Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Waspada Investasi Bodong, Celios Tekankan Pentingnya Prinsip Legal dan Logis

    Waspada Investasi Bodong, Celios Tekankan Pentingnya Prinsip Legal dan Logis

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Ekonomi Digital Centre of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, meminta masyarakat mewaspadai investasi bodong.

    Seiring dengan meningkatnya literasi keuangan di Indonesia, risiko penipuan investasi juga semakin tinggi. Direktur Celios, Nailul Huda, mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih instrumen investasi, terutama yang dipromosikan melalui media sosial.

    Menurut Nailul, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membuka akses informasi keuangan yang lebih luas, tetapi di sisi lain juga meningkatkan risiko masyarakat terjebak dalam investasi bodong. 

    “Ketika media sosial booming saat pandemi Covid-19, terbukalah kenyataan bahwa banyak masyarakat kita masih belum bisa memilih dan memilah informasi yang benar terkait investasi,” ujar Nailul ujar dia dalam talkshow bertajuk “Menguatkan Literasi Pasar Modal di Era Transformasi Teknologi: Pahami Risiko, Maksimalkan Peluang”, Kamis (27/2/2025).

    Ia menyoroti tren “muda dan kaya” yang marak beberapa tahun terakhir, saat banyak anak muda tertarik berinvestasi tanpa memahami risiko yang ada. Hal ini diperparah dengan banyaknya influencer yang hanya menampilkan keuntungan tanpa menjelaskan risiko di baliknya. 

    “Akhirnya, muncul investasi-investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar tanpa dasar yang jelas,” tambahnya tentang investasi bodong. Nailul juga meminta masyarakat memperhatikan hal berikut sehingga tidak terjebak investasi bodong.

    2 Prinsip Utama: Legal dan Logis
    Untuk menghindari jebakan investasi ilegal, Nailul menekankan pentingnya menerapkan dua prinsip utama, yaitu legal dan logis.

    Legalitas Terjamin
    Sebelum berinvestasi, masyarakat harus memastikan bahwa produk tersebut memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga berwenang lainnya. “Jika suatu investasi tidak memiliki legalitas yang jelas, sebaiknya hindari,” tegas Nailul.

    Logis dalam Imbal Hasil
    Masyarakat juga harus mempertanyakan apakah imbal hasil yang dijanjikan masuk akal. “Jarang sekali ada investasi yang memberikan keuntungan 30% per bulan. Jika ada yang menawarkan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat, patut dicurigai,” jelasnya.

    Sebagai contoh, ia mengingatkan kembali kasus skema Ponzi seperti MMM (manusia membantu manusia), yang menawarkan keuntungan besar tetapi akhirnya merugikan banyak orang. “Model seperti ini tidak logis dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami profil risiko sebelum berinvestasi,” ujar Nailul terkait investasi bodong.

    Pahami Profil Risiko Sebelum Berinvestasi
    Selain memahami prinsip legal dan logis, Nailul juga menekankan pentingnya mengenali profil risiko diri sendiri. 

    Dia juga menekankan di dalam investasi, terdapat dua tipe investor, yakni risk averse atau menghindari risiko, yaitu tipe investor yang lebih memilih instrumen investasi dengan risiko rendah, seperti deposito atau obligasi pemerintah.

    Sementara tipe investor lainnya adalah risk lover atau suka risiko, yaitu investor yang lebih berani mengambil risiko tinggi, seperti trading saham atau forex, dengan harapan mendapatkan keuntungan besar.

    Namun, Nailul mengingatkan bahwa anak muda cenderung lebih berani mengambil risiko tanpa pemahaman yang cukup. “Banyak anak muda yang masuk ke investasi dengan volatilitas tinggi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Bahkan, meskipun legal, risiko tetap ada,” pungkasnya saat membahas tentang investasi bodong.

  • Fokus Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK Dorong Literasi Keuangan Digital

    Fokus Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK Dorong Literasi Keuangan Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi keuangan digital guna mendorong masyarakat lebih cermat dalam mengelola keuangan serta memahami risiko produk investasi. Sejalan dengan tren digitalisasi, OJK menekankan pentingnya edukasi yang tepat agar masyarakat tidak hanya tergiur keuntungan, tetapi juga memahami risiko di balik setiap keputusan finansial.

    Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Cecep Setiawan, mengatakan bahwa era digital menawarkan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi, termasuk terkait keuangan dan investasi. Namun, pemanfaatannya harus diiringi dengan pemahaman yang baik. 

    “Banyak hal, ilmu-ilmu di Instagram, di media sosial bisa kita ambil, termasuk dalam peningkatan literasi keuangan. OJK mendapat mandat undang-undang untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, bagaimana membangun budaya menabung, membuat anggaran, serta mengambil kredit dengan benar,” jelasnya dalam Talkshow Dupoin Futures Indonesia bertema “Menguatkan Literasi Pasar Modal di Era Transformasi Teknologi” di Jakarta, Kamis (27/2/25).

    OJK menekankan bahwa setiap individu harus memahami alasan di balik keputusan investasinya, bukan hanya berfokus pada potensi keuntungan. “Why you buy it, and know what you buy. Jangan hanya melihat return-nya, tapi juga pahami risikonya,” tambah Cecep.

    Sebagai bagian dari upaya meningkatkan edukasi keuangan, OJK telah menyusun berbagai materi, termasuk buku saku untuk produk-produk keuangan baru seperti aset kripto dan derivatif. Inisiatif ini bertujuan agar masyarakat memahami manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. “Jangan sampai kita tidak mengerti kewajiban, misalnya terkait pembayaran atau denda, sehingga akhirnya mengalami kerugian,” jelas Cecep.

    Untuk mendukung perlindungan konsumen, OJK juga menyediakan kanal pengaduan melalui Kontak OJK 157 yang dapat diakses melalui telepon atau WhatsApp. “Kalau ada pertanyaan, mau nanya atau komplain, bisa langsung menghubungi 157. Kami sudah memiliki regulasi yang memastikan seluruh pengaduan mendapat respons dalam 10 hari kerja,” ujar Cecep.

    Menurut data OJK, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terus menunjukkan peningkatan sejak 2013. Pada 2024, angka literasi keuangan mencapai 65,43%, naik signifikan dibandingkan 49,68% pada 2022. Namun, tingkat inklusi keuangan justru mengalami penurunan ke level 75,02% dari 85,10% pada 2022. Angka ini masih jauh dari target 90% yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

    Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan meningkat, akses terhadap layanan keuangan masih perlu diperluas. Digitalisasi produk keuangan menjadi salah satu solusi dalam menjembatani kesenjangan ini. “Produk keuangan harus mudah, aman, dan terjangkau. Harapannya, dengan kanal pengaduan yang ada, masyarakat merasa lebih percaya untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan formal,” ujar Cecep.

    Di sisi lain, salah satu tantangan utama dalam literasi keuangan adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pasar modal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022, tingkat literasi di pasar modal hanya 4,11%, sementara inklusinya sebesar 5,19%.

    Pemahaman yang kurang memadai kerap membuat masyarakat terjebak dalam investasi berisiko tinggi tanpa pertimbangan matang. “Jika ingin berinvestasi di produk yang lebih kompleks, seperti forex, harus benar-benar memahami mengapa membeli, apa risikonya, dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai hanya tergiur potensi keuntungan tanpa memahami leverage dan faktor lain yang dapat menyebabkan kerugian besar,” jelas Cecep.

    Sebaliknya, emas menjadi pilihan investasi jangka panjang yang lebih stabil dan aman. Sebagai instrumen store of value, emas telah terbukti mampu menjaga nilai dalam jangka panjang. “Literasi (keuangan digital) yang baik akan membantu masyarakat memahami risiko dan peluang sebelum berinvestasi, baik di forex maupun emas,” tambahnya.

     

  • Dupoin Ajak Masyarakat Melek Literasi Pasar Modal di Era Transformasi Teknologi

    Dupoin Ajak Masyarakat Melek Literasi Pasar Modal di Era Transformasi Teknologi

    Jakarta, Beritasatu.com  – PT Dupoin Futures Indonesia mengajak masyarakat untuk melek literasi pasar modal di era transformasi teknologi lewat sebuah talkshow di Aroem Resto & Cafe Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Talkshow dipandu oleh Pemimpin Redaksi Investor Daily Djaka Susila dengan menghadirkan sejumlah pembicara yakni Direktur PT Dupoin Futures Indonesia Gunawan, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cecep Setiawan, dan Direktur Ekonomi Digital Centre of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

    Direktur PT Dupoin Futures Indonesia Gunawan menyadari literasi pasar modal harus dipahami oleh masyarakat di tengah maraknya investasi bodong.

    “Belakangan ini banyak investasi bodong yang terjadi di masyarakat, sehingga kami memandang bahwasannya kami sebagai perusahaan pialang yang teregulasi wajib membelikan edukasi agar dapat berkontribusi pada perekonomian negara. Karena dengan edukasi yang benar, masyarakat akan lebih tertarik pada investasi,” ujar Gunawan dalam talkshow bertajuk “Menguatkan Literasi Pasar Modal di Era Transformasi Teknologi: Pahami Risiko, Maksimalkan Peluang”.

    Gunawan mengingatkan, masyarakat agar jangan mudah tergiur dengan keuntungan dalam investasi dan malah menghiraukan kerugian padahal investasi mengandung risiko.

    “Jadi di sini makanya penting adanya edukasi dan melalui acara hari ini kami sangat berharap masyarakat akan lebih melek terhadap keuangan. Terutama di bidang perdagangan berjangka,” jelas Gunawan terkait literasi pasar modal.

    Gunawan mengimbau agar masyarakat untuk memilah dan memilih perusahaan yang telah teregulasi dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

    “Dan kebetulan posisi perusahaan kami telah diawasi oleh ketiga regulator itu. Jadi keamanan bapak dan ibu akan sangat terjamin di perusahaan kami dan saya harap untuk menyongsong era transformasi digital ini. Bapak ibu dapat memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko,” tegas Gunawan.

    Sementara itu, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cecep Setiawan mendukung langkah Dupoin dalam mengajak masyarakat melek literasi pasar modal.

    “Saya menyambut baik, dari Beritasatu.com, Investor Daily, dan Dupoin untuk meningkatkan literasi keuangan, terutama literasi digital di tengah maraknya maraknya sosial media. Dulu kita merasa aman-aman saja, tetapi dengan kehadiran media sosial ini, kita berharap literasi keuangan masyarakat terus meningkat,” jelas Cecep.

    Hal senada juga disampaikan, Direktur Ekonomi Digital Centre of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda yang mengapresiasi langkah Dupoin dalam literasi pasar modal kepada masyarakat.

    “Tentu ini hal yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terutama kalau kita lihat audiensnya yang memang masih anak muda, yang perlu literasi secara rutin untuk diberikan edukasi mengenai keuangan digital. Kita harapkan mereka memiliki kemampuan untuk membaca dan menganalisis tentang saham, forex, dan sebagainya itu meningkat,” terang Nailul.

  • Danantara Dipastikan Tidak Kebal Hukum dan Diawasi Ketat

    Danantara Dipastikan Tidak Kebal Hukum dan Diawasi Ketat

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, memastikan isu imunitas yang dimiliki Danantara tidak benar. Hal ini diungkapkan Dony dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Dony menjelaskan Danantara tetap berada dalam pengawasan ketat.

    “Penting untuk diklarifikasi ke publik. Danantara seolah-olah dianggap untouchable, padahal tidak demikian,” ujar Dony.

    Ia mengungkapkan, terkait tata kelola dan payung hukum Danantara, tidak bisa dilihat secara parsial melainkan harus secara menyeluruh.

    Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), disebutkan pengurus Danantara maupun direksi tidak dapat dituntut secara hukum apabila perusahaan mengalami kerugian.

    Namun hal tersebut dengan catatan yang bersangkutan tidak mengambil keuntungan pribadi, tidak ada kecurangan (fraud) di dalamnya, dan tetap murni dilakukan dengan pertimbangan bisnis.

    “Di dalam undang-undang itu dijelaskan pengurus atau direksi dan komisaris tidak dapat dituntut di muka hukum apabila mampu menjelaskan tidak terjadi conflict of interest,” papar Dony.

    Lalu, muncul anggapan, dengan adanya aturan tersebut pengelolaan Danantara dapat dilakukan seenaknya. Lagi-lagi, Dony menepis adanya asumsi yang dimaksud.

    Pengelolaan Danantara akan tetap dilakukan secara profesional, dan dilakukan secara hati-hati. Serta, terdapat pengawasan yang cukup berlapis dan melibatkan sejumlah pihak. Sebagai upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas, Danantara telah membentuk struktur organisasi yang terdiri dewan penasihat, oversight commitee, komite audit, komite investasi, serta komite etik.

    “Pengawasannya di dalam Danantara banyak sekali pengawasan yang berlapis. Mulai dari dewan pengawas kemudian di atasnya ada lagi oversight commitee,” papar Dony.

    “Yang terdiri dari siapa oversight commitee-nya? Ketua KPK, ketua BPK, ketua PPATK, kapolri, dan Kejaksaan Agung,” pungkasnya.

  • OJK Akui Bulan Ramadan Jadi Peluang Besar Pertumbuhan Ekonomi Syariah

    OJK Akui Bulan Ramadan Jadi Peluang Besar Pertumbuhan Ekonomi Syariah

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui bulan puasa atau Ramadan menjadi peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi syariah. Hal itu karena di saat bulan puasa tingkat konsumsi masyarakat Indonesia tinggi karena sebagian besar merupakan masyarakat muslim. 

    Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK  yang juga anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi. 

    “Itu pasti ya, tentu luar biasa Ramadan itu. Kalau dipikir orang itu puasa, tetapi konsumsi meningkat. Itu luar biasa. Momentum ini memang harus dimanfaatkan,” kata Friderica dalam Ekonomi Syariah 2025 dengan tema “Gaya Hidup Halal dan Tren Konsumsi” di Jakarta (27/2/2025). 

    Meski momentum Ramadan menjadi peluang besar dalam ekonomi syariah, dia menilai seharusnya peluang itu terus dibuka pada bulan lainnya. Dia menilai kolaborasi untuk meningkatkan ekonomi di luar bulan puasa dapat ditingkatkan. 

    “Ramadan setahun sekali, makanya tadi saya bilang jangan kita getol di bulan puasa saja, Ramadan ini seharusnya menjadi satu pendorong. Seharusnya pada 11 bulan yang lain kita juga terus gencar melakukan kegiatan syariah,” jelasnya terkait ekonomi syariah. 

    Dia menilai masih banyak peluang untuk meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia. Hal itu tercatat karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah umat muslim. 

    “Jadi kalau mau ekonomi dan keuangan syariah tumbuh, ekosistem syariahnya juga tumbuh, enggak boleh cuma pada bulan puasa saja, tetapi harus sepanjang tahun,” pungkasnya.

  • LPKR Perkuat Komitmen Keberlanjutan lewat Lippo untuk Indonesia PASTI

    LPKR Perkuat Komitmen Keberlanjutan lewat Lippo untuk Indonesia PASTI

    Jakarta, Beritasatu.com – Lippo Karawaci Tbk (LPKR), perusahaan real estate dan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, terus berkomitmen dalam mendukung agenda keberlanjutan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Melalui program “Lippo untuk Indonesia PASTI” (Pintar, Asri, Sejahtera, Tangguh, Independen), LPKR aktif berkontribusi dalam berbagai program sosial guna memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

    Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, LPKR menciptakan budaya kesukarelawanan yang bertujuan memberikan dampak sosial signifikan di wilayah operasionalnya. Sejak dua tahun terakhir, perusahaan mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, mengeksplorasi cara inovatif untuk berinteraksi dengan komunitas, serta mendukung berbagai inisiatif penting.

    Pada 2023, melalui “Lippo untuk Indonesia PASTI,” LPKR melaksanakan 1.284 program dan kegiatan keterlibatan masyarakat, yang mencakup beasiswa untuk mahasiswa di bidang kesehatan dan perhotelan, serta pengoperasian klinik gratis di Papua. Total dana yang dihabiskan untuk kegiatan ini mencapai lebih dari Rp 25,1 miliar.

    Program “Lippo untuk Indonesia PASTI” mencerminkan semangat yang kuat dan berani dalam mendorong kemajuan holistik agenda keberlanjutan di Indonesia. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen LPKR untuk meningkatkan kualitas hidup semua pemangku kepentingan dalam ekosistem perusahaan, guna memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

    CEO Group Lippo, John Riady,  menjelaskan dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang semakin dinamis, aspek keberlanjutan menjadi fondasi ketangguhan bisnis. LPKR meyakini bahwa keberlanjutan adalah strategi penting yang dapat menciptakan nilai serta mendorong pertumbuhan jangka panjang bagi organisasi.

    Dengan demikian, LPKR menekankan pentingnya integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis inti, pekerjaan, dan manajemen risiko. Hal ini bertujuan agar direksi dan tim manajemen menerapkan pendekatan menyeluruh dan mengakomodasi berbagai aspek Environmental, Social and Governance (ESG), sekaligus memaksimalkan potensi peningkatan efisiensi dan membuka peluang baru.

  • Pengawasan Danantara Berlapis, Komisi III DPR: Publik Tak Perlu Khawatir

    Pengawasan Danantara Berlapis, Komisi III DPR: Publik Tak Perlu Khawatir

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan Danantara. 

    Menurut Sahroni, Danantara merupakan salah satu badan yang paling diawasi atau pengawasannya berlapis sehingga publik tidak perlu terlalu khawatir dengan keberadaan Danantara ini.

    “KPK dan PPATK juga harus berperan aktif di sana dan saya yakin publik sudah bisa tenang, bahwa Danantara ini memang benar-benar diawasi dengan ketat. Pengawasannya berlapis,” ujar Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Menurut Sahroni, Danantara memang harus diawasi secara ketat dan berlapis karena badan ini mengelola aset BUMN mencapai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun. Sebagaimana dijelaskan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, kata Sahroni, Danantara memiliki Dewan Penasihat baik dari dalam maupun luar negeri yang profesional.

    Selain itu, badan ini juga memiliki Komisi Pemantau yang diisi mulai dari ketua KPK hingga kepala PPATK. Menurut dia, keberadaan KPK dan PPATK tersebut bukan hanya sekedar formalitas.

    “Danantara ini kan superholding dengan aset belasan ribu triliun, jadi memang sangat perlu diawasi. Karena tujuan Pak Presiden Prabowo melahirkan Danantara itu untuk mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis. Nah jadi kita cegah dan tutup sedini mungkin celah-celah praktik korupsi,” imbuh Politikus Nasdem ini.

    Sahroni meminta KPK dan PPATK bekerja ekstra dalam mengawasi Danantara. Sebab jika terjadi satu kali saja praktik korupsi, menurut Sahroni, hal tersebut akan sangat membahayakan Danantara.

    “Danantara ini produk baru dan segar, penuh optimisme, yang selama dijalankan dengan benar pasti bisa mencapai tujuan-tujuannya. Jadi jangan sampai dirusak oleh praktik korupsi,” tandas dia.

    “Karena kalau sudah sekali saja ada praktik korupsi di sana, masyarakat pasti sudah tidak percaya, stigma pasar global terhadap Danantara juga pasti berubah. Jadi KPK dan PPATK harus bekerja ekstra prioritaskan pencegahan dan pengawasan. Jangan sampai kecolongan sekali pun,” tutur Sahroni menambahkan.

    Lebih lanjut, Sahroni berharap seluruh pemangku jabatan Danantara, dapat menjalankan superholding tersebut dengan amanah.

  • Pasar Lagi Sepi, Danantara Buka Peluang Jadi Standby Buyer Saham BUMN

    Pasar Lagi Sepi, Danantara Buka Peluang Jadi Standby Buyer Saham BUMN

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan strategi superholding BUMN ini dalam menjaga kinerja saham emiten BUMN di pasar modal.

    Pandu menyebutkan bahwa Danantara terbuka untuk menjadi pembeli siaga (standby buyer) bagi perusahaan yang ingin memperkuat permodalan, terutama di tengah menurunnya minat investor belakangan ini.

    Langkah ini merupakan bagian dari strategi awal Danantara setelah resmi beroperasi. Namun, Pandu menegaskan manajemen risiko dan tata kelola tetap menjadi prioritas utama.

    “Jika ada perusahaan, misalnya bank, yang ingin melepas saham guna meningkatkan likuiditas di tengah kekhawatiran pasar, Danantara bisa berperan sebagai pembeli siaga untuk seluruh alokasi saham tersebut,” ujar Pandu dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (27/2/2025).

    Menurutnya, langkah ini memungkinkan dilakukan oleh Danantara, tetapi tetap membuka peluang bagi investor swasta untuk berpartisipasi. Yang terpenting, lanjutnya, Danantara tetap mengutamakan manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

    “Jadi, kemungkinan besar ini adalah langkah sederhana karena kami ingin mendukung perusahaan-perusahaan BUMN yang telah melantai di bursa. Jika perusahaan tersebut memiliki kinerja baik tetapi harga sahamnya melemah dalam empat bulan terakhir, dan kami menilai itu menarik, mengapa tidak kami berinvestasi?” kata Pandu.

    Untuk satu bulan ke depan, Danantara akan fokus menyusun komposisi investasi antara Danantara dan sektor swasta, menyelesaikan regulasi, menuntaskan proses inbreng, serta membangun tim terbaik sebelum memaparkannya kepada publik.

    “Kami sedang mengkaji langkah yang paling masuk akal agar publik bisa memahami. Namun, kemungkinan besar, investasi pertama Danantara akan bersifat konvensional, tetapi relatif aman,” imbuhnya.

    Optimalisasi BUMN dan Pemanfaatan Dividen
    Ke depan, Danantara juga akan mendorong kinerja perusahaan BUMN agar lebih gesit dan efisien, dengan harapan kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional semakin besar.

    “Fokus utama kami adalah bagaimana membuat perusahaan BUMN lebih lincah, lebih cepat, dan semakin berkembang dalam hal investasi,” tambah Pandu.

    Selain itu, optimalisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai dividen BUMN. Jika sebelumnya dividen masuk ke kas negara, kini dana tersebut akan diinvestasikan kembali melalui Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Soal investasi, kami masih dalam tahap diskusi. Selama ini, dividen langsung masuk ke kas negara. Sekarang, dividen tersebut bisa diinvestasikan kembali, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB,” tutup Pandu.

  • IHSG Hari Ini Melemah 120,7 Poin Imbas Sentimen Global

    IHSG Hari Ini Melemah 120,7 Poin Imbas Sentimen Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini mengalami pelemahan signifikan, turun 120,7 poin atau 1,83% ke level 6.485,4 pada Kamis (27/2/2025). Koreksi ini menghapuskan kenaikan yang tercatat pada sesi perdagangan sebelumnya.

    Sebanyak 196 saham tercatat menguat, sementara 413 saham melemah dan 184 saham lainnya bertahan di posisi stagnan. Total nilai transaksi yang terjadi di bursa mencapai Rp 12,5 triliun dengan volume perdagangan mencapai 18,5 miliar saham yang diperdagangkan pada 1,143 kali transaksi.

    Mayoritas sektor mengalami tekanan pada penutupan perdagangan IHSG hari ini. Sektor kesehatan menjadi yang paling tertekan dengan penurunan sebesar 1,9%, diikuti oleh sektor keuangan yang melemah 1,6%. Sektor barang baku turun 1,4%, infrastruktur melemah 1,3%, serta sektor barang konsumsi primer yang terkoreksi 1,2%.

    Di sisi lain, sektor barang konsumsi nonprimer menjadi satu-satunya yang mencatatkan kenaikan, meskipun hanya sebesar 0,2%.

    Sementara IHSG mengalami tekanan, pergerakan indeks saham di Asia menunjukkan hasil yang beragam. Indeks Shanghai (China) naik 0,2%, Straits Times (Singapura) meningkat 0,2%, dan Nikkei (Jepang) bertambah 0,3%. Sebaliknya, Hang Seng (Hong Kong) melemah 0,2%.

    Menurut Pilarmas Investindo Sekuritas, tekanan terhadap IHSG hari ini dipengaruhi oleh kebijakan tarif baru yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Meski pemerintah AS telah menunda penerapan tarif impor dari Kanada dan Meksiko hingga 2 April mendatang, pasar tetap menunjukkan sikap hati-hati terhadap kebijakan tarif ini.

    “Pemerintahan Trump dalam waktu dekat diperkirakan akan mengumumkan tarif 25% terhadap impor dari Uni Eropa,” ungkap Pilarmas dalam risetnya terkait IHSG hari ini, Kamis (27/2/2025).
     

  • Danantara Terbentuk, Pandu Sjahrir Pastikan Swasta Tetap Mendapat Ruang Berinvestasi

    Danantara Terbentuk, Pandu Sjahrir Pastikan Swasta Tetap Mendapat Ruang Berinvestasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir memastikan pihak swasta masih mendapatkan ruang untuk menggarap proyek-proyek di dalam negeri.

    Hal ini ditegaskan Pandu Sjahrir, seiring adanya sorotan bahwa Danantara akan difokuskan untuk berinvestasi di dalam negeri dan dikhawatirkan berdampak pada penurunan aktivitas sektor swasta.

    Awalnya, Pandu mengungkapkan, seluruh jajaran petinggi Danantara merupakan seorang profesional yang mulanya merupakan pengusaha, dan tentunya sangat mengerti akan kekhawatiran tersebut.

    Diketahui, Rosan Perkasa Roeslani, Dony Oskaria, dan juga Pandu Sjahrir merupakan sosok pejabat di pemerintahan yang secara latar belakang juga merupakan pengusaha.

    “Jadi kami semua juga background-nya dari swasta. Jadi baik Pak Rosan, Pak Dony, saya sendiri, kami semua dari swasta dan memang kami sangat paham that worry ya,” ungkap Pandu dalam acara BNI Investor Daily Round Table di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Ia melanjutkan, dirinya juga mendapatkan kritik ataupun informasi perihal kabar miring terkait dampak hadirnya Danantara. Pandu melanjutkan, informasi tersebut dijadikan dirinya sebagai bagian dari bahan evaluasi bagi dirinya.

    Terkait kekhawatiran swasta, Pandu mengungkapkan, target mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada periode 2024-2029 merupakan tugas bersama antara pemerintah dan seluruh pihak.

    Oleh karenanya, Pandu justru mengajak private sector untuk menjadi bagian dari mitra pemerintah dalam menggenjot kinerja perekonomian dalam negeri.

    “Kita tetap in the right mindset bahwa private market itu harus menjadi mitra kerja kita untuk growth. Itu mungkin yang paling penting, mitra partner bersama,” pungkasnya.