Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • 3 Tower Wisma Atlet Kemayoran Siap Jadi Hunian ASN dan MBR, Maruarar: 7 Tower Menyusul

    3 Tower Wisma Atlet Kemayoran Siap Jadi Hunian ASN dan MBR, Maruarar: 7 Tower Menyusul

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan bahwa tiga tower di Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara, siap diresmikan sebagai hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025).

    “Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Wisma Atlet Kemayoran. Itu sudah siap diresmikan,” ujar Maruarar Sirait.

    Selain tiga tower yang siap diresmikan, tujuh tower lainnya sedang dalam proses revitalisasi dan ditargetkan selesai pada akhir April 2025. Dengan demikian, total akan ada 10 tower Wisma Atlet Kemayoran yang difungsikan sebagai hunian ASN dan MBR. “Kemudian tujuh tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi total 10 tower,” tambahnya.

    Tak hanya fokus pada revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Kementerian PKP juga mempercepat program perumahan subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Maruarar Sirait menyampaikan bahwa 104.000 rumah subsidi telah dibangun dan diserahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Total per hari ini sudah 104.000 unit rumah subsidi yang dibangun, sedang dibangun, dan sudah diserahkan,” jelas Maruarar.

    Program ini menjadi bagian dari percepatan program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong kepemilikan hunian terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

    Untuk mempercepat program tiga juta rumah, pemerintah juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia (BI) melalui pelonggaran giro wajib minimum (GWM). Dukungan ini memungkinkan bank-bank di Indonesia untuk memanfaatkan Rp 80 triliun dana GWM dalam mendukung pembiayaan perumahan subsidi.

    “Bank Indonesia siap menjalankan sejumlah Rp 80 triliun dari dana GWM yang ada di BI untuk mendukung program perumahan ini,” ungkap Maruarar Sirait.

    Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran menjadi hunian bagi ASN dan MBR merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses hunian terjangkau di wilayah Jakarta Utara. Dengan lokasi yang strategis dan akses transportasi yang mudah, Wisma Atlet Kemayoran diharapkan menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan hunian ASN dan MBR.

  • Pemanfaatan AI untuk UMKM Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 8 Persen

    Pemanfaatan AI untuk UMKM Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau  artificial intelligence (AI) dinilai mampu mempercepat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah mengungkapkan, AI menawarkan potensi besar bagi berbagai jenis bisnis, baik skala besar maupun kecil, untuk melakukan lompatan dalam inovasi bisnis mereka.

    “Baik perusahaan besar maupun kecil dapat memanfaatkan AI untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Misalnya, UMKM yang berada di daerah terpencil tetap dapat menjangkau pasar di Jakarta tanpa perlu merekrut manajer produk, cukup dengan bantuan AI,” ujar Ririek dalam Indonesia Data and Economic (IDE) Conference 2025 seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/2/2025).

    Ririek menambahkan bahwa meskipun AI memiliki potensi besar untuk UMKM, penggunaannya di Indonesia masih belum optimal, sehingga belum mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Tantangannya adalah belum banyak organisasi yang siap mengadopsi AI. Banyak yang masih memerlukan peningkatan keterampilan untuk bisa memanfaatkan AI secara maksimal,” tuturnya.

    Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM), karena kebutuhan tenaga kerja di bidang teknologi masih belum seimbang dengan ketersediaannya. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

    “Salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan adalah platform online untuk pembelajaran IT. Misalnya, jika seseorang ingin memahami cara kerja router, mereka bisa berlatih menggunakan simulator, mirip seperti konsep flight simulator,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ririek menyoroti bahwa optimalisasi AI dan pengembangan infrastruktur digital dapat berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, studi 10 tahun lalu menunjukkan bahwa peningkatan penetrasi broadband sebesar 10% dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1%. Namun, studi terbaru mengungkapkan bahwa dampak teknologi bisa jauh lebih besar jika dimanfaatkan secara sinergis.

    “Penelitian terbaru menunjukkan bahwa fixed broadband, mobile broadband, AI, pusat data, dan digitalisasi masing-masing memiliki kontribusi tersendiri terhadap ekonomi,” ungkapnya.

    Apabila semua faktor ini dioptimalkan, khususnya AI untuk UMKM, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat hingga 2,7% secara kumulatif. “Dengan demikian, apabila ekonomi tumbuh 5,2%, tambahan kontribusi teknologi dapat membawa angka tersebut ke 8%,” ujarnya pungkasnya.

  • DPR Usul Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pengusaha Hotel Terdampak Efisiensi Anggaran

    DPR Usul Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pengusaha Hotel Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Kamrussamad tak menampik bahwa kebijakan efisiensi anggaran bisa berdampak terhadap pelaku usaha, termasuk pengusaha hotel. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Samad mengatakan, efisiensi anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 akan mengubah alokasi sejumlah kegiatan-kegiatan di kementerian dan lembaga seperti membatasi kunjungan ke luar negeri, seminar, hingga pelaksanaan focus group discussion. Pemerintah akan memfokuskan anggaran untuk program-program yang berdampak langsung kepada rakyat.

    Hal ini pun dapat berdampak langsung terhadap aktivitas usaha, seperti pada industri perhotelan dan jasa boga. Menurut Samad, salah satu upaya yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasi dampak efisiensi tersebut adalah dengan memberikan insentif tambahan kepada pelaku usaha.

    “Itu kemudian harus dimitigasi, instrumen mana yang bisa memitigasi? Kita perlu mendorong otoritas lain untuk memberikan skema insentif misalnya kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan mikroprudensial,” ujar Samad kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Samad, rata-rata kementerian mengalami efisiensi anggaran sehingga hal ini bisa memengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi pelaku usaha maupun masyarakat yang biasanya ikut mendapatkan aliran dana pemerintah melalui berbagai kegiatan. Oleh karena itu, kebijakan insentif baru di tengah efisiensi anggaran penting dilakukan.

    Samad menambahkan, jika tak ada insentif kepada pelaku usaha yang terdampak efisiensi, maka target pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terganggu. Bahkan, hal ini berpotensi semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

    “Kalau (pertumbuhan ekonomi) 5,2% kita harapkan pada 2025 akan lebih kurang satu juta lapangan kerja baru, itu yang kita harapkan. Nah terus ya salah satunya adalah fiskal moneter, makroprudensial, mikroprudensial, dan seluruh industri keuangan sebagai faktor pendorong supaya sektor riil bisa bergerak,” papar Samad.

    Diketahui, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berdampak terhadap sejumlah pelaku usaha. Salah satunya adalah pengusaha hotel di Kota Bandung yang merugi Rp 12,8 miliar pada Februari 2025 akibat adanya sejumlah pembatalan kegiatan seperti rapat dan acara pemerintahan lainnya yang biasa digelar di hotel.

    “Dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran sangat memukul industri perhotelan di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Pangsa pasar meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) dari pemerintah bagi hotel berbintang tiga, empat, dan lima mencapai 40% hingga 50%,” kata Ketua Perhimpunan Perhotelan dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi di Kota Bandung, Jumat (14/2/2025).

  • Sandiaga Uno dan Caroline Riady Buka Ruang Kolaborasi untuk Ciptakan Peluang Ekonomi

    Sandiaga Uno dan Caroline Riady Buka Ruang Kolaborasi untuk Ciptakan Peluang Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan nasional, terutama dalam menyediakan pelayanan medis yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, Sandiaga Uno dan Caroline Riady tekankan kolaborasi perlu diciptakan untuk ciptakan peluang ekonomi.

    Hal ini terungkap pada acara bertajuk Building a Thriving Healthcare Workforce for a Stronger Economy yang berlangsung di vOffice Event Space, Centennial Tower, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025). Para peserta berdiskusi mengenai langkah strategis untuk memperkuat sektor kesehatan nasional.

    Acara yang diselenggarakan oleh Sandilogi bersama vOffice, SPH Alumni, dan UPH Alumni ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, CEO vOffice Erwin Soerjadi, serta CEO Siloam Hospitals Group Caroline Riady.

    Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno berbagi wawasan dan solusi terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk upaya mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap fasilitas medis di luar negeri.

    Potensi ekonomi yang hilang akibat banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri mencapai Rp 160 triliun per tahun. Untuk itu, Sandiaga membuka ruang kolaborasi guna menjadikan Bali sebagai pusat wisata kesehatan di Indonesia.

    Menurutnya, untuk bergerak lebih cepat, perlu adanya sinergi dengan sektor swasta guna menciptakan peluang ekonomi baru. Dengan demikian, ekosistem layanan kesehatan yang ditawarkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

    “Kami telah berupaya membangun sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat. Salah satu upaya yang kami dorong adalah menjadikan Bali sebagai pusat wisata medis yang dapat bersaing dengan negara-negara lain,” ujar Sandiaga Uno pada Selasa (18/2/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya perubahan regulasi yang mendukung kolaborasi internasional dalam sektor medis agar Indonesia dapat meningkatkan standar layanan kesehatan dan menarik lebih banyak pasien, baik dari dalam maupun luar negeri.

    Pada kesempatan yang sama, Caroline Riady menyoroti masih kurangnya rumah sakit berkualitas di Indonesia serta pentingnya inovasi dalam industri kesehatan.

    “Kami di Siloam Hospitals terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan, tidak hanya dengan membangun rumah sakit baru, tetapi juga dengan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan lahan, tetapi belum memiliki keahlian dalam operasional rumah sakit,” jelas Caroline.

    Alumni Sekolah Pelita Harapan (SPH) ini juga menambahkan bahwa dalam industri kesehatan, kepercayaan adalah faktor utama yang harus dibangun antara penyedia layanan dan pasien.

    “Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun layanan kesehatan prima di Indonesia,” pungkas Caroline Riady dalam menanggapi peluang ekonomi dari kolaborasi bersama Sandiaga Uno.

     

  • Survei Kelas Menengah Katadata Ungkap Masyarakat Lebih Gunakan Tabungan daripada Utang

    Survei Kelas Menengah Katadata Ungkap Masyarakat Lebih Gunakan Tabungan daripada Utang

    Jakarta, Beritasatu.com – Katadata Insight Center (KIC) menerbitkan survei dengan tema “Kelas Menengah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi”. Survei ini menunjukkan perilaku finansial masyarakat kelas menengah lebih cenderung menggunakan uang tabungan ketimbang mengambil pinjaman berbunga atau kredit dalam memenuhi kebutuhan hidup.

    Dalam peluncuran yang dilangsungkan pada Selasa (18/2/2025) di St Regis, Kuningan, Jakarta. KIC menemukan fakta bahwa perilaku finansial kelas menengah sebetulnya cukup positif.

    Sebanyak 70% responden melakukan perencanaan keuangan. Satu dari dua responden memisahkan anggaran untuk tagihan dan keperluan harian. Selain itu, lebih dari 40% responden mencatat pengeluarannya. Ini artinya, hanya sebagian kecil yang memilih opsi-opsi pinjaman berbunga, yakni masing-masing kurang dari 15%.

    Co-Founder & CEO Katadata Indonesia Metta Dharmasaputra menuturkan, survei ini diharapkan dapat memberikan referensi data yang akurat. Survei ini diluncurkan untuk menyajikan kajian data mengenai kelas menengah di Indonesia.

    “Katadata Indonesia Middle Class Insights Report dan akan diterbitkan setiap tahun menjadi rujukan kita semua, bagaimana sebetulnya posisi middle class Indonesia yang akan menentukan pertumbuhan ekonomi selama satu dekade ke depan,” tuturnya dalam memaparkan survei terkait kelas menengah.

    Diketahui, KIC melakukan secara daring yang dilaksanakan pada 6-9 Januari 2025. Survei ini melibatkan 472 responden di 10 kota besar di Indonesia.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menuturkan, perekonomian Indonesia masih bergantung dengan kelas menengah karena lebih dari 70% konsumsi berasal dari kelas menengah.

    “Pemerintah masih atau sangat melihat kelas menengah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena lebih dari 70% konsumsi berasal dari kelas menengah bawah dan kelas menengah,” tandas Thomas dalam menanggapi survei kelas menengah.

  • Pemerintah Batalkan Kampus Kelola Tambang, Aspebindo: Keputusan Tepat

    Pemerintah Batalkan Kampus Kelola Tambang, Aspebindo: Keputusan Tepat

    Jakarta, Beritasatu.com –  Asosiasi Pemasok Energi, Batubara, dan Mineral Indonesia (Aspebindo) menilai sikap pemerintah resmi membatalkan kebijakan kampus mengelola tambang dan menggantinya dengan bantuan dana riset serta beasiswa sebagai keputusan tepat.

    Ketua Umum Aspebindo Anggawira menilai langkah ini sejalan dengan prinsip bahwa perguruan tinggi harus berfokus pada fungsi utamanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

    Langkah dinilai dapat meminimalkan risiko penyimpangan. Anggawira menegaskan bahwa mengelola tambang bukanlah tugas utama kampus.

    “Keterlibatan langsung dalam bisnis tambang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, komersialisasi berlebihan, serta risiko lingkungan dan sosial yang sulit dikendalikan oleh institusi pendidikan,” ujarnya. 

    Kebijakan pemerintah membatalkan kampus mengelola tambang, dapat meminimalkan risiko penyimpangan. Kampus dapat tetap menjalankan perannya tanpa terbebani urusan operasional pertambangan.

    Menurut Aspebindo, kebijakan ini memungkinkan kampus lebih fokus pada inovasi teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

    “Dukungan dana riset dan beasiswa akan mendorong peningkatan efisiensi industri dan melahirkan tenaga ahli yang lebih siap bersaing,” tambah Anggawira. 

    Hal ini dinilai lebih relevan bagi keberlanjutan sektor pertambangan dibandingkan dengan kampus mengelola tambang.

    Anggawira juga menyoroti pentingnya hubungan sinergis antara industri pertambangan dan dunia akademik. “Industri pertambangan tetap bisa bermitra dengan kampus melalui riset bersama, program magang, dan pengembangan teknologi,” jelasnya. 

    Dengan skema bantuan dana ini, perguruan tinggi tetap dapat berkontribusi dalam pengembangan sektor pertambangan tanpa harus menghadapi risiko bisnis dan operasionalnya secara langsung.

    Dari perspektif Aspebindo, keputusan pemerintah tidak memberikan kampus mengelola tambang merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung keberlanjutan sektor tambang, tetapi juga memastikan bahwa perguruan tinggi tetap berfokus pada peran akademiknya.

    “Kampus tetap mendapat manfaat ekonomi, sementara sektor pertambangan tetap berjalan dengan tata kelola yang lebih profesional dan efisien,” tutupnya terkait kampus mengelola tambang.

  • Airlangga Ajak Pemimpin Bisnis Jadi Pemain Utama Rantai Pasokan EV Global

    Airlangga Ajak Pemimpin Bisnis Jadi Pemain Utama Rantai Pasokan EV Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak para pemimpin bisnis dan kapten industri untuk bergabung dengan ajakan pemerintah Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasokan global kendaraan listrik (EV).

    “Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dalam rantai pasokan global kendaraan listrik. Kita harus yakin bahwa tidak akan ada baterai (EV) tanpa sumber daya Indonesia. Dunia membutuhkan Indonesia, jadi mari kita manfaatkan ini untuk masa depan,” kata Airlangga dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Selain mengajak pebisnis untuk menjadi pemimpin dalam rantai pasok EV global, Airlangga menyebut perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat.

    Hal itu terbukti dari tingkat inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang berada di atas tingkat pertumbuhan global dan surplus perdagangan yang kuat, meskipun menghadapi tantangan. Beberapa tantangan, seperti meningkatnya ketegangan geopolitik global, proteksionisme perdagangan, dan lingkungan suku bunga yang lebih tinggi-untuk-lebih lama.

    Airlangga menerangkan, di antara kebijakan utama yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi antara lain pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Danantara, dengan asset under management (AUM) Rp900 triliun, dan hilirisasi sumber daya mineral.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina Indonesian Business Council (IBC) Arsjad Rasjid mengungkapkan, keberhasilan suatu bangsa untuk mencapai potensi pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan datang dari tiga hal utama, yakni perlunya kebijakan yang tepat, tindakan nyata, dan sinergi antara sektor swasta dan publik.

    “Hari ini, dalam KTT ini, kita di sini untuk membicarakan dua hal. Dua hal yang menentukan masa depan bangsa, yakni pertumbuhan dan kemakmuran. Itu bukan hanya kata-kata besar dan kata kunci. Itu adalah ujian naik turunnya bangsa sebagai bangsa dalam perekonomian global,” ujarnya pada saat Airlangga bicara terkait peluang Indonesia jadi rantai pasok EV global

  • Danantara Segera Meluncur, Chatib Basri Beri Pesan agar Pengelolaan Profesional

    Danantara Segera Meluncur, Chatib Basri Beri Pesan agar Pengelolaan Profesional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah segera meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam waktu dekat, tepatnya pada Senin (24/2/2025). Danantara merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan BUMN.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengingatkan, pentingnya pengelolaan BUMN secara profesional dan hati-hati, serta fokus berorientasi mencari keuntungan layaknya perusahaan pada umumnya.

    Chatib meyakini, dengan adanya Danantara, maka pengelolaan aset-aset perusahaan pelat merah yang sebelumnya kurang optimal, ke depannya bakal menjadi lebih produktif.

    “Danantara kalau pengelolaannya dilakukan dengan baik dan profesional dalam arti mengenai return of investment, ini adalah sarana yang baik sekali untuk recycle aset,” ungkap Chatib dalam acara Indonesia Economic Outlook di Kempinski Hotel, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Namun, tentu yang paling penting adalah pengelolaannya harus profesional,” sambungnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, hadirnya Danantara akan menghilangkan intervensi politik dalam aksi korporasi perusahaan negara.

    Contohnya seperti pengambilan keputusan bisnis yang diambil perusahaan, sehingga nantinya tak lagi meminta persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

    “Danantara ini punya motif yang sangat positif karena memotong intervensi nonkorporasi terutama politik. Banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR,” ucapnya.

    “(Sebelumnya) banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR dan itu ada ongkos politiknya,” sambung Burhanuddin.

    Ia meyakini, jika dikelola secara profesional, maka kinerja perusahaan negara di bawah kendali Danantara akan memperoleh hasil yang maksimal, layaknya perusahaan investasi milik Singapura, yakni Temasek.

    Namun, jika profesionalisme tidak dijalankan, maka dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak tertentu. Kasus ini seperti skandal keuangan besar di 1MDB milik Malaysia.

    Diketahui, pada kasus 1MDB, diduga miliaran dolar uang negara lenyap. Menurut penegak hukum, uang tersebut mengalir ke kantong orang-orang berkuasa dan digunakan untuk keperluan pribadi.

    “Namun, jangan lupa kalau misalnya kita kepleset kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, maka habis kita dan pertaruhannya sangat mahal,” pungkasnya dalam merespons peluncuran Danantara.
     

  • Luhut Sebut Abu Dhabi Tertarik Investasi Sektor Energi Terbarukan

    Luhut Sebut Abu Dhabi Tertarik Investasi Sektor Energi Terbarukan

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut perusahaan asal Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) menjadi salah satu perusahaan asing yang tertarik bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Abu Dhabi ingin berinvestasi di sektor energi terbarukan dengan kapasitas 10 gigawatt. 

    “Saya kira sangat banyak (perusahaan yang mau joint venture). Ya paling tidak yang saya tahu dengan Abu Dhabi,” ujar Luhut usai menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

    “Tadi saya sudah bilang (joint venture) mengenai renewable energy. Mereka bilang ke saya kemarin mau pasok 10 gigawatt,” jelasnya soal investasi bidang energi terbarukan.

    Luhut menyebut sudah membahas Danantara dengan Menteri Energi dan Industri UEA, Suhail Mohammed Al Mazrouei. Menurutnya, UEA memberi perhatian khusus terhadap pengembangan Danantara. 

    “Menteri Suhail ingin segera bergabung dengan usaha patungan bersama Danantara untuk pengembangan energi terbarukan 10 gigawatt,” katanya.

    Selain Abu Dhabi, UEA juga tertarik bekerja sama dengan perusahaan di bawah Danantara. Luhut menjelaskan, Danantara nantinya memiliki kewenangan untuk mendirikan atau menjalankan usaha patungan dengan berbagai perusahaan. Dengan begitu, kerja sama BUMN bisa diperluas.

    “Misalnya bandara, Angkasa Pura, pelabuhan seperti Tanjung Priok, Makassar, dan lain-lain, bisa dikelola oleh orang-orang yang profesional,” tegasnya saat menjelaskan ketertarikan pengusaha Abu Dhabi terkait investasi energi terbarukan.
     

  • Delegasi DPR Temui Komite Uni Eropa Dorong Percepatan Perjanjian IEU-CEPA

    Delegasi DPR Temui Komite Uni Eropa Dorong Percepatan Perjanjian IEU-CEPA

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR melakukan lawatan ke Eropa bertemu Parlemen Uni Eropa, membahas sejumlah isu penting. Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga menuturkan perwakilan DPR dan Komite Perdagangan International Uni Eropa menyepakati untuk mendorong percepatan perjanjian Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Ravindra mengatakan, dirinya bersama Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Bramantyo Suwondo, dan Jazuli Juwaini telah bertemu dengan Wakil Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa Luliu Winkler. Menurut Ravindra, IEU-CEPA saat ini telah mencapai progres 80% kesepakatan teks perjanjian.

    “Jika perjanjian ini terselesaikan, potensi peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa diperkirakan mencapai US$ 2 miliar,” ujar Ravindra kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

    Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR ini menambahkan, selain pembahasan soal percepatan perjanjian IEU-CEPA, delegasi BKSAP juga membahas kebijakan ReFuel Eviation Uni Eropa bersama perwakilan parlemen Uni Eropa. Ravindra menegaskan, pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa penting untuk meningkatkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di sektor transportasi udara.

    “Kami meminta agar biofuel yang berasal dari palm fatty acid distillate (PFAD) Indonesia dapat diterima sebagai bahan baku berkelanjutan dalam pasar aviasi Uni Eropa,” tandas dia.

    Wakil Ketua BKSAP ini menuturkan, PFAD Indonesia penting diterima Eropa karena ICAO telah mengakui bahan baku ini memenuhi standar SAF. Selain soal IEU-CEPA dan PFAD, pertemuan BKSAP dengan parlemen Uni Eropa juga membahas pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

    Hal itu dibahas saat delegasi BKSAP bertemu dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa, David McAllister dan Ketua Relasi ASEAN, Wouter Beke. 

    “Mereka juga menegaskan komitmen terhadap rules-based order dalam hubungan antarnegara, termasuk dalam penyelesaian sengketa maritim terkait dengan nine-dash line yang harus diselesaikan melalui mekanisme United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” jelas Ravindra. 

    Ravindra menambahkan, selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas implementasi lima poin konsensus (Five-Point Consensus) dalam penyelesaian krisis Myanmar. “Delegasi Indonesia dan Uni Eropa menyatakan keyakinan bahwa proses ini dapat berjalan lancar,” kata Ravindra.

    Ravindra mengaku, pertemuan BKSAP dengan Parlemen Uni Eropa ditutup dengan pembahasan proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bersama Wakil Presiden Parlemen Eropa, Martin Housik. 

    Dia menegaskan pentingnya Indonesia masuk dalam keanggotaan OECD untuk meningkatkan kepercayaan global.

    “Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat antara Indonesia dan Uni Eropa dalam memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis demi kepentingan bersama,” pungkas Ravindra Airlangga.