Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • BI Harap PP 8/2025 Dongkrak Stabilitas Rupiah dan Cadangan Devisa

    BI Harap PP 8/2025 Dongkrak Stabilitas Rupiah dan Cadangan Devisa

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa instrumen Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) akan memperkuat nilai tukar rupiah. Instrumen ini akan menjadi wadah bagi eksportir untuk menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

    Instrumen-instrumen tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah terbaru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.

    Sementara itu, untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP No. 36 Tahun 2023.

    Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan, kehadiran SVBI dan SUVBI memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan penerapan TD Valas DHE yang hanya dijalankan dalam bentuk deposito.

    Eksportir hanya mendapatkan keuntungan melalui bunga. Dalam SVBI dan SUVBI, terdapat mekanisme pasar yang memungkinkan eksportir untuk menjual kembali instrumen tersebut di pasar sekunder.

    Meskipun DHE SDA harus disimpan selama 12 bulan, eksportir bisa menjualnya di pasar sekunder lebih cepat dari satu bulan, sehingga dapat memperoleh keuntungan lebih besar.

    “Kalau di SVBI ini ada mekanisme pasar, sehingga ada potensi untuk mendapatkan capital gain. Jadi, ini memperkaya jenis instrumen bagi para eksportir yang ingin mendiversifikasikan hasil ekspor mereka. Ini menjadi pelengkap,” ujar Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan BI pada Februari 2025 di gedung Thamrin, BI, Rabu (19/2/2025).

    Perluasan instrumen penempatan dan pemanfaatan DHE SDA untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kewajiban penyimpanan DHE SDA di dalam negeri sesuai PP Nomor 8 Tahun 2025, meliputi penempatan di instrumen TD Valas DHE dengan tenor hingga 12 bulan dan penempatan di instrumen SVBI dan SUVBI dengan tenor hingga 12 bulan.

    Kemudian, pemanfaatan bisa melalui pengalihan TD Valas DHE menjadi FX Swap, FX Swap lindung nilai dengan underlying TD Valas DHE, dan TD Valas DHE, SVBI, dan SUVBI dapat dijadikan agunan kredit rupiah dari bank.

    Destry menambahkan bahwa keberadaan instrumen baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pasar valas Indonesia, khususnya dalam meningkatkan cadangan devisa dan juga stabilitas rupiah.

    Sebelumnya, dalam penerapan PP Nomor 36 Tahun 2023, eksportir hanya diwajibkan menyimpan 30% dari total DHE selama tiga bulan. Regulasi tersebut menghasilkan tambahan DHE SDA sebesar US$ 2,5 hingga 3 miliar. 
    Dengan penerapan PP No 8 Tahun 2025, diharapkan eksportir mendapatkan fleksibilitas lebih besar dan dapat berkontribusi pada stabilisasi nilai tukar rupiah.

    “Tentunya kami berharap penerapan PP No 8 Tahun 2025, di mana penyimpanan DHE hingga 100% selama satu tahun, dapat lebih fleksibel dengan adanya konversi dan mekanisme lainnya. Saya rasa ini akan memberikan dampak positif bagi pasar valas kita,” tegas Destry dalam menanggapi PP 8/2025 dalam imbasnya ke rupiah dan devisa.

  • Golkar Sebut Pengesahan RUU Minerba Jadi Kado untuk Rakyat Indonesia

    Golkar Sebut Pengesahan RUU Minerba Jadi Kado untuk Rakyat Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg DPR) dari Fraksi Partai Golkar Firnando Hadityo Ganinduto mengaku bersyukur atas pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (18/2/2025).

    Menurut Firnando, pengesahan RUU Minerba ini menjadi kado untuk rakyat Indonesia karena memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengelola tambang.

    “Ini kado buat rakyat saya kira karena melalui UU Minerba ini prinsip keadilan dapat kami hadirkan bagi semuanya. Jadi, bukan hanya para pemilik modal atau korporasi-korporasi besar saja yang bisa kelola tambang Minerba. Masyarakat pun sekarang bisa mengelola,” ujar Firnando kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Firnando mengaku sejak awal dirinya ditugaskan di Baleg, fraksinya menginstruksikan untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Termasuk, kata dia, fraksi Golkar memberikan perhatian lebih untuk memperjuangkan masyarakat bisa kelola tambang melalui revisi UU Minerba.

    “Alhamdulillah hasilnya dalam UU Minerba yang baru ini keterlibatan unsur masyarakat, seperti koperasi, UMKM, ormas keagamaan untuk berpartisipasi mengelola tambang minerba dapat kami perjuangkan dan disetujui oleh seluruh fraksi yang ada,” tandas politisi muda Partai Golkar ini.

    Firnando menegaskan, dengan hadirnya UU Minerba yang baru diharapkan ke depan dapat menggenjot roda perekonomian bangsa dan negara.

    “Semoga masyarakat perekonomiannya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan adanya UU Minerba ini,” ujar anggota Panja RUU Minerba itu.

    Sementara dalam proses pembahasan di tingkat satu, salah satu poin yang disepakati adalah mekanisme alias skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    Selain itu, kata dia, juga disepakati pemberian mandat ke BUMN, BUMD, dan swasta untuk membagi keuntungan mengelola tambang ke perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemandirian layanan pendidikan dan fasilitas perguruan tinggi.

    “Lelang tetap ke BUMN, BUMD atau swasta, namun perguruan tinggi mendapatkan keuntungan. Yang jelas, UU Minerba ini dapat kita katakan sebagai implementasi sila ke-5,” jelas Firnando.

    Diketahui, revisi UU Minerba menjadi usul inisiatif DPR melalui Baleg. Baleg kemudian membentuk panitia kerja untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU Minerba yang diserahkan pemerintah dan DPD pada Rabu, 12 Februari 2025.

    “Saya salah satu anggota panja,” pungkas Firnando dalam menanggapi RUU Minerba.

  • Menteri Investasi Minta Para Investor Libatkan Pengusaha Daerah dalam Berinvestasi

    Menteri Investasi Minta Para Investor Libatkan Pengusaha Daerah dalam Berinvestasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, meminta para investor untuk menggandeng pengusaha daerah dalam melakukan kegiatan investasi di suatu wilayah.

    Hal tersebut agar dampak ekonominya dapat dirasakan oleh seluruh pihak, utamanya dapat membuat pengusaha daerah turut berkembang.

    Rosan mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai kisaran angka 8%. Salah satu upayanya yakni menarik realisasi investasi sebanyak-banyaknya, minimal Rp 13.000 triliun dalam kurun waktu 2025-2029.

    “Kami dalam 5 tahun ke depan targetnya lebih dari Rp 13.000 triliun pada 5 tahun ke depan,” ungkap Rosan dalam acara Rakernas HIPKA yang bertajuk Mensukseskan Program Prabowo-Gibran Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8% di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Rosan mengungkapkan, dirinya optimistis target realisasi dalam kurun 5 tahun ke depan dapat tercapai. Mengingat, realisasi investasi pada tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai target pertumbuhan yang dicanangkan.

    Terakhir, pada 2024 lalu, realisasi investasi sukses menembus angka Rp 1.650 triliun. Angka tersebut setara 103% dari target yang ditetapkan.

    Rosan melanjutkan, sejauh ini realisasi investasi cukup baik apabila dilihat dari persentase penyebarannya, tak hanya besar di satu wilayah atau pulau saja. Investasi juga sukses membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat.

    Oleh karenanya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendorong para investor untuk bersinergi dengan pengusaha-pengusaha di setiap daerah, agar perputaran nilai ekonomi dapat semakin dirasakan seluruh pihak.

    “Kami di Kementerian Investasi meminta para investor yang masuk berinvestasi di Indonesia untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan para pengusaha di daerah yang mereka akan berinvestasi,” tegasnya dalam menanggapi investasi pengusaha daerah.

  • Ekonom Lili Yan Ing Soroti Transparansi dalam Efisiensi Anggaran

    Ekonom Lili Yan Ing Soroti Transparansi dalam Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapan dari para ekonom, termasuk Secretary General of The International Economic Association (IEA), Lili Yan Ing.

    Lili menilai bahwa kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, tetapi transparansi alokasi anggaran tetap menjadi perhatian utama.

    “Sebetulnya tujuannya bagus, bahwa ada efisiensi yang digunakan untuk hal-hal lebih positif, seperti memangkas anggaran perjalanan dinas, studi banding, atau acara seremonial yang kurang esensial. Itu langkah yang baik,” ujar Lili seusai mengikuti sesi diskusi di Indonesia Economic Summit, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (19/1/2025).

    Namun, ia menekankan bahwa pertanyaan terbesar masyarakat adalah dialihkan  ke mana anggaran hasil efisiensi ini.

    Jika digunakan untuk kegiatan produktif yang mendukung masyarakat dan dunia usaha, Lili beranggapan bahwa keputusan ini tentu akan memberikan dampak positif.

    Namun jika tidak jelas arahnya, ada risiko stagnasi dalam pembangunan. “Efisiensi anggaran berarti mengurangi pengeluaran yang ada. Padahal, komponen anggaran pemerintah merupakan bagian penting dalam PDB Indonesia,” lanjutnya.

    Sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah memainkan peran signifikan dalam sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Oleh karena itu, Lili menilai bahwa kejelasan alokasi anggaran efisiensi menjadi kunci agar kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi perekonomian nasional.“Jadi harus ditegaskan juga, agar masyarakat tahu bahwa manfaat dari efisiensi anggaran ini memang akan kembali kepada mereka,” pungkasnya.

  • Wamen BUMN Tekankan Penting Perusahaan Tinggalkan Warisan yang Baik Melalui Value Driven Organization

    Wamen BUMN Tekankan Penting Perusahaan Tinggalkan Warisan yang Baik Melalui Value Driven Organization

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria mengatakan, penting bagi perusahaan untuk meninggalkan warisan yang baik dengan menerapkan konsep value driven organization.

    Ia menyebut, sebuah perusahaan atau korporasi itu memiliki jiwa atau soul yang bisa dapat kita rasakan tanpa harus direkayasa.

    “Transformasi yang ingin kita capai adalah menjadikan perusahaan sebagai value driven organization yang nantinya menciptakan perilaku berbasis nilai atau value driven behavior. Sebuah perusahaan yang dikelola berdasarkan nilai inti akan menghasilkan perilaku kerja yang selaras dengan visi perusahaan,” ungkapnya dalam Sharing Series IDSurvey-Expert Talk, Rabu (19/2/2025).

    Dony melanjutkan, perusahaan yang menerapkan value driven organization, yaitu memiliki nilai inti yang jelas, kepemimpinan yang berkomitmen, keselarasan karyawan, pendekatan berorientasi pelanggan, serta tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.

    “Untuk mempertahankan keunggulan, perusahaan harus didorong oleh nilai-nilai yang kuat. Kita juga harus memastikan bahwa lingkungan kerja yang kita bangun mampu menciptakan kebahagiaan bagi karyawan. Budaya kerja yang baik akan menciptakan hubungan yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan, melainkan sebagai keluarga yang saling peduli,” tambahnya.

    Sementara, Direktur Utama IDSurvey Arisudono Soerono mengatakan, keberhasilan IDSurvey merupakan hasil dari dedikasi dan kerja keras seluruh insan IDSurvey.  

    “Semua ini merupakan hasil dari dedikasi dan kerja keras seluruh insan IDSurvey, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi,” ucap dia.

    Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa peran IDSurvey sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, meskipun sering kali tidak disadari.

    Sebagai contoh, IDSurvey berperan dalam pengujian berbagai peralatan rumah tangga, seperti mesin cuci, lampu, kabel, dan kipas angin untuk memastikan keamanan penggunaannya.

    Selain itu, IDSurvey juga berkontribusi dalam sertifikasi efisiensi energi, sertifikasi halal, sertifikasi kelayakan pabrik, serta berbagai layanan lainnya.

    “Kita berharap dapat memahami pentingnya transformasi serta bagaimana perusahaan berperan dalam rencana jangka panjang BUMN,” jelas Arisudono dalam pemaparan terkait value driven organization.

  • UU Minerba Wujud Dukungan Negara untuk UMKM

    UU Minerba Wujud Dukungan Negara untuk UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari menegaskan, bahwa Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) merupakan bukti nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM.

    Menurut Akbar, pengesahan revisi keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU Minerba membawa angin segar bagi para pelaku UMKM di sektor ini.

    “Kami mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang telah berperan dalam lahirnya UU Minerba ini. Sebagai mantan ketua umum Hipmi, beliau memahami betul kondisi UMKM di Indonesia,” ujar Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Akbar menyatakan, UU Minerba mencerminkan peran aktif pemerintah dalam mendukung UMKM. Undang-undang yang disahkan DPR ini menjadi dorongan bagi sektor UMKM, yang selama ini terbukti menjadi pilar utama perekonomian nasional.

    Hingga 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar Rp 8.573 triliun per tahun. Selain itu, UMKM juga menjadi sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja, mencapai 97% atau sekitar 117 juta orang.

    “UU Minerba ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas, berkontribusi lebih luas dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjadi benteng dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global,” jelas Akbar.

    Ia menambahkan, UU Minerba menghadirkan keadilan dalam sektor pertambangan, yang selama ini lebih didominasi oleh korporasi besar. Dengan adanya regulasi ini, pelaku UMKM kini memiliki kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam industri tambang.

    Akbar juga menilai bahwa UU Minerba selaras dengan misi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu poin dalam Asta Cita, yaitu membangun ekonomi dari desa dan lapisan bawah untuk pemerataan serta pengentasan kemiskinan, telah tercermin dalam kebijakan ini.

    “Hipmi memiliki jaringan di 38 provinsi, dengan 80% anggotanya berasal dari UMKM. Bahkan, masih banyak pelaku UMKM tersebar di berbagai daerah. Dengan adanya UU Minerba, roda perekonomian akan semakin bergerak,” tutur Akbar.

    Selain apresiasi UU Minerba, ia juga mengajak para pelaku UMKM untuk bersiap memanfaatkan peluang yang diberikan UU Minerba, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain aktif di sektor pertambangan.

  • BNI Dukung Transformasi Pajak Digital lewat Kolaborasi dengan Dirjen Pajak

    BNI Dukung Transformasi Pajak Digital lewat Kolaborasi dengan Dirjen Pajak

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencermati implementasi Core Tax Administration System (CTAS) sebagai fondasi penting dalam transformasi perpajakan digital di Indonesia. Transformasi ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pembayaran pajak yang lebih efisien, terintegrasi, dan aman.

    Hal ini menjadi salah satu benang merah dari kegiatan digital workshop bertema “Siap Transformasi Pajak: Pajak Digital, Bisnis Optimal melalui Implementasi CTAS”. Workshop ini merupakan hasil kerja sama antara BNI dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilakukan pada Jumat (17/1/2025).

    Dalam diskusi tersebut hadir sebagai pembicara Director of Tax Dissemination, Service and Public Relations, Directorate General of Taxation Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Dwi Astuti, Cash Management Digital Channel Department Head BNI Auzaiy dan Cash Management and Remittance Department Head BNI Eko Kristianto.

    Secara terpisah, Direktur Digital dan Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan workshop ini mendukung terwujudnya transformasi pajak digital.

    “Implementasi CTAS ini akan menciptakan ekosistem pembayaran pajak yang lebih efisien dan terintegrasi,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Sebagai mitra strategis, Paolo mengatakan, BNI berkomitmen untuk terus menyediakan solusi inovatif, seperti BNIdirect, untuk mempermudah perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara real-time dan seamless.

    “Kami berharap melalui digital workshop ini, nasabah dapat memahami manfaat transformasi pajak digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka,” ujarnya.

    Paolo juga menjelaskan, workshop kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari kegiatan Wholesale Digital Workshop yang digelar pada Desember 2024.

    “Workshop sebelumnya fokus pada upaya mempersiapkan para pelaku bisnis menghadapi tantangan ekonomi digital serta menjaga keamanan siber melalui platform BNIdirect,” paparnya.

    Lebih jauh, dalam mendukung implementasi CTAS, Paolo mengatakan pihak BNI menghadirkan solusi yang terintegrasi melalui BNIdirect untuk memastikan proses pembayaran pajak menjadi lebih sederhana, mudah, dan efisien.

    “BNI, sebagai salah satu bank pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pengembangan layanan elektronik, senantiasa berinovasi untuk memberikan berbagai kemudahan bertransaksi untuk nasabah,” katanya.

    Pada sesi workshop, Dwi Astuti mengatakan implementasi CTAS ini merupakan fondasi penting dalam transformasi perpajakan di Indonesia. Ia percaya kolaborasi strategis yang dilakukan antara DJP dan mitra seperti BNI ini bisa memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses pembayaran pajak.

    “Workshop ini adalah kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan wajib pajak dalam mewujudkan ekosistem pajak digital yang optimal dan berdaya saing. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BNI, sebagai salah satu stakeholder utama kami, atas dukungan dan kerja sama yang sangat baik dalam mendukung Direktorat Jenderal Pajak,” tuturnya.

    Terkait dengan implementasi CTAS ini, pihak BNI meyakini akan bisa memberikan kemudahan kepada pelaku bisnis, terutama dalam memastikan praktik bisnis dapat berjalan secara lancar. Sementara sebagai sistem administrasi layanan DJP, Dwi mengatakan, proses transformasi CTAS ini akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Sistem ini dapat meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan.

    “Coretax ini mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP seperti layanan pada DJP Online, e-Nofa, pembayaran, Exchange of Information (EoI), dan lainnya dengan menyatukan layanan tersebut ke dalam menu dan submenu pada Portal Wajib Pajak. Dalam Coretax ini terdapat dua tampilan yaitu untuk petugas pajak dan wajib pajak yang disajikan dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Indonesia,” tuturnya.

    Paolo meyakini usaha ini akan menyederhanakan proses administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan, sekaligus mengoptimalkan bisnis.

    Untuk itu, BNI menghadirkan BNIdirect cash, yang dirancang untuk mempermudah nasabah dalam melakukan operasional dan mendukung pertumbuhan perusahaan, sehingga dapat menjaga daya saing di bisnis era modern ini.

    “BNI sebagai Authorized Billing Channel (ABC) dan juga sebagai Collecting Agent (CA) sekaligus mitra dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan memberikan juga beberapa layanan perpajakan melalui BNIdirect cash, dengan beragam kemudahan. Di antaranya bisa digunakan untuk pembuatan billing pajak, pembayaran penerimaan negara di mana salah satunya kategori pajak, dan interoperabilitas sistem perpajakan,” paparnya.

  • Tren Transaksi Digital Diproyeksi Terus Meningkat, BNI Ekosistem Jadi Solusi Nasabah Perbankan

    Tren Transaksi Digital Diproyeksi Terus Meningkat, BNI Ekosistem Jadi Solusi Nasabah Perbankan

    Jakarta, Beritasatu.com – Tren pertumbuhan transaksi digital yang terus meningkat di Indonesia mendorong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menghadirkan berbagai terobosan dalam layanan perbankan digital. Inovasi terbaru dari BNI dilakukan lewat kerja sama dengan tujuh mitra strategis untuk membangun solusi ekosistem digital berkelanjutan.

    Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena, menilai potensi transaksi digital di Indonesia yang terus meningkat harus direspons secara positif.

    “BNI tentunya ingin menjadi bagian penting dari tren pertumbuhan yang sedang terjadi ini,” ujarnya dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memproyeksikan nilai transaksi ekonomi digital Indonesia akan meningkat hingga US$ 220 sampai US$ 360 miliar pada tahun 2030. Pihak OJK menyampaikan hal tersebut berdasarkan data East Ventures Digital Competitiveness Index 2023.

    Proyeksi tersebut diperkuat juga dengan data Bank Indonesia yang mengungkap terjadinya pertumbuhan sebesar 34,43 persen year on year (yoy) pada triwulan III-2024 atau tercatat sebanyak 5.666,28 juta untuk transaksi perbankan digital (digital banking). Data ini didukung oleh data dari BNI yang membukukan kinerja positif dari transformasi digitalnya pada kuartal III-2024. Transaksi digital banking tumbuh secara signifikan mencapai 1,04 miliar transaksi atau naik 40,9%, dengan nilai transaksi yang meningkat 26,2% yoy menjadi Rp 1.104 triliun. Dengan besarnya potensi dan tren pertumbuhan transaksi digital yang positif tersebut, Paolo optimis kehadiran solusi BNI Ekosistem ini menjadi sangat strategis dengan berbagai terobosan yang dihadirkan untuk memberikan solusi perbankan end-to-end bagi nasabah BNI.

    Paolo menjelaskan bahwa BNI Ekosistem saat ini terdiri dari tiga ekosistem. Ketiganya adalah Campus Financial Ekosistem (CFEST) yang ditujukan sebagai solusi digital di sektor universitas. Selanjutnya ada Smart Healthcare untuk rumah sakit dan layanan kesehatan, serta Smart Tenant untuk kawasan industri. BNI juga akan terus menyediakan solusi-solusi ekosistem lainnya untuk menjawab kebutuhan nasabah.

    Untuk menandai kehadiran BNI Ekosistem ini, telah dilakukan kegiatan penandatanganan kerja sama dengan para mitra strategis yang digelar di Jakarta pada Senin (23/12/2024). Para mitra tersebut adalah PT Indoglobal Nusa Persada (Pintro), PT Teknologi Kartu Indonesia (TKI), dan PT Rizki Tujuhbelas Kelola (R17). Ketiga mitra itu masuk ke dalam Ekosistem Pendidikan (CFEST).

    Mitra berikutnya yang tergabung ke dalam Ekosistem Kesehatan (Smart Healthcare) adalah PT Jasa Medika Transmedic (Jasamedika Transmedic), dan PT Jejaring Tiga Artha (ZiCare). Lalu untuk Ekosistem Kawasan (Smart Tenant), mitra yang bekerjasama dengan BNI adalah PT Krakatau Information Technology (KIT) serta PT Realta Chakra Dharma (Realta).

    Paolo meyakini BNI Ekosistem bisa menjadi salah satu upaya dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan nasabah yang terus bertumbuh.

    “Dengan kerja sama ini, kami berharap untuk memperkuat sinergi seluruh pihak demi mendukung pertumbuhan bisnis ke depan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kawasan industri di Indonesia,” ujarnya.

    Respons positif juga disampaikan Direktur Utama PT Indoglobal Nusa Persada (Pintro) Syarif Hidayat. Pihaknya menyambut baik kerjasama dengan BNI ini.

    “Kami berharap dapat memainkan peran yang signifikan dalam penciptaan ekosistem berkelanjutan di sektor pendidikan di Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu Chief Business Development Officer PT Jasa Medika Transmedic (Jasamedika Transmedic) Theogratia Dinovan mengatakan adanya kerja sama ini membuat pihaknya lebih optimal dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien dalam satu platform.

    “BNI mendukung misi kami dalam menyediakan solusi kesehatan yang terintegrasi. Dengan kerja sama ini, kami berharap dapat terus memperluas aksesibilitas dimanapun dan kapanpun bagi pasien dan juga tenaga kerja kesehatan,” ujarnya.

    Hal yang sama juga disampaikan dari pihak Krakatau Information Technology. Direktur Utama PT Krakatau Information Technology (KIT) Budi Tjandra Negara berharap dengan adanya kemitraan ini akan bisa mengintegrasikan seluruh jenis layanan yang berhubungan dengan kawasan industri dan pergudangan.

    “Bagi kami sinergi dengan BNI Ekosistem ini menjadi hal yang positif,” ujarnya.

  • Agustina Arumsari, Wakil Kepala BPKP dengan Rekam Jejak Keuangan

    Agustina Arumsari, Wakil Kepala BPKP dengan Rekam Jejak Keuangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Agustina Arumsari sebagai wakil kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendampingi Muhammad Yusuf Ateh yang diangkat menjadi kepala BPKP.

    Agustina Arumsari merupakan seorang profesional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

    Pengangkatan itu menjadikan Agustina Arumsari sebagai wakil kepala pertama dalam sejarah BPKP. BPKP didirikan pada 1983 silam.

    Agustina Arumsari menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) dan diploma empat (D4) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), masing-masing lulus pada 1992 dan 1998.

    Seusai menamatkan pendidikan D4, Agustina Arumsari melanjutkan studi di Universitas Indonesia dan meraih gelar magister hukum pada 2014.
     

  • Prabowo Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 100 Triliun, Dongkrak Ekonomi 2 Persen

    Prabowo Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 100 Triliun, Dongkrak Ekonomi 2 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebanyak Rp 100 triliun. Dengan tambahan anggaran itu, diproyeksikan nantinya bisa memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 2%.

    Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo saat mengisi Indonesia Economic Summit (IES) 2025. Dia menyebut dari nilai sebelumnya, presiden menambah anggaran hingga mencapai Rp 100 triliun.  

    “Ketika Prabowo menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober, anggaran untuk makan gratis adalah Rp 71 triliun, yaitu sekitar US$ 4 miliar. Dalam dua minggu terakhir, dia telah menambahkan Rp 100 miliar lagi, yaitu sekitar US$ 6 miliar,” kata Hashim di Hotel Shangrila, Rabu (19/2/2025).

    Dia menyebut, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) memperkirakan pada Oktober dengan belanja makanan gratis sebesar Rp 71 triliun, akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,83%.

    “Dengan penambahan anggaran makan bergizi gratis mencapai Rp 100 triliun, prognosisnya adalah pertumbuhan tambahan sebesar 2%,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, penambahan pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi lantaran pengeluaran MBG berputar di daerah. Terlebih, sasaran MBG ke depannya adalah sebanyak 82 juta orang apalagi anggaran akan dibelanjakan untuk berbagai bahan makanan.

    “Dengan 82 juta orang harus diberi makan setiap hari. Kita membutuhkan 82 juta telur setiap hari. Kita membutuhkan 82 juta stik ayam, stik drum, sayap ayam setiap hari. Kita akan membutuhkan sayuran setiap hari. Kita akan membutuhkan beras setiap hari. Kami membutuhkan tahu dan tempe setiap hari,” katanya.

    Dia menilai bahwa program ini merupakan perangsang yang sangat besar dan sebuah stimulus yang besar bagi perekonomian.

    “Kami memperkirakan hanya dengan sebagian program saja, itu sudah merupakan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 2%. Itu hanya aritmatika dasar, matematika dasar,” pungkasnya dalam menanggapi penambahan anggaran makan bergizi gratis.