Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Kejar Target Swasembada Energi, Menko Airlangga Rayu UEA Perbesar Investasi di Indonesia

    Kejar Target Swasembada Energi, Menko Airlangga Rayu UEA Perbesar Investasi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengajak Uni Emirat Arab (UEA) untuk meningkatkan investasi di Indonesia, khususnya di sektor energi.

    Ajakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Mohamed Al Mazrouei, di Dubai, Selasa (11/2/2025).

    Airlangga menekankan pentingnya percepatan transisi ke energi hijau di Indonesia dengan skala proyek yang lebih besar.

    “Kita harus berpikir besar, bukan hanya dalam skala megawatt (MW), tetapi sudah dalam gigawatt (GW). Dengan energi yang cukup, kita bisa menciptakan berbagai peluang industri baru,” kata Airlangga dalam keterangan resminya, Rabu (12/2/2025).

    Pemerintah Indonesia, lanjut Airlangga, sangat terbuka terhadap investasi yang mendukung transisi energi hijau dan penguatan pemenuhan kebutuhan energi nasional atau swasembada energi.

    Di sisi lain, Menteri Suhail menyatakan ketertarikan UEA untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi hijau di Indonesia. Salah satu rencana kerja sama yang dibahas adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tidak hanya memenuhi kebutuhan energi domestik, tetapi juga membuka peluang ekspor listrik ke negara tetangga.

    UEA juga berkomitmen menjadi mitra strategis dalam industrialisasi Indonesia, termasuk mendukung pembentukan sistem power grid di ASEAN yang hingga kini belum terealisasi.

    “Kami berminat untuk meningkatkan investasi dan siap mendukung Indonesia menciptakan peluang ekonomi baru melalui investasi di sektor energi, digitalisasi, dan industrialisasi,” ungkap Menteri Suhail.

    Dengan kerja sama ini dan juga peluang investasi UEA, diharapkan Indonesia dapat mempercepat transisi energi hijau dan mencapai target swasembada energi.

  • Viral 18.000 Pegawai Kementerian PU Dirumahkan, Menteri Dody: Anggarannya Masih Ditinjau Ulang

    Viral 18.000 Pegawai Kementerian PU Dirumahkan, Menteri Dody: Anggarannya Masih Ditinjau Ulang

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan penjelasan terkait viralnya kabar 18.000 pegawai balai Kementerian PU dirumahkan setelah anggaran kementerian dipotong sebesar 80% atau setara dengan Rp 81,38 triliun.

    Menurut Dody, para pegawai yang dirumahkan tersebut sebagian besar adalah pegawai kontrak yang kontraknya belum diperpanjang karena adanya peninjauan ulang anggaran.

    “Habis kontrak. Next kontraknya belum. Kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang,” kata Dody saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dody menjelaskan, pembaruan kontrak untuk pegawai tersebut belum dapat dilakukan karena sebagian anggaran Kementerian PU masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemblokiran anggaran ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah.

    Kontrak pegawai baru bisa diperbarui setelah proses pemblokiran anggaran selesai, meskipun Dody tidak memberikan kepastian mengenai kapan pemblokiran tersebut akan dibuka.

    “Harapannya, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya segera dibuka dan bisa langsung diselesaikan,” tambah Dody.

    Viralnya kabar 18.000 pegawai Kementerian PU dirumahkan beredar di media sosial, khususnya TikTok dan X. Sebuah gambar yang beredar menunjukkan sekelompok pegawai berseragam putih yang terlihat berkumpul di area parkir mobil, beberapa di antaranya tampak berpelukan sambil menangis.

    “Mulai pamitan, karena lebih dari 600 orang yang dirumahkan di kantor balai kami. Bahkan kira-kira sudah 18.000 orang yang dirumahkan di Kementerian PU yang tersebar di seluruh balai se-Indonesia,” tulis keterangan gambar viral tentang pegawai Kementerian PU dirumahkan.

  • Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Program Swasembada Pangan

    Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Program Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program swasembada pangan. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR, Rabu (12/2/2025), yang membahas rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga APBN 2025.

    “Swasembada pangan tidak bisa ditawar-tawar. Ini sudah menjadi keharusan dan akan tetap kita laksanakan,” ujar Sudaryono di kompleks parlemen, Senayan.

    Sudaryono mengungkapkan raker terkait efisiensi anggaran ditunda hingga Kamis (13/2/2025). Ia meminta semua pihak bersabar hingga keputusan final diumumkan.

    “Tenang, sabar dahulu. Tunggu finalnya. Besok kita bahas lebih lanjut,” katanya.

    Penundaan ini disebabkan oleh kelengkapan administrasi yang masih dalam proses. Namun, Sudaryono memastikan hal tersebut bukan masalah krusial.

    “Rapat ini urusan negara, jadi ada beberapa administrasi yang masih perlu diselesaikan,” jelasnya.

    Sudaryono menekankan baik pemerintah maupun DPR sepakat untuk tetap menjalankan program swasembada pangan sebagai bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “DPR, legislatif, dan eksekutif semua sepakat program presiden harus diamankan dan dilaksanakan,” tegasnya.

    Dalam agenda raker yang dijadwalkan ulang, Komisi IV DPR akan memanggil Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan. Selain itu, akan dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) guna membahas penetapan hasil efisiensi anggaran 2025 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

  • Ikut Efisiensi Anggaran, Polri Kurangi Perjalanan Dinas dan Rapat Internal

    Ikut Efisiensi Anggaran, Polri Kurangi Perjalanan Dinas dan Rapat Internal

    Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri memastikan akan mengikuti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, yang menegaskan pemangkasan anggaran akan berdampak pada agenda perjalanan dinas dan rapat-rapat internal.

    “Efisiensi anggaran akan menyasar perjalanan dinas, rapat-rapat, serta beberapa hal lainnya,” ujar Sandi kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Sandi belum memerinci berapa besar pemotongan anggaran yang akan dilakukan. Namun, ia memastikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ini tengah menyusun draft efisiensi anggaran dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

    “Sudah diformatkan oleh kapolri bersama stakeholder terkait, termasuk Asrena dan satuan kerja pengguna anggaran,” jelasnya.

    Polri menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program prioritas Presiden Prabowo. Menurut Sandi, efisiensi anggaran akan membantu kelancaran program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Ini berkaitan dengan keberlanjutan program pemerintah agar dapat terlaksana dengan baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” tandasnya.

    Polri berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas dengan optimal meski ada efisiensi anggaran. Langkah ini juga sejalan dengan strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien.

  • Efisiensi Anggaran Kementerian PU Bisa Hambat Program Bedah Rumah

    Efisiensi Anggaran Kementerian PU Bisa Hambat Program Bedah Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyatakan efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 81 triliun, dari sebelumnya Rp 110 triliun, berpotensi memengaruhi program bantuan bedah rumah.

    Direktur Kajian dan Pengembangan Baznas, Hasbi Zaenal, mengatakan pihaknya masih perlu mendiskusikan lebih lanjut dampak pemotongan anggaran ini terhadap program prioritas tersebut.

    “Kemungkinan akan terdampak, tetapi kita belum tahu pasti. Kita akan diskusi lebih lanjut,” ujar Hasbi dalam wawancara di studio B-Universe, PIK 2, Rabu (12/2/2024).

    Hasbi menjelaskan Baznas tidak bergantung pada anggaran Kementerian PU. Namun, kementerian tersebut berperan dalam menyediakan data penerima manfaat secara akurat.

    “Program ini tetap berjalan karena anggaran berasal dari Baznas, swadaya masyarakat, serta dukungan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kementerian PU lebih kepada penyediaan data agar tidak terpecah,” jelasnya.

    Meski begitu, pemangkasan anggaran di Kementerian PU bisa berdampak pada proses verifikasi penerima manfaat, karena keterbatasan sumber daya untuk pendataan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah juga berpotensi melambat jika kementerian lebih fokus pada program prioritas lainnya.

    Pada 2025, Baznas menambah empat program prioritas, sehingga total program yang dijalankan menjadi 10 program, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya enam. Program-program ini ditujukan untuk masyarakat penerima manfaat, khususnya yang tergolong miskin ekstrem.

    Meskipun terjadi efisiensi anggaran, Baznas berharap koordinasi dengan Kementerian PU tetap berjalan optimal agar program bedah rumah dan bantuan sosial lainnya dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan.

  • Efisiensi Anggaran Rp 5,4 Triliun, Kejagung Pastikan Kualitas Penegakan Hukum Tetap Terjaga

    Efisiensi Anggaran Rp 5,4 Triliun, Kejagung Pastikan Kualitas Penegakan Hukum Tetap Terjaga

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan efisiensi anggaran sebesar Rp 5,4 triliun tidak akan berdampak pada kualitas penegakan hukum. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono, menegaskan efisiensi anggaran harus tetap menjaga kinerja optimal di seluruh jajaran kejaksaan.

    “Pencapaian kinerja harus sesuai dengan rencana aksi. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas penegakan hukum,” ujar Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Bambang menjelaskan, anggaran Kejagung pada 2025 semula ditetapkan sebesar Rp 24,2 triliun. Setelah dilakukan rekonstruksi dan efisiensi, anggaran tersisa Rp 18,4 triliun.

    Efisiensi anggaran dilakukan dengan pemangkasan di berbagai pos. Pada belanja barang, semula Rp 4 triliun, dipangkas Rp 1,9 triliun, termasuk perjalanan dinas sebesar Rp 339 miliar.

    Sementara itu, belanja modal dari Rp 14,5 triliun dipangkas menjadi Rp 3,4 triliun. Sisa anggaran akan dialokasikan untuk belanja pegawai (Rp 5,6 triliun), belanja barang (Rp 2,054 triliun), dan belanja modal (Rp 11,1 triliun).

    Menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran, jaksa agung telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, termasuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari), untuk menerapkan penghematan anggaran operasional.

    Bambang menegaskan penghematan dilakukan melalui langkah-langkah, seperti penghematan listrik dan air, termasuk mematikan lampu, AC, dan perangkat elektronik di luar jam kerja.

    Lebih lanjut, Bambang mengingatkan para pengguna anggaran di lingkungan kejaksaan juga harus melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi di setiap rapat, pertemuan, monitoring evaluasi, dan pengawasan kinerja dengan menggunakan video conference atau aplikasi daring.

    “Perjalanan dinas dilakukan hanya untuk kepentingan mendesak dan dapat dilakukan secara daring dengan urgensi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Terakhir, seluruh kegiatan rapat sebisa mungkin dilaksanakan di kantor kecuali terdapat kondisi khusus yang tidak memungkinkan pelaksanaan di dalam kantor,” pungkas Bambang.

  • PGN Dukung Perajin Sulaman Tradisional Ekspansi Pasar di Inacraft 2025

    PGN Dukung Perajin Sulaman Tradisional Ekspansi Pasar di Inacraft 2025

    Hukuman Harvey Moeis Diperberat dalam Kasus Korupsi Timah, Suami Sandra Dewi Bakal Dipenjara 20 Tahun

    18 menit yang lalu

    Sidang Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto Digelar PN Jaksel Hari Ini

    23 menit yang lalu

    Bantuan USAID Dibekukan, NGO Indonesia Didorong Cari Alternatif Pendanaan

    26 menit yang lalu

  • Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Hapus Program Pengelolaan Limbah dan Sampah

    Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Hapus Program Pengelolaan Limbah dan Sampah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghentikan program sistem pengelolaan air limbah dan persampahan akibat pemotongan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun dalam rangka efisiensi.

    Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan hal ini dalam rapat bersama Komisi V DPR, Rabu (12/2/2025). Ia mengungkapkan efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah program pembangunan yang sebelumnya dijalankan Direktorat Cipta Karya.

    “Pemotongan anggaran ini memengaruhi pencapaian target prioritas, khususnya di Direktorat Cipta Karya, dengan nilai efisiensi mencapai Rp 27,72 triliun,” ujar Dody di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dody memerinci pemangkasan anggaran berdampak pada beberapa proyek penting. Kementerian PU menghentikan pembangunan dan peningkatan kapasitas 40 liter per detik serta perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebanyak 863 sambungan rumah (SR).

    Pihaknya juga menghentikan  pembangunan sistem pengelolaan limbah untuk 10.240 keluarga serta fasilitas persampahan untuk 9.540 keluarga. Pembangunan infrastruktur lainnya yang juga dihentikan, yakni proyek Sanimas di 1.400 lokasi, LPK di 825 lokasi, dan TPS3R di 100 lokasi.

    Kementerian PU juga melakukan penundaan pengembangan kawasan seluas 118,5 hektare serta penataan kawasan pariwisata seluas 3 hektare. Selain itu, Kementerian PU juga melakukan penundaan pembangunan 9 sembilan unit bangunan gedung serta penataan 13 kawasan.

    Dody juga menegaskan akibat pemotongan anggaran ini, Kementerian PU tidak akan melaksanakan proyek infrastruktur baru, baik yang bersifat tahun tunggal (single year contract/SYC) maupun tahun jamak (multi year contract/MYC).

    Namun, proyek tahun jamak yang telah berjalan tidak dihentikan akibat efisiensi anggaran, melainkan mengalami penyesuaian jadwal.

    “Semua proyek MYC untuk sementara waktu kami tunda, bukan dihentikan, tetapi direlaksasi agar tetap bisa berlanjut,” pungkasnya.

  • Efisiensi Anggaran, Kementerian Transmigrasi Kekurangan Rp 50 Miliar untuk Gaji Pegawai

    Efisiensi Anggaran, Kementerian Transmigrasi Kekurangan Rp 50 Miliar untuk Gaji Pegawai

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Transmigrasi mengaku kekurangan untuk membayar gaji pegawai karena pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Pagu awal kementerian ini Rp 122,4 miliar. Namun, setelah pemotongan pagu anggarannya tersisa Rp 43,16 miliar.

    “Kekurangan gaji pegawai kami sejumlah Rp 50 miliar akan diusulkan ke bendahara umum negara sesuai arahan menteri keuangan,” kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara pada rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dia menjelaskan saat ini pegawai Kementerian Transmigrasi memiliki 637 orang pegawai. Dari jumlah itu, ASN Kementerian Transmigrasi berjumlah 303 orang.

    Sebanyak 88 orang lainnya adalah ASN yang baru dipindahkan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Lalu ada 246 orang pegawai non-ASN.

    Iftitah mengatakan efisiensi anggaran tak hanya berdampak ke gaji pegawai. Dia menyebut ada sejumlah program yang kena imbas efisiensi.

    “Begitu juga dengan beberapa insentif petugas kesehatan dan pendidikan, termasuk petugas satuan permukiman dan keamanan yang mungkin terganggu, termasuk pemberian beasiswa di antaranya 142 orang yang sudah jalan sejak 2020-2024,” ucap Iftitah terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
     

  • Harga Emas Makin Tinggi, Begini Cara Investasi yang Tepat Agar Cuan Maksimal

    Harga Emas Makin Tinggi, Begini Cara Investasi yang Tepat Agar Cuan Maksimal

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas telah melonjak 10,8% secara year to date (ytd) hingga mencapai level US$  2.900 per troy ounce. Kenaikan ini masih berpotensi berlanjut di tengah ketidakpastian akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Lalu, bagaimana strategi investasi emas agar keuntungan maksimal?

    Analis Komoditas Doo Financial Futures Lukman Leong menyarankan investor untuk memanfaatkan momentum ini dengan membeli emas. Meski demikian, banyak investor yang khawatir harga emas sudah terlalu tinggi dan berisiko mengalami koreksi. Namun, menurut Lukman, tidak ada yang bisa memastikan kapan koreksi akan terjadi.

    “Memang harga emas di level sekarang agak riskan karena lebih besar potensi downside. Namun, kita tidak pernah tahu, bisa juga tidak (turun), tetapi melanjutkan kenaikan. Walaupun kadang secara teknis, secara fundamental idealnya koreksi, tetapi itu bukan sesuatu yang absolute,” ujar Lukman Leong dalam Investor Market Today, Rabu (12/2/2025).

    Lukman menyarankan agar investor tidak mengalokasikan seluruh dana investasi untuk membeli emas dalam satu waktu. Sebaiknya, investasi dibagi dalam beberapa periode dengan harga berbeda-beda.

    Apabila harga turun, investor dapat melakukan akumulasi. Sebaliknya, apabila harga naik, tidak ada salahnya tetap membeli.

    “Bisa aja ketika harga naik, dia akan melanjutkan kenaikan. Jadi pada ujungnya kita akan memiliki harga emas yang cukup ideal,” kata Lukman.

    Sebelumnya, harga emas dunia melonjak hingga menembus level US$ 2.911 pada perdagangan Senin (10/2/2025). Kenaikan ini mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) untuk ketujuh kalinya pada 2025.