Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • REI Ungkap Tiga Kunci Keberhasilan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

    REI Ungkap Tiga Kunci Keberhasilan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Program pembangunan 3 juta rumah dikabarkan terancam tersendat seusai pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dari sebelumnya Rp 5,2 triliun menjadi Rp 1,6 triliun sepanjang tahun anggaran 2025.

    Namun, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidak akan terganggu oleh efisiensi anggaran tersebut.

    “Program 3 juta rumah itu pembiayaannya bukan dari anggaran APBN,” ucap Joko kepada Beritasatu.com secara daring, Selasa (11/2/2025).

    Program pembangunan 3 juta rumah per tahun adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo  pada kampanye Pilpres 2024. Prabowo berjanji akan membangun dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.

    Mewakili pelaku usaha properti, Joko membagikan pandangannya tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyukseskan program tersebut.

    “Pertama, buatlah regulasi yang bisa mendukung atas pencapaian atas kinerja daripada pelaku usaha. Kedua, jadilah fasilitator yang baik, dan ketiga ciptakan kondisi relasi yang baik bagi stakeholder. Kenapa? Karena yang mengerjakan (pembangunan rumah) itu kami,” tegas Joko.

    Joko percaya diri bahwa industri properti adalah industri yang mandiri dan independen. Data REI menunjukan pada 2023, industri properti mencetak kontribusi investasi sebesar Rp 119 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 122 triliun.

    Atas dasar kontribusi sektor properti yang sedemikian besar, Joko berharap pemerintah dapat bermitra dan membangun relasi yang sebaik-baiknya dengan para pelaku usaha.

    “Dengarkan dan mendekatlah kepada para pelaku industri, sehingga kami bisa bekerja dengan lebih produktif dan punya kepastian agar kami bisa merealisasikan apa yang diinginkan pemerintah,” ucapnya.

    Joko menyebut selama ini sektor properti sudah memberikan kontribusi dan sudah mampu menyuplai realisasi terhadap kebutuhan perumahan di Indonesia. 

    “Jadi, kami ini mengharapkan tiga hal di atas tadi,” pungkas Joko dalam menanggapi pembangunan 3 juta rumah. 

  • Pejabat Tinggi Otorita IKN Resmi Mengundurkan Diri

    Pejabat Tinggi Otorita IKN Resmi Mengundurkan Diri

    Jakarta, Beritasatu.com – Mohamed Ali Berawi, salah satu pejabat OIKN, yang menjabat sebagai deputi bidang transformasi hijau dan digital, resmi mengundurkan diri.  Surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada Kepala OIKN Basuki Hadimuljono pada Jumat (7/2/2025).

    “Teman-teman direktur yang baik, hari ini mulai diprosesnya pengunduran diri saya sebagai Deputi THD OIKN. Semoga pengurusan Keppres saya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, menjadi sebuah kebanggaan bagi saya untuk dapat turut serta dalam merencanakan dan membangun IKN,” ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa (11/2/2025).

    Mohamed Ali memilih untuk mengundurkan diri dari pejabat OIKN karena ingin kembali mengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sebelumnya, ia adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas sebagai tenaga pengajar serta memegang jabatan sebagai guru besar atau profesor di Universitas Indonesia.

    “Semua master plan, blue print, guidelines, dan sebagainya yang telah kita siapkan dan sosialisasikan ke publik dalam membangun IKN dengan mengedepankan 5 principles utama:, yakni IKN sebagai green, resilient, sustainable, inclusive, dan smart city dapat terus kita implementasikan,” pesannya.

    Ia juga menegaskan bahwa setiap program kerja yang telah dan akan dijalankan selalu merujuk pada perencanaan dan prinsip-prinsip tersebut. Tujuannya bukan hanya membangun infrastruktur fisik (hardware), tetapi juga mengembangkan teknologi (software) serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (brainware).

    Ia pun menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, karena hakikat pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

    Mohamed Ali meyakini bahwa proyek IKN merupakan bagian dari masa depan Indonesia. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan baginya untuk berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru ini.

    “Kita akan terus membangun ekosistem dan merancang masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. IKN bukan sekadar sebuah proyek, tetapi komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam merealisasikannya,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi kerja sama serta kekompakan yang telah terjalin selama ini, sembari berharap agar hubungan baik yang telah dibangun dapat terus terjalin di masa mendatang.

    “Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama yang luar biasa. Insyaallah, persahabatan serta hubungan baik yang telah terbina akan terus menjadi jembatan silaturahmi ke depan. Bangga bisa bekerja bersama kalian semua,” pungkas pejabat OIKN ini menutup alasan keputusannya mengundurkan diri.  
     

  • 2,1 Juta Tenaga Kerja Konstruksi Terancam Kena PHK

    2,1 Juta Tenaga Kerja Konstruksi Terancam Kena PHK

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak efisiensi anggaran infrastruktur.

    Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Menurut Andi, pemangkasan anggaran infrastruktur, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebesar 80% atau senilai Rp 81,38 triliun, berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2,1 juta tenaga kerja di sektor konstruksi.

    “Kalau Rp 110 triliun anggaran dipangkas, bisa membuat 2,1 juta pekerja konstruksi menganggur,” kata Andi dalam dialog “Investor Market Today” di ID TV, Selasa (11/2/2025).

    Andi menambahkan, apabila pemangkasan ini bertujuan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah harus mempertimbangkan dampak lebih luasnya.

    “Jangan sampai kita fokus pada program Makan Bergizi Gratis, tetapi besok orang tua siswa penerima MBG justru di-PHK,” ujarnya.

    Andi menyayangkan keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran infrastruktur karena banyak proyek vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

    “Ada banyak proyek prioritas yang penting bagi pembangunan bangsa. Proyek-proyek ini tidak boleh terhenti,” tegasnya.

    Diketahui, pagu DIPA Kementerian PU pada 2025 senilai Rp 110,95 triliun. Setelah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun, sisa pagu 2025 menjadi sebesar Rp 29,57 triliun.

    Beberapa proyek tol yang terkena dampak efisiensi anggaran ini antara lain Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Tol Becakayu) dan Tol Puncak 2 yang mencakup Sentul–Hambalang–Sukamakmur–Pacet–Cipanas.

  • Daftar Kementerian dan Lembaga yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam upaya efisiensi anggaran negara. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp 306 triliun.

    Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memastikan alokasi dana yang lebih optimal. Sebanyak 10 kementerian dan lembaga terkena dampak efisiensi anggaran ini.

    Kementerian dan lembaga tersebut di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sosial, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga mengalami efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden.

    Namun, di sisi lain, terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran ini. Keputusan untuk mempertahankan anggaran sejumlah instansi didasarkan pada pertimbangan strategis dan kebutuhan nasional yang mendesak.

    Kementerian dan Lembaga yang Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

    Berikut adalah daftar kementerian dan lembaga yang tidak mengalami pemotongan anggaran:

    Kementerian Pertahanan: Rp 166,26 triliun.Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Rp 126,64 triliun.Badan Gizi Nasional: Rp 71 triliun.Kejaksaan Agung: Rp 24,38 triliun.Mahkamah Agung: Rp 12,68 triliun.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp 7,05 triliun.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI): Rp 6,69 triliun.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI): Rp 6,15 triliun.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp 2,47 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp 2,45 triliun.Bendahara Umum Negara: Rp 1,93 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp 1,26 triliun.Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI): Rp 969 miliar.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp 611 miliar.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp 354 miliar.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp 279 miliar.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp 268 miliar.

    Dari daftar di atas, terlihat bahwa beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum masih mendapatkan alokasi anggaran penuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan stabilitas negara, ketahanan nasional, serta pemberantasan korupsi dan kejahatan narkotika.

    Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, diharapkan alokasi anggaran negara menjadi lebih efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

  • Kementerian BUMN Ungkap BPI Danantara Akan Diluncurkan Maret 2025

    Kementerian BUMN Ungkap BPI Danantara Akan Diluncurkan Maret 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, pemerintah siap meluncurkan Badan Pengelola Investasi  (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Maret 2025.

    Hal ini Kartika sampaikan di hadapan para investor dalam acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Kami akan meluncurkan organisasi ini mudah-mudahan bulan depan (Maret) atau lebih,” ucap pria yang akrab disapa Tiko itu.

    Tiko menjelaskan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah detail sebelum meluncurkan Danantara. Oleh karena itu, dia meminta kepada semua pihak bersabar menunggu terkait pembentukan lembaga tersebut.

    Tiko mengungkapkan, Danantara akan menjadi superholding BUMN dan wahana investasi pemerintah di Indonesia. Dia juga meyakini Danantara akan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Untuk saat ini, pemerintah tengah mengkaji terkait sektor yang akan difokuskan dalam pengembangan investasi Danantara. Beberapa sektor yang dimaksud, seperti energi, pangan, dan perumahan.

    “Tentunya fokus investasi akan searah dengan fokus pemerintah ke depan. Searah dengan program Asta Cita dan juga program transformasi BUMN ke depan,” pungkasnya.

    BPI Danantara telah resmi berdiri setelah pengesahan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh DPR dalam rapat paripurna, Selasa (4/2/2025). Lembaga ini dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara dengan bekerja sama dengan mitra strategis sesuai regulasi yang berlaku.

  • Dirut BPJS Kesehatan Heran Ada yang Mampu Beli Rokok, tetapi Tak Mau Bayar Iuran

    Dirut BPJS Kesehatan Heran Ada yang Mampu Beli Rokok, tetapi Tak Mau Bayar Iuran

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengaku heran dengan ulah sejumlah warga Indonesia yang tidak mau membayar iuran BPJS. Padahal, kata Ali, mereka rela mengeluarkan biaya hingga Rp 500.000 per bulan untuk membeli rokok.

    Hal tersebut disampaikan Ali menyinggung kelompok peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) BPJS Kesehatan.

    “Memang peserta PBPU, upahnya enggak dapat nih, itu paling sulit karena tekanan ekonomi dan segala macam, sehingga enggak ada kesadarannya. Namun, kalau beli rokok mampu, Rp 500.000 sebulan mampu,” ujar Ali dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Ali menegaskan, iuran bulanan BPJS kesehatan tidak sampai sepersepuluh pengeluaran untuk rokok. Dia mencontohkan biaya untuk kelas 3 BPJS Kesehatan adalah Rp 42.000. Lalu, ditambah subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000, maka biayanya menjadi Rp 35.000 per bulan.

    “BPJS enggak sampai sampai sepersepuluhnya. Bukan Rp 48.000, tetapi Rp 42.000. Kalau bayar masih disubsidi oleh pemerintah, baik pusat, daerah, bayarnya itu Rp 35.000,” tandas dia.

    Dalam raker tersebut, Ali juga membantah BPJS Kesehatan akan bangkrut dan akan gagal bayar pada 2025. Pasalnya, saat ini beredar informasi BPJS mengalami gagal bayar selama tiga bulan ke rumah sakit. Padahal, informasi itu tidak benar alias hoaks.

    “Saya tekankan di sini sampai 2025, BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos, waduh bunyinya gagal bayar tiga bulan dan 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada,” tandas Ali.

    Ali juga memastikan seluruh rumah sakit sudah diselesaikan pembayarannya. Menurut dia, jika tidak terdapat dispute atau sengketa, maka pihaknya akan membayar klaim BPJS ke rumah sakit dalam waktu tidak lebih dari 15 hari.

    “Asal klaimnya beres, artinya itu tidak ada dispute, kalau dispute maka diagnosisnya masih dispute sehingga belum diputuskan atau pending klaim ya. BPJS Kesehatan bayar tidak lebih dari 15 hari. Kami jamin dan jangan dibandingkan dengan swasta loh ya,” pungkasnya.

  • Efisiensi Anggaran Harus Bijak, Jangan Sampai Merugikan Rakyat

    Efisiensi Anggaran Harus Bijak, Jangan Sampai Merugikan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi V DPR Lasarus mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan efisiensi anggaran dengan bijak dan tidak gegabah. Menurutnya, setiap pemotongan pagu anggaran harus dihitung secara matang agar tidak berdampak buruk pada masyarakat.

    “Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah,” ujar Lasarus di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Lasarus menegaskan efisiensi yang dilakukan tanpa perencanaan matang dapat menciptakan efek domino negatif. Misalnya, menurunnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya angka pengangguran, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah.

    “APBN bukan hanya soal untung dan rugi. APBN berperan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, anggaran harus dimanfaatkan dengan optimal agar ekonomi masyarakat tetap bergerak,” tegasnya.

    Lasarus menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap mitra kerja Komisi V DPR, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia mengungkapkan banyak proyek konstruksi dan preservasi jalan yang terhenti akibat pemangkasan anggaran.

    “Preservasi jalan adalah bagian penting dalam perawatan infrastruktur agar tetap dalam kondisi baik. Jika anggaran ini dipangkas, kondisi jalan akan memburuk. Apalagi menjelang Lebaran, kita tidak ingin jalan-jalan di seluruh Indonesia rusak karena tidak ada anggaran preservasi,” jelasnya.

    Meski demikian, Lasarus mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN 2025. Ia bahkan telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR, termasuk menghentikan sementara rapat kerja dengan para menteri hingga rekonstruksi anggaran selesai.

    “Proses ini tidak akan memakan waktu lama. Saya sebagai wakil rakyat tentu tidak ingin berlarut-larut karena semakin lama, semakin banyak sektor yang terdampak. Saat ini, misalnya, ada 2,5 juta pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja. Bisnis batu, pasir, dan semen juga mandek. Semua masih menunggu kepastian,” kata Lasarus.

    Lebih lanjut, Lasarus berharap pemerintah mempertimbangkan kembali aspirasi dari anggota Komisi V DPR. Menurutnya, masih ada cukup waktu untuk melakukan revisi dan memastikan sektor-sektor penting yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat tetap berjalan.

    “Kita belum terlambat. Masih ada waktu untuk merombak kembali efisiensi anggaran. Jika minggu depan rancangan revisi dikirim ke DPR, saya yakin dalam dua minggu pembahasan bisa selesai. Setelah itu, kita bisa melanjutkan program yang ditunggu masyarakat, seperti padat karya dan proyek infrastruktur,” pungkasnya.

  • Menkes Akan Ubah Sistem Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit

    Menkes Akan Ubah Sistem Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan berencana mengubah sistem pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit. Perubahan sistem pembayaran klaim BPJS Kesehatan ini diterapkan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini Indonesia menerapkan sistem INA-CBG’s dalam pembayaran klaim BPJS ke rumah sakit. INA-CBG’S itu merupakan sistem pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

    Budi mengatakan, model INA-CBG’s yang diimpor dari Malaysia ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di Indonesia, baik dari segi paket tarif maupun kecocokan dengan jenis layanan rumah sakit di Tanah Air.

    “Kita mau ubah menjadi Indonesia DRG Group. Kenapa? Karena kita ambil INA-CBG’S itu modelnya model Malaysia dan kita impor. Jadi, banyak yang belum cocok dengan kondisi di Indonesia dan juga paket-paketnya juga enggak cocok,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Budi menjelaskan, dalam sistem klaim BPJS kesehatan yang ada, referensi rumah sakit kelas A sering kali didasarkan pada jumlah tempat tidur yang lebih banyak, padahal seharusnya berdasarkan tingkat keparahan penyakit pasien.

    “Jadi kenapa kita mesti ubah? Karena rujukan RS sekarang kan rujukannya dibagi kelas A dirujuk, itu tempat tidurnya lebih banyak. Padahal harusnya rujukan itu penyakitnya yang lebih parah kan,” kata Budi.

    Sebagai contoh, pasien kanker harusnya dirujuk ke rumah sakit kelas A, yang memiliki kompetensi lebih baik dalam menangani penyakit tersebut, bukan karena faktor kapasitas tempat tidur.

    “Orang sakit cancer enggak bisa di kelas B, ya kita rujuk ke kelas A, kenapa? Karena kelas A tempat tidurnya lebih banyak, ya salah dong. Harusnya dirujuk ke kelas A karena kompetensi dia menangani cancer lebih baik,” ucap Budi.

    Diketahui, model INA-DRG merupakan sistem pembayaran klaim BPJS Kesehatan berdasarkan kesamaan klinis dan kemiripan penggunaan sumber daya dalam perawatan pasien.
     

  • Wamen BUMN Bantah Pemadaman Lampu Kantor Terkait Efisiensi Anggaran

    Wamen BUMN Bantah Pemadaman Lampu Kantor Terkait Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menegaskan tidak akan ada pemadaman lampu di kantor kementeriannya meskipun terjadi kebijakan efisiensi anggaran.

    “Enggak ada (pemadaman lampu), di BUMN aman,” ujar Kartika setelah menghadiri acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, pada Selasa (11/2/2025).

    Kartika mengakui Kementerian BUMN adalah salah satu instansi yang mengalami pemangkasan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran. Namun, dia menekankan efisiensi tersebut tidak berdampak pada pemadaman lampu kantor kementeriannya.

    Dia menjelaskan operasional Kementerian BUMN tetap berjalan lancar meski ada kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Meski demikian, Kartika tidak memerinci seberapa besar anggaran Kementerian BUMN yang dipangkas. “Kalau Kementerian BUMN kan kementerian kecil ya dalam konteks ini (efisiensi anggaran),” jelasnya.

    Kartika menambahkan kebijakan efisiensi ini merupakan strategi realokasi anggaran pemerintah untuk memprioritaskan program-program tertentu, seperti program ketahanan pangan dan ketahanan energi.

    Kementerian BUMN, kata Kartika, mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran untuk program-program prioritas. Dia juga memastikan BUMN akan tetap produktif dan mendukung kemajuan Indonesia.

    “Kami meyakini dengan ketahanan energi dan ketahanan pangan yang lebih baik, daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat Indonesia akan semakin meningkat,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga memberikan penjelasan terkait pembatasan penggunaan listrik di Kementerian BUMN sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Erick menjelaskan pembatasan listrik ini bertujuan untuk penghematan energi, bukan semata-mata terkait dengan efisiensi anggaran.

    “Mati lampu ini adalah langkah pengurangan efisiensi emisi karbon. Kami ingin mengurangi penyerapan karbon secara efisien,” ucap Erick Thohir pada Senin (11/2/2025).

  • It’s Time to Buy Saham Blue Chip

    It’s Time to Buy Saham Blue Chip

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (Dirut BEI) Iman Rachman merekomendasikan kepada investor untuk melakukan akumulasi pembelian saham saat indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 1% menuju posisi 6.531 pada Selasa (11/2/2025). Ia mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli saham-saham blue chip.

    “Ya, time to buy. Tinggal lihat saham-saham yang turun, seperti saham blue chip sudah turun terlalu dalam. It’s time to buy (blue chip). Kita kan bicara investasi jangka panjang, bukan cuma pendek,” jelasnya kepada Beritasatu.com saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Iman juga menanggapi pelemahan IHSG hari ini yang terjadi selama lima hari beruntun. Pada penutupan sesi I, IHSG ditutup kembali terkoreksi sebanyak 1,56% ke level 6.544. Saat IHSG hari ini turun, Iman juga merekomendasikan pembelian saham blue chip.

    Namun, Iman mengaku optimistis meskipun IHSG hari ini terjun bebas.

    “Kalau jawaban saya tetap optimistis,” ujar Iman.

    Saat ditanya sentimen apa yang memengaruhi pergerakan IHSG hari ini, Iman menyebut ada berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh bursa. Untuk itu, dia masih memantau pergerakan indeks ke depan.

    “Selalu kan indeks itu ada berbagai macam faktor dan enggak semuanya kontrol bursa. Jadi, kita lihat indeksnya,” pungkas Iman dalam menanggapi IHSG hari ini yang turun dan merekomendasikan saham blue chip.