Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Konsumsi Tinggi Jadi Alasan Living World Grand Wisata Buka di Bekasi

    Konsumsi Tinggi Jadi Alasan Living World Grand Wisata Buka di Bekasi

    Bekasi, Beritasatu.com – Pusat perbelanjaan baru, Living World Grand Wisata, resmi dibuka di Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (22/2/2025). Mal yang dikembangkan PT Sahabat Duta Wisata, joint venture antara Kawan Lama Group dan Sinar Mas Land, diharapkan menjadi destinasi belanja dan hiburan unggulan di kawasan timur Bekasi.

    CEO Retail dan Hospitality Sinar Mas Land Fariyanto Sonda menilai Bekasi sebagai pasar potensial dengan tingkat konsumsi tinggi. “Bekasi memiliki daya beli yang kuat sehingga banyak pengembang melakukan riset sebelum membangun pusat perbelanjaan di sini,” ujarnya.

    Dengan luas 58.000 meter persegi dan nilai investasi mencapai Rp 1 triliun, Living World Grand Wisata menghadirkan lebih dari 250 tenant. Konsep yang diusung, yakni Home Living & Eat-tertainment, diklaim sebagai yang terbesar di timur Bekasi.

    “Kami tidak hanya menghadirkan pusat belanja, tetapi juga pengalaman berbeda bagi pengunjung,” tambah Feriyanto.

    Keunikan lain dari Living World Grand Wisata Bekasi adalah fasilitas ruang terbuka serta desain interior yang mengusung unsur alam. Pengunjung dapat menikmati suasana yang terinspirasi dari air, sungai, serta dominasi warna biru batik indigo. Elemen ini diterapkan melalui air mancur, ornamen khas, serta desain khusus di area lower ground.

    Selain menjadi pusat perbelanjaan, mal ini juga berperan dalam mendukung ekonomi lokal dengan menyediakan ruang bagi UMKM binaan bidang kuliner, kriya, dan fashion batik Jawa Barat.

    Pihak pengelola optimistis okupansi tenant yang saat ini mencapai 70% dapat meningkat hingga 95% dalam waktu dekat.

    Living World Grand Wisata juga telah menyerap lebih dari 2.500 tenaga kerja dari Kabupaten Bekasi dan sekitarnya sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

    Dengan lokasi strategis di jantung township Grand Wisata yang telah berkembang sejak 2000, Living World Grand Wisata Bekasi diyakini akan tetap ramai tidak hanya di akhir pekan, tetapi juga pada hari kerja.

  • Danantara Bisa Kerek Saham Sektor Perbankan dan BUMN

    Danantara Bisa Kerek Saham Sektor Perbankan dan BUMN

    Jakarta, Beritasatu.com – Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpotensi mendorong investasi asing, termasuk investasi langsung (FDI) masuk di Indonesia. Selain itu, Danantara bisa meningkatkan saham perbankan dan BUMN.

    Policy Director FTSE Russell Wanming Du menyebutkan, investor global cenderung tertarik pada negara yang mengalokasikan dana kekayaannya untuk proyek infrastruktur yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mendukung perkembangan perusahaan domestik.

    “Apabila melihat pengalaman sebelumnya, ketika dana kekayaan negara diinvestasikan pada sektor infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi, hal ini berpotensi menarik lebih banyak investasi asing, termasuk FDI,” ujar Wanming Du dikutip dari Investor Daily, Sabtu (22/2/2025).

    Menurutnya, investasi semacam ini dapat memperkuat dunia usaha sekaligus berkontribusi terhadap indeks saham nasional.

    Senada dengan FTSE Russell, UBS Global Research menyebut kehadiran Danantara berpotensi meningkatkan efisiensi BUMN, menarik investasi asing, serta menciptakan peluang investasi di sektor perbankan dan saham-saham BUMN.

    kekhawatiran terkait risiko fiskal akibat pembentukan Danantara, terutama mengenai berkurangnya dividen yang disetorkan ke negara dan menyempitnya ruang fiskal pemerintah, tidak memiliki dasar yang kuat.

    “Hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena Kementerian Keuangan tetap memiliki kontrol atas dividen BUMN, sehingga tidak ada perubahan mendasar dalam mekanisme penerimaan negara,” tulis UBS dalam risetnya.

    UBS juga menyoroti bahwa pendanaan Danantara berasal dari optimalisasi aset BUMN, bukan dari APBN, sehingga tidak akan membebani anggaran negara atau menyebabkan lonjakan belanja yang tidak terkendali.

    Di samping itu, riset itu juga membantah kekhawatiran sejumlah pihak mengenai dampak terhadap return on equity (ROE) bank-bank BUMN.

    Beberapa pihak mencemaskan bahwa bank-bank BUMN akan dipaksa mendanai proyek-proyek strategis dengan imbal hasil rendah, yang pada akhirnya dapat menekan tingkat profitabilitas mereka.

    “Selama satu dekade terakhir, meskipun bank BUMN sering berperan dalam pembiayaan proyek nasional, mereka tetap mampu menjaga profitabilitas dengan ROE yang solid,” ujar UBS.

    Lebih lanjut, riset itu menilai bahwa kekhawatiran pasar yang berlebihan terhadap Danantara justru berkontribusi pada valuasi saham bank-bank BUMN yang terlalu rendah. Saat ini, saham-saham BUMN menawarkan valuasi menarik bagi investor karena sudah mencerminkan berbagai risiko yang dianggap berlebihan.

    Danantara jika dikelola dengan transparansi dan tata kelola yang baik, maka inisiatif ini berpeluang menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia serta menarik lebih banyak investasi global.

  • Danantara Bisa Jadi Instrumen Tingkatkan Daya Saing Ekonomi

    Danantara Bisa Jadi Instrumen Tingkatkan Daya Saing Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai dapat memberikan efek domino yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Danantara menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen per tahun,” ujar Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Utara, Ivanry Matudi, Sabtu (22/2/2025) dikutip dari Antara.

    Menurutnya, pengelolaan kekayaan bangsa harus dilakukan dengan pengawasan ketat guna memastikan pemanfaatan optimal dari seluruh sumber daya yang tersedia.

    Ivanry juga menggarisbawahi pesan Presiden Prabowo bahwa kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. 

    “Kami mendukung penuh peluncuran Danantara ini sebagai momen penting yang menjadi titik awal untuk meraih target pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan visi Indonesia Emas,” jelas Ivanry.

    Sementara itu UBS Global Research menilai kehadiran Danantara memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia sekaligus menarik lebih banyak investasi global.

    Dalam laporan terbarunya bulan ini mengenai Danantara, perusahaan perbankan investasi dan jasa keuangan yang berbasis di Zurich, Swiss, menyoroti tujuan utama dari inisiatif ini, yaitu memperkuat pengelolaan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

    “Langkah ini kami pandang sebagai upaya membangun struktur serupa dengan Temasek, perusahaan induk milik negara di Singapura. Salah satu keuntungan utamanya adalah memberikan peluang bagi perusahaan dan investor asing untuk bermitra dengan Danantara dalam berbagai proyek strategis, sehingga dapat mendorong masuknya lebih banyak investasi asing dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” tulis UBS dalam laporan berjudul “Danantara Concerns Appear Overdone”.

    Presiden Prabowo Subianto rencananya akan meluncurkan Danantara pada Senin (24/2/2025) mendatang.

  • Danantara Bisa Jadi Instrumen Tingkatkan Daya Saing Ekonomi

    Danantara Berpotensi Menarik Investasi Asing ke Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyedia indeks global FTSE Russell menilai, kehadiran Danantara berpotensi menarik aliran modal ke Indonesia. Danantara diproyeksikan akan mengelola aset senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.724 triliun.

    Besarnya nilai aset yang dikelola Danantara bisa mendorong masuknya investasi asing, termasuk investasi langsung (FDI).

    Policy Director FTSE Russell Wanming Du menyebutkan, investor global cenderung tertarik pada negara yang mengalokasikan dana kekayaannya untuk proyek infrastruktur yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mendukung perkembangan perusahaan domestik.

    “Jika melihat pengalaman sebelumnya, ketika dana kekayaan negara diinvestasikan pada sektor infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi, hal ini berpotensi menarik lebih banyak investasi asing, termasuk FDI,” ujar Wanming Du dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

    Menurutnya, investasi semacam ini dapat memperkuat dunia usaha sekaligus berkontribusi terhadap indeks saham nasional.

    Dengan asset under management (AUM) sebesar US$ 900 miliar, Danantara diperkirakan akan menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia, menempati peringkat ketujuh.

    Wanming juga menjelaskan bahwa banyak negara saat ini memanfaatkan sebagian kekayaan negaranya untuk mendukung pengembangan infrastruktur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik.

    Selain itu, Danantara juga berencana mengalokasikan investasinya ke sektor energi baru terbarukan (EBT), yang semakin relevan dengan tren global.

    Agar Danantara dapat mencapai potensinya secara maksimal, Wanming menekankan pentingnya strategi diversifikasi investasi yang mencakup baik proyek dalam negeri maupun luar negeri.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari.

    Pembentukan Danantara bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam merealokasi modal BUMN ke sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan dampak sosial yang signifikan.

    Dengan kehadiran Danantara, hasil dari investasi program hilirisasi diharapkan dapat sepenuhnya dinikmati oleh bangsa Indonesia.

    Dalam menjalankan tugasnya, pengelolaan dan realokasi modal Danantara akan berada di bawah pengawasan langsung presiden, dengan dukungan dewan pengawas yang diketuai oleh menteri BUMN serta dewan penasihat.

  • Menteri ESDM Respons Soal Kabar BBM Subsidi Hilang pada 2027

    Menteri ESDM Respons Soal Kabar BBM Subsidi Hilang pada 2027

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapannya perihal adanya kabar bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan menghilang dalam dua tahun mendatang atau pada 2027. Adapun kabar ini awalnya muncul dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru mengaku belum dapat mengomentari lebih detail hal tersebut. Hal itu karena dirinya baru mengetahui kabar tersebut.

    Ia melanjutkan, sejauh ini hitung-hitungan alokasi BBM subsidi masih terus berjalan di internal Kementerian ESDM.

    “Saya enggak bisa mengomentari hal yang saya tidak tahu. Saya masih menghitung itu dan masih tetap ada,” ungkap Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Bahlil melanjutkan, ketika ada wacana BBM subsidi hilang pada 2027, pemerintah justru segera mengumumkan kebijakan baru terkait skema atau formula untuk penyaluran subsidi energi, baik BBM, listrik, maupun elpiji.

    Bahlil mengungkapkan, dari opsi skema subsidi yang disiapkan. Salah satunya adalah opsi blending, denga subsidi diberikan kepada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Adapun, skema ini untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran.

    “Tunggu waktu saja, kemungkinan salah satu di antara alternatif yang sudah hampir mendekati keputusan adalah blending,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat memberikan sinyal bahwa ke depan BBM subsidi akan hilang pada 2027. Dengan demikian, pemerintah akan menerapkan BBM satu harga.

    Namun, hal yang disampaikan eks menteri koordinator bidang maritim dan investasi ini baru sebatas usulan. Alasannya, pemberian subsidi akan lebih efektif kepada orang yang membutuhkan, daripada subsidi yang justru disalurkan kepada barang, seperti BBM.

    Selain menyebut BBM subsidi hilang pada 2027, ia juga memberikan usulan skema, yakni penerapan harga tunggal ini akan memanfaatkan teknologi yang berbasis artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

  • Harga Emas Antam Hari Ini Turun Jadi Rp 1,704 Juta Per Gram

    Harga Emas Antam Hari Ini Turun Jadi Rp 1,704 Juta Per Gram

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau harga emas Antam hari ini turun Rp 3.000 per gram pada perdagangan Sabtu, (22/2/2025). Harga emas Antam hari ini berada di level Rp 1,704 juta per gram.

    Hal yang sama berlaku untuk harga buyback emas Antam turun Rp 3.000 menjadi Rp 1,554 juta per gram. Harga buyback ini merupakan nilai yang diberikan jika Anda ingin menjual emas kembali ke Antam.

    Dalam hal perpajakan, pembelian emas Antam mengikuti ketentuan yang tertuang dalam PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Pajak Penghasilan (PPh) 22 dikenakan sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi yang tidak memiliki NPWP. Setiap transaksi pembelian emas batangan juga disertai bukti potong PPh 22.

    Adapun untuk transaksi penjualan kembali emas Antam dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak ini akan langsung dipotong dari total nilai buyback yang diterima.

    Berikut harga emas Antam pada Sabtu pagi hari ini:

    Harga emas 0,5 gram: Rp 902.00
    Harga emas 1 gram: Rp 1.04.000
    Harga emas 2 gram: Rp 3.348.000
    Harga emas 3 gram: Rp 4.997.000
    Harga emas 5 gram: Rp 8.295.000
    Harga emas 10 gram: Rp 16.535.000
    Harga emas 25 gram: Rp 41.212.500
    Harga emas 50 gram: Rp 82.345.000
    Harga emas 100 gram: Rp 164.612.000
    Harga emas 250 gram: Rp 411.265.000
    Harga emas 500 gram: Rp 822.320.000
    Harga emas 1.000 gram: Rp 1.644.600.000.

    Harga emas antam hari ini turun akibat harga emas spot melemah 0,1% menjadi US$ 2.935,75 per ons pada perdagangan Jumat (21/2/2025). Sepanjang pekan ini, harga emas telah melonjak sekitar 1,7% setelah mencetak rekor tertinggi US$ 2.954,69 pada Kamis (20/2/2025).

  • Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bisa Tercapai Saat Efisiensi Anggaran

    Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bisa Tercapai Saat Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) optimistis pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai di tengah efisiensi anggaran.

    Hal itu diungkap oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Kamrussamad pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP Hipka) pada Rabu (19/2/2025).

    Kamrussamad menyebut, kepala daerah dari seluruh Indonesia sudah mendapatkan paparan terkait efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi presiden.

    “Teman-teman dari seluruh Indonesia telah mendapatkan paparan dari menteri investasi serta kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai sektor-sektor prioritas investasi, baik di dalam kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) maupun di luar kawasan tersebut,” ucapnya.

    Selain itu menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen di tengah efisiensi anggaran, ia juga menekankan bahwa sektor hilirisasi turut menjadi fokus utama dalam paparan tersebut, termasuk di bidang perkebunan dengan berbagai macam komoditas unggulan.

    Sementara, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengaku siap menjalankan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

    Ia menegaskan, langkah efisiensi ini akan dilakukan dengan memastikan semua pengeluaran tetap termonitor dengan baik dan tidak mengganggu kinerja pemerintahan maupun pembangunan daerah.

    “Efisiensi ini harus berjalan tanpa menghambat pelayanan dan pembangunan. Semua akan dipastikan tetap berjalan optimal,” ujar Khofifah.

    Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, diharapkan efisiensi anggaran tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen serta meningkatkan investasi di berbagai sektor prioritas di Indonesia.

  • IHSG Sepekan Menguat 2,48 Persen, Kapitalisasi Pasar Rp 11.786 Triliun

    IHSG Sepekan Menguat 2,48 Persen, Kapitalisasi Pasar Rp 11.786 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan mengalami kenaikan selama periode perdagangan 17-21 Februari 2025. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG mencatatkan penguatan sebesar 2,48%, mencapai level 6.803,001 dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di angka 6.638,459.

    Selain itu, rata-rata volume transaksi harian bursa juga mengalami pertumbuhan sebesar 18,99%, naik menjadi 18,38 miliar lembar saham dari sebelumnya 15,45 miliar lembar saham.

    Selain IHSG sepekan yang naik, tren positif ini juga tecermin dalam rata-rata frekuensi transaksi harian yang meningkat 6,17% menjadi 1,23 juta kali transaksi dari 1,16 juta kali pada pekan sebelumnya.

    Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, kapitalisasi pasar bursa pekan ini mengalami pertumbuhan 3,37%, naik menjadi Rp 11.786 triliun dari Rp 11.401 triliun pada pekan sebelumnya.

    “Namun, dalam periode yang sama, rata-rata nilai transaksi harian mengalami penurunan sebesar 3,74%, menjadi Rp 11,78 triliun dari Rp 12,24 triliun di pekan sebelumnya.

    Sementara itu, saat IHSG sepekan naik, investor asing pada perdagangan Jumat (21/2/2025) membukukan nilai jual bersih sebesar Rp 705,15 miliar. Secara akumulatif, sepanjang 2025 investor asing mencatatkan total nilai jual bersih mencapai Rp 11,68 triliun.

  • Larangan Penuh Truk ODOL Bisa Picu Kenaikan Inflasi dan Biaya Logistik

    Larangan Penuh Truk ODOL Bisa Picu Kenaikan Inflasi dan Biaya Logistik

    Jakarta Beritasatu.com – Larangan terhadap truk over dimension over loading (ODOL) masih menjadi perdebatan di lintas kementerian. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui pelarangan total truk ODOL di jalan nasional dapat memicu kenaikan inflasi dan meningkatkan biaya logistik.

    “Persoalan ODOL ini menjadi diskusi utama antarkementerian. Sebetulnya Kemenko Perekonomian kan point of view lain lagi, Kemenko Infrastruktur point of view-nya beda lagi. Memang harus sinergi, tetapi kan kita harus cari titik tengahnya,” kata Dody di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Dody, larangan terhadap truk ODOL belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Selain berisiko meningkatkan inflasi, kebijakan ini juga berdampak pada biaya logistik yang lebih tinggi.

    “Melarang ODOL 100% dalam kondisi saat ini mungkin belum memungkinkan. Apabila tidak dilarang, kerusakan jalan semakin parah, sementara anggaran yang terbatas membuat upaya preservasi jalan menjadi sulit,” jelasnya.

    Dody menambahkan, larangan truk ODOL di jalan tol lebih mudah diterapkan karena sudah memiliki regulasi yang jelas. Namun, di jalan nasional, kebijakan ini masih sulit diterapkan karena belum ada aturan spesifik mengenai batasan muatan.

    “Di jalan tol, sudah ada alat ukur untuk mendeteksi truk ODOL Sementara di jalan nasional, tidak ada sistem pengukuran yang aktif. Dahulu kita bergantung pada jembatan timbang, tetapi sekarang hampir enggak ada jembatan timbang, tidak aktif,” kata Dody terkait larangan truk ODOL.

  • Tata Kelola Elpiji 3 Kg Dinilai Jadi Solusi agar Subsidi Tepat Sasaran

    Tata Kelola Elpiji 3 Kg Dinilai Jadi Solusi agar Subsidi Tepat Sasaran

    Bandung, Beritasatu.com – Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk membenahi kebijakan tata kelola subsidi elpiji 3 kilogram atau gas melon melalui subpangkalan mendapat berbagai respons positif dari akademisi. Kebijakan yang bertujuan menekan kebocoran subsidi itu dinilai bisa memangkas rantai distribusi sehingga tak terlalu panjang.  

    Dosen FISIP Universitas Parahiyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menyebut pembuatan kebijakan subpangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.  

    “Kalau misalnya ini (subpangkalan) dijadikan solusi ya, pangkalan-pangkalan agak lebih dekat dan lebih memastikan bahwa distribusinya bisa sampai ke masyarakat. Menurut saya, ini bisa jadi solusi menekan harga gas elpiji 3 kgujar Kristian dalam diskusi ekonomi Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung pada Kamis (20/2/2025).

    Menurut Kristian, pemerintah tinggal menunjukkan konsistensinya dalam penerapan kebijakan ini. Subpangkalan, kata dia, harus bisa menjadi solusi pamungkas dalam penanganan harga gas subsidi yang dijual terlampau mahal.  

    Selain itu, ia juga mewanti-wanti agar penunjukan subpangkalan elpiji dilakukan secara transparan dan terbuka. Sebab, Kristian menilai akan ada banyak pihak yang menginginkan peran tersebut.  

    “Karena kan bernilai ekonomi, apa pun yang bernilai ekonomi pasti menggiurkan. Selain itu hal ini dicampur dengan kepentingan ekonomi dan politik, perkawinan yang paling menguntungkan dan semua orang mencari itu semua. Nah, sekarang tinggal kalau misalnya peluang ini ingin ditutup, penunjukan pangkalannya harusnya terbuka kepada publik,” kata dia.  

    Dalam kesempatan yang sama, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjajaran (Unpad) Bayu Kharisma menyebut, pembentukan subpangkalan juga harus diikuti pembenahan tata kelola distribusi gas elpiji 3 kg. Sebab, pada awal pemberlakuan kebijakan ini, justru ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon itu akibat tata niaga distribusinya yang belum optimal.  

    Pemerintah, kata dia, harus memastikan gas subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran, alih-alih diterima oleh kalangan kelas atas.  

    “Jelas pembenahan tata kelola distribusi dibutuhkan karena jangan sampai justru yang dapat kelas atas, bukan rakyat kelas bawah. Berarti otomatis ada hal yang salah, distribusinya salah. Sangat penting dilakukan, tinggal implementasinya. Jangan sampai dalam hal ini, kebijakan dan di bawahnya berbeda,” kata Bayu.  

    Masih pada forum diskusi itu, dosen komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Encep Dulwahab, mendukung pembenahan tata kelola distribusi gas elpiji 3 kg melalui subpangkalan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak secara mendadak menerapkan sebuah kebijakan. Pemerintah, kata dia, harus secara komprehensif mengkaji sebuah kebijakan sebelum diterapkan di lapangan.  

    Ia menilai pemerintah memiliki sumber daya manusia seperti staf khusus (stafsus) yang cukup untuk menggodok sebuah kebijakan secara matang sebelum dilaksanakan. Selain itu, Encep menyebut para stafsus itu juga bisa melakukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan informasi di lapangan, khususnya terkait kebijakan gas elpiji 3 kg.  

    “Makanya saya sepakat jika Pak Prabowo punya jubir banyak, staf khusus yang banyak, tetapi dioptimalkan. Jangan hanya kuantitas, tetapi kualitas, sebagai jembatan ke publik. Konferensi pers, serta video visual. Pakai multiplatform,” kata Encep.  

    “Memang pemerintah yang harus proaktif memberikan informasi lebih lengkap dan berkualitas,” tutupnya tentang tata kelola distribusi gas elpiji 3 kg.