Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Sri Mulyani Usulkan Pemotongan Anggaran Kementerian Keuangan Rp 8,9 Triliun, Berikut Perincian Efisiensinya

    Sri Mulyani Usulkan Pemotongan Anggaran Kementerian Keuangan Rp 8,9 Triliun, Berikut Perincian Efisiensinya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat efisiensi bersama Komisi XI DPR RI terkait pemotongan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun. Pemaparan tersebut disampaikan langsung dalam rapat di DPR RI.

    “Mohon persetujuan untuk efisiensi anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 8,9 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama anggota Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan, pagu anggaran awal Kementerian Keuangan tahun 2025 adalah sebesar Rp 53,1 triliun. Alokasi tersebut sebelumnya telah disepakati bersama dengan Komisi XI DPR RI.

    Namun, seiring dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, pemerintah diminta untuk melakukan efisiensi anggaran.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi XI untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran Kemenkeu yang semula Rp 53,1 triliun, sehingga anggaran Kemenkeu 2025 menjadi Rp 44,2 triliun,” ujarnya lagi.

    Dalam upaya efisiensi ini, terdapat lima pos utama yang terdampak. Secara nominal, penghematan terbesar terjadi pada pos dukungan manajemen di Kementerian Keuangan, yang mengalami pemotongan hingga Rp 8 triliun.

    Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pagu awal untuk dukungan manajemen Kemenkeu mencapai Rp 50,4 triliun, yang sebagian besar terdiri dari gaji dan program-program lainnya. Namun, ia menegaskan belanja pegawai tidak terkena pemangkasan anggaran.

    “Dukungan manajemen ini sebagian besar untuk gaji dan berbagai program yang tidak terkena efisiensi. Namun, beberapa item seperti alat tulis kantor (ATK) dan pengeluaran lainnya masuk dalam kategori efisiensi. Dengan demikian, dari Rp 50,4 triliun, efisiensinya mencapai Rp 8 triliun, sehingga dukungan manajemen Kemenkeu menjadi Rp 42,4 triliun,” tutup Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait efisiensi anggaran di Kementerian Keuangan.

  • Efisiensi Anggaran untuk Perkuat Misi Asta Cita Prabowo-Gibran

    Efisiensi Anggaran untuk Perkuat Misi Asta Cita Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan efisiensi anggaran bertujuan untuk mempertajam misi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani menyetujui permintaan anggota Komisi XI agar penghematan anggaran dapat meningkatkan output dan outcome program prioritas pemerintah.

    “Kami menyetujui efisiensi kementerian dan lembaga di 2025 akan menjadi baseline untuk menciptakan budaya birokrasi yang lebih efisien. Hasilnya nanti akan digunakan dalam penyusunan APBN 2026,” ujarnya.

    Dengan pendekatan ini, anggaran 2026 akan disusun dengan prinsip yang sama seperti 2025, sehingga dapat memperkuat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

    Sri Mulyani menegaskan meskipun dilakukan efisiensi, anggaran belanja sosial tetap akan dipertahankan.

    “Pelayanan publik tidak akan dikorbankan, dan target-target belanja sosial tetap dipenuhi,” katanya.

    Ia juga memastikan program bantuan sosial dan layanan masyarakat tetap akan berjalan tanpa pemangkasan anggaran.

    “Program yang melayani masyarakat, termasuk bantuan sosial, tidak akan terpengaruh oleh efisiensi ini,” tambahnya.

    Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan inventarisasi terhadap seluruh kementerian dan lembaga.

    “Kami akan memilah penggunaan efisiensi anggaran ini agar tetap sesuai dengan kebutuhan konstitusi dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi,” pungkas Sri Mulyani.

  • Bank Mandiri Makin Hijau! Skor ESG Terbaik di KBMI IV versi Sustainalytics

    Bank Mandiri Makin Hijau! Skor ESG Terbaik di KBMI IV versi Sustainalytics

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam mengelola risiko Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bagian dari strategi pertumbuhan berkelanjutan. Hasil dari upaya tersebut, Bank Mandiri menjadi Bank terbaik di Indonesia untuk ESG Score dari lembaga rating Sustainalytics. Bank Mandiri mencatatkan penurunan ESG Risk Rating yang signifikan dari 28,2 di tahun 2024 menjadi 17,5 per 9 Januari 2025, berdasarkan evaluasi terbaru yang dilakukan oleh Sustainalytics.

    Sebagai perusahaan pemeringkat ESG terkemuka di tingkat internasional, Sustainalytics memberikan penilaian terhadap ribuan perusahaan dari berbagai sektor, termasuk perbankan, untuk mengukur risiko dan kinerja keberlanjutan. Secara global, bank-bank yang memperoleh peringkat ESG terbaik dari Sustainalytics umumnya memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan, dengan praktik pengelolaan risiko ESG yang matang, strategi jangka panjang yang berorientasi pada dekarbonisasi, serta keterlibatan aktif dalam pembiayaan hijau dan sosial.

    Merujuk sistem penilaian yang digunakan, skor yang lebih kecil menunjukkan tingkat risiko ESG yang lebih rendah, di mana skor yang lebih rendah mencerminkan kinerja keberlanjutan yang lebih baik. Secara global, Bank Mandiri saat ini menempati peringkat ke-198 dari 1.027 bank yang dievaluasi oleh Sustainalytics, menegaskan komitmennya dalam mengelola risiko ESG secara bertanggung jawab.

    Adapun, beberapa bank dengan skor ESG terbaik di dunia umumnya, berasal dari kawasan Eropa dan Amerika Utara, yang telah menerapkan kebijakan ESG secara ketat dan konsisten. Praktis, dengan pencapaian terbaru ini, Bank Mandiri semakin menunjukkan daya saingnya dalam lanskap perbankan global, sejajar dengan bank-bank internasional yang juga memiliki strategi keberlanjutan.

    Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, penurunan ESG Risk Rating ini didorong oleh berbagai inisiatif strategis yang diterapkan oleh Bank Mandiri seperti pelaksanaan program pengurangan emisi, peningkatan keberagaman gender, serta berbagai inisiatif lainnya yang mendukung pencapaian standar ESG yang lebih baik, termasuk penguatan kebijakan yang mencakup peningkatan signifikan dalam beberapa aspek utama yang dinilai oleh Sustainalytics.

    “Peringkat ESG yang diraih Bank Mandiri bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan cerminan dari komitmen dan implementasi nyata prinsip keberlanjutan di seluruh aspek bisnis dan operasional perseroan. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Bank Mandiri terus berupaya mengintegrasikan faktor ESG dalam strategi pertumbuhan jangka panjangnya,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Kamis (13/2/2025).

    Dengan pencapaian ini, Bank Mandiri semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin dalam keberlanjutan perbankan di Indonesia, serta berkontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan target nasional Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat.

    “Ke depan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat proses, kebijakan, dan implementasi ESG, selaras dengan standar global dan harapan para pemangku kepentingan. Dengan langkah ini, Bank Mandiri tidak hanya akan mempertahankan pencapaian positifnya, tetapi juga semakin memperkokoh perannya sebagai Sustainability Champion, yang berkontribusi aktif dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” pungkas Darmawan.

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai inisiatif keberlanjutan Bank Mandiri, kunjungi https://www.bankmandiri.co.id/en/esg.

  • Pengelolaan Utang RI Masih Hati-hati

    Pengelolaan Utang RI Masih Hati-hati

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal utang Indonesia yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Jokowi menegaskan selama ini pengelolaan anggaran negara dilakukan dengan sangat hati-hati, termasuk dalam hal utang.

    “Pengelolaan anggaran yang saya tahu sangat hati-hati, termasuk dalam hal utang,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (13/2/2025).

    Jokowi menjelaskan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 38% hingga 39%. Angka ini masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang, yakni 60% dari PDB.

    “Masih jauh di bawah ketentuan undang-undang yang ada,” tambahnya.

    Ia pun meminta media untuk membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara lain agar mendapatkan perspektif yang lebih luas.

    “Coba dibandingkan persentase GDP dan utang Indonesia dengan negara-negara lain,” kata Jokowi.

    Mantan gubernur Jakarta itu juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara masih sangat prudent atau bijaksana. Ia yakin Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memahami konsekuensi ekonomi jika beban utang terlalu besar.

    “Menteri keuangan tahu konsekuensi yang akan terjadi apabila beban utang terlalu besar,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Langkah ini bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi program makan bergizi gratis (MBG) serta perbaikan ratusan ribu sekolah di Indonesia.

    Dalam pidatonya di Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama, Surabaya, Senin (10/2/2025), Prabowo menegaskan efisiensi anggaran ini diperlukan untuk memastikan anggaran negara digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.

    “Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, yang hanya dijadikan alasan untuk nyolong (mencuri), dihentikan dan dibersihkan,” tegasnya.

  • DPR Setujui Efisiensi Anggaran Kemenkeu 2025 Sebesar Rp 8,99 Triliun

    DPR Setujui Efisiensi Anggaran Kemenkeu 2025 Sebesar Rp 8,99 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XI DPR menyetujui efisiensi belanja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8,99 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi XI bersama jajaran Kemenkeu pada Kamis (13/2/2025).

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan efisiensi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu agar lebih optimal.

    “Langkah ini untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu serta mengoptimalkan hasil kerja,” ujar Misbakhun dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

    Misbakhun menambahkan, efisiensi anggaran ini telah dirancang dengan strategi dan mitigasi yang matang agar tidak mengurangi kualitas layanan publik serta tetap mendukung target dan fungsi mandatory pemerintah.

    Setelah dilakukan efisiensi, pagu anggaran Kemenkeu berkurang dari Rp 53,19 triliun menjadi Rp 44,20 triliun. Berikut rincian pemangkasan anggaran di beberapa program utama:

    – Kebijakan Fiskal: dari Rp 59,19 miliar menjadi Rp11,84 miliar (pengurangan Rp 47,35 miliar).
    – Pengelolaan Penerimaan Negara: dari Rp 2,38 triliun menjadi Rp 1,67 triliun (pengurangan Rp 716,01 miliar).
    – Pengelolaan Belanja Negara: dari Rp 45,45 miliar menjadi Rp 8,27 miliar (pengurangan Rp 37,18 miliar).
    – Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: dari Rp 238,13 miliar menjadi Rp 100,35 miliar (pengurangan Rp 137,78 miliar).

  • Efisiensi Anggaran, Kemenaker Fokus pada Digitalisasi dan Kolaborasi

    Efisiensi Anggaran, Kemenaker Fokus pada Digitalisasi dan Kolaborasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai melakukan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan dengan menyisir pengeluaran yang dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas layanan ketenagakerjaan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan efisiensi ini menjadi keharusan dan tantangan bagi Kemenaker.

    “Kami telah mengidentifikasi anggaran yang bisa diefisiensikan pada 2025. Ini juga mendorong perubahan cara kerja di lingkungan Kemenaker,” ujar Yassierli di kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Salah satu strategi yang diterapkan adalah pemanfaatan teknologi digital. Aktivitas yang dapat dilakukan secara online akan dialihkan ke sistem digital guna mengurangi biaya operasional dalam rangka efisiensi anggaran.

    Selain itu, Kemenaker juga memperkuat kolaborasi lintas kementerian agar program ketenagakerjaan lebih efektif dan efisien.

    “Kami memiliki balai latihan kerja, kurikulum, instruktur, dan sertifikasi yang bisa diintegrasikan dengan kementerian lain,” jelas Yassierli.

    Efisiensi anggaran ini juga membuka peluang sinergi dengan berbagai program kementerian lain, seperti Badan Gizi Nasional yang memiliki program makan bergizi gratis dan Kementerian UMKM dengan program kewirausahaan.

    “Kami bisa menyinergikan program ini dengan kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri, sehingga efisiensi tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas layanan,” tambahnya.

    Dengan pendekatan digitalisasi dan kolaborasi lintas kementerian, Kemnaker optimistis dapat menjalankan efisiensi anggaran 2025 tanpa mengurangi efektivitas program ketenagakerjaan di Indonesia.

  • Erick Thohir Pastikan Tak PHK Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran, Office Boy hingga Satpam Aman

    Erick Thohir Pastikan Tak PHK Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran, Office Boy hingga Satpam Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan tak ada pengurangan jumlah staf atau sumber daya manusia (SDM) setelah kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang dilakukan pemerintah. 

    Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kementerian yang dipimpinnya belum mengurangi jumlah petugas keamanan (security) dan petugas operasional kebersihan (office boy). Erick masih memaksimalkan anggaran di kementerian untuk mempekerjakan kelompok pekerja tersebut. 

    “Pengurangan pegawai belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” ungkap Erick Thohir saat melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025). 

  • Kerja Sama dengan Negara-negara Teluk Bakal Majukan Ekonomi Indonesia

    Kerja Sama dengan Negara-negara Teluk Bakal Majukan Ekonomi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, optimistis bahwa kerja sama dengan negara-negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC) akan memajukan ekonomi Indonesia, khususnya dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    GCC merupakan organisasi perjanjian perdagangan regional di kawasan Teluk Persia, yang beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman.

    “Kami berharap dan optimistis bahwa kerja sama Indonesia dengan negara-negara Teluk atau GCC dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, pembiayaan infrastruktur, dan kolaborasi teknologi, yang sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 8%,” ujar Airlangga saat hadir sebagai panelis kehormatan dalam forum ekonomi The World Governments Summit 2025 yang berlangsung pada 11-13 Februari 2025 di Dubai.

    Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga membahas inisiatif munculnya blok ekonomi baru seiring dengan meningkatnya tensi global dan implikasinya terhadap perdagangan, investasi, dan stabilitas geopolitik. 
    Menurutnya, blok ekonomi regional, seperti ASEAN memiliki peran penting sebagai penyangga dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan, terutama di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    Airlangga juga menyoroti kontribusi positif dari perundingan Indonesia dan Gulf GCC Free Trade Agreement (FTA) yang sedang berlangsung. Melalui kerja sama ini, Indonesia berpeluang membangun kolaborasi di sektor-sektor strategis seperti energi, keuangan, dan infrastruktur dengan negara-negara Teluk.

    “Membangun kemitraan yang baik dengan semua pihak merupakan prioritas Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Dengan ekonomi yang mencapai US$ 1,4 triliun dan populasi sekitar 280 juta jiwa, Indonesia sangat menyambut baik kerja sama dengan berbagai negara serta forum internasional seperti ASEAN, GCC, dan IPEF,” pungkas Airlangga.

    Diketahui, Menko Airlangga menghadiri The World Governments Summit 2025 atas undangan Menteri Ekonomi Persatuan Emirat Arab (PEA), Abdullah bin Touq Al Marri.

    Dalam acara tersebut, ia berpartisipasi dalam sesi panel bertema “The Emergence of Multiple Economic Blocs,” yang juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi PEA Abdulla Bin Touq, Menteri Keuangan Turki Mehmet Simsek, serta Menteri Ekonomi dan Pembangunan Arab Saudi, Faisal F Alibrahim.

    The World Governments Summit 2025 merupakan pertemuan tahunan yang telah diselenggarakan sejak 2013 di Dubai. Tujuannya adalah mendorong kolaborasi inovatif internasional guna memajukan pemerintahan dan pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan.

    Pertemuan ini juga menjadi wadah pertukaran wawasan antara pemimpin pemerintahan, pakar kebijakan, dan pemimpin sektor swasta terkemuka dunia. Mereka berdialog secara global dengan fokus pada isu-isu terkini, inovasi teknologi, tantangan global yang kritis, serta peluang masa depan.

    Turut mendampingi Menko Airlangga dalam acara tersebut adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Uni Emirat Arab Husin Bagis.

  • IHSG Hari Ini Merosot, 5 Saham Justru Melesat

    IHSG Hari Ini Merosot, 5 Saham Justru Melesat

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami penurunan pada Kamis (13/2/2025). IHSG hari ini ditutup melemah 32,2 poin atau 0,48% ke level 6.613,5, menghapus kenaikan yang tercatat sehari sebelumnya.

    Namun, lima saham justru mencatatkan kenaikan signifikan, dengan tiga di antaranya mencapai batas auto rejection atas (ARA), termasuk saham CNMA.

    Pada perdagangan IHSG hari ini, sebanyak 307 saham mengalami kenaikan, 251 saham mengalami penurunan, dan 232 saham stagnan. Total nilai transaksi di bursa hari ini mencapai Rp 10,15 triliun dengan volume perdagangan mencapai 14,01 miliar saham yang ditransaksikan sebanyak 1,018 juta kali.

    Lima sektor mengalami tekanan pada perdagangan hari ini. Sektor transportasi mencatatkan penurunan terdalam sebesar 0,5%, disusul sektor energi dan keuangan yang masing-masing turun 0,3%, sektor infrastruktur melemah 0,2%, serta sektor barang konsumsi primer yang terkoreksi tipis 0,01%.

    Sebaliknya saat IHSG hari ini melemah, sektor properti mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 1,5%, diikuti sektor barang baku yang naik 0,8%, sektor kesehatan 0,7%, sektor barang konsumsi nonprimer 0,3%, dan sektor industri yang menguat 0,2%.

    Saat IHSG mengalami tekanan, mayoritas indeks saham di kawasan Asia juga terpantau melemah. Indeks Straits Times (Singapura) turun 0,4%, Hang Seng (Hong Kong) terkoreksi 0,2%, dan Shanghai Composite (China) melemah 0,4%. Sementara itu, indeks Nikkei (Jepang) justru menguat 1,2%.

    Meskipun IHSG tertekan, lima saham berhasil mencatatkan lonjakan signifikan hingga 34%, menjadikannya top gainers pada perdagangan hari ini.

    Tiga saham yang mencapai batas ARA adalah PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) yang melonjak 34,8% ke level Rp 174, PT Hatten Bali Tbk (WINE) yang meroket 24,8% ke level Rp 312, dan PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) yang naik 24,7% ke level Rp 484.

    Selain itu, saat IHSG hari ini naik, dua saham lain yang masuk daftar top gainers adalah PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) yang meningkat 22% ke level Rp 61 serta PT SLJ Global Tbk (SULI) yang menguat 18,5% ke level Rp 83.

  • IHSG Hari Ini Merosot, 5 Saham Justru Melesat

    50 Persen Investor Saham Berusia di Bawah 40 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan bahwa jumlah investor saham di Indonesia telah melampaui 15 juta single investor identification (SID) hingga 31 Januari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 persen berusia di bawah 40 tahun.

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman dalam acara “Investor Insight: Mindset, Valuation, Strategy” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan ShareInvestor di main hall BEI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    “Mengawali tahun 2025 ini, jumlah investor pasar modal kita telah melampaui 15 juta. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 persen berada pada usia di bawah 40 tahun,” ujar Iman.

    Namun, Iman menambahkan bahwa pertumbuhan jumlah investor saham harus diimbangi dengan edukasi yang lebih baik, penyampaian informasi yang akurat, dan manajemen ekspektasi yang lebih strategis.

    Menurutnya, memahami pola pikir investor merupakan salah satu kunci dalam membangun hubungan yang kuat dan efektif.

    Selain itu, investor relation memiliki peran vital dalam memastikan pasar modal tetap menjadi tempat yang sehat, transparan, dan kompetitif.

    Komunikasi yang efektif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebagai regulator dan fasilitator pasar modal, BEI berkomitmen untuk mendukung peningkatan transparansi dan praktik tata kelola perusahaan, khususnya bagi perusahaan tercatat.

    “Upaya ini kami lakukan agar perusahaan-perusahaan Indonesia dapat sejajar dengan praktik terbaik global serta memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, baik domestik maupun internasional,” tandas Iman.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand W Hartono menjelaskan, hal ini ini adalah kali kedua AEI menyelenggarakan acara yang berfokus pada investor relations.

    Ia berkomitmen untuk terus memberikan informasi terbaru kepada investor, terutama di tengah situasi global investasi yang berubah secara drastis.

    “Jadi, sangat penting bagi kita untuk membangun kepercayaan, reputasi, serta memberikan persepsi mengenai valuasi yang tepat dan sesuai bagi para investor,” ungkapnya.

    Sementara itu, CEO ShareInvestor Group Christopher Lee menyampaikan, dukungan dan apresiasi terhadap terselenggaranya acara ini. Lee menyebut bahwa pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyelenggarakan program pendidikan dan workshop yang bermanfaat bagi anggotanya.

    Diketahui, per akhir Desember 2024, jumlah investor saham di Indonesia mencapai 6,38 juta SID, meningkat sekitar 21,42 persen dibandingkan Desember 2023 yang tercatat sebanyak 5,25 juta SID. Angka itu naik pada Januari 2025 yang mencapai 15 juta dan 50 persen berusia di bawah 40 tahun.