Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • BPI Danantara Diluncurkan pada 24 Februari 2025

    BPI Danantara Diluncurkan pada 24 Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo memastikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Prabowo mengatakan, pengadaan Danantara merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan BUMN.

    “Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi melalui dana investasi nasional yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Prabowo menambahkan, kehadiran BPI Danantara, yaitu ditujukkan untuk konsolidasi semua kekuatan ekonomi di BUMN demi kemajuan Indonesia. Konsolidasi itu juga tercermin dari filosofi penamaan Danantara.

    “Kita beri nama Danantara (Daya Anagata Nusantara). Daya artinya energi kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara Tanah Air kita,” ucap Prabowo.

    Dengan berdirinya BPI Danantara, badan ini diharapkan dapat mendorong daya saing RI dan mendukung pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan indonesia, kekayaan negara dikelola dihemat untuk anak dan cucu kita,” papar Prabowo.

    BPI Danantara telah resmi berdiri setelah pengesahan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh DPR dalam rapat paripurna, Selasa (4/2/2025).

    BPI Danantara dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara dengan bekerja sama dengan mitra strategis sesuai regulasi yang berlaku.

  • Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan rekonstruksi anggaran sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan negara. Sejumlah kementerian dan lembaga yang awalnya tidak termasuk dalam daftar pemangkasan kini turut mengalami pengurangan anggaran.  

    Pada awalnya, beberapa kementerian dan lembaga masih terbebas dari pemangkasan. Namun, pada 7 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta dilakukan penyesuaian ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Proses ini kemudian dibahas lebih lanjut antara kementerian/lembaga dan DPR pada 12-13 Februari 2025.

    Hasilnya, sejumlah instansi yang sebelumnya tidak terdampak akhirnya mengalami pengurangan anggaran. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar kementerian dan lembaga yang terdampak beserta jumlah pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Komisi I

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami pemangkasan sebesar Rp 2,03 triliun dari total pagu Rp 9,8 triliun, yang dapat berdampak pada diplomasi luar negeri dan program kerja sama internasional.Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkena pemotongan terbesar di antara kementerian dalam Komisi I, yaitu Rp 26,7 triliun dari Rp 166,2 triliun, yang kemungkinan memengaruhi belanja alutsista dan operasional pertahanan.Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus beradaptasi dengan pemangkasan Rp 3,84 triliun dari Rp 7,72 triliun, yang berpotensi mengurangi anggaran untuk transformasi digital nasional.Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami pemangkasan Rp 538,6 miliar dari Rp 1,32 triliun, yang mungkin berdampak pada penguatan keamanan siber nasional.Badan Keamanan Laut (Bakamla) kehilangan Rp 334 miliar dari Rp 1,08 triliun, yang dapat memengaruhi patroli keamanan laut.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengalami pengurangan Rp 58,1 miliar dari Rp 187 miliar.Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengalami pemangkasan Rp 15,84 miliar dari Rp 54,66 miliar.

    Komisi II

    Kementerian PAN-RB mengalami pengurangan Rp 184,9 miliar dari Rp 392,98 miliar.Kementerian ATR/BPN terkena pemangkasan Rp 2,01 triliun dari Rp 6,45 triliun, yang dapat berdampak pada percepatan program reforma agraria.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami pengurangan Rp 2,17 triliun dari Rp 4,79 triliun.Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menghadapi pemangkasan Rp 1,15 triliun dari Rp 6,3 triliun.Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami pemotongan Rp 843,2 miliar dari Rp 3,06 triliun.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkena pemangkasan Rp 955 miliar dari Rp 2,41 triliun.Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami pengurangan Rp 195,1 miliar dari Rp 798,34 miliar.Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengalami pemotongan Rp 91,4 miliar dari Rp 328,48 miliar.

    Komisi III

    Komisi Yudisial (KY) mengalami pemangkasan Rp 74,7 miliar dari Rp 184,52 miliar.Mahkamah Agung (MA) terkena pemotongan Rp 2,28 triliun dari Rp 12,68 triliun.Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami pengurangan Rp 226,1 miliar dari Rp 611,47 miliar.Kejaksaan Agung (Kejagung) harus beradaptasi dengan pemotongan Rp 5,43 triliun dari Rp 24,27 triliun.Polri mengalami pengurangan anggaran Rp 20,58 triliun dari Rp 126,62 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan Rp 201 miliar dari Rp 1,23 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami pemangkasan Rp 998,6 miliar dari Rp 2,45 triliun.

    Komisi IV

    Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemotongan Rp 10,28 triliun dari Rp 29,3 triliun, yang dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pengurangan Rp 2,12 triliun dari Rp 6,22 triliun.Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkena pemangkasan Rp 1,22 triliun dari Rp 5,16 triliun.

    Komisi V

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan terbesar dalam daftar ini, yaitu Rp 60,46 triliun dari Rp 110,95 triliun.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kehilangan Rp 13,73 triliun dari Rp 31,45 triliun.BMKG menghadapi pemangkasan Rp 1,78 triliun dari Rp 2,83 triliun.

    Komisi VI hingga XIII

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalami pemangkasan Rp 8,9 triliun dari Rp 53,1 triliun.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkena pemotongan Rp 19,6 triliun dari Rp 105,7 triliun, yang berpotensi memengaruhi program kesehatan nasional.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pengurangan Rp 7,27 triliun dari Rp 33,5 triliun.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menghadapi pemotongan Rp 14,3 triliun dari Rp 56,6 triliun.Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemangkasan Rp 970 miliar dari Rp 79,6 triliun.Kementerian Agama (Kemenag) terkena pemangkasan Rp 12,32 triliun dari Rp 78,55 triliun.

    Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, namun di sisi lain, beberapa program strategis di masing-masing kementerian dan lembaga berpotensi terdampak. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan efisiensi penggunaan anggaran tetap dapat menjaga kualitas layanan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah.

  • Utang Luar Negeri Turun Jadi US$ 424,8 Miliar pada Kuartal IV 2024

    Utang Luar Negeri Turun Jadi US$ 424,8 Miliar pada Kuartal IV 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2024 mencapai US$ 424,8 miliar. Angka ini lebih rendah dari posisi kuartal III 2024 yang senilai US$ 428,1 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4% (yoy), melambat dibandingkan 8,3% (yoy) pada kuartal III 2024.

    “Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi utang luar negeri kuartal IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan resmi yang diterima pada Senin (17/2/2025).

    Menurut dia,  struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4% pada kuartal IV 2024, dari 31,1% pada kuartal III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8% dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” terang Ramdan.

    Posisi ULN pemerintah pada kuartal IV 2024 tercatat sebesar US$ 203,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar US$ 204,1 miliar.

    Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3% (yoy) dari 8,4% (yoy) pada kuartal III 2024.  Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.

    “Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” kata dia.

    Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Sementara itu  posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 194,1 miliar pada kuartal IV-2024, lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar US$ 196,3 miliar.  

    Secara tahunan, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan 0,6% (yoy) pada triwulan III 2024. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy) dan 2,1% (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5% dari total ULN swasta.

    “Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta,” pungkas Ramdan. 

  • BPI Danantara Diluncurkan pada 24 Februari 2025

    Tak Ikuti PP 8/2025 Soal DHE SDA, Sanksi Administratif Menanti

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor. PP ini mewajibkan penyimpanan hasil devisa ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) 100 persen di dalam negeri.

    Selain itu, dalam PP itu juga telah diatur penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan peraturan tersebut.

    Diketahui, regulasi tersebut merevisi PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

    “Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Prabowo menjelaskan, substansi dari PP tersebut mencakup kewajiban penempatan devisa hasil ekspor SDA dalam sistem keuangan Indonesia yang ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di bank-bank nasional.

    Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2023. Prabowo meyakini, dengan devisa hasil ekspor Indonezia diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar AS pada 2025

    “Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari US$ 100 miliar,” papar Prabowo.

    Selain itu, kata Prabowo, pemerintah juga memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk sejumlah penggunaan

    Pertama, penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya. Kedua, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-perundangan. Ketiga, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing.

    Keempat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, juga yang tidak tersedia, tersedia dan hanya sebagian, serya tersedia, tetapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Kelima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 juga telah diatur penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan peraturan tersebut.

    “Selanjutnya, pengaturan kewajiban penempatan DHE SDA terhadap komunitas sektor pertambangan minyak dan gas bumi tetap mengacu kepada PP Nomor 36 Tahun 2023. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” pungkas Prabowo.

  • BTPN Syariah Cetak Laba Rp 1,06 Triliun, Perkuat Pemberdayaan Inklusi

    BTPN Syariah Cetak Laba Rp 1,06 Triliun, Perkuat Pemberdayaan Inklusi

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank BTPN Syariah mencatatkan kinerja terjaga sepanjang 2024. Hal ini tak lepas dari dukungan seluruh pihak dalam membangun perilaku unggul bagi masyarakat inklusi, yakni berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu (BDKS). 

    Bank BTPN Syariah menyadari dalam melayani masyarakat inklusi dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) terutama dalam membangun perilaku unggul.

    Hal ini menjadi kunci bagi masyarakat inklusi untuk bertahan dalam berbagai situasi. Bank bahkan memperkuat komitmen ini di seluruh lini operasional dengan memberikan pendampingan intensif melalui peran #bankirpemberdaya, memberikan insentif, serta apresiasi bagi nasabah yang konsisten dalam menerapkan perilaku unggul. 

    #Bankirpemberdaya, khususnya community officer (CO) berperan sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat inklusi secara langsung melalui kumpulan (pertemuan rutin sentra/PRS), memberikan pendampingan kepada ibu-ibu dengan modul yang relevan sesuai kondisi ultra mikro, sekaligus menjadi role model bagi nasabah dalam menerapkan perilaku unggul BDKS. 

    Nasabah pembiayaan yang telah menerapkan BDKS pun menopang kinerja BTPN Syariah sepanjang 2024. Kedisiplinan mereka hadir di kumpulan, serta kesolidan hubungan yang dibangun antarnasabah berperan dalam menjaga kualitas pembiayaan bank. 

    Melalui berbagai pendampingan serta insentif dan apresiasi salah satunya berupa program umrah satu pesawat bagi sentra yang berprestasi, ternyata mampu menjadi penyemangat bagi mereka hadir kembali di kumpulan yang menjadi wadah bagi Bank BTPN Syariah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan. 

    “Upaya kami membangun perilaku unggul adalah kunci bagi nasabah pembiayaan dapat bertahan dalam situasi apa pun. Kami berterima kasih dengan keterlibatan semua pihak yang telah mendukung fokus kami dalam melayani masyarakat inklusi terutama di masa menantang ini, sehingga realisasi kinerja BTPN Syariah sesuai harapan,” papar Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad, Senin (17/2/2025).

    Fahmy Achmad juga bersyukur BTPN Syariah berhasil mencetak laba bersih mencapai Rp 1,06 triliun. “Semoga fokus Bank dalam membangun perilaku unggul bagi masyarakat inklusi dapat berdampak nyata terhadap usaha nasabah ke depannya dan membuat hidup masyarakat inklusi lebih berarti,” dia menambahkan. 

    Pada 2024, BTPN Syariah mencatatkan laba bersih Rp 1,06 triliun dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp 10,2 triliun. Sementara, rasio keuangan BTPN Syariah juga tetap kuat dengan catatan return on asset (RoA) 6,3%. Selain itu, rasio kecukupan modal (CAR) bank ini mencapai 53,2% atau jauh di atas rata-rata industri, sehingga ketahanan BTPN Syariah sangat terjaga.

  • Kebijakan Baru DHE SDA Berlaku 1 Maret, Devisa Bisa Tembus US$ 100 M

    Kebijakan Baru DHE SDA Berlaku 1 Maret, Devisa Bisa Tembus US$ 100 M

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memperkirakan devisa hasil ekspor (DHE)  akan bertambah sebesar US$ 80 miliar, bahkan bisa mencapai US$ 100 miliar pada 2025. Hal ini menyusul penerapan kebijakan baru terkait DHE sumber daya alam (SDA) yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

    Diketahui, Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan baru terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).

    “Apabila kebijakan ini berlaku selama 12 bulan penuh, pendapatan devisa diperkirakan akan melebihi US$ 100 miliar,” ucap Prabowo di Istana Negara, Senin (17/2/2025).

    Selain menetapkan kebijakan terkait DHE SDA, pemerintah tetap memberikan ruang bagi para eksportir untuk menjaga keberlangsungan usaha dengan mengizinkan penggunaan DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk beberapa keperluan.

    Beberapa keperluan itu mencakup penukaran ke rupiah di bank yang sama guna menjalankan operasional dan menjaga keberlangsungan usaha, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    Dalam regulasi ini, pemerintah juga menetapkan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi eksportir yang tidak mematuhi peraturan pemerintah tersebut.

    Sementara itu, kewajiban penempatan DHE SDA bagi sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

    Kebijakan DHE SDA ini mulai berlaku pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus menerapkan strategi-strategi baru guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
     

  • Ojol Demo Tuntut THR, Menaker Yassierli: Sedang Diformulasikan

    Ojol Demo Tuntut THR, Menaker Yassierli: Sedang Diformulasikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan saat ini pihak pengusaha sedang merumuskan skema tunjangan hari raya (THR) untuk pengemudi taksi dan ojek online (ojol). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tuntutan para pengemudi ojol yang menginginkan THR.

    “Kami sudah memberikan penjelasan terkait THR sebelumnya. Pengusaha juga sudah menyatakan mereka memahami tuntutan tersebut dan sedang mencari formula terbaik. Kami tunggu perkembangan selanjutnya,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Yassierli menambahkan pemerintah telah menampung aspirasi para pengemudi ojol yang melakukan demonstrasi menuntut THR, dan komunikasi dengan pihak pengusaha telah berjalan dengan baik. Kemenaker optimistis pengusaha akan memahami dan merespons aspirasi tersebut.

    “Yang kini menjadi fokus adalah besaran dan formula THR yang tepat. Hal ini sedang diformulasikan,” jelasnya.

    Menaker berharap para pengemudi taksi dan ojol bisa menerima THR sebagaimana layaknya pekerja pada umumnya. Namun, keputusan tersebut masih harus menunggu finalisasi formula yang sedang dilakukan oleh pihak pengusaha.

    Terkait dengan demo para pengemudi ojol, Yassierli menyebutkan pihak Kemenaker telah bertemu tiga kali dengan perwakilan ojol untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dia juga berjanji akan menemui para pengemudi ojol yang sedang menggelar demo di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin (17/2/2025).

    “Mereka menyampaikan aspirasi dengan tetap menjaga kondusivitas. Setelah rapat, saya akan menemui mereka,” tambah Yassierli menanggapi demo ojol tersebut.

  • Lippo Mall Nusantara Hadirkan Destinasi Gaya Hidup Inovatif dan Nyaman

    Lippo Mall Nusantara Hadirkan Destinasi Gaya Hidup Inovatif dan Nyaman

    Jakarta, Beritasatu.com – Lippo Mall Nusantara resmi dibuka bertahap sejak Jumat (14/2/2025) dan ditandai dengan pembukaan Livin’ Alun Alun Nusantara, sebuah food court terbesar yang menawarkan lebih dari 200 menu khas dari berbagai daerah di Indonesia.

    Food court ini berkolaborasi dengan lebih dari 200 UMKM lokal dan didukung oleh Bank Mandiri. Livin’ Alun Alun Nusantara dirancang untuk memberikan pengalaman kuliner dan berbelanja yang modern, berlokasi di lantai Lower Ground (LG) dengan luas 962 m² dan kapasitas lebih dari 1.000 kursi.

    Area ini menghadirkan suasana khas Nusantara yang nyaman, dilengkapi dengan sistem pembayaran digital yang praktis serta berbagai keuntungan eksklusif bagi pengunjung.

    Beragam hidangan khas dari berbagai wilayah Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, dan lainnya tersedia di sini. Selain makanan Nusantara, pengunjung juga bisa menikmati berbagai hidangan Chinese food yang telah menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia.

    Keunikan Livin’ Alun Alun Nusantara juga terlihat dari desain interiornya yang menghadirkan nuansa budaya Indonesia. Setiap booth dihiasi ornamen khas daerah yang mencerminkan menu yang ditawarkan, seperti sentuhan budaya Betawi untuk makanan khas Jakarta, serta nuansa Pecinan untuk kuliner Peranakan.

    Elemen dekoratif seperti air mancur, pepohonan, dan Museum Perjuangan Indonesia, satu-satunya museum di dalam pusat perbelanjaan yang menampilkan biografi para pahlawan nasional dan menambah daya tarik tempat ini.

    President Director PT Lippo Malls Indonesia Marlo Budiman menyampaikan, pembukaan ini menandai langkah awal dalam menghadirkan destinasi gaya hidup yang inovatif dan nyaman bagi masyarakat.

    ““Livin’ Alun Alun Nusantara menjadi bagian dari upaya kami dalam memberikan pengalaman kuliner yang lebih modern dan praktis. Kami juga berharap kehadiran food court ini dapat mendukung kampanye Wonderful Indonesia dengan menjadikan kuliner sebagai daya tarik utama,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, Livin’ Alun Alun Nusantara di Lippo Mall Nusantara juga berkontribusi dalam mendukung program pemerintah, yakni UMKM Naik Kelas dengan menjadikan UMKM sebagai mitra strategis dalam pengembangannya.

    “Harapan kami, Livin’ Alun Alun Nusantara dapat membantu UMKM meningkatkan skala bisnis mereka, dari usaha menengah menjadi lebih tangguh dan berdaya saing,” tambah Marlo.

    Sementara, Regional CEO Region V Bank Mandiri Lourentius Aris Budiyanto menambahkan, kolaborasi ini membuka banyak peluang dan memberikan nilai tambah bagi pusat perbelanjaan, tenant, serta pengunjung.

    “Melalui kerja sama ini, kami ingin memberikan layanan finansial terbaik serta mendukung pertumbuhan bisnis Lippo Mall dan Lippo Group dalam mencapai visi mereka,” ujarnya.

    Dengan hadirnya Livin’ Alun Alun Nusantara, masyarakat kini memiliki destinasi kuliner baru yang tidak hanya menyajikan kelezatan khas Nusantara, tetapi juga berkontribusi dalam melestarikan budaya serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

    Sebagai mitra utama pusat perbelanjaan ini, Bank Mandiri menyediakan layanan transaksi digital yang seamless, mencakup pembayaran cashless hingga promo eksklusif bagi pengguna layanan Bank Mandiri.

    Selain menjadi pusat kuliner, Livin’ Alun Alun Nusantara di Lippo Mall Nusantara juga menjadi wadah bagi lebih dari 200 UMKM di sektor makanan dan minuman. Hal ini merupakan bentuk komitmen Lippo Malls Indonesia dan Bank Mandiri dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai mitra strategis.

  • Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Menguat 64 Poin dari Dolar AS

    Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Menguat 64 Poin dari Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah hari ini menguat dari dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan ini sejalan dengan prediksi dari analis mata uang yang menyebut rupiah akan menguat.

    Melansir Bloomberg Asian Pacific Currencies, rupiah hingga pukul 09.46 WIB menguat 64,5 poin atau 0,40% menjadi Rp 16.186 per dolar AS.

    Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan,  nilai tukar rupiah hari ini diperkirakan mengalami penguatan. Hal itu dipengaruhi oleh data penjualan AS yang lebih lemah dari perkiraan.

    Data terbaru menunjukkan penjualan ritel AS mengalami kontraksi sebesar 0,5%, lebih dalam dibandingkan estimasi sebelumnya yang hanya minus 0,1%.

    “Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang masih berada dalam tren pelemahan setelah rilis data penjualan ritel yang lebih rendah dari ekspektasi,” ujar Lukman dikutip dari Antara, Senin (17/2/2025).

    Dampak dari data tersebut juga terlihat pada penurunan imbal hasil obligasi AS, yang meningkatkan ekspektasi terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed).

    Lukman memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis points (bps) hingga akhir tahun mencapai 50%, meningkat dari proyeksi sebelumnya yang hanya sekitar 35 bps.

    Sementara itu, investor juga menantikan laporan perdagangan Indonesia untuk Januari, yang diperkirakan mencatat surplus sebesar US$ 2 miliar.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Lukman memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini akan bergerak dalam kisaran Rp 16.150-Rp 16.300 per dolar AS.

  • IHSG Hari Ini Ngegas Lebih dari 1 Persen Ditopang Sektor Properti

    IHSG Hari Ini Ngegas Lebih dari 1 Persen Ditopang Sektor Properti

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Senin (17/2/2025) dibuka menguat lebih dari 1%. IHSG hari ini dibuka di level 6.638 dan bergerak pada rentang 6.658-6.729.

    Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, IHSG hingga pukul 10.35 WIB menguat 86,291 poin atau 1,30% menjadi 6.724.

    Sebanyak 287 saham menguat, 173 saham melemah, dan 176 saham bergerak datar. Volume perdagangan mencapai 2,9 miliar lembar saham dengan transaksi Rp 1,9 triliun dan frekuensi mencapai 264.091 kali.

    Mayoritas saham sektoral menguat saat IHSG hari ini naik. Sektor properti catat penguatan karena bertambah 1,35%, diikuti sektor energi yang naik 1,31%, dan bahan baku bertambah 1,08%.

    Kemudian, hanya ada dua saham sektoral yang melemah, yakni konsumsi primer turun 0,05% dan kesehatan ambles 0,38%.

    Saat IHSG hari ini naik, saham unggulan LQ45 ikut naik 1,58%, Jakarta Islamic Index (JII) bertambah 1,08%, dan Investor33 bertambah 1,69%.