Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Siapkan Rantai Pasok, Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 2 Triliun per Bulan

    Siapkan Rantai Pasok, Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 2 Triliun per Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1 triliun hingga 2 triliun per bulan.

    Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi terbatas terkait pelaksanaan dan pengendalian program MBG di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    “Persiapan sudah hampir dua bulan ini. Diperkirakan Maret program MBG mulai berjalan, dengan anggaran sekitar Rp 1-2 triliun per bulan,” ujar Zulhas dalam konferensi pers seusai rapat.

    Menurut Zulhas, kebutuhan anggaran ini baru terlihat jelas setelah alokasi dana program makan bergizi gratis dirampungkan. Sebelumnya, anggaran terlihat lebih kecil karena sebagian kebutuhan ditanggung mitra dapur MBG.

    “Kenapa selama ini terlihat kecil? Karena anggarannya baru selesai dibahas seminggu lalu. Sebelumnya, dapur-dapur MBG masih bermitra dalam pendanaan,” jelasnya.

    Mengingat kebutuhan kan bergizi gratis yang besar, pemerintah kini fokus menyiapkan rantai pasok pangan agar distribusi berjalan lancar dan merata. “Oleh karena itu, kami siapkan rantai pasok. Kebutuhannya sangat besar, jadi pasokan harus dipastikan tersedia,” lanjut Zulhas.

    Pemerintah menargetkan program makan mergizi gratis akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. “Mulai Maret ini, program MBG akan berkembang lebih besar. Targetnya mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” tegas Zulhas.

  • THR ASN Cair 3 Pekan sebelum Lebaran, Pemerintah Siapkan Rp 50 Triliun

    THR ASN Cair 3 Pekan sebelum Lebaran, Pemerintah Siapkan Rp 50 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan mengalokasikan Rp 50 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 2025. Pencairan THR akan dilakukan paling cepat tiga pekan sebelum Lebaran 2025, bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor pada Ramadan 2025.

    “Percepatan pencairan THR bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (3/3/2025).

    Airlangga menegaskan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas makro ekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,2% dalam APBN 2025.

    Pemerintah terus memantau perkembangan konsumsi individu serta peningkatan mobilitas masyarakat saat hari besar keagamaan nasional (HBKN) seperti Nyepi 2025 dan Lebaran 2025 guna menggerakkan perekonomian pada Triwulan I 2025.

    Dari sisi penawaran, sektor industri makanan, minuman, dan tekstil diperkirakan akan meningkat produksinya untuk memenuhi lonjakan permintaan selama Ramadan 2025 dan Lebaran 2025, terutama setelah THR ASN cair.

    Konsumsi listrik juga diprediksi meningkat, seiring dengan aktivitas ekonomi yang semakin tinggi. Sementara dari sisi permintaan, puncak konsumsi rumah tangga selama Ramadan 2025 akan menjadi salah satu faktor utama penggerak ekonomi.

    Menurut pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, THR menjadi faktor utama yang mendorong belanja masyarakat menjelang Lebaran 2025. Strategi pencairan lebih awal diharapkan dapat meratakan distribusi uang sehingga tidak hanya menumpuk pada akhir Ramadan 2025.

    Namun, ada indikasi masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan THR dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    “Pada 2024, survei menunjukkan 67% masyarakat mengalokasikan setidaknya 25% dari THR untuk belanja Ramadan dan Lebaran. Namun, pada 2025, banyak rumah tangga lebih berhati-hati akibat ketidakpastian ekonomi, memilih untuk menyimpan atau membayar utang terlebih dahulu,” ujar Achmad.

    Meski indeks keyakinan konsumen sedikit menurun, sektor ritel tetap optimistis Ramadan 2025 dan Lebaran 2025 akan tetap menjadi momentum peningkatan transaksi perdagangan, terutama setelah percepatan pencairan THR ASN.

  • IHSG Hari Ini Melesat 3,49 Persen, 454 Saham Menguat

    IHSG Hari Ini Melesat 3,49 Persen, 454 Saham Menguat

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini mengalami menguat signifikan hingga 249,061 poin atau 3,79% ke level 6.519,685 pada Senin (3/3/2025). Kenaikan ini menghapuskan penurunan yang tercatat pada sesi perdagangan sebelumnya.

    Total nilai transaksi yang terjadi di bursa hari ini mencapai Rp 15,8 triliun dengan volume perdagangan mencapai 21,54 miliar saham yang diperdagangkan pada 1,310 juta kali transaksi.

    Saat IHSG hari ini naik, sebanyak 454 saham tercatat menguat, sementara 162 saham melemah dan 184 saham lainnya bertahan di posisi stagnan.

    Mayoritas saham sektoral menguat. Sektor bahan baku menjadi yang naik tertinggi mencapai 4,12%, diikuti sektor keuangan naik 3,46%, sektor infrastruktur bertambah 3,35%, konsumsi nonprimer menguat 2,92%, dan properti melesat 2,62%.

    Hanya satu saham sektoral yang turun tipis, yakni sektor kesehatan karena berkurang 0,19 poin atau 0,01% menjadi 1,329,07.

    Saham unggulan dalam kelompok LQ45 juga naik tinggi mencapai 4,58%, Jakarta Islamic Index (JII) bertambah 3,70%, dan Investor33 melesat 4,65%.

    Saat IHSG hari ini menguat tinggi, tiga saham catat kenaikan tertinggi capai posisi top gainers, yakni PT Sinarmas Asset Management Tbk (XSSI) naik 33,33%, PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPIX) bertambah 26,32%, dan PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) menguat 24,00%.

  • Sritex Bakal Sewakan Aset setelah Dinyatakan Bangkrut

    Sritex Bakal Sewakan Aset setelah Dinyatakan Bangkrut

    Jakarta, BeritaSatu.com – PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dilaporkan tengah berunding dengan calon investor untuk mengambil alih aset berdasarkan skema sewa. Hal ini dilakukan setelah perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu dinyatakan bangkrut pada akhir tahun 2024.

    Sritex dinyatakan bangkrut lantaran kesulitan membayar utangnya yang mencapai US$ 1,6 miliar pada Juni 2024 lalu. Akibatnya, perusahaan resmi menghentikan seluruh operasinya mulai Sabtu (1/3/2025) setelah permohonan bandingnya atas putusan pailit ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

    “Kami telah membuka opsi untuk menyewakan (Sritex) dalam jumlah besar untuk meningkatkan aset kebangkrutan dan mencegah nilainya jatuh,” kata Nurma Sadikin, kurator Sritex, sebagaimana dikutip pada Senin (3/3/2025).

    Nurma mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan beberapa investor dan akan memutuskan siapa yang akan menyewakan aset tersebut dalam dua minggu.

    Dengan opsi sewa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa para pekerja Sritex akan dipekerjakan kembali.

    Diketahui, lebih dari 8.000 karyawan Sritex di-PHK setelah perusahaan dinyatakan pailit. Sementara itu, pemerintah mengatakan akan memastikan hak-hak pekerja yang terdampak tetap dilindungi pasca PHK.

    Pemerintah Pastikan Karyawan Sritex Dipekerjakan Kembali

    Setelah pihak kurator memastikan akan ada investor baru dan Sritex akan beroperasi kembali dalam dua pekan, pemerintah pun memastikan bahwa karyawan yang terdampak PHK akan dipekerjakan lagi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    “Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan PT Sritex kurang lebih ada empat perusahaan, dengan lebih 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru,” ujarnya.

    Saat ini Sritex diketahui tengah berkomunikasi dengan sejumlah investor untuk menyewakan alat-alat berat. Adapun penentuan investor baru sepenuhnya berada di tengah kurator.

    Meski demikian, pemerintah mendorong perusahaan untuk tetap bergerak di bidang tekstil dengan skema baru ini.

    “Yang pasti tadi teman-teman tim kurator menyampaikan bahwa sudah ada investor yang berminat, jadi skemanya seperti tadi sudah disampaikan dan akan disewa. Kemudian secara paralel, teman-teman atau karyawan-karyawan PT Sritex akan didata kembali untuk nantinya akan ikut bekerja kembali,” tuturnya.

    Nantinya, skema prekrutan karyawan baru akan diserahkan kepada investor baru. Meski demikian, karyawan yang sebelumnya terdampak PHK dipastikan akan dipekerjakan lagi.

  • Sritex Bakal Sewakan Aset setelah Dinyatakan Bangkrut

    2 Pekan Lagi, Sritex Beroperasi Kembali dengan Investor Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Sri Rezeki Isman (Sritex) bersiap untuk beroperasi kembali dengan investor yang baru setelah perusahaan tekstil tersebut dinyatakan pailit. Tim kurator PT Sritex Nurma Sadikin mengatakan, PT Sritex bakal kembali beroperasi dalam dua pekan ke depan.

    “Kami sudah berkomunikasi dan sudah ada juga investor yang menghubungi kurator, dan kami sudah dalam proses komunikasi, yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex,” ucap Nurma dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Nurma menyatakan, saat ini pihaknya tengah membuka opsi untuk menyewakan alat-alat berat milik PT Sritex guna meningkatkan harta perusahaan tekstil yang telah dinyatakan pailit itu. Dia pun memastikan sejumlah investor telah menyatakan siap untuk menyewa peralatan tersebut.

    “Kami tim kurator telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat, yang mana opsi ini untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset, agar tidak turun nilainya,” paparnya.

    Nurma mengatakan, skema ini dapat membuat PT Sritex kembali membuka lapangan kerja. Tenaga kerja yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) pun dapat dipekerjakan kembali di PT Sritex dengan investor yang baru.

    Kurator, lanjutnya, juga berkomitmen untuk membayarkan hak-hak buruh yang sebelumnya terkena PHK menyusul pailitnya perusahaan

    “Pada saat ini (hak-hak buruh) sedang dalam proses pendaftaran tagihan, yang mana di situ terdapat dari hak-hak buruh termasuk dengan pesangon dan juga hak-hak lainnya,” tegas Nurma.

    Sebelumnya, PT Sritex resmi berhenti beroperasi pada Sabtu (1/3/2025) karena dinyatakan bangkrut. Akibatnya, sebanyak lebih dari 8.000 karyawan PT Sritex mengalami PHK.

     

  • Mendag Budi Santoso Tegaskan Harga Minyakita Tak Boleh Melebihi HET

    Mendag Budi Santoso Tegaskan Harga Minyakita Tak Boleh Melebihi HET

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan harga Minyakita di masyarakat atau pasar tradisional tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET). Menurut Budi, hal tersebut sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada 26 Februari 2025 lalu.

    “Selian itu disepakati juga distribusi dan penyaluran minyakita difokuskan pada pengecer di pasar seluruh Indonesia,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Budi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah agar ketersediaan Minyakita di masyarakat terjamin saat Ramadan serta Lebaran 2025. Bahkan, kata Budi, produsen Minyakita juga sudah diminta untuk menggenjot pasokan dua kali lipat.

    “Kami sudah panggil seluruh produsen dan mereka sepakat untuk memasok dua kali lipat,” tandas Budi.

    Budi mengungkapkan, Kementerian Perdagangan juga telah menerbitkan surat pada 28 Februari 2025 dengan memerintahkan produsen minyak goreng untuk meningkatkan penyaluran pasokan Minyakita sebanyak dua kali lipat, selama hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan, dan kesesuaian HET Minyakita. Kemendag berkerja sama dengan Satgas Pangan Polri, 38 Pemda, dan 4 balai pengawasan tertib niaga.

    “Lalu, menginstruksikan kepada asosiasi pelaku usaha industri kelapa sawit serta produsen minyak goreng untuk tidak melakukan bundling Minyakita,” pungkas Budi.

  • Penerapan Tanda Tangan Elektronik Hadapi Sejumlah Tantangan

    Penerapan Tanda Tangan Elektronik Hadapi Sejumlah Tantangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Penerapan wajib tanda tangan elektronik (TTE) bersertifikat dalam transaksi digital menimbulkan kekhawatiran terkait penambahan beban biaya bagi masyarakat dan potensi hambatan bagi perkembangan ekonomi digital.

    “Kebijakan tersebut mengharuskan setiap pengguna untuk mendaftar dan berlangganan TTE yang telah mendapatkan sertifikasi,” ujar  Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Teguh Arifiyadi dalam forum diskusi yang diinisiasi oleh Lestari, Senin (3/3/2025).

    Ketentuan ini diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), yang diberlakukan seiring dengan pengesahan perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Januari 2024.

    “Aspek keamanan dalam bertransaksi secara elektronik merupakan alasan utama di balik penerapan tanda tangan elektronik,” ujar Teguh.

    Dia menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan tanda tangan elektronik untuk mengantisipasi risiko baru dalam transaksi digital.

    Namun, tidak mudah untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Pelaku marketplace menekankan bahwa penerapan sistem keamanan multifaktor (MFA) telah menjadi standar efektif dalam melindungi transaksi bagi UMKM dan konsumen.

    Raisha Safira dari Indonesia e-Commerce Association (idEA) menjelaskan kewajiban tanda tangan elektronik berpotensi menghambat UMKM yang baru memasuki ranah digital.

    “Karena ini akan menambah kompleksitas teknis dan biaya operasional kepada UMKM yang baru melek digital. Saat ini yang terpenting dalam mencegah penipuan adalah melakukan edukasi tentang literasi digital, seperti cara menjaga kerahasiaan kode OTP atau data pribadi,” kata Raisha.

    Tak hanya itu, sektor fintech yang melayani segmen unbanked dan underbanked juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak kebijakan tanda tangan elektronik terhadap pengalaman pengguna.

    “Transaksi pembayaran mikro harus tetap sederhana dan terjangkau. Jika TTE diwajibkan untuk setiap transaksi, kami khawatir akan muncul hambatan teknis bagi pengguna dengan literasi digital yang terbatas atau akses perangkat yang minim,” kata Anggie Setia Ariningsih dari PT Commerce Finance saat berbicara terkait penerapan tanda tangan elektronik.

  • BPS Sebut Deflasi Tahunan Sentuh 0,09 Persen pada Februari 2025

    BPS Sebut Deflasi Tahunan Sentuh 0,09 Persen pada Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Februari 2025 terjadi deflasi tahunan sebesar 0,09%. Penyumbang utama deflasi Februari 2025 secara tahunan adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi 1,92%. Komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik.

    “Secara tahunan terjadi deflasi 0,09% atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 105,58 pada Februari 2024 menjadi 105,48 pada Februari 2025,” ucap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantor BPS pada Senin (3/3/2025).

    Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar  rumah tangga mengalami deflasi 12,08% dan memberikan deflasi sebesar 1,92%. Komoditas yang memberikan andil  tahunan terbesar adalah tarif listrik mengalami deflasi 46,45%  dan memberikan andil deflasi 2,16%.

    Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah tarif air minum PAM yang mengalami inflasi 9,42% dan memberikan andil inflasi 0,14%; biaya sewa rumah mengalami inflasi 1,27% dan memberikan andil inflasi 0,04%, bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 1,57% dan memberikan andil inflasi 0,03% lalu biaya kontrak rumah mengalami inflasi 0,58% dan memberikan  andil inflasi 0,02%.

    Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,25% dan memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,66%. Inflasi secara tahunan didorong oleh komoditas minyak goreng, sigaret kretek mesin, cabai rawit, kopi bubuk dan ikan segar.

    Inflasi kelompok ini didorong oleh minyak goreng mengalami inflasi 10,97% dan memberikan andil 0,13%,sigaret kretek mesin mengalami inflasi 5,58% dan memberikan andil 0,12%, cabai rawit mengalami inflasi 37,07% dan memberikan andil inflasi 0,11%.

    “Sedangkan komoditas yang mengalami deflasi, yakni tomat sebesar 32,93% dan memberikan andil deflasi 0,11% dan beras mengalami deflasi 2,63% dan memberikan andil deflasi 0,11%,” tutur dia.

    Kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi  sebesar 8,43% dan memberikan andil inflasi 0,52% pada Februari 2025. 

    Komoditas yang memberikan andil adalah emas perhiasan mengalami inflasi 41,49% dan memberikan andil inflasi 0,42%, pasta gigi mengalami inflasi sebesar 2,91% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,01%, shampo mengalami inflasi sebesar 1,74% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,01%.

    “Menurut catatan BPS emas perhiasan terus mengalami inflasi year on year sejak Februari 2025 karena meningkatnya harga emas di pasar internasional,” kata Amalia.

    Apabila dilihat menurut komponen deflasi tahuna pada Februari 2025 disebutkan bahwa  deflasi terjadi karena komponen harga pemerintah  sementara komponen lainnya mengalami inflasi.

    Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,48%, komponen ini memberikan andil inflasi  sebesar 1,58% pada Februari 2025. Komoditas yang memberikan andil inflasi pada kelompok ini, yaitu emas perhiasan, minyak goreng, kopi bubuk, dan nasi dengan lauk.

    Komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi tahunan sebesar 9,02%  dan memberikan andil 1,77% komoditas yang dominan adalah tarif listrik dan bensin. Komponen  harga bergejolak mengalami inflasi 0,56% dengan andil inflasi 0,1%.

    “Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi secara tahunan pada komponen harga bergejolak adalah cabai rawit, bawang putih, kangkung dan bawang merah,” tutur Amalia.

    Secara tahunan 16 provinsi mengalami inflasi dan 22 provinsi mengalami deflasi. Dengan inflasi tertinggi di Provinsi Papua Pegunungan (7,99%) dan deflasi terdalam di Papua Barat (-1,98%).

     

  • BUMN Bakal Bergabung ke Danantara, Siapa Saja yang Masuk?

    BUMN Bakal Bergabung ke Danantara, Siapa Saja yang Masuk?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mengonsolidasikan seluruh badan usaha milik negara (BUMN) ke dalam satu entitas. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

    Sebagai langkah awal, ada tujuh BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PT PLN, PT Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID yang asetnya akan dikelola oleh Danantara. Nantinya, seluruh aset BUMN akan dikelola secara bertahap.

    Danantara menargetkan total aset kelolaan melebihi US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.724 triliun. Pada tahap awal, investasi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 325,8 triliun akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis yang berfokus pada hilirisasi dan sektor berkelanjutan.

    CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa seluruh BUMN akan masuk ke dalam pengelolaan Danantara secara bertahap. Proses ini dijadwalkan akan mulai berlangsung pada Maret 2025.

    “Memang nanti (BUMN) yang masuk ke Danantara ini adalah keseluruhannya,” kata Rosan pada saat peluncuran Danantara, Senin (24/2/2025).

    Lantas, ada berapa BUMN di Indonesia dan perusahaan apa saja? Dilansir dari laman resmi Kementerian BUMN, berikut lengkapnya!

    Daftar Lengkap BUMN yang Akan Bergabung

    Saat ini, pemerintah memiliki berbagai BUMN yang bergerak di berbagai sektor, seperti energi, kesehatan, manufaktur, mineral dan batu bara, perkebunan, telekomunikasi, hingga jasa keuangan. Berikut daftar lengkap BUMN yang akan masuk ke dalam Danantara:

    1. Industri Energi, Minyak, dan Gas

    PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)PT Pertamina (Persero)

    2. Industri Kesehatan

    3. Industri Manufaktur

    PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)PT Len Industri (Persero)

    4. Industri Mineral dan Batu Bara

    PT Krakatau Steel (Persero) TbkPT Mineral Industri Indonesia (Persero)

    5. Industri Pangan dan Pupuk

    PT Pupuk Indonesia (Persero)Perum BulogPT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

    6. Industri Perkebunan dan Kehutanan

    Perum PerhutaniPT Perkebunan Nusantara III (Persero)

    7. Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

    PT Asabri (Persero)PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)PT Taspen (Persero)

    8. Jasa Infrastruktur

    Perum PerumnasPT Adhi Karya (Persero) TbkPT Brantas Abipraya (Persero)PT Wijaya Karya (Persero) TbkPT Jasa Marga (Persero) TbkPT Pembangunan Perumahan (Persero) TbkPT Semen Indonesia (Persero) TbkPT Waskita Karya (Persero) TbkPT Hutama Karya (Persero)

    9. Jasa Keuangan

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkPT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Bank Mandiri (Persero) Tbk

    10. Jasa Logistik

    PT Industri Kereta Api (Persero)PT Pos Indonesia (Persero)PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)Perum DamriPT Varuna Tirta Prakasya (Persero)PT Pelabuhan Indonesia (Persero)PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)PT Kereta Api Indonesia (Persero)

    11. Jasa Pariwisata dan Pendukung

    Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan IndonesiaPT Garuda Indonesia (Persero) TbkPT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

    12. Jasa Telekomunikasi dan Media

    PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TbkPT Produksi Film Negara (Persero)Perum Percetakan Negara IndonesiaPerum Lembaga Berita Nasional AntaraPT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)PT Danareksa (Persero)

    Konsolidasi seluruh BUMN ke dalam Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan optimalisasi aset negara. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

  • Komisi IX DPR Kawal Hak Pekerja Sritex Terpenuhi

    Komisi IX DPR Kawal Hak Pekerja Sritex Terpenuhi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi IX DPR siap mengawasi dan memastikan agar hak-hak karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang menghadapi kepailitan dan pemutusan hubungan kerja (PHK), terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Kami akan terus memantau proses ini. Ribuan pekerja yang telah mengabdi di Sritex tidak seharusnya dibiarkan tanpa kejelasan hak mereka,” ujar anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto kepada wartawan di Jakarta pada Senin (3/3/2025) dikutip dari Antara.

    Menurut Edy, kepailitan Sritex bukan hanya merupakan isu bisnis, melainkan juga sebuah tragedi nasional yang berdampak pada ribuan keluarga.

    Ia menambahkan Sritex merupakan industri padat karya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun ekspor. Komisi IX, yang memiliki wewenang di bidang ketenagakerjaan, berkomitmen untuk menjaga agar hak-hak pekerja yang terkena PHK tidak hilang begitu saja.

    Edy menjelaskan hak-hak para pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja turut mengatur pemenuhan kewajiban pemberi kerja dan hak pekerja yang terkena PHK.

    Dalam upaya memastikan hal tersebut, Edy mengusulkan agar pimpinan Komisi IX mengundang serikat pekerja Sritex untuk bersama-sama memeriksa langsung kondisi di pabrik di Sukoharjo. “Saya usulkan agar pimpinan mengundang serikat pekerja Sritex dan melakukan kunjungan lapangan guna memastikan apakah hak-hak mereka sudah terpenuhi atau belum,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan pemerintah harus menjamin pekerja yang terkena PHK memperoleh kompensasi yang layak, seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja, serta penggantian hak lainnya. Mengingat PHK terjadi dalam 30 hari menjelang Idulfitri, pekerja yang terdampak juga berhak menerima THR sesuai dengan Pasal 7 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan Kemenaker telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan PHK di PT Sritex.

    Yassierli mengungkapkan sejak pailit diumumkan pada Oktober 2024, pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja, serta dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan pemenuhan hak-hak pekerja dan meminimalisir dampak PHK.