Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Pemerintah Berkomitmen Jaga Kualitas BBM Pertamina dan Usut Kasus Korupsi

    Pemerintah Berkomitmen Jaga Kualitas BBM Pertamina dan Usut Kasus Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus berkomitmen menjaga kualitas bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia sekaligus menindak tegas segala bentuk korupsi dalam tata kelola energi. PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa seluruh produk BBM, termasuk Pertamax, telah melalui pengujian ketat guna menjamin mutu terbaik bagi masyarakat.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menegaskan, bahwa Pertamax yang dijual di seluruh terminal BBM Pertamina memiliki research octane number (RON) 92 sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia memastikan bahwa produk yang beredar tidak mengalami pengoplosan, melainkan hanya dilakukan penambahan additive dan pewarna sebagai pembeda produk.

    “Produk yang masuk ke terminal Pertamina adalah produk jadi dengan RON masing-masing. Pertamax memiliki RON 92, dan Pertalite memiliki RON 90. Kami pastikan kualitas Pertamax sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” ujar Heppy Wulansari dalam keterangannya pada Rabu (5/3/2025).

    Sementara, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik blending ilegal BBM dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Abdul Qohar, mengungkap bahwa blending ilegal dilakukan dengan mencampur RON 88 dan RON 92 di terminal milik tersangka Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR).

    Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan dua tersangka baru, yaitu Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne, VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga. Keduanya telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

    Dalam upaya mengawal kasus ini, Komisi VI DPR berencana memanggil PT Pertamina pada 12 Maret 2025. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyatakan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk menanyakan perkembangan kasus serta kesiapan Pertamina dalam menghadapi Lebaran 2025.

    “Kami nanti akan memanggil Pertamina, rencananya tanggal 12 Maret, ya. Menanyakan perkembangan kasus, tentu. Kedua, kami akan menanyakan kesiapan Pertamina menghadapi Lebaran,” pungkas Andre

  • Dialihkan ke BUMN, APPDI Minta Kuota 100.000 Ton Impor Daging Dikembalikan ke Pengusaha

    Dialihkan ke BUMN, APPDI Minta Kuota 100.000 Ton Impor Daging Dikembalikan ke Pengusaha

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menetapkan kuota impor daging sapi sebesar 80.000 ton bagi pengusaha swasta dari total 180.000 ton yang dialokasikan untuk tahun 2025. Angka ini hanya setara dengan 40% dari kuota sebelumnya, karena 100 ribu ton sisanya dialihkan ke BUMN.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan ini agar pengusaha mendapatkan kuota impor yang mencukupi seperti sebelumnya.

    “Kami meminta pemerintah untuk melakukan review dan segera menertibkan izin agar para pengusaha mendapatkan kuota yang cukup dan bisa menyusun rencana kerja hingga akhir tahun,” ujar Teguh Boediyana dalam acara Investor Market Today, Senin (3/3/2025).

    Teguh menambahkan, bahwa meskipun izin impor telah diberikan kepada pihak swasta, kuota sebesar 80.000 ton masih terlalu kecil. Jumlah ini hanya sekitar 40% dari kuota impor daging sebelumnya, sehingga janji pemerintah untuk mengembalikannya ke semula sangat dinantikan oleh para pengusaha. Namun, hingga kini, implementasi kebijakan tersebut belum direalisasikan.

    “Penurunan ini sangat signifikan. Jika pemerintah tidak segera merealisasikan tambahan 100.000 ton, para pengusaha akan kesulitan menyusun program kerja,” tegasnya.

    Menurut Teguh, pengurangan kuota ini berpotensi menghambat perencanaan bisnis, termasuk menentukan waktu yang tepat untuk mulai impor.

    Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), karena pengusaha swasta akan mengalami kelebihan tenaga kerja akibat berkurangnya aktivitas usaha.

    “Dampaknya tidak hanya sebatas pada industri pengolahan daging, tetapi juga ke sektor lain yang terhubung, seperti industri kuliner yang saat ini tengah berkembang pesat. Jika kondisi ini terus berlanjut, industri tersebut pasti akan terdampak,” tutup Teguh terkait kuota impor daging.

  • Mantan-mantan Presiden Jadi Penasihat Danantara, Rosan: Tunggu Tanggal Mainnya

    Mantan-mantan Presiden Jadi Penasihat Danantara, Rosan: Tunggu Tanggal Mainnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani, angkat bicara terkait peluang presiden Indonesia terdahulu akan dilibatkan sebagai dewan penasihat badan tersebut.

    Rosan meminta semua pihak untuk menunggu pengumuman struktural lengkap Danantara yang akan disampaikan pekan depan, termasuk kepastian apakah mantan-mantan presiden akan dilibatkan dalam badan pengelola kekayaan negara itu.

    “Nanti tunggu tanggal mainnya, minggu depan kami umumkan semua secara lengkap,” ungkap Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Saat ini, kata Rosan, pihaknya masih menyusun struktur lengkap Danantara dengan dibantu oleh tim independen nasional dan internasional untuk menyeleksi.

    Dia juga mengaku terus menjalin komunikasi secara intensif dengan Presiden Prabowo terkait struktural Danantara, termasuk memberikan CV calon-calon pemegang jabatan di badan pengelola investasi tersebut.

    Selain Rosan, Presiden Prabowo telah menunjuk Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) dan Donny Oskaria sebagai chief operation officer (COO) Danantara. Untuk ketua dewan pengawas dijabat oleh Erick Thohir, sedangkan wakil dewan pengawas ditempati oleh Muliaman Hadad.

    Nantinya, struktur Danantara akan dilengkapi dengan sejumlah posisi antara lain adalah dewan pengawas, dewan penasihat, oversight committee, komite audit, komite investasi, hingga komite etik.

    Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, Rosan mengatakan bahwa pihaknya diminta untuk menyusun tim yang diisi nama-nama sebagai profesional, bersih dari praktik-praktik korupsi, hingga merupakan figur terbaik nasional dan global.

    Hal ini agar Danantara dapat menjalankan perannya dengan tata kelola yang baik, memegang prinsip kehati-hatian, transparan, dan penuh dengan integritas.

    “Track record-nya bersih, reputable, market bisa menilai. Justru kami ingin nama-nama ini market biar bisa melihat karena kita akan terbuka. Jadi kami perkenalkan dulu,” ucap Rosan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara, Senin (24/2/2025). Dalam acara peluncuran itu oleh Presiden Prabowo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga ikut menekan tombol tanda Danantara resmi diluncurkan.
     

  • Struktur Danantara Diumumkan Pekan Depan, Prabowo Minta Tak Ada Orang Titipan

    Struktur Danantara Diumumkan Pekan Depan, Prabowo Minta Tak Ada Orang Titipan

    Jakarta, Beritasatu.com – Struktur lengkap Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diumumkan pekan depan. Presiden Prabowo Subianto berharap struktural Danantara nantinya diisi oleh para profesional dan tak ada orang titipan.

    Hal ini disampaikan oleh Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani selepas menghadap Presiden Prabowo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    “Bapak presiden menyampaikan kepada kami. Pilihlah orang-orang yang terbaik. Di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik. Tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama,” ujar Rosan.

    Rosan mengatakan, Presiden Prabowo ingin Danantara maksimal dalam menjalankan perannya, terutama optimalisasi dari aset-aset BUMN dan pengelolaan investasi di berbagai sektor strategis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting agar Danantara ditempati orang-orang yang tepat.

    “Danantara ini adalah badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan,” ucapnya.

    Saat ini, kata Rosan, pihaknya masih menyusun struktural Danantara dengan dibantu oleh tim independen nasional dan internasional untuk menyeleksi.

     Dia juga mengaku terus menjalin komunikasi secara intensif dengan Presiden Prabowo terkait struktural Danantara, termasuk memberikan CV calon-calon pemegang jabatan di badan pengelola investasi tersebut.

    Selain Rosan, Presiden Prabowo telah menunjuk Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) dan Donny Oskaria sebagai chief operation officer (COO) Danantara. Untuk ketua dewan pengawas dijabat oleh Erick Thohir, sedangkan wakil dewan pengawas ditempati oleh Muliaman Hadad.

    Nantinya, struktur organisasi akan dilengkapi dengan sejumlah posisi, antara lain adalah dewan pengawas, dewan penasihat, oversight committee, komite audit, komite investasi, hingga komite etik.

    “Mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama tersebut, sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya,” tandas Rosan.

    Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Danantara, Senin (24/2/2025). Peluncuran Danantara ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

    Danantara menargetkan total aset yang dikelola sebesar lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.724 triliun. Untuk tahap awal, nilai investasi yang akan dikelola Danantara mencapai US$ 20 miliar atau setara Rp 325,8 triliun untuk sejumlah proyek strategis yang berfokus pada hilirisasi dan sektor berkelanjutan.

  • Impor Masih Tinggi, APPDI Dorong Pemerintah Meninjau Ulang Kebutuhan dan Pasokan Daging Nasional

    Impor Masih Tinggi, APPDI Dorong Pemerintah Meninjau Ulang Kebutuhan dan Pasokan Daging Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Impor daging sapi dan kerbau di Indonesia masih mendominasi pasar domestik dengan porsi mencapai 54% dari total kebutuhan nasional. Tingginya angka impor ini menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI).

    Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data kebutuhan dan pasokan daging nasional, guna memastikan akurasi dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

    “Apakah benar populasi sapi yang ada saat ini mencapai 18 juta ekor seperti yang pernah diklaim, padahal menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya hanya sekitar 11 juta ekor? Ini yang perlu kita pastikan kembali,” ujar Teguh Boediyana dalam acara Investor Market Today, Senin (3/3/2025).

    Teguh menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data ini bisa disebabkan oleh perbedaan ukuran sapi di berbagai daerah. Ia mencontohkan bahwa meskipun jumlah sapi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa mungkin sama, produktivitasnya berbeda.

    Seekor sapi di Pulau Jawa umumnya memiliki bobot sekitar 350-400 kg, sementara sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya mencapai 250-275 kg per ekor.

    Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya verifikasi ulang terhadap angka permintaan (demand) dan ketersediaan daging dalam negeri.

    Lebih lanjut, Teguh mengungkapkan bahwa APPDI telah melakukan audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia terkait akurasi data daging nasional. 

    Ia menyoroti bahwa data yang ada sering kali mencakup berbagai bagian sapi, seperti daging, tulang, kaki, kulit, dan jeroan. Padahal, jika merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI), yang dimaksud dengan daging adalah bagian otot (muscle), sehingga tulang dan bagian lainnya tidak seharusnya masuk dalam perhitungan kuantitas daging konsumsi.

    “Nah, inilah yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam perhitungan neraca kebutuhan daging nasional. Jika data yang digunakan kurang akurat, maka kebijakan yang diambil pun bisa tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan rekalkulasi yang lebih tepat,” tegas Teguh terkait impor daging.

    Selain itu, ia juga menyoroti perbedaan preferensi konsumen terhadap daging. Menurutnya, pola konsumsi daging masyarakat sangat bervariasi, tergantung pada lapisan ekonomi mereka, baik kalangan bawah, menengah, maupun atas (high society).

    Dengan demikian, pemetaan yang lebih rinci terhadap konsumsi daging nasional akan membantu dalam menentukan strategi yang lebih efektif dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor serta mendukung industri daging dalam negeri.

    Dengan evaluasi yang lebih akurat, Teguh berharap pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih tepat dalam menjaga keseimbangan antara produksi lokal dan impor.

    Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging, meningkatkan kesejahteraan peternak lokal, serta memastikan ketersediaan daging yang mencukupi bagi seluruh lapisan masyarakat.

  • Program Bina Lebaran Mulai 14 Maret, Bakal Ada Diskon hingga 70 Persen di Berbagai Mal Indonesia

    Program Bina Lebaran Mulai 14 Maret, Bakal Ada Diskon hingga 70 Persen di Berbagai Mal Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja produk-produk di pasar dalam negeri, terlebih saat ini terdapat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran 2025. 

    Untuk menggairahkan minat tersebut, Kemendag bersama sejumlah stakeholder terkait menggelar program Belanja di Indonesia Aja (Bina) edisi Lebaran dengan memberikan diskon hingga 70%.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, dari program tersebut dapat memperoleh barang-barang kebutuhan dengan harga lebih murah. Kedua, produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) punya peluang besar untuk makin terserap.

    “Menyambut Idulfitri, ada program Bina Lebaran yang nanti akan di-launching pada 14 Maret di Lippo Mall Nusantara Semanggi,” ungkap pria yang akrab disapa Busan dalam konferensi pers Kampanye Program Bina di Sarinah, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Program Bina Lebaran dengan beragam diskon dijadwalkan berlangsung pada 14-30 Maret 2025. Bina Lebaran digelar secara serentak di 600 mal, pusat perbelanjaan, serta berbagai gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) yang ada di stasiun dan bandara di seluruh provinsi di Indonesia.

    Bina Lebaran terdiri atas program belanja di mal untuk produk makanan dan minuman di kafe dan restoran, bahan pokok, fesyen, elektronik, kebutuhan harian, dan lain-lain. Adapun promo ritel yang akan ditawarkan mencakup penawaran diskon hingga 70%.

    Bina Lebaran juga dimeriahkan Bazar Ramadan Bina di mal untuk produk UMKM dan merek lokal. Program ini diselenggarakan Hippindo dan APPBI, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

  • Gubernur Jabar Harap Pelayanan di Bank BJB Tidak Terganggu

    Gubernur Jabar Harap Pelayanan di Bank BJB Tidak Terganggu

    Bandung, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berharap pelayanan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) tidak terganggu dengan pengunduran diri Yuddy Renaldi sebagai dirut BJB.

    Sebelumnya, Yuddy Renaldi dikaitkan dengan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi iklan senilai Rp 200 miliar.

    “Kita ikuti apa yang menjadi ketentuan yang ada di KPK dan kita hormati seluruh proses hukum itu. Namun, proses hukum itu dan (dirut BJB) ini sudah mengundurkan diri, maka tidak akan mengganggu proses pelayanan BJB,” ujar Dedi di gedung Pakuan, Kota Bandung pada Rabu (5/3/2025).

    Dedi mengaku tidak mengetahui apakah ada hubungannya langkah Yuddy dengan pemeriksaan oleh KPK.

    “Saya tidak tahu inti dari pengunduran itu,” jelas Dedi.

    Ia pun meminta publik mengikuti dan menghormati seluruh proses hukum yang saat ini dijalankan oleh KPK terkait BJB.

    “Kita ikuti apa yang menjadi ketentuan yang ada di KPK dan kita hormati seluruh proses hukum itu. Namun, proses hukum itu dan (dirut BJB) ini sudah mengundurkan diri, maka tidak akan mengganggu proses pelayanan BJB,” tegasnya. 

    Menurutnya langkah dirut BJB untuk mundur baik daripada melanjutkan kepemimpinan di perusahaan perbankan tersebut. “Keputusan itu lebih baik daripada tetap melanjutkan kepemimpinan di BJB,” ungkap Dedi Mulyadi terkait pengunduran diri dirut BJB.

  • Ajak Masyarakat Tak Khawatir Beli BBM Pertamina, Kejagung: Sudah Sesuai Spesifikasi

    Ajak Masyarakat Tak Khawatir Beli BBM Pertamina, Kejagung: Sudah Sesuai Spesifikasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengajak masyarakat tidak khawatir dan takut lagi membeli produk-produk bahan bakar minyak (BBM) Pertamina baik Pertamax maupun Pertalite.

    Febrie mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan BBM yang beredar di masyarakat memenuhi standar dan sesuai dengan spesifikasi.

    “Yang terpenting, untuk masyarakat jangan khawatir untuk pembelian produk BB di Pertamina. Karena kita juga koordinasi dan Pertamina juga sudah memastikan dan menguji produk Pertamax dan produk-produk lain sudah sesuai standar,” ujar Febrie di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Pertamina, kata Febrie sudah melakukan uji produk BBM dan dipastikan sudah sesuai spesifikasi serta tak ada oplosan RON. Sementara, kasus yang sedang ditangani Kejagung, kata dia, lebih terkait ekspor dan impor minyak mentah.

    “Silakan untuk tetap membeli produk-produk Pertamina, sudah sesuai spesifikasinya dan itu bisa dipastikan,” tandas dia.

    Febrie menegaskan, Pertamina merupakan kebanggaan masyarakat dan bangsa Indonesia sehingga harus tetap dijaga agar bisnisnya berjalan lebih baik.

    “Menjelang hari raya (Idulfitri) tentunya harus mudik menggunakan kebutuhan yang cukup besar, maka kami pastikan kami sudah meminta untuk Pertamina dan secara terbuka untuk menguji produknya dan saya dengar ini sudah dilakukan. Kepada masyarakat, jangan tinggalkan Pertamina, karena kita harus tetap mencintai produk kita sendiri,” pungkas Febrie.

    Diketahui, Kejagung saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023.

    Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan tujuh tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS), Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping  Yoki Firnandi (YF).

    Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International Agus Purwono (AP), Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati (DW) dan Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo (GRJ).

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan, nilai kerugian negara dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah mencapai Rp 193,7 triliun.

    Menurut Qohar, kerugian negara itu bersumber dari berbagai komponen yakni, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun dan kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar Rp 2,7 triliun.

    Lalu, Kejagung juga mengungkap kerugian impor BBM Pertamina melalui DMUT atau broker sekitar Rp 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp 21 triliun.

  • BEI Tetap Akomodasi Perusahaan Beraset Kecil untuk IPO meskipun Tuai Kritik

    BEI Tetap Akomodasi Perusahaan Beraset Kecil untuk IPO meskipun Tuai Kritik

    Jakarta, Beritasatu.com – Hingga awal 2025, Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menerima kedatangan sejumlah emiten berskala kecil yang melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan target dana di bawah Rp 100 miliar.

    Fenomena meningkatnya jumlah emiten kecil yang melantai di bursa ini menuai berbagai tanggapan dari investor dan pelaku pasar. Banyak pihak mempertanyakan kontribusi emiten-emiten tersebut terhadap pertumbuhan kapitalisasi pasar secara keseluruhan, mengingat skala bisnis mereka yang relatif kecil.

    Meski kritik bermunculan, Direktur BEI I Gede Nyoman Yetna menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh perusahaan, termasuk yang berskala kecil, untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal.

    Menurutnya, keberadaan pasar modal harus mampu mengakomodasi berbagai jenis perusahaan, baik besar maupun kecil, selama mereka memiliki prospek bisnis yang baik.

    “Pasar modal harus memberikan ruang bagi semua perusahaan, tidak hanya bagi yang besar tetapi juga bagi yang kecil. Namun, tentu saja, yang kami akomodasi adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek yang menjanjikan,” ujar Nyoman kepada wartawan di gedung BEI, Rabu (5/3/2025).

    Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan bahwa BEI memiliki sejumlah kriteria dalam menilai apakah suatu perusahaan layak untuk melantai atau IPO di bursa.

    Penilaian tersebut mencakup aspek kinerja perusahaan, fundamental bisnis, serta rencana ekspansi di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, BEI memastikan bahwa emiten yang masuk ke pasar modal adalah perusahaan yang memiliki daya saing dan potensi pertumbuhan.

    Hingga saat ini, terdapat 24 perusahaan yang masuk dalam pipeline pencatatan saham BEI. Dari jumlah tersebut, 23 perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan beraset besar, dengan nilai aset lebih dari Rp 250 miliar, sementara satu perusahaan lainnya tergolong beraset menengah dengan nilai aset antara Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar.

    “Kami tetap berupaya mengakomodasi perusahaan dengan berbagai ukuran aset. Yang terpenting adalah memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki prospek yang jelas dan dapat memberikan nilai tambah bagi pasar modal,” pungkas Nyoman.

    Dengan kebijakan yang inklusif ini, BEI berharap dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk memanfaatkan pasar modal untuk IPO sebagai sarana pendanaan dan pertumbuhan bisnis, sehingga secara keseluruhan dapat berkontribusi terhadap dinamika dan perkembangan pasar modal Indonesia.
     

  • Dipanggil Prabowo, Bos Pertamina Lapor Stok BBM Aman untuk Mudik Lebaran 2025

    Dipanggil Prabowo, Bos Pertamina Lapor Stok BBM Aman untuk Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Bos Pertamina itu datang ke Istana guna melaporkan persiapan mudik Lebaran 2025. 

    “Bahas umum saja, kesiapan menyambut mudik,” kata Simon kepada wartawan. 

    Dalam kesempatan tersebut, Simon juga memastikan stok BBM aman untuk periode mudik Lebaran 2025. Dengan demikian, diharapkan mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar. 

    “Kami pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar semuanya,” ujar Simon. 

    Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas soal kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah, Simon tak memberikan jawaban. “Maaf, saya ada misa jam 5 di Katedral, ada Rabu Abu,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Dia diduga melakukan pembelian untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.