Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Pemerintah Impor 200.000 Ton Gula Kristal Mentah untuk Stok Cadangan Pangan Ramadan

    Pemerintah Impor 200.000 Ton Gula Kristal Mentah untuk Stok Cadangan Pangan Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga gula mulai bergerak naik. Hal itu membuat pemerintah berinisiatif untuk mengimpor 200.000 ton gula kristal mentah (GKM) guna mengantisipasi estimasi kebutuhan di bulan Ramadan atau Maret nanti, yakni 251.000 ribu ton.

    Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, inisiasi impor GKM ini adalah bagian dari antisipasi risiko fluktuasi harga gula konsumsi pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025, sehingga diperlukan penguatan stok cadangan pangan pemerintah (CPP).

    “BPS dilaporkan harga gula mulai bergerak naik. Kontribusi inflasinya 1,4%, sehingga kita semua memerlukan tambahan berupa raw sugar yang nanti akan diproses untuk CPP,” ungkap Arief dikutip dari keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    Arief menuturkan, berdasarkan data BPS pula, terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula pasir hingga pekan pertama bulan Februari 2025.

    Sejak pekan ketiga Januari 2025, lanjut Arief, terdapat 118 kabupaten/kota alami kenaikan harga gula pasir, yang kemudian terus bertambah hingga 153 kabupaten/kota pada pekan kelima Januari.

    “Kita mau menaikkan stok level yang dipegang pemerintah. Bukan karena kekurangan produksi, karena kita masih cukup sekitar 4 sampai 5 bulan. tetapi kita tidak boleh ambil risiko untuk CPP,” tutur Arief dalam menanggapi impor gula.

    Lebih lanjut, Arief mengungkapkan stok CPP dalam bentuk gula pasir per 12 Februari total ada 34.000 ton. Stok tersebut dikelola oleh ID FOOD sejumlah 22.000 ton dan Perum Bulog sebanyak 12.000 ton.

    “Jika dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan konsumsi bulanan yang sekitar 235.000 ton per bulan, maka stok CPP gula berada di kisaran ketercukupan 14,47%,” ungkap dia.

    Sekadar informasi, berdasarkan proyeksi neraca gula konsumsi yang diolah NFA update per 21 Januari, diestimasikan kebutuhan konsumsi bulanan di Maret 2025 akan meningkat karena berbarengan dengan momentum bulan Ramadan.

    Pada Maret nanti, proyeksi kebutuhan konsumsi akan meningkat 13,39% atau menjadi 251.000 ribu ton dibandingkan Februari yang 222.000 ton.

    Sementara estimasi produksi gula kristal putih (GKP) akan mulai meningkat pada Mei 2025 di kisaran sejumlah 166.000 ton. Lalu Juni di 392.000 ton dan Juli di 555.000 ton.

    Proyeksi puncak panen raya GKP diperkirakan akan terjadi pada Agustus di angka 621.000 ton. Maka, total kebutuhan konsumsi tahunan diproyeksikan mencapai 2,841 juta ton.

    “Jumlah 200.000 ton raw sugar itu di bawah kebutuhan konsumsi sebulan. Kita coba sesuaikan karena kita juga harus tahu harga gula dunia dan currency rate, itu jadi pertimbangan. Namun, yang jelas pemerintah harus punya cadangan pangan dan itu harus dikuasai oleh BUMN,” pungkas Arief dalam menanggapi impor gula. 

  • 4 Pos Ini Tidak Terkena Efisiensi Anggaran Belanja Negara Rp 306 Triliun

    4 Pos Ini Tidak Terkena Efisiensi Anggaran Belanja Negara Rp 306 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghematan besar-besaran dalam APBN 2025 dengan target efisiensi mencapai Rp 306 triliun. Namun, ada empat pos anggaran yang tetap dipertahankan dan tidak boleh dipangkas oleh kementerian/lembaga terkait.

    Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengungkapkan, keempat pos anggaran tersebut, mencakup gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, serta bantuan sosial.

    “Terdapat beberapa sektor yang tidak terkena kebijakan efisiensi ini, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial,” jelas Hasan Nasbi melalui unggahan resmi di akun Instagram @pco.ri pada Kamis (13/2/2025).

    Ia juga memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak pada pengurangan gaji atau jumlah pegawai. Pasalnya, beredar spekulasi mengenai kemungkinan pemotongan gaji atau pengurangan pegawai seiring dengan kebijakan efisiensi tersebut.

    Hasan menegaskan bahwa informasi terkait pemotongan gaji pegawai atau pengurangan aparatur sipil negara (ASN) tidaklah benar.

    Hal ini diperkuat dengan adanya anggaran gaji pegawai dan layanan prioritas pegawai yang tetap dipertahankan dalam APBN.

    “Jika ada yang mengatakan bahwa gaji pegawai tidak akan dibayarkan atau akan terjadi pengurangan ASN, maka hal tersebut sepenuhnya tidak benar atau merupakan kesalahpahaman terhadap maksud Presiden Prabowo,” tegasnya dalam menanggapi efisiensi anggaran.

  • Freeport Indonesia Kirim 125 Kg Emas Batangan Perdana ke Antam

    Freeport Indonesia Kirim 125 Kg Emas Batangan Perdana ke Antam

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Freeport Indonesia (PTFI) mengirim emas batangan perdana ke PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (12/2/2025). Jumlah emas dikirim 125 kilogram atau senilai Rp 207 miliar dengan kadar kemurnian 99,99%. 

    PT Freeport Indonesia menjadi perusahaan tambang tembaga terintegrasi hulu hilir pertama yang memurnikan lumpur anoda menjadi emas batangan murni, yang ditandai dengan pengiriman perdana emas batangan dari fasilitas precious metal refinery (PMR) smelter PTFI ke Antam. 

    “Pengiriman emas batangan perdana PTFI ke Antam merupakan langkah penting dalam upaya hilirisasi emas di Indonesia. Sejalan dengan visi pemerintah untuk memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan diterima Beritasatu.com, Kamis (13/2/2025). 

    Tony menjelaskan insiden yang terjadi di salah satu fasilitas kompleks smelter PTFI tidak membuat perusahaan berhenti untuk menjalankan komitmen perusahaan untuk hilirisasi pertambangan. Pembangunan PMR telah selesai dan memproduksi emas murni merupakan bukti keseriusan PTFI dalam menjalankan hilirisasi. 

    “PTFI berhasil memproses sekitar 12,56 ton lumpur anoda dari PT Smelting. Dari proses tersebut dihasilkan emas batangan 189 kilogram, di mana 125 kiloggram fine gold purity 99,99%, sementara 64 kilogram masih akan di-casting ulang agar memenuhi standar fine gold purity,” kata Tony. 

    Sementara itu, Direktur Utama PT Antam Nico Kanter menjelaskan kolaborasi PTFI dengan Antam merupakan bukti nyata komitmen dalam mengembangkan industri pengolahan mineral di Indonesia dan meningkatkan daya saing di pasar global. 

    “Sinergi antara PTFI dengan Antam merupakan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian Indonesia di sektor pertambangan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri,” kata Nico. 

    Nico menambahkan bahwa sinergi penyerapan emas dari PTFI ini merupakan komitmen Antam dalam memperkuat bisnis emas logam mulia guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berinvestasi emas. Selain itu, dengan penguatan pengadaan bahan baku domestik, perusahaan juga dapat menurunkan ketergantungan terhadap impor. 

    Pada November 2024, PTFI dan Antam menandatangani perjanjian jual beli emas dengan kadar kemurnian 99,99%. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. 

    Dalam perjanjian bisnis tersebut, Antam akan membeli sebanyak 30 ton emas batangan per tahun dengan kemurnian 99,99% dari PTFI. Bahan baku emas dari PTFI kemudian akan diolah Antam di pabrik pengolahan dan pemurnian logam mulia untuk menjadi produk logam mulia Antam. 

    “Sebagai perusahaan yang memiliki pengolahan dan pemurnian terintegrasi dalam negeri mulai hulu hingga hilir, PTFI telah mewujudkan hilirisasasi tembaga dan saat ini hilirisasi emas. Dalam waktu dekat akan menyusul hilirisasi perak,” kata Tony. 

    Tony menambahkan PMR PTFI menjadi salah satu produsen emas murni batangan di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun serta platinum group metals, yaitu 30 kilogram platinum, 375 kilogram paladium.

    Melalui kemitraan strategis ini, PTFI dan Antam berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun industri pertambangan nasional yang berdaya saing. Hilirisasi dalam negeri menjadi kunci untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar, sehingga dapat mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

  • IHSG Sesi I Hari Ini Ambles 60 Poin Tertekan Saham Sektor Energi

    IHSG Sesi I Hari Ini Ambles 60 Poin Tertekan Saham Sektor Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa sesi I hari ini, Kamis (13/2/2025) turun 60 poin atau 0,90% hingga mencapai level 6.585,743

    IHSG sesi I bergerak di zona merah dengan rentang 6.569-6.648. Sebanyak 234 saham menguat, 291 saham turun, dan 243 saham stagnan.

    Volume perdagangan IHSG sesi I hari ini mencapai 7,6 miliar lembar saham dengan frekuensi 598.798 kali hingga catat transaksi Rp 4,6 triliun.

    Saham sektoral mayoritas melemah pada perdagangan IHSG hari ini. Sektor energi mengalami penurunan tertinggi sebesar 0,91%, diikuti transportasi melemah 0,90%, infrastruktur turun 0,55%, dan  teknologi melemah 0,52%.

    Beberapa saham sektoral menguat, seperti properti catat kenaikan 1,25%, kesehatan naik 0,53%, dan bahan baku bertambah 0,42%.

    Saat IHSG sesi I hari ini naik, saham unggulan LQ45 catat penurunan 1,29%, Jakarta Islamic Index (JII) melemah 1,29%, dan Investor33 anjlok 1,20%.

  • Apple Disebut Setuju Bangun Pabrik di Indonesia agar iPhone 16 Bisa Dijual

    Apple Disebut Setuju Bangun Pabrik di Indonesia agar iPhone 16 Bisa Dijual

    Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) disebut telah setuju untuk membangun pabrik di Indonesia. Hal ini imbas penjualan iPhone 16 yang telah rilis sejak Oktober 2024 belum bisa dipasarkan di Tanah Air imbas kurangnya investasi dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di Indonesia.

    Mengutip Nikkei Asia, Kamis (13/2/2025), Apple disebut sedang melakukan pembicaraan dengan beberapa pemasok mengenai peluang untuk memproduksi iPhone secara lokal di Indonesia.

    Meskipun belum ada pernyataan resmi terkait rencana pembangunan pabrik Apple di Indonesia, tetapi jika terealisasi, langkah ini akan menjadi perkembangan besar bagi industri teknologi di Indonesia. Hal ini juga menjadi sinyal iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

    Namun, agar dapat memenuhi persyaratan kandungan lokal sebesar 35% hingga 40%, Apple kemungkinan perlu mengalokasikan investasi yang signifikan serta waktu yang tidak sebentar.

    Selain itu, fasilitas pabrik produksi Apple di Batam yang saat ini digunakan untuk membuat AirTag tidak akan berpengaruh terhadap larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia. Hal itu karena fasilitas tersebut tidak terkait langsung dengan produksi komponen utama perangkat tersebut.

    Sebagai catatan, meskipun iPhone 16 tidak dipasarkan secara resmi di Indonesia, Apple masih dapat mempertahankan eksistensinya dengan fokus pada lini produk lainnya.

    Berdasarkan perkiraan, sebelum larangan ini diberlakukan, penjualan iPhone di Indonesia diprediksi mencapai sekitar 2,9 juta unit pada 2024.

    Namun, dengan adanya pembatasan ini, jumlah pembeli iPhone di Indonesia diperkirakan menurun, sehingga Apple berupaya mencari strategi agar produknya tetap bisa dijangkau oleh konsumen di Indonesia.

    Pada Januari 2025, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebutkan, larangan iPhone 16 akan segera dicabut. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi lebih lanjut mengenai hal tersebut.

    Indonesia tetap konsisten dengan kebijakan kandungan lokal yang ditetapkan, sehingga Apple harus mempertimbangkan apakah akan berkomitmen pada produksi dalam negeri atau mengambil langkah investasi yang lebih besar untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada.

    Namun, apabila wacana pembangunan pabrik Apple di Indonesia ini terealisasi, maka dapat menjadi salah satu cara bagi Apple untuk memenuhi persyaratan investasi TKDN agar dapat memasarkan iPhone 16 di Tanah Air.

  • Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran Rp 115 Miliar, Ini Alokasi Dana yang Dipangkas Erick Thohir

    Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran Rp 115 Miliar, Ini Alokasi Dana yang Dipangkas Erick Thohir

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN turut merasakan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran. Ia menyebutkan, nilai anggaran Kementerian BUMN yang efektif terpangkas sekitar Rp 115 miliar.

    Erick mengungkapkan, pagu awal Kementerian BUMN untuk tahun 2025 senilai Rp 277,5 miliar. Angka tersebut diperuntukkan menjalankan dua program utama yakni program pengembangan dan pengawasan BUMN, serta program dukungan manajemen.

    “Terdiri dari Rp 80 miliar itu untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar program dukungan manajemen. Jadi total anggaran Rp 277 miliar,” ungkap Erick Thohir saat melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Erick mengungkapkan, Kementerian BUMN akan mengikuti kebijakan pemangkasan anggaran. Namun Erick mengajukan permohonan agar nilainya tidak terlalu besar.

    Menteri BUMN menyebut, angka anggaran untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN di 2025 minimal Rp 215,3 miliar. Hal tersebut telah diajukan Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan.

    Adapun, pengajuan terkait nominal pemangkasan anggaran telah diserahkan kemarin, Rabu (12/2/2025). Sehingga saat ini Erick Thohir tengah menantikan keputusan Bendahara Negara.

    “Kemarin siang kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100%. Mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada,” ungkap Erick.

    Erick membeberkan beberapa jenis belanja yang terdampak pemangkasan anggaran, seperti pemotongan perjalanan dinas, penurunan biaya tools pengawasan BUMN, dan pengurangan fasilitas IT.

    Kemudian juga terdapat pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK), pengurangan fasilitas pimpinan, penyesuaian kendaraan dinas, pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial, serta efisiensi pemakaian gedung.

    “Kami masih berkomunikasi walaupun kemarin (anggaran) yang kami dapatkan kurang lebih Rp 161,9 miliar, semoga ada jalan, kita tunggu saja satu atau dua bulan,” pungkasnya terkait efisiensi anggaran di Kementerian BUMN.

  • Dukung Efisiensi Anggaran, Muhammadiyah Soroti Kerelaan Pejabat Publik untuk Berhemat

    Dukung Efisiensi Anggaran, Muhammadiyah Soroti Kerelaan Pejabat Publik untuk Berhemat

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan kebijakan efisiensi anggaran belanja negara dengan target penghematan Rp 306 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Menanggapi langkah ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan penghematan anggaran harus diikuti pada kerelaan para pejabat publik untuk berhemat.

    “Saya setuju bahwa penghematan dan tidak ada pemborosan itu langkah yang sangat positif dan konstruktif dari presiden. Tinggal bagaimana itu bisa dilaksanakan di dalam sistem pemerintahan secara sistematik, dengan regulasi yang juga disusun dengan matang, sekaligus diikuti oleh kerelaan para pejabat publik untuk bisa lebih hemat,” ujar Haedar pada Kamis (13/2/2025).

    Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, ia menyoroti pentingnya meningkatkan pendapatan negara agar pembangunan nasional tetap berjalan dengan anggaran yang cukup.

    “Bersamaan dengan itu, Indonesia memang harus semakin bisa memiliki sumber pendapatan yang lebih baik lagi, agar bisa membangun bangsa dan negara ini dengan anggaran yang cukup,” tambahnya.

    Muhammadiyah berharap kebijakan penghematan anggaran ini tidak hanya sebatas pemangkasan belanja, tetapi juga diiringi dengan kebijakan yang memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

  • Kepercayaan & Keyakinan Investor Tinggi, Petrosea Terus Tumbuh di Tahun 2025

    Kepercayaan & Keyakinan Investor Tinggi, Petrosea Terus Tumbuh di Tahun 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sepanjang tahun 2024, PT Petrosea Tbk (IDX:PTRO) berhasil membukukan total nilai perolehan kontrak (backlog) sebesar Rp 64,3 triliun yang merupakan pertumbuhan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai backlog tersebut juga merupakan nilai tertinggi sepanjang lebih dari lima dekade Petrosea berkiprah di sektor pertambangan dan konstruksi.

    Selain itu, aksi korporasi melalui pemecahan saham (stock split) Perseroan juga merupakan pencapaian penting. Pemecahan saham dengan rasio 1:10 di awal bulan Januari 2025 lalu yang menjadi katalis penting dalam meningkatkan likuiditas saham dan jumlah pemegang saham dari yang sebelumnya 12.883 investor di akhir 2024 menjadi 49.796 investor di akhir Januari 2025.

    Dari jumlah pemegang saham tersebut, pemegang saham institusi bertambah dari 195 institusi menjadi 284 institusi, sedangkan pemegang saham perorangan bertambah dari 12.688 individu menjadi 49.512 individu. Pemegang saham asing pun bertambah dari 109 menjadi 125 investor, walaupun penambahannya tidak sebanyak penambahan investor dalam negeri.

    Di bulan Mei dan Juni 2024, Petrosea juga telah menjual seluruh saham treasury yang dimiliki perusahaan kepada publik. Adapun jumlah saham free float Petrosea mencapai 27,25% pada 31 Januari 2025.

    “Dibekali keahlian dengan rekam jejak lebih dari lima dekade di industri ini, Petrosea berada dalam posisi yang kuat untuk merealisasikan strategi bisnisnya dan memberikan nilai tambah kepada para investor kami yang beragam. Pencapaian ini merupakan wujud nyata kepercayaan masyarakat dan investor yang semakin besar terhadap kinerja dan prospek pertumbuhan Petrosea, baik saat ini maupun pada masa yang akan datang,” ujar Chief Investment Officer PT Petrosea Tbk. Kartika Hendrawan.

    Beberapa kontrak baru yang berhasil diperoleh di antaranya adalah perjanjian jasa pertambangan dengan PT Pasir Bara Prima dengan durasi life of mine dan nilai kontrak mencapai Rp 17,4 triliun. Selain itu, Petrosea menandatangani perjanjian Onshore Early Works EPC untuk proyek Ubadari, Tangguh EGR/CCUS & Tangguh Onshore Compression (UCC) dengan nilai kontrak sebesar Rp 4,6 triliun dan jangka waktu 24 bulan, serta perjanjian pengadaan dan konstruksi untuk pembangunan tambang Blok Pomalaa dengan PT Vale Indonesia Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,8 triliun dan jangka waktu 24 bulan.

    Kesuksesan Penggalangan Dana untuk Dukung Ekspansi dan Aksi Korporasi melalui Obligasi, Sukuk dan Fasilitas Bank Capai Lebih dari Rp 12 Triliun

    Petrosea berhasil menyelesaikan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 senilai Rp 1,5 triliun yang berhasil mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed), tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 16 Desember 2024. Obligasi dan Sukuk tersebut memperoleh peringkat idA+ dan idA+(sy) (Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan merupakan penawaran perdana Perusahaan di pasar Obligasi dan Sukuk sejak Petrosea didirikan di tahun 1972.

    Selain itu, Petrosea memperoleh berbagai dukungan pendanaan dari beberapa pihak perbankan nasional, di antaranya dari PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas yang diberikan sebesar Rp 11,1 triliun. Pendanaan perbankan yang diperoleh tersebut digunakan untuk mendukung belanja modal dan investasi peralatan pertambangan termasuk memperkuat modal kerja. Dukungan ini juga merupakan wujud nyata kepercayaan dari pihak perbankan terhadap perusahaan.

    “Kami sangat berterima kasih kepada seluruh investor dan para pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaannya terhadap Petrosea sehingga kami dapat terus tumbuh dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan,” lanjut Kartika.

    Petrosea menawarkan berbagai layanan untuk sektor pertambangan batubara dan mineral yang mencakup layanan pit-to-port, termasuk aktivitas open pit contract mining services, civil & infrastructure construction, layanan manajemen proyek pertambangan, technical & feasibility study consulting services, mine planning & optimization services, serta solusi Minerva Digital Platform yang memanfaatkan teknologi digital terkini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

    Petrosea juga memiliki kemampuan untuk memantau dan mengendalikan kegiatan operasional di berbagai proyek dengan memanfaatkan real-time data melalui Remote Operations Center yang berlokasi di kantor pusat Perusahaan. Seluruh target kinerja operasional dan keuangan Petrosea didukung oleh budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang kuat melalui penerapan target zero accident, operational excellence dan continuous improvement, serta faktor pengelolaan risiko dan Good Corporate Governance (GCG) sebagai tulang punggung perusahaan yang berkesinambungan.

  • Efisiensi Anggaran, Beasiswa KIP Kuliah hingga BPI Dipangkas

    Efisiensi Anggaran, Beasiswa KIP Kuliah hingga BPI Dipangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah program beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terancam mengalami pemangkasan seiring kebijakan efisiensi anggaran.

    Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan beberapa beasiswa yang terdampak, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.

    “Beasiswa KIP K awalnya memiliki pagu Rp 14,698 triliun, tetapi terkena efisiensi sebesar Rp 1,31 triliun atau 9%. Kami mengusulkan agar pagu tetap seperti semula, karena ini termasuk kategori yang tidak seharusnya terkena efisiensi,” ujar Satryo, Rabu (12/2/2025).

    Selain KIP Kuliah, program BPI dan beasiswa Adik juga mengalami pemotongan sebesar 10%, dari pagu awal masing-masing Rp 194 miliar dan Rp 213 miliar.

    Sementara itu, beasiswa KNB serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan menghadapi pemangkasan lebih besar, yakni 25%, dari pagu awal masing-masing Rp 85 miliar dan Rp 236 miliar.

    Komponen anggaran lainnya yang terdampak mencakup tunjangan dosen non-PNS, yang mengalami efisiensi 25% dari total Rp 2,7 triliun. Namun, Satryo memastikan bahwa gaji dan tunjangan pegawai tetap aman tanpa pemotongan.

    Satryo menegaskan anggaran pendidikan, khususnya beasiswa dan tunjangan dosen, tidak seharusnya mengalami efisiensi anggaran.

    “Kami mengusulkan agar pemotongan di sektor ini menjadi 0%, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang krusial,” tegasnya.

    Ia juga meminta Komisi X DPR memasukkan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN sebesar Rp 2,5 triliun ke dalam rencana anggaran tambahan, mengingat sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

    “Kami mengusulkan agar pagu tetap di angka Rp 31,645 triliun untuk gaji, tunjangan, dan beasiswa,” jelasnya.

    Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan mengajukan efisiensi anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp 14,3 triliun. Namun, Satryo mengupayakan agar pemotongan hanya Rp 6,78 triliun guna memastikan kelancaran berbagai program pendidikan.

    “Saya berharap Komisi X DPR dapat memperjuangkan agar efisiensi anggaran tidak mencapai Rp 14,3 triliun, tetapi hanya Rp 6,78 triliun,” pungkasnya.

  • Efisiensi Anggaran, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Pastikan Gaji dan Tunjangan Guru Aman

    Efisiensi Anggaran, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Pastikan Gaji dan Tunjangan Guru Aman

    Summary: 

    Keyword: 

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan bahwa gaji, tunjangan, serta gaji ke-13 guru tetap aman dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    “Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar Rp 1,64 triliun,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Selain itu, anggaran tunjangan guru non-ASN sebesar Rp 11,5 triliun juga tetap dialokasikan dan tidak akan terpengaruh efisiensi anggaran.

    “Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp 11,5 triliun,” ujarnya.

    Abdul Mu’ti juga menjelaskan anggaran tersebut sudah mencakup kenaikan tunjangan guru non-ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan, sesuai janji Presiden Prabowo Subianto.

    Terkait tunjangan guru berbentuk transfer langsung, Abdul Mu’ti menyampaikan proses pencairannya saat ini sudah memasuki tahap verifikasi dan validasi data guru. Tahapan ini melibatkan pemerintah daerah guna memastikan keakuratan data penerima.

    Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tunjangan tersebut dapat segera dicairkan dan tak terpengaruh efisiensi anggaran.

    “Mudah-mudahan, jika prosesnya cepat selesai, sebelum Idulfitri tunjangan sudah cair. Ini tentu menjadi kabar baik bagi para guru agar dapat merayakan hari raya dengan lebih gembira,” pungkasnya.