Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Pemerintah Tekankan Peningkatan Kualitas Penyaluran KUR untuk UMKM

    Pemerintah Tekankan Peningkatan Kualitas Penyaluran KUR untuk UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM pada 2025 mencapai Rp 300 triliun, dengan 60% penyaluran ditargetkan untuk sektor produksi. Selain itu, ditargetkan debitur baru mencapai 2,34 juta dan debitur graduasi mencapai 1,17 juta.

    Pemerintah juga mendorong agar program KUR tidak boleh hanya sekadar program formalitas bagi para penyalur, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dalam hal distribusi. Kesuksesan penyaluran program KUR harus menjadi target bersama, agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu.

    “Kita tidak ingin KUR ini menjadi hanya sekadar program formalitas dengan mengesampingkan aspek kualitas pendistribusian. Kalau hanya begitu saja, kita tidak akan mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%,” ucap Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

    Maman mengatakan, pemerintah terus berupaya agar ada solusi terbaik atas berbagai permasalahan dalam penyaluran KUR untuk UMKM. Dalam hal ini perlu ada kesepahaman antara pemerintah dan penyalur KUR agar target penyaluran KUR bisa tercapai.

    KUR merupakan bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk UMKM dari sisi perkuatan modal.

    “Kita ingin terbuka permasalahan masing-masing untuk mencapai solusi terbaik supaya pendistribusian KUR berjalan maksimal,” kata Maman.

    Kementerian UMKM berkepentingan untuk meningkatkan kualitas penyaluran KUR untuk UMKM. Penyaluran KUR diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kinerja UMKM.

    “Semangat kami nanti ke depan akan kita ukur seberapa besar impact positif KUR pada tumbuh kembang UMKM. Jangan sampai tidak signifikan. Jadi berpotensi dievaluasi dan dijadikan catatan,” tutur Maman dalam menanggapi penyaluran KUR untuk UMKM.

  • SBY Ajak Kader Demokrat Dukung dan Kawal Program Danantara

    SBY Ajak Kader Demokrat Dukung dan Kawal Program Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kadernya mendukung program pemerintah, salah satunya BPI Danantara.

    “Kami juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden, kami kawal,” kata SBY kala memberikan sambutan dalam Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Senin (25/2/2025) dikutip dari Antara.

    Menurut SBY, dukungan itu harus diberikan karena sudah menjadi tanggung jawab Demokrat selaku partai yang ada di dalam koalisi pemerintah.

    SBY mengatakan Demokrat akan selalu siap bahu-membahu dengan partai lain yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam menyukseskan program kerja Prabowo.

    Tidak hanya itu, SBY juga memastikan Partai Demokrat akan memberikan dukungan politik yang maksimal demi memperkuat langkah pemerintahan Prabowo.

    “Tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kesediaan koalisi untuk terus menjaring harapan dan aspirasi rakyat,” jelas SBY.

  • Wakil Ketua DPR Optimistis Danantara Wujudkan Kemandirian Ekonomi

    Wakil Ketua DPR Optimistis Danantara Wujudkan Kemandirian Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyampaikan keyakinannya kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara (Danantara) akan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.

    “Ini merupakan momen bersejarah bagi bangsa. Dengan adanya Danantara, saya percaya kesejahteraan, ketahanan, dan kemandirian ekonomi dapat terwujud. Danantara juga dapat dianggap sebagai batu loncatan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Adies di Jakarta, Senin (24/2/2025) dikutip dari Antara.

    Sebagai informasi, Danantara dibentuk berdasarkan revisi ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 4 Februari 2025.

    Adies menambahkan Danantara diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola BUMN.

    “Ke depan, pengelolaan BUMN akan menjadi lebih terstruktur dan terarah. Saya optimistis Danantara dapat mengorkestrasi BUMN agar lebih kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi,” jelasnya.

    Ia juga percaya keberadaan Danantara dapat membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi.

    “Dengan dana kelolaan yang mencapai Rp 14.715 triliun, saya yakin target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang ditetapkan pemerintah bukan hal yang mustahil untuk dicapai,” katanya.

    Menurut Adies, Danantara juga mencerminkan transformasi pengelolaan investasi strategis yang lebih progresif.

    “Kehadiran Danantara akan memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan sektor investasi, yang memang perlu didukung secara optimal agar bisa memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. DPR memberikan apresiasi penuh atas inisiatif ini dan mendukung keberadaan Danantara,” tutupnya.

  • Heboh #KaburAjaDulu, Akumindo Dorong Anak Muda #ProduktifDiNegeriSendiri Lewat Kreasi

    Heboh #KaburAjaDulu, Akumindo Dorong Anak Muda #ProduktifDiNegeriSendiri Lewat Kreasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero mengatakan tren #KaburAjaDulu yang disuarakan anak muda sebagai bentuk keniscayaan masyarakat global. Namun, Eddy menilai peluang di dalam negeri, khususnya pasar dan komoditas untuk pengembangan UMKM di Indonesia masih begitu besar. 

    Eddy menjelaskan fenomena #KaburAjaDulu juga bisa dimanfaatkan sebagai peluang belajar pengetahuan baru dari bangsa yang berbeda. Tetapi kesempatan berkreasi di dalam negeri atau #ProduktifDiNegeriSendiri justru juga memberikan kesempatan yang sama dan lebih memotivasi generasi muda untuk lebih mandiri. 

    “Berhenti berharap terhadap orang lain, tokoh muda harus berkreasi atau menciptakan apa yang tidak ada atau yang sudah ada untuk bisa ditingkatkan,” kata Eddy kepada Beritasatu.com, Senin (24/2/2025). 

    Eddy menututkan, generasi muda Indonesia justru memiliki potensi dan peluang yang terhampar luas di seantero Nusantara. Terlebih, potensi pasar dalam negeri juga memberikan kesempatan besar bagi generasi muda untuk turut aktif dalam roda perekonomian. 

    “Potensi untuk meminta jasa dan barang kita di pasar, itu mencapai 280 juta orang. Jika kita bisa memanfaatkan itu meski hanya potensi lokal saja, kita sudah berhasil. Bagaimana kita berorientasi menjual jasa dan barang kita ke pasar global?” tutur Eddy. 

    Lebih lanjut, Eddy menekankan generasi muda seharusnya bisa mengandalkan kemampuan dan potensi dirinya sendiri sehingga bangsa serta negara dapat menerima manfaat dari para talenta mudanya. 

    “Indonesia membutuhkan orang-orang muda yang mau berjuang, dan harus survive. Kita mau jadi negara yang bagus dan sejahtera khususnya di 2045. Tinggal 20 tahun lho, kita harus bersungguh-sungguh,” tegas Eddy. 

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendukung #Produktifdinegerisendiri sebagai bentuk dukungan bagi mereka yang tetap berkarya di Tanah Air. 

    Ia menegaskan pemerintah berupaya menarik kembali putra-putri terbaik bangsa yang berada di luar negeri agar kembali dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

    “Kita memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk membangun negeri ini. Kok malah mengajak untuk pergi,” ujar Nusron dalam acara media gathering di kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (21/2/2025).

    Meski mendukung #Produktifdinegerisendiri, Nusron menegaskan pemerintah tidak melarang warga negara yang ingin bekerja di luar negeri. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak setiap individu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

    “Kalau memang ada kesempatan kerja yang lebih baik di luar negeri, itu sah dan hak mereka. Negara memberikan kebebasan bagi warganya untuk mencari penghidupan yang layak,” jelas Nusron.

  • Peruri Dukung UMKM Naik Kelas, Kirim 20 Binaan ke Pelatihan

    Peruri Dukung UMKM Naik Kelas, Kirim 20 Binaan ke Pelatihan

    Bandung, Beritasatu,com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk Peruri terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

    Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan ekonomi mandiri dan berkelanjutan. Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa pelatihan dan pendampingan merupakan strategi utama untuk memperkuat fondasi UMKM agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

    Kementerian BUMN kembali mengadakan pelatihan “UMKM Naik Kelas” untuk ketiga kalinya, kali ini di Bandung pada 22 Februari 2025, sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi UMKM. 

    Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran aplikasi Naksir UMKM , yang telah berhasil mengumpulkan data potensi UMKM secara nasional. Aplikasi ini merupakan sebuah platform asesmen yang dirancang untuk menentukan level kematangan UMKM. Melalui aplikasi ini, UMKM dikategorikan ke dalam empat kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, sehingga pelatihan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

    “Dalam kurun waktu lima tahun, kami telah bertemu dengan ribuan UMKM, mengadakan berbagai pameran, dan memberikan pelatihan di berbagai daerah,” ungkap Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

    Menurutnya, pengalaman ini mengajarkan BUMN bahwa langkah pertama dalam membantu UMKM naik kelas adalah mengetahui di kelas mana mereka berada. “Oleh karena itu, kami merancang aplikasi Naksir UMKM untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu ditingkatkan,” Arya menambahkan.

    Sebagai salah satu BUMN, Peruri memiliki komitmen yang sama untuk mendorong UMKM naik kelas. Sejak 2022, Peruri telah menyelenggarakan Peruri Digital Entrepreneur Academy, sebuah program pembinaan dan inkubasi bisnis bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM melalui adopsi teknologi digital. 

    “Dalam acara pelatihan UMKM Naik Kelas yang diselenggarakan Kementerian BUMN, Peruri mengirimkan 20 UMKM binaannya yang merupakan anggota dari Rumah BUMN Karawang untuk mendapatkan insight-insight baru guna menambah wawasan yang berguna untuk meningkatkan kapasitas dari para UMKM,” ujar Kepala Biro Strategic Corporate Branding dan TJSL Peruri Ratih Sukma Pratiwi.

    Menurut Ratih, Peruri berkomitmen membantu UMKM terus bertumbuh dan berkembang untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

  • Raffi Ahmad Berharap Danantara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Raffi Ahmad Berharap Danantara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Rafi Ahmad berharap Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Sudah saatnya Indonesia mengambil langkah berani dengan membangun kekuatan investasi negara dalam bentuk Danantara Indonesia yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tanpa bergantung pada modal asing,” ungkap Raffi Ahmad melalui akun media sosialnya, Senin (24/2/2025).

    Diakui Raffi, peluncuran Danantara sebagai usaha maju pemerintah untuk bisa membawa Indonesia sebagai negara yang punya ketahanan ekonomi yang kuat di masa depan.

    “Bukan hanya berani, tetapi dengan tata kelola yang rapi, transparan, dan akuntabel, juga didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai stakeholder utama, Danantara akan membawa Indonesia menjadi negara yang punya ketahanan nasional yang kuat,” tambahnya.

    Raffi juga meminta masyarakat untuk sama-sama mendukung dan mengawal proyek pemerintah yang baru ini. “Mari kita kawal dan dukung kinerja Danantara agar dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tandasnya.

  • Rosan Roeslani Tegaskan Danantara Bisa Diaudit, Tak Ada Imunitas Hukum

    Rosan Roeslani Tegaskan Danantara Bisa Diaudit, Tak Ada Imunitas Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak memiliki kekebalan hukum. Bahkan, Danantara berada di bawah pengawasan ketat Presiden Prabowo Subianto, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Rosan, anggapan bahwa Undang-Undang (UU) BUMN terbaru memberikan imunitas hukum kepada Danantara tidaklah benar. Ia memastikan bahwa seluruh aktivitas Danantara dapat diaudit oleh lembaga terkait.

    “Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. KPK bisa melakukan penyelidikan, apalagi jika ada tindakan yang tidak patut atau kriminal. Sangat-sangat bisa. BPK juga dapat melakukan audit terhadap program public service obligation (PSO),” ujar Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Rosan juga menegaskan bahwa semua lembaga pengawas dapat terlibat dalam pemantauan Danantara. Selain itu, laporan pengelolaan badan investasi ini akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo.

    “Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan Danantara berjalan dengan baik. Saya yakin pengawasan akan melibatkan semua pihak,” kata Rosan.

    Sebagai Menteri Investasi Rosan menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas agar pengelolaan Danantara selalu dilakukan secara transparan. Pihaknya pun berkomitmen untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

    Danantara didirikan untuk mengoptimalkan kekayaan Indonesia, khususnya aset terbesar dari BUMN. Target total aset yang dikelola mencapai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.724 triliun.

    Pada tahap awal, nilai investasi yang dikelola Danantara mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 325,8 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai proyek strategis, terutama di sektor hilirisasi dan ekonomi berkelanjutan.

    Dengan angka investasi yang besar, pengawasan ketat menjadi hal yang krusial agar optimalisasi kekayaan negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Presiden Prabowo telah berkomitmen untuk memastikan pengelolaan Danantara bebas dari korupsi.

    “Saya bersama pemerintah yang saya pimpin, didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi pondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia,” tegas Prabowo saat peluncuran Danantara.

    Dengan transparansi dan pengawasan yang ketat, Danantara diharapkan dapat menjadi lembaga investasi yang membawa manfaat besar bagi perekonomian Indonesia tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

  • Danantara Berpotensi Optimalkan Investasi BUMN

    Danantara Berpotensi Optimalkan Investasi BUMN

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpotensi mengoptimalkan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dianggap belum maksimal.

    Nailul Huda menyatakan bahwa selama ini, porsi investasi BUMN masih rendah, padahal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%, diperlukan investasi dalam jumlah besar.

    “Keberadaan Danantara bisa menjadi game changer investasi dari BUMN sehingga lebih banyak dan berkualitas, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” kata Nailul saat dikonfirmasi, Senin (24/2/2025).

    Sementara ekonom senior dan associate faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto berharap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mampu membawa BUMN anggotanya menjadi pemenang (champion) di sektornya masing-masing. 

    Menurut Ryan, Danantara ini menjadi semacam rekonsolidasi kekuatan BUMN yang teranyar sudah ada tujuh dengan total aset yang jumbo. 

    “Diharapkan mereka itu di masing-masing industrinya bisa menjadi champion. Di perbankan ada tiga bank besar di sana, kemudian juga di sektor energi ada Pertamina, ada MIND ID, kemudian juga ada pada sektor electricity kalau enggak salah ada PLN juga,” beber Ryan Kiryanto dalam Investor Market Today, Senin (24/2/2025). 

    Meskipun hal itu tidak dapat ditempuh secara instan ujar Ryan, Danantara bisa belajar dari Temasek di Singapura dan Hasanah dari Malaysia dalam melalui tahapan-tahapan tertentu. Presiden Prabowo Subianto menyatakan salah satu tumpuan daripada pengembangan investasi Danantara ialah hilirisasi yang sampai saat ini masih terus dikerjakan untuk sektor pertambangan. 

    Hilirisasi juga dapat dikembangkan ke sektor lainnya yang tak kalah atraktif seperti pertanian baik dalam bentuk direct investment maupun portfolio investment.

    “Intinya adalah Danantara mengelola investasi yang besar dan tentu harapannya memberikan semacam return atau pengembalian yang besar juga sehingga bisa ke depannya revolving-nya total AUM Danantara itu terus membesar,” tuturnya.

  • Makan Bergizi Gratis Dapat Tambahan Rp 100 Triliun, Distribusi Meluas

    Makan Bergizi Gratis Dapat Tambahan Rp 100 Triliun, Distribusi Meluas

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa tambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun akan dicairkan pada September 2025. Anggaran ini menambah alokasi sebelumnya yang telah disetujui pemerintah sebesar Rp 71 triliun.

    Dengan target memperluas distribusi MBG hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, tambahan anggaran Rp 100 triliun diperlukan dan akan dialokasikan dalam empat bulan terakhir tahun ini.

    “Karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan jika ingin mempercepat distribusi kepada 82,9 juta siswa. Jika percepatan dimulai September, maka total tambahan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 100 triliun. Tahun depan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 28 triliun per bulan,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Dadan menjelaskan bahwa pencairan anggaran makan bergizi gratis tambahan Rp 100 triliun paling cepat dilakukan pada September 2025 karena masih ada kendala di berbagai aspek, di antaranya adalah keterbatasan SDM

    Saat ini, pemerintah baru melatih 2.000 tenaga pendukung MBG, sementara 30.000 SDM tambahan masih dalam proses pelatihan dan baru akan selesai pada akhir Juli 2025.

    Para SDM tersebut harus menjalani orientasi lapangan dan berkoordinasi dengan kepala sekolah serta pemerintah daerah, sehingga baru siap bertugas pada September 2025.

    Pemerintah sedang membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk katering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian, Pemda, koperasi, serta organisasi seperti Muhammadiyah dan NU.

    Infrastruktur distribusi makan bergizi gratis (MBG) harus disiapkan agar pelaksanaan program berjalan lancar dan tepat sasaran.

    Sebelumnya, anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya mampu menjangkau 17,5 juta penerima manfaat. Dengan tambahan Rp 100 triliun, pemerintah menargetkan cakupan MBG meningkat hingga 82,9 juta anak pada akhir 2025.

    Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih efektif pada program-program berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk MBG.

    Dengan tambahan anggaran dan perluasan cakupan program makan bergizi gratis ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan asupan gizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatannya.

  • BEI Optimistis Danantara Perkuat Likuiditas dan Investasi di Bursa

    BEI Optimistis Danantara Perkuat Likuiditas dan Investasi di Bursa

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) menyambut positif kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025). 

    Superholding Danantara diharapkan menjadi pendorong bagi pertumbuhan pasar modal Indonesia, baik dari sisi kapitalisasi pasar maupun aktivitas investasi.

    Direktur BEI Iman Rachman mengatakan kehadiran BPI Danantara membawa sentimen positif bagi pasar. Menurutnya, sosok yang memimpin lembaga ini memiliki kapabilitas tinggi dan kredibilitas di dunia investasi. 

    “Kalau melihat siapa saja yang ada di dalamnya, semua adalah figur yang kompeten. Pak Pandu Sjahrir, Pak Doni P Joewono, dan Pak Rosan Roeslani memiliki rekam jejak yang kuat di pasar. Ini memberikan kepercayaan bahwa Danantara akan dikelola secara profesional,” kata Iman di Jakarta.

    Iman menambahkan keberadaan Danantara berpotensi menjadi katalis positif bagi indeks harga saham gabungan (IHSG) di masa depan. Sebagai lembaga superholding yang akan mengelola berbagai aset strategis negara, Danantara diharapkan dapat meningkatkan kapitalisasi pasar dan menghadirkan lebih banyak aksi korporasi di pasar modal.

    “Dengan struktur yang kuat, mereka bisa menjadi penggerak baru di IHSG, selain saham-saham di indeks LQ45. Fundraising dan aksi korporasi mereka di pasar modal bisa memperdalam likuiditas dan memperkuat daya tarik investasi di bursa,” jelasnya.

    BEI juga membuka peluang untuk beradaptasi dengan instrumen investasi baru yang relevan dengan kebutuhan Danantara. “Bursa selalu adaptif dan agile. Kami akan melihat regulasi yang ada bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menentukan instrumen investasi yang paling sesuai,” ujar Iman.

    Ia mencontohkan, selain saham, terdapat berbagai instrumen lain seperti obligasi, Dana Investasi Real Estat (DIRE), dan sekuritisasi infrastruktur yang bisa digunakan dalam skema investasi Danantara.

    Dalam hal penggalangan dana (fundraising), Iman menegaskan  Danantara tetap memerlukan underwriter jika ingin menerbitkan efek bersifat utang atau ekuitas di pasar modal. 

    “Kalau fundraising, pasti ada underwriter yang menangani proses penerbitan efek. Untuk transaksi sekunder seperti di sistem penyelenggara pasar alternatif (SPPA), mekanismenya berbeda,” jelasnya.