Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Efisiensi Anggaran Buat Pengusaha Hotel di Bandung Merugi Puluhan Miliar pada Februari 2025

    Efisiensi Anggaran Buat Pengusaha Hotel di Bandung Merugi Puluhan Miliar pada Februari 2025

    Bandung, Beritasatu.com – Pengusaha hotel di Kota Bandung merugi Rp 12,8 miliar pada Februari 2025 akibat pembatalan setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Perhimpunan Perhotelan dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi mengatakan Inpres efisiensi anggaran tersebut membuat banyaknya pembatalan kegiatan seperti rapat dan acara pemerintahan lainnya yang biasa digelar di hotel.

    “Dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi sangat memukul industri perhotelan di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Pangsa pasar meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) dari pemerintah bagi hotel berbintang tiga, empat, dan lima mencapai 40% hingga 50%,” ujar Dodi Ahmad saat ditemui di Kota Bandung, Jumat (14/2/2025).

    Akibat efisiensi anggaran tersebut, tingkat okupansi hotel di Jawa Barat turun drastis, dengan rata-rata hanya mencapai 35% hingga 40%.

    “Khusus di Kota Bandung, pada Februari ini saja industri perhotelan mengalami kehilangan potensi bisnis sebesar Rp 12,8 miliar akibat pembatalan cara dari kementerian yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Bandung,” lanjutnya.

    Dodi menjelaskan, jika kondisi ini terus berlanjut hingga setelah Lebaran dampaknya bisa sangat berat bagi industri perhotelan.

    “Langkah paling pahit yang mungkin harus diambil adalah pemangkasan jumlah karyawan hingga 50%. Selain itu, pemangkasan juga akan terjadi di berbagai sektor pendukung hotel, seperti penyedia makanan dan minuman (F&B), housekeeping, serta vendor lainnya yang menyuplai kebutuhan hotel,” tuturnya.

    Situasi ini menciptakan efek domino yang cukup luas. Jika hotel mengalami penurunan pesanan secara drastis, vendor yang memasok barang ke hotel juga akan mengalami penurunan permintaan, yang berarti mereka pun kemungkinan besar harus melakukan pengurangan tenaga kerja.

    Jika kondisi ini tetap berlangsung setelah Lebaran, maka industri perhotelan akan menghadapi tantangan besar. Para pemilik hotel saat ini masih bisa bertahan dengan tabungan yang mereka miliki. Namun, hotel membutuhkan tingkat okupansi minimal 50% hingga 55% agar bisa mencapai titik impas (break-even point).

    “Saat ini, pendapatan hanya berkisar di angka 30%, yang berarti ada defisit sekitar 26%. Dengan defisit ini, daya tahan hotel rata-rata hanya bisa bertahan sekitar empat bulan,” jelasnya.

    PHRI Jawa Barat mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran ini demi keberlangsungan industri perhotelan dan sektor ekonomi yang terkait dengannya.

  • Demokrat Dukung Asta Cita Prabowo di Sektor Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

    Demokrat Dukung Asta Cita Prabowo di Sektor Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan dukungan partainya terhadap program Asta Cita dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor hilirisasi kelautan dan perikanan.

    Menurut Herman, Indonesia mempunyai banyak potensi kelautan yang masih perlu digali dan dikembangkan. 

    “Tentu sebetulnya potensi-potensi besar kita keniscayaannya ada di laut, ada di perairan karena 2/3 kawasan Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu ke depan harus menjadi prioritas,” ujar Khaeron saat membuka dan memberi sambutan dalam diskusi bertajuk “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Suksesnya Program Asta Cita”yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara atau MPN, di Jakarta, Jumat (14/2/2025). 

    Anggota DPR Fraksi Demokrat itu juga mengapresiasi langkah-langkah yang saat ini sudah dilakukan Presiden Prabowo dalam sektor perikanan dan kelautan. Menurutnya, hal ini semakin memperjelas arah kemajuan Indonesia dalam sektor tersebut.  

    “Kami juga merasa ada prospek besar pada kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Sebelumnya, presiden kita semua ini mencanangkan hilirisasi di sektor-sektor tertentu yang salah satunya di sektor kelautan perikanan, bisa hilirisasi di sektor garam atau komoditas budidaya,” tandas Herman.

    Menurut Khaeron, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang belum tergali sepenuhnya. Oleh karena itu, dia menilai perlunya pemerintah yang proaktif agar  berbagai potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. 

    “Bahkan kalau bicara energi, ada energi arus laut yang ini juga belum dikembangkan. Bagaimana ke depan potensi ini tentu menjadi domain negara, pemerintah,” tutur ketua umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) ini.

    Herman menegaskan pihaknya juga siap memberi kontribusi positif kepada negara guna mendukung terwujudnya program Asta Cita Prabowo-Gibran dalam hilirisasi perikanan dan kelautan.

  • Dukung Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan, Energia Prima Nusantara Luncurkan Visi dan Misi Baru

    Dukung Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan, Energia Prima Nusantara Luncurkan Visi dan Misi Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Demi memperkuat arah strategis bisnis di sektor energi berkelanjutan, anak perusahaan PT United Tractors Tbk (UT), PT Energia Prima Nusantara (EPN) resmi meluncurkan visi dan misi baru. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan agenda Annual Management Meeting yang berlangsung di DoubleTree Hilton Hotel, Surabaya (18/1/2025). Acara peresmian turut dihadiri Grup EPN, yakni PT Arkora Hydro Tbk dan PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD) Supreme Energy.

    Direktur EPN Boy Gemino Kalauserang mengatakan bahwa visi dan misi baru ini dirancang untuk mengakomodir semangat perusahaan dalam meningkatkan keunggulan operasional, memanfaatkan teknologi yang berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan.

    “Kami berkomitmen untuk memberikan solusi energi yang inovatif dan bertanggung jawab, demi masa depan yang lebih hijau serta pengembalian terbaik bagi para pemangku kepentingan,”ujar Boy dalam sambutannya.

    Penjelasan Visi Misi EPN oleh Direktur EPN Boy Gemino Kalauserang. (Energi Prima Nusantara/Istimewa)

    EPN merumuskan Visi baru yaitu “Menjadi perusahaan energi kelas dunia, andal, dan berkelanjutan melalui operasional yang unggul dan sumber daya manusia yang berbakat demi kesejahteraan Bangsa”.

    Sementara Misi baru EPN yakni:

    1. Meningkatkan portofolio bisnis energi terbarukan dengan menyediakan solusi energi yang inovatif dan ramah lingkungan. 

    2. Memelihara keunggulan dan efisiensi di segi operasional, pengelolaan modal yang bijak dan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. 

    3. Memberdayakan organisasi perusahaan secara konsisten dengan mempromosikan terobosan – terobosan inisiatif yang inovatif. 

    4. Mewujudkan peluang proyek yang baik dengan menguasai kompetensi sumber daya manusia dan menerapkan pilihan teknologi terbaik dalam industri energi terbarukan.

    5. Mengembangkan organisasi untuk menjadi pemain terkemuka dalam industri energi terbarukan dengan mempromosikan kerja tim yang baik, prinsip kerja yang andal dan aman. 6. Menerapkan interaksi yang harmonis untuk memastikan proyek energi kita memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. 

    7. Mencapai pengembalian investasi terbaik di setiap proyek untuk memberikan nilai optimal bagi para pemangku kepentingan. 

    Perubahan visi dan misi ini merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan, peluang baru, dan dinamika kondisi global maupun regional di masa mendatang serta menunjukkan komitmen Perusahaan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Peluncuran visi dan misi baru ini juga menandai komitmen EPN dalam menghadapi tantangan global serta menjawab peluang baru yang muncul seiring dengan dinamika industri energi, dengan fondasi yang kuat serta strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan.

    Visi dan misi ini diharapkan dapat memberikan semangat dan menjadi pedoman baru bagi semua pegawai EPN untuk mencapai cita-cita EPN. EPN optimis dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan energi nasional.

  • KCIC Siap Jual Nama Stasiun Whoosh Halim, Harga Negotiable

    KCIC Siap Jual Nama Stasiun Whoosh Halim, Harga Negotiable

    KCIC Segera Jual Penamaan Stasiun Whoosh Halim

    Key: 

    Sum:

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah perusahaan disebut sedang mengincar hak penamaan (naming rights) Stasiun Whoosh Halim. Dari banyak yang mengincar, disebut sudah ada dua perusahaan yang tengah bernegosiasi untuk hak penamaan stasiun Whoosh itu. 

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, dalam waktu dekat, hak penamaan Stasiun Whoosh Halim akan diresmikan. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan dari sektor properti, retail, dan transportasi. 

    “Kalau untuk Halim, sudah banyak ya, karena sebelumnya kita juga sempat melakukan gathering dengan para investor atau juga mitra. Nah ini ada banyak, baik itu ada dari transportasi, kemudian juga ada dari perusahaan retail, ada juga perumahan,” kata Eva kepada wartawan di Stasiun KCIC Halim, Jumat (14/2/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, setelah melakukan pertemuan dengan para investor ada dua perusahaan yang tengah mengincar nama Stasiun Whoosh Halim. Saat ini kedua perusahaan tersebut masih dalam proses negosiasi. 

    “Naming rights dalam waktu dekat ini rencananya untuk Stasiun Whoosh Halim. Nanti kita infokan, sektornya nanti kita informasikan, karena masih ada dua. Masih ada dua yang sedang dalam tahap negosiasi,” jelasnya. 

    “KCIC sebagai operator, dan juga tim komersial di nonfare book. Dua brand tersebut yang paling baik nilainya,” tambahnya. 

    Eva menjelaskan jika rata-rata hak penamaan stasiun Whoosh berlangsung selama lima tahun. Meski demikian, dia tidak merincikan harga yang ditawarkan. Naming rights stasiun di komersialkan dengan harga yang fleksibel serta melihat benefit lain yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak. 

    “Naming rights stasiun dikomersialkan dengan harga yang negotiable,” kata Eva tentang hak penamaan stasiun Whoosh.

  • Sri Mulyani Minta PTN Tak Naikkan UKT Meski Ada Pemangkasan Anggaran

    Sri Mulyani Minta PTN Tak Naikkan UKT Meski Ada Pemangkasan Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta perguruan tinggi negeri (PTN) untuk tidak menaikkan uang kuliah tunggal (UKT), di tengah adanya kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah.

    Menkeu mengungkapkan, kampus negeri memang turut terdampak adanya kebijakan pemangkasan anggaran. Namun, pemangkasan tersebut menyasar kepada aktivitas belanja seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), peringatan/perayaan serta kegiatan seremonial.

    Hal ini ditegaskan langsung Sri Mulyani Indrawati, seiring maraknya informasi di jagat media sosial yang menyebutkan bahwa program beasiswa dari pemerintah terkena kebijakan pemangkasan anggaran.

  • IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.638

    IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.638

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (14/2/2025).

    IHSG sejak awal perdagangan bergerak di zona hijau. IHSG hari ini ditutup menguat 0,38% atau 24,89 poin ke level 6.638.4.

    IHSG bergerak dalam rentang 6.609-6.679. Perdagangan IHSG pada hari ini mencatatkan 14,7 miliar lembar saham senilai Rp 14,86 triliun dari 1,15 juta kali transaksi.

    Sebanyak 304 saham yang diperdagangkan menguat, sebanyak 242 saham melemah, dan sebanyak 244 saham stagnan.

    Pada saat IHSG hari ini menguat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga menguat.

    Dari data Bloomberg di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.251 per dolar AS atau menguat 110 poin (0,67%).

  • Guru Besar IPB dan Pakar Pangan Universitas Andalas Optimis Mayjen Novi Bawa Perubahan Besar di Tubuh Bulog

    Guru Besar IPB dan Pakar Pangan Universitas Andalas Optimis Mayjen Novi Bawa Perubahan Besar di Tubuh Bulog

    Jakarta, Beritasatu.com – Guru besar fakultas pertanian IPB University sekaligus ketua umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AP2TI), Dwi Andreas Santosa menilai performa Bulog di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal (Mayjen) Novi Helmy Prasetya bakal membawa perbuahan besar. Menurutnya, Mayjen Novi memiliki jaringan yang sangat luas terutama dalam membangun hubungan antar lembaga serta semua mitra-mitra Bulog. Akan tetapi, Andreas mengatakan bahwa serapan gabah memiliki banyak faktor yang harus diperkuat melalui kebijakan yang tepat.

    “Kalau melihat jaringan beliau (Mayjen Novi), saya kira beliau memiliki jaringan yang luas dan barangkali itu sangat positif bagi performa Bulog, walaupun penyerapan gabah itu tergantung banyak faktor,” ujar Dwi Andreas pada Jumat (14/2/2025).

    Selain itu, kata Dwi Andreas, keputusan pemerintah dalam menaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen dinilai sangat tepat mengingat selama ini petani kerap merugi terutama saat panen raya yang berlangsung di semua sentra.

    “Kebijakan itu tepat karena selama ini harga gabah kerap turun di saat petani menggelar panen rara. Tapi kita bersyukur karena dalam dua tahun ini tidak terjadi penurunan. Saya kira HPP tanpa pertimbangan rafaksi juga sangat menguntungkan petani,” katanya.

    Senada, Pakar Pangan dari Universitas Andalas Padang, Muhamad Makky menilai Mayjen Novi memiliki banyak kelebihan, terutama dari sisi penugasan khusus sebagai pihak yang akan menyerap gabah 3 juta ton pada panen raya 2025.

    Makky mengatakan jaringan Mayjen Novi yang sangat kuat baik dari sisi petani, babinsa maupun hubungan antar lembaga seperti kementerian pertanian, BUMN maupun persatuan pengusaha penggilingan padi nasional dapat mengoptimalkan kinerja penyerapan.

    “Saya yakin bahwa Mayjen Novi mampu mengangkat kinerja Bulog dalam melakukan penyerapan gabah beras. Bagi saya beliau memiliki jaringan yang luas baik dengan petani maupun antar lembaga,” katanya.

    Menurut Makky, kehadiran Mayjen Novi di tubuh Bulog akan memperkokoh ketahan pangan sesuai visi besar Presiden Prabowo yakni mewujudkan swasembada secara cepat dan singkat.

    “Ini sangat penting karena perwujudan swasembada merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ketahanan dan keamanan negara,” katanya.

    Mengenai hal ini, Makky juga mengapresiasi gebrakan Mayjen Novi yang akan melibatkan para Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menyosialisasikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen sesuai keputusan bersama yaitu Rp 6.500 perkilogram.

    “Ini adalah gebrakan yang luar biasa karena kita tau Babinsa itu ada di seluruh Indonesia. Saya kira memang inilah yang ditunggu-tunggu petani,” jelasnya.

  • APBN 2026 Tetap Fokus pada Efisiensi Anggaran

    APBN 2026 Tetap Fokus pada Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 akan tetap berfokus pada efisiensi anggaran, seperti yang diterapkan dalam APBN 2025.

    Efisiensi anggaran ini akan menjadi baseline dalam menciptakan budaya pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

    “Tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Sri Mulyani menegaskan, meskipun efisiensi anggaran terus dilakukan, program-program sosial dan layanan publik tidak akan dikorbankan pada APBN 2026.

    “Walaupun skala pembahasannya masih kecil, pelayanan publik tidak dikorbankan. Berbagai target, terutama belanja sosial, tidak akan dikurangi,” jelasnya.

    Sri Mulyani memastikan program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan seperti biasa, tanpa pengaruh dari kebijakan efisiensi anggaran.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan inventarisasi seluruh anggaran kementerian dan lembaga untuk memastikan efisiensi anggaran tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap konstitusi.

    “Setelah seluruh kementerian/lembaga dikumpulkan, kami akan memilah lagi supaya penggunaan efisiensi ini tetap sesuai dengan kebutuhan konstitusi,” pungkas Sri Mulyani terkait efisiensi anggaran APBN 2026.

  • Jeda Siang, IHSG Hari Ini Masih Menguat

    Jeda Siang, IHSG Hari Ini Masih Menguat

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau hingga penutupan perdagangan sesi I hari ini, Jumat (14/2/2025).

    IHSG pada jeda siang hari ini menguat 0,14% atau 9,52 poin ke level 6.623,0.

    IHSG bergerak dalam rentang 6.609-6.679. Perdagangan IHSG pada sesi I hari ini mencatatkan 7,76 miliar lembar saham senilai Rp 8,01 triliun dari 643.037 kali transaksi.

    Sebanyak 294 saham yang diperdagangkan tercatat menguat, sebanyak 228 saham melemah, dan sebanyak 248 saham stagnan.

    Pada saat IHSG sesi I hari ini menghijau, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada siang ini juga menguat.

    Dari data Bloomberg di pasar spot exchange pada pukul 12.45 WIB, rupiah kini berada pada level Rp 16.280 per dolar AS atau menguat 81 poin (0,50%).

  • APBN 2026 Tetap Fokus pada Efisiensi Anggaran

    Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Berujung PHK Honorer

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di kementerian dan lembaga (K/L). Hal ini menepis kabar yang beredar di masyarakat terkait kemungkinan pengurangan pegawai honorer akibat efisiensi anggaran.

    “Terkait berita pemutusan hubungan kerja atau PHK di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan K/L,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Sri Mulyani menegaskan rekonstruksi dan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga tidak akan memengaruhi keberadaan tenaga honorer. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas pegawai, terutama sektor pelayanan publik.

    Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan PHK massal tenaga honorer. Namun, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus melakukan monitoring agar hal tersebut tidak terjadi.

    Pemerintah menegaskan tenaga honorer tetap dipertahankan agar pelayanan publik berjalan optimal sesuai arahan Presiden.

    “Langkah efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga dilakukan agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan pelayanan publik yang baik,” tegas Sri Mulyani.