Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 9-11 Persen pada 2025

    OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 9-11 Persen pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kinerja sektor jasa keuangan pada 2025 akan tetap positif. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 9-11 persen, didukung pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 6-8 persen. Di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan sebesar Rp 220 triliun. 

    Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 8-10 persen. Aset asuransi diperkirakan tumbuh sebesar 6-8 persen. Aset dana pensiun diperkirakan tumbuh 9-11 persen, dan aset penjaminan diperkirakan tumbuh 6-8 persen. 

    OJK juga terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan yang inklusif untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    “Kami optimistis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, OJK juga meluncurkan dua inisiatif penting, yaitu Indonesia Anti Scam Center (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) dan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Keuangan (Sipelaku). Kedua inisiatif ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan sekaligus memperkuat integritas sektor jasa keuangan.

    Mahendra menjelaskan, OJK telah menetapkan empat kebijakan prioritas untuk 2025 guna menjaga ketahanan sektor jasa keuangan agar tetap resilient dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pertama, optimalisasi kontribusi SJK dalam mendukung pencapaian target program prioritas Pemerintah. OJK mengarahkan industri jasa keuangan (IJK) mengambil peran mendorong pertumbuhan, antara lain melalui perluasan pembiayaan bagi program prioritas nasional yang juga menjadi bagian dari strategi bisnis IJK.

    Kedua, pengembangan sektor jasa keuangan (SJK) untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, penguatan kapasitas SJK dan penguatan pengawasan. Keempat, meningkatkan efektivitas penegakan integritas dan perlindungan konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap SJK.

  • Investor Daily Raih Penghargaan dari Pertamina Hulu Energi

    Investor Daily Raih Penghargaan dari Pertamina Hulu Energi

    Badung, Beritasatu.com – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream Pertamina, menggelar media gathering di The Patra Bali Hotel, Tuban, Badung, pada 10-12 Februari 2025. Dalam acara yang mengusung tema “Energizing The Acceleration”, PHE juga memberikan penghargaan kepada media yang berkontribusi besar dalam pemberitaan terkait energi sepanjang 2024.

    Salah satu penghargaan diberikan kepada Investor Daily sebagai media cetak dengan kontribusi pemberitaan terbesar berdasarkan hasil media monitoring Pertamina Hulu Energi. 

    Pemimpin Redaksi Investor Daily Djaka Susila menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan tersebut.

    “Penghargaan ini sebagai bukti Pertamina Hulu Energi memberikan support terhadap eksistensi media cetak, eksistensi kepada media arus utama yang terus memberikan informasi-informasi berkualitas, jurnalisme berkualitas, sehingga ini bisa mendorong informasi lebih sehat lagi di Indonesia,” kata Djaka Susila, Selasa (11/2/2025). 

    Sebagai bagian dari B-Universe, lanjut Djaka, Investor Daily selalu memberikan informasi terutama isu energi yang menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentunya akan kita fokuskan mendorong pemerintah menuju ketahanan energi,” kata Djaka.

    Djaka juga menyoroti tantangan yang dihadapi media cetak di era digital. Menurutnya, media cetak memiliki peran penting dalam mengurangi penyebaran misinformasi dengan menyajikan jurnalisme berkualitas.

    Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi Arya Dwi Paramita menambahkan, media memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah mewujudkan swasembada energi.

    “Selamat kepada Investor Daily atas penghargaan yang diterima. Ini menunjukkan komitmen mereka dalam menyampaikan edukasi tentang energi kepada masyarakat,” kata Arya.

  • Kementerian ESDM Tetap Berjalan Normal setelah Kantor Dirjen Migas Digeledah Kejagung

    Kementerian ESDM Tetap Berjalan Normal setelah Kantor Dirjen Migas Digeledah Kejagung

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan aktivitas di kementeriannya tetap berjalan normal seusai penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (10/2/2025).

    “Dari kementerian tetap berjalan normal. Kami tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan,” ujar Yuliot kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Yuliot menegaskan Kementerian ESDM menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap bekerja sama dengan Kejagung dalam penyelidikan lebih lanjut. “Kami mengikuti proses hukum yang berlaku, dan semua pihak yang diperiksa akan bersikap kooperatif,” jelasnya.

    Selain itu, Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi internal terhadap dirjen migas. Bahkan, Achmad Muchtasyar telah dinonaktifkan dari jabatannya sejak Senin (10/2/2025).

    “Kami tengah melakukan evaluasi internal agar lebih independen dalam menghadapi proses hukum,” tambah Yuliot terkait aktivitas Kementerian ESDM seusai penggeledahan kantor dirjen migas oleh Kejagung.

    Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklarifikasi penonaktifan Achmad Muchtasyar dari jabatannya sebagai dirjen migas tidak terkait dengan penggeledahan Kejagung.

    “Rotasi atau pergantian pejabat eselon I adalah hal yang biasa dalam organisasi. Itu bagian dari konsolidasi institusi,” ujar Bahlil saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Bahlil menegaskan penggeledahan Kejagung berkaitan dengan impor minyak mentah (crude oil) pada 2018-2019, sedangkan penonaktifan Achmad adalah urusan internal kementerian.

    “Saya dapat informasi penggeledahan ini terkait dengan impor crude pada 2018-2019, bukan terkait pergantian dirjen migas,” tegasnya terkait aktivitas Kementerian ESDM seusai penggeledahan kantor dirjen migas oleh Kejagung.

  • Optimalisasi Penerimaan Negara, Sri Mulyani Janji Sempurnakan Coretax

    Optimalisasi Penerimaan Negara, Sri Mulyani Janji Sempurnakan Coretax

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus menyempurnakan sistem perpajakan digital Coretax guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan wajib pajak. Hal ini disampaikannya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Menurut Sri Mulyani, perbaikan Coretax menjadi prioritas agar investor asing dan domestik semakin nyaman dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.

    “Kita sekarang berinvestasi dalam beberapa sistem seperti Coretax dan CEISA. Saya tahu beberapa dari Anda masih mengeluhkan coretax, tetapi kita akan terus meningkatkan dan membangun sistem yang lebih baik,” ujar Sri Mulyani.

    Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) resmi diimplementasikan pada 1 Januari 2025 sebagai bagian dari transformasi digital perpajakan di Indonesia. Sistem pajak digital Coretax ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki ekosistem perpajakan nasional sehingga meningkatkan penerimaan negara.

    Sri Mulyani menegaskan dengan penerapan sistem pajak digital yang optimal, penerimaan negara dapat meningkat signifikan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut turut menaruh perhatian terhadap efektivitas sistem ini dalam mengurangi kebocoran pajak, tax evasion, dan tax avoidance.

    Berdasarkan catatan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), jika Coretax berjalan dengan baik, potensi penerimaan pajak dapat meningkat hingga 6,5% dari produk domestik bruto (PDB). Jika dikonversi, nilainya bisa mencapai Rp 1.500 triliun.

    “Isu ini menjadi perhatian langsung presiden untuk memastikan penerimaan pajak lebih optimal, terutama dalam mengatasi kebocoran pajak,” tegas Sri Mulyani.

    Dengan penyempurnaan sistem pajak digital Coretax yang dapat meningkatkan penerimaan negara, Sri Mulyani berharap proses administrasi pajak menjadi lebih transparan, efisien, dan dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap sistem perpajakan Indonesia.

  • Efisiensi Anggaran untuk Optimalkan Program Berdampak Langsung pada Rakyat

    Efisiensi Anggaran untuk Optimalkan Program Berdampak Langsung pada Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, langkah efisiensi anggaran diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

    Dalam keynote speech-nya di Mandiri Investment Forum (MIF) di Jakarta pada Selasa (11/2/2025) yang dihadiri oleh 23.000 peserta, termasuk 700 investor dan pelaku usaha, Sri Mulyani menjelaskan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk memastikan dana pemerintah digunakan secara optimal bagi program-program yang memberikan dampak langsung kepada rakyat. Acara ini dihadiri oleh investor dari berbagai negara, seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

    Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mengimplementasikan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.

    “Pada saat ini, kami juga mengimplementasikan efisiensi dan efektifitas anggaran melalui kementerian dan lembaga. Kami melihat dengan lebih detail kenapa, bagaimana, dan berapa banyak kas anggaran dan permintaan belanja kementerian dan lembaga untuk program mereka,” ujar Sri Mulyani.

    Menkeu juga menegaskan efisiensi anggaran ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar anggaran negara lebih fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.

    “Presiden Prabowo telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk memastikan anggaran ini lebih efisien, lebih baik, bersih, dan fokus terutama dalam melayani kebutuhan rakyat,” tambah Sri Mulyani.

    Sebagai bagian dari kebijakan ini, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk kementerian dan lembaga akan dipangkas sebesar Rp 256,1 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) dipangkas sebesar Rp 50,59 triliun.

    Meski efisiensi anggaran diterapkan, Sri Mulyani menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai strategi inovatif, termasuk kerja sama dengan sektor swasta dan pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

  • Gapensi Dorong Skema KPBU Libatkan UMKM

    Gapensi Dorong Skema KPBU Libatkan UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) tetap menjadi solusi untuk menjaga roda pembangunan tetap berjalan, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi.

    Hal ini disampaikan Andi dalam merespon kebijakan efisiensi anggaran infrastruktur yang dinilai dapat mengancam keberlanjutan proyek konstruksi dan berdampak pada jutaan tenaga kerja.

    Dalam dialog Investor Market Today di ID TV pada Selasa (11/2/2025), Andi menegaskan keterlibatan UMKM dalam proyek-proyek KPBU akan mendorong pemerataan ekonomi di sektor konstruksi.

    “Ini (KPBU) mudah-mudahan menjadi berkah buat teman-teman pelaku UMKM supaya bisa ikut terlibat dalam proyek infrastruktur. Karena selama ini, menurut saya (UMKM) kurang dilibatkan,” ujarnya.

    Andi yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menjelaskan, proyek-proyek dengan nilai Rp 1 miliar hingga 3 miliar, seperti pembangunan jalan lingkungan, perbaikan sekolah, puskesmas, hingga jembatan gantung di daerah pelosok, dapat melibatkan UMKM.

    “Pekerjaan yang bernilai satu, dua, tiga miliar, ini dapat terlibat lebih banyak pelaku UMKM,” tutur Andi terkait skema KPBU yang melibatkan UMKM.

    Diketahui, pagu DIPA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 senilai Rp 110,95 triliun. Setelah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun, sisa pagu 2025 menjadi sebesar Rp 29,57 triliun.

  • Efisiensi Anggaran, Menteri Rosan Pastikan Target Investasi Rp 1.905 Triliun Tetap Tercapai

    Efisiensi Anggaran, Menteri Rosan Pastikan Target Investasi Rp 1.905 Triliun Tetap Tercapai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengubah target realisasi investasi pada 2025.

    Hal ini disampaikan Rosan dalam Mandiri Investment Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Ia memastikan kementeriannya tetap bekerja maksimal meskipun mengalami efisiensi anggaran.

    “Apa pun anggaran yang diberikan kepada kami, target harus tetap tercapai. Saya sudah bicara ke tim, semua harus tetap semangat, etos kerja tinggi, dan berkomitmen untuk mencapai target investasi,” ujar Rosan.

    Pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.905,6 triliun pada 2025, naik 15,5% dibanding tahun sebelumnya. Target ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,3% pada tahun yang sama.

    “Untuk 2025, target investasi memang dipatok Rp 1.905,6 triliun. Ini merupakan bagian dari strategi mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,3%,” jelas Rosan terkait efisiensi anggaran.

    Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menginstruksikan pemangkasan anggaran APBN dan APBD tahun 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

    Efisiensi anggaran itu mencakup kementerian dan lembaga negara (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan pemotongan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.

    Langkah ini dilakukan untuk mengalokasikan anggaran ke program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG) swasembada pangan dan energi, peningkatan layanan kesehatan.

    Rosan menegaskan Kementerian Investasi tetap berfokus pada pencapaian target investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional meski ada efisiensi anggaran.

  • Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terkena Efisiensi Anggaran Terbesar

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terkena Efisiensi Anggaran Terbesar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam upaya efisiensi anggaran dengan memangkas total belanja negara sebesar Rp 306 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja pada kementerian dan lembaga (K/L), sementara Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

    Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.

    Dalam kebijakan Inpres tersebut, tertuang instruksi seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Efisiensi ini mencakup pengurangan belanja yang bersifat pendukung dan tidak prioritas, seperti alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan honor output kegiatan. Tujuannya adalah memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi.

    Berikut ini adalah daftar kementerian dan lembaga yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar pada tahun 2025:

    Kementerian dan Lembaga yang Terkena Efisiensi Anggaran

    1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 4,81 triliun.Persentase Pemangkasan: 75,2% dari total pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    Otorita IKN mencatatkan pemangkasan terbesar, yang mencapai lebih dari 75% dari anggaran yang disediakan untuk pembangunan ibu kota baru Indonesia.

    2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 81,38 triliun.Persentase Pemangkasan: 73,34% dari total pagu anggaran Rp 110,95 triliun.

    Kementerian PU mengalami efisiensi signifikan, mengurangi hampir 75% dari anggaran yang dialokasikan, termasuk proyek-proyek infrastruktur besar yang lebih rendah prioritasnya.

    3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemenpera)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 3,66 triliun.Persentase Pemangkasan: 69,4% dari total pagu anggaran Rp 5,27 triliun.

    Sektor perumahan dan permukiman juga turut mengalami efisiensi besar, dengan pemangkasan anggaran yang cukup tinggi untuk proyek-proyek perumahan yang belum mendesak.

    4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 1,46 triliun.Persentase Pemangkasan: 62,9% dari total pagu anggaran Rp 2,33 triliun.

    Pemangkasan anggaran Kemenpora berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak vital, seperti program olahraga yang kurang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

    5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 433,19 miliar.Persentase Pemangkasan: 69,1% dari total pagu anggaran Rp 626,39 miliar.

    Efisiensi anggaran di BNPT terkait dengan penurunan belanja yang lebih bersifat administratif dan kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan tugas utama lembaga ini.

    6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

    Jumlah Pemangkasan: Rp 6 miliar.Persentase Pemangkasan: 66,4% dari total pagu anggaran Rp 9,02 miliar.

    Kementerian ini mengalami pengurangan signifikan dalam berbagai program yang tidak mendesak, termasuk pembiayaan operasional.

    7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 144,5 miliar.Persentase Pemangkasan: 62,8% dari total pagu anggaran Rp 229,9 miliar.

    Pemangkasan anggaran LPSK berfokus pada kegiatan nonprioritas, termasuk pembiayaan operasional lembaga.

    8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang

    Jumlah Pemangkasan: Rp 33,6 miliar.Persentase Pemangkasan: 62,8% dari total pagu anggaran Rp 53,49 miliar.

    Efisiensi di lembaga ini dilakukan untuk mengurangi belanja yang tidak esensial dalam rangka pengembangan kawasan perdagangan bebas.

    9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

    Jumlah Pemangkasan: Rp 27,6 miliar.Persentase Pemangkasan: 62,6% dari total pagu anggaran Rp 44 miliar.

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengalami pemangkasan anggaran yang mempengaruhi program-program yang kurang mendesak.

    10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

    Jumlah Pemangkasan: Rp 1,23 triliun.Persentase Pemangkasan: 62,18% dari total pagu anggaran Rp 1,99 triliun.

    Meskipun ada pengurangan yang besar, program yang mendukung pengembangan kawasan Batam tetap diprioritaskan.

    Efisiensi anggaran ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengalokasikan dana secara lebih tepat guna dan efisien, serta mendukung prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat. Pemangkasan anggaran terbesar dilakukan di sektor-sektor yang memiliki prioritas rendah atau kegiatan yang tidak segera dibutuhkan pada tahun 2025. 

  • Mundur dari Jabatan Deputi OIKN, Mohammed Ali Berawi Akan Kembali Mengajar di FT UI

    Mundur dari Jabatan Deputi OIKN, Mohammed Ali Berawi Akan Kembali Mengajar di FT UI

    Jakarta, Beritasatu.com – Mohammed Ali Berawi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai deputi bidang transformasi hijau dan digital (THD) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Keputusan ini diambil karena Ali ingin kembali menjalani perannya sebagai pengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI).

    Surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Kepala OIKN Basuki Hadimuljono pada 7 Februari 2025.

    “Hari ini mulai diprosesnya pengunduran diri saya sebagai deputi THD OIKN. Semoga pengurusan keppres saya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, menjadi sebuah kebanggaan bagi saya dapat turut serta dalam merencanakan dan membangun IKN,” ungkap Ali dalam keterangannya, Selasaa (11/2/2025).

    Mohamed Ali merupakan guru besar di Universitas Indonesia. Keputusan untuk mundur dari OIKN diambil agar ia dapat kembali fokus mengajar dan berkontribusi di dunia akademik.

    Selama menjabat di OIKN, Ali berperan dalam menyusun master plan, blueprint, dan pedoman pembangunan IKN yang berfokus pada lima prinsip utama, yakni green, resilient, sustainable, inclusive, dan smart city. Ia berharap prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi acuan dalam kelanjutan pembangunan IKN.

    Ali menyampaikan, semua program kerja yang telah dan akan dilaksanakan selalu merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, agar pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik (hardware), tetapi juga pengembangan teknologi (software) dan peningkatan kapasitas SDM (brainware),” papar Mohammed Ali Berawi.

    Ali menekankan, hakikat pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

    “Bangun dan berdayakan masyarakat secara terus-menerus, karena inilah tujuan utama dari pembangunan,” tambahnya.

    Menurut Ali, IKN bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi membangun masa depan Indonesia. Komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan menjadi kunci keberhasilan.

    “Terima kasih atas kekompakan dan kerja samanya selama ini. Insyaallah persahabatan dan persaudaraan yang telah dibina saat ini akan terus menjadi penyambung tali silaturahim kita. Proud to have you all!,” tutup Mohammed Ali Berawi.

  • Kian Terpuruk, IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.531

    Kian Terpuruk, IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.531

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini kembali ditutup melemah perdagangan, Selasa (11/2/2025). IHSG turun sebesar 1,75% atau kehilangan 116,15 poin, sehingga ditutup di level 6.531,99.

    Sepanjang perdagangan hari ini, mayoritas saham bergerak dalam tren negatif. Tercatat, 424 saham mengalami penurunan, 171 saham mengalami kenaikan, dan 198 saham stagnan.

    IHSG hari ini sempat menyentuh level tertinggi di 6.658,23 dan level terendah di 6.500,46 selama sesi perdagangan berlangsung.

    Hingga penutupan, total volume transaksi mencapai 16,93 miliar lembar saham dengan frekuensi perdagangan sebanyak 1,283 juta kali dengan nilai transaksi yang tercatat mencapai Rp 12,68 triliun.

    Mayoritas saham sektoral melemah pada perdagangan IHSG hari ini. Sektor infrastruktur turun tinggi mencapai 3,94%, diikuti energi turun 3,18%, transportasi melemah 2,96%, dan properti anjlok 1,95%.

    Sementara, hanya saham teknologi yang menguat 23,89 poin atau 0,53%.

    Kemudian, beberapa saham masuk jajaran top loser, yakni PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) mengalami penurunan paling tinggi karena melemah 19,64%, diikuti oleh saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) yang turun 19,01%, dan PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) yang jatuh 16,67%.

    Sementara itu, saat IHSG turun, beberapa saham masuk jajaran top gainers, yakni saham PT Sekar Laut Tbk (SKLT) mencatatkan kenaikan tertinggi dengan melonjak 34,12%, PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) yang naik 24,86%, dan PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) yang meningkat 24,84%.