspeksi di Kota Pangkalpinang, Bambang didampingi oleh petinggi PT Pertamina Parta Niaga, seperti Drestanto Nandiwardhana selaku region manager retail sales Sumbagsel dan Andrew Wisnuwardhana sebagai sales area manager wilayah Babel.

    Selain itu, tampak hadir Wakil Ketua I DPRD Babel Eddy Iskandar, anggota DPRD Kota Pangkalpinang Zupriadi dan Feri Sardani, dan Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Sofi.

    Drestanto Nandiwardhana selaku region manager retail sales Pertamina Patra Niaga Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) menyampaikan, pasokan gas elpiji 3 kg di Sumbagsel aman. Sumbagsel ini mencakup lima provinsi, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.

    “Secara umum kondisi distribusi elpiji 3 Kg se-Sumbagsel dalam kondisi terjaga, tidak terjadi lonjakan permintaan maupun antrean di masyarakat,” kata Drestanto terkait sosialisasi pentingnya subpangkalan elpiji 3 kg.

  • IHSG Hari Ini Longsor ke Level 6.648

    IHSG Sesi I Hari Ini Makin Jatuh ke Level 6.630

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) semakin jatuh pada penutupan perdagangan sesi I hari ini, Senin (10/2/2025).

    IHSG pada jeda siang hari ini melemah 1,66% atau 111,9 poin ke level 6.630,6.

    IHSG bergerak dalam rentang 6.585-6.742. Perdagangan IHSG pada sesi I hari ini mencatatkan 9,58 miliar lembar saham senilai Rp 5,93 triliun dari 752.764 kali transaksi.

    Sebanyak 200 saham yang diperdagangkan tercatat menguat, sebanyak 401 saham melemah, dan sebanyak 187 saham stagnan.

    Pada saat IHSG sesi I hari ini memerah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada siang ini juga masih tertekan.

    Dari data Bloomberg di pasar spot exchange, rupiah kini berada pada level Rp 16.348 per dolar AS atau melemah 66 poin (0,41%).

  • Nilai Tukar Rupiah Tertekan setelah Donald Trump Umumkan Rencana Tarif Impor Baru

    Nilai Tukar Rupiah Tertekan setelah Donald Trump Umumkan Rencana Tarif Impor Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pagi hari ini, Senin (10/2/2025) masih tertekan.

    Dari data Bloomberg pada pukul 10.33 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.352 per dolar AS atau melemah 70 poin (0,43%).

    Dilansir dari Reuters, menguatnya dolar AS ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana tarif baru sebesar 25% pada semua impor baja dan aluminium ke AS. Tidak hanya rupiah, mata uang negara lain juga ikut tertekan.

    Para analis memprediksi mata uang dari negara-negara yang menjadi target Donald Trump akan cenderung melemah terhadap dolar untuk membantu mengkompensasi sebagian pajak, sehingga ekspor mereka tetap kompetitif.

    Selain itu, tarif impor juga dapat memberikan tekanan ke atas terhadap inflasi AS dan selanjutnya membatasi ruang bagi Federal Reserve (The Fed) untuk melonggarkan kebijakan.

    Selain melemahkan mata uang lain, termasuk nilai tukar rupiah, kebijakan tarif Donald Trump ini juga membuat saham-saham Asia melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Di Korea Selatan, indeks utama turun 0,2%, dipimpin oleh kerugian pada saham produsen baja.